Ditemukan 49430 data
Urut Berdasarkan
Putus : 23-02-2007 — Upload : 19-09-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 81K/PID/2007 Tanggal 23 Februari 2007 — JAKSA PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI BALIK PAPAN ; vs. F. SIBARANI
23 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
23 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 30-01-2006 — Upload : 14-05-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 620K/PID/2005 Tanggal 30 Januari 2006 — JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PADANG ; D. LUBIS, S.E., ; RIKA HASNITA ; ARDI, S.H.
24 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
24 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 31-08-2006 — Upload : 03-06-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1068K/PID/2006 Tanggal 31 Agustus 2006 — Drs. H. DJADJULI, MM, bin H. AHMAD SUJA'I
23 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
23 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 15-03-2007 — Upload : 27-05-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2711K/PID/2006 Tanggal 15 Maret 2007 — CARTAM bin MARYA ; SUMAYA bin ARYASIM
29 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 21-03-2016 — Upload : 20-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 154 /Pid.Sus-TPK /2015/PN. Smg Tanggal 21 Maret 2016 — Ir. ROSYADI, M.P Bin ( Alm ) ABDULATIF (TERDAKWA)
82 — 94
82 — 94
Menyatakan Terdakwa IR ROSYADI MP bin ALM ABDULATIF terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsider;4.
ROSYADI, MP Bin ABDULATIF terbukti secara sahdan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 3 joPasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No.31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat(1) kKe1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana yang kami dakwakandalam dakwaan Lebih Subsidair.2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir.
Pasal18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Hal 183 dari 242 Putusan Nomor 154/Pid. SusTPK/2015/PN.Smgtahun 2001 Jo.
Extra Ordinary Crime yang mempunyai kekhususan ( asas specialitas) baik dari subyeknya maupun dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehinggaTerdakwa dalam Tindak pidana Korupsi harus diadili dengan dakwaan yangtepat,Menimbang, bahwa secara lebih rinci pendapat Majelis Hakim inididasari pertimbangan bahwa berlakunya Asas Spesialitas/ pengkhususandalam penerapan dakwaan perkara korupsi sebagai berikut:1.
Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 jopasal64 KUHP yang unsureunsurnya sebagai berikut :1.
2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal64 KUH Pidana, Pasal 193 ayat (1) KUHAP , UndangUndang No.46 Tahun 2009Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
Putus : 02-02-2006 — Upload : 22-10-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1604K/PID/2003 Tanggal 2 Februari 2006 — H. UDIN ZAENUDIN bin H. AHMAD
30 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
30 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mad Salim tidak terobukti melakukantindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan primairdan oleh karenanya kepada para Terdakwa tersebut agar dibebaskandari dakwaan primair di atas ;Menyatakan Terdakwa I. H. Udin Zaenudin bin H. Ahmad danTerdakwa II Dasiman bin H.
Mad Salim terbukti bersalah melakukantindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaansubsidair ;Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut di atas, denganpidana penjara masingmasing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulandikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, denganperintah agar para Terdakwa tersebut ditahan ;Menjatuhkan pidana denda masingmasing sebesar Rp.50.000.000,(lima puluh juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 5 (lima)bulan ;Menetapkan barang bukti berupa :1
Mad Salim tersebut tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yangdidakwakan dalam dakwaan primair ;Membebaskan TerdakwaTerdakwa dari dakwaan tersebut ;Menyatakan TerdakwaTerdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah secara bersamasama melakukan tindakpidana korupsi, yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan yang dapat
Putus : 20-08-2013 — Upload : 18-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Smg Tanggal 20 Agustus 2013 — ISTIQMAL BIN Alm. DARUSALAM
78 — 29
78 — 29
DARUSALAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISTIQMAL BIN Alm. DARUSALAM berupa pidanapenjara selama 3 ( tiga ) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (enam) bulan.3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa ISTIQMAL Bin Alm.
PUTUSANNomor : 43 /Pid.Sus/2013/PN.Tipikor Smg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara Pidana Korupsi pada Pengadilan TingkatPertama dengan acara pemeriksaan khusus telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa ;Nama : ISTIQMAL Bin DARUSSALAMTempat Lahir : PurworejoUmur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 31 Desember 1977Jenis Kelamin : Laki lakiKebangsaan : IndonesiaTempat
. : Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dipenyidik, dan keterangan benardan tidak ada perubahan ;Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan dugaan tindak korupsi yangdilakukan oleh Terdakwa sebagai Kades. Dlangu Kec. Butuh Kab. PurworejoBahwa pada tahun 2009 yang menjadi Kades Pak Istiqmal ;Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan dugaan tindak korupsi yangdilakukan oleh Terdakwa sebagai Kades. Dlangu Kec. Butuh Kab.
Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kedua Pasal 8jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
diartikan seluruh kerugian yang meliputi juga keuangan daerahatau suatu badan/badan hukum yang menggunakan dana atau kelonggarandari Negara atau suatu masyarakat dengan danadana yang diperoleh tersebutuntuk kepentingan social kemanusiaan dan lainlain.Kemudian masih menurut penjelasan UU No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kata dapat sebelum frasamerugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara menunjukkanbahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yakni adanya
DARUSALAM terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISTIQMAL BIN Alm.
Putus : 04-03-2008 — Upload : 03-11-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 48K/PIDSUS/2008 Tanggal 4 Maret 2008 — Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang ; Drs. UDIN JANAHUDIN bin H. ACHMAD SUHAELI ; H.MUHAMMAD MUCHLISH bin H.MUHAMMAD THOYIB, dkk.
54 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
54 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 10-12-2007 — Upload : 11-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 192K/PID.SUS/2007 Tanggal 10 Desember 2007 — JAKSA PENUNTUT UMUM PADA
KEJAKSAAN NEGERI BALIKPAPAN; vs. SUNONO HARIYADI bin SURAJI ; DARMADJI bin YAHMAN ; Dkk
37 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 10-06-2009 — Upload : 20-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 914K/PID.SUS/2008 Tanggal 10 Juni 2009 — JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA ; vs. JAMES BUDIONO
39 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
39 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 11-02-2015 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2014/PN Smg Tanggal 11 Februari 2015 — terdakwa I LEONARD ANDIK SURYONO SH Bin KANG, ; terdakwa II SUGIONO AP bin ACHMAD,; terdakwa III SRI MUNASIR Bin PRAPTO DIYONO,; terdakwa IV. HJ. FAJAR HIDAYATI, ST Binti AMIR ABDURRAHMAN, ; terdakwa V. BAMBANG SUPRAYOGIE, IR Bin H. SUWARSO,; terdakwa VI. RUDY SUHARDJO MM, MBA, DRS Bin ATMO PAWIRO
163 — 68
163 — 68
RUDY SUHARDJO MM, MBA, DRS Bin ATMO PAWIRO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan Korupsi Secara Bersama-sama ;4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I LEONARD ANDIK SURYONO SH Bin KANG, terdakwa II SUGIONO AP bin ACHMAD, terdakwa III Sri Munasir Bin Prapto Diyono, terdakwa IV. HJ. FAJAR HIDAYATI, ST Binti AMIR ABDURRAHMAN, terdakwa VI.
PUTUS ANNOMOR 104/Pid.SusTPK/2014/PN SmgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarangyang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tindak pidana korupsi padaperadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaa biasa, telah menjatuhkanputusan dalam perkara Para Terdakwa, sebagai berikut,:Nama lengkapTempat lahirUmur/tanggal lahirJenis kelaminKebangsaan/kewar gane garaanTempat tinggalAgamaPekerjaanPendidikanNama lengkapTempat lahirUmur/
RUDY SUHARDJO MM, MBA, DRS Bin ATMOPAWIRO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukanTindak Pidana Korupsi secara bersamasama melanggar Pasal 3 jo.Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
Pasal 18 Undangundang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDIAIRBahwa mereka Terdakwa . LEONARDUS ANDHIK SURYONO, SH binKANG, Terdakwa Il. SUGIONO AP bin ACHMAD, Terdakwa lll. SRIMUNASIR bin PRAPTO DIYONO, Terdakwa IV. Hj.
Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.ATAUKEDUA :Bahwa mereka Terdakwa . LEONARDUS ANDHIK SURYONO, SH binKANG, Terdakwa Il. SUGIONO AP bin ACHMAD, Terdakwa Ill SRIMUNASIR bin PRAPTO DIYONO, Terdakwa IV. Hj.
Menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Semarang, tetap melanjutkan pemeriksaan perkaraTerdakwa sampai dengan Terdakwa VI;4.
Register : 11-03-2013 — Putus : 07-11-2013 — Upload : 03-03-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 17/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR. Tanggal 7 Nopember 2013 — dr.ISKANDAR, M.Kes
123 — 41
123 — 41
Iskandar, M.Kes terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut ;2. Menghukum Terdakwa dr. Iskandar, M.Kes oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun serta denda sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama . 1 (satu) bulan ;3. Menghukum Terdakwa dr.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yangmemeriksa mengadili perkaraperkara Pidana korupsi dalam tingkat pertama, denganacara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawahini, dalam perkara terdakwa : 222 nn nnn nnn ne ncn nnn n ncn nn nnnNama lengkap : dr.ISKANDAR, M.KesTempat lahir : Banda AcehUmur/ tgl.
Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru,sejak tanggal 11 Maret 2013 sampai dengan tanggal 09 April4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pekanbaru, sejak tanggal 10 April 2013 sampai dengan tanggal 08Juni 2013 ;Halaman dari 145 halaman Putusan No. 17/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 09 Juni2013 sampai dengan tanggal 08 JuliDOES juan anna ans cc ce6.
BUDIANTO, SH,masingmasing Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor hukum RENTASIMANULLANG, SH & REKAN, beralamat di Jalan Meranti Nomor 7 A Pekanbaru,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Januari 2013, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru,tanggal 18 Maret 2013, dengan Nomor : 28/SK/PID/2013 ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;Tela MIGIMIDACE H+ seen ee ie eee1.
ISKANDAR, M.Kes,telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan Tindak Pidana Korupsi yangdilakukan secara bersama sama danberkelanjutan, sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 12 huruf e UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal 64ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam DakwaanKesatu PenuntutMenjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dr.ISKANDAR, M.Kes dengan Pidana Penjaraselama
PBRJanuari s/d Desember 2011 dan bulan Januari s/d Juli 2012 atau setidak tidaknyapada waktu lain dalam Tahun 2011 s/d pertengahan tahun 2012, bertempat di KantorKesehatan Pelabuhan Kelas Il Pekanbaru di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas IlPekanbaru Jalan Datuk Setiamaharaja No. 4 Kota Pekanbaru Propinsi Riau atausetidaktidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah HukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru pada Pengadilan Negeri Pekanbaru,telah melakukan atau turut serta melakukan,
Putus : 09-02-2022 — Upload : 09-08-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 352 K/Pid.Sus/2022 Tanggal 9 Februari 2022 — HAMISUN Bin H. HOLILI
138 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
138 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 29-08-2018 — Upload : 19-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 158 PK/PID.SUS/2018 Tanggal 29 Agustus 2018 — DEDDY KUSRIADI, A.Pi bin O. SYAMSUDIN
80 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
80 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
DEMI KEADILANmemeriksa perkarakembali yang dimohoNamaTempat LahirPUTUSANNomor 158 PK/PID.SUS/2018BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGtindak pidana Korupsi pada pemeriksaan peninjauannkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:: DEDDY KUSRIADI, A.Pi bin O.
Syamsudin tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanakorupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 junctoPasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana, dalam dakwaan primair;2.
Syamsudin terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsisecara bersamasama sebagaimana diatur dalam Pasal 3 juncto Pasal18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal55 Ayat (1) ke1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan subsidair;3.
Syamsudin dibebanibiaya perkara sebesar Rp5.000,00 ( lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bandung Nomor 12/TIPIKOR/2014/PTBdg., tanggal 22 Oktober 2014yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umumtersebut;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bandung tanggal 5 Agustus 2014 Nomor 23/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg., yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai
Menyatakan barang bukti berupa:Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 69 selengkapnyasebagaimana dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Bandung;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barangbukti dalam perkara lain;6.
Putus : 21-06-2022 — Upload : 11-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2207 K/Pid.Sus/2022 Tanggal 21 Juni 2022 — SUPARDI bin SAIMI; ABDUL BASIT bin H. ZAINAL EFENDI;
100 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
100 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 27-07-2022 — Upload : 11-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3064 K/PID.SUS/2022 Tanggal 27 Juli 2022 — Johan Sutopo (T1), Lina Lan (T2), Dkk
59 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
59 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 05-04-2022 — Upload : 12-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1421 K/Pid.Sus/2022 Tanggal 5 April 2022 — LALU MULIADI, S.T., M.T.
94 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
94 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 16-11-2022 — Upload : 05-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4354 K/Pid.Sus/2021 Tanggal 16 Nopember 2022 — Drs. ZAAFRIL RAZIEF AMIR
112 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
112 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 15-02-2022 — Upload : 06-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 934 K/Pid.Sus/2022 Tanggal 15 Februari 2022 — NASRUN, ST., MT., alias PAK IQBAL bin SYAMSUDIN
76 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
76 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 12-11-2010 — Putus : 07-04-2011 — Upload : 18-11-2011
Putusan PN MOJOKERTO Nomor 593/Pid.B/2010/PN.Mkt Tanggal 7 April 2011 — Drs. MAKMUN ROSYAD , SE. MM
123 — 17
123 — 17
Sedangkan Subyek Tindak Pidanadalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor : 31 tahun = 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi aadalahsemua orang atau siapa saja ;Bahwa pengertian menyalah gunakan kewenangan dalamPasal 3. UU Nomor : 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah Tindakpidana korupsi yang berkaitan dengan penyalah gunaankewenangan, kesempatan dan sarana yang adapadanya atau diperoleh dari Pemerintah dalam hal iniharus ada unsur kesen gajaan.
Didalam ketentuantentang tindak pidana korupsi yang terdapat didalam pasal3, unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atausuatu. korporasi tersebut adalah tujuan dari pelaku tindakpidana korupsi;Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsurmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi, itu. melekat suatu tujuan dari pelaku tindakpidana korupsi, maka berdasarkan Yurisprudensi MahkamahAgung RI Nomor 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 yangdalam pertimbangan hukumnya antara lain
jabatanatau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi ;Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatanatau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi ;Dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan ataukedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi ;ee eeMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenanganadalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukansesuatu.
dapat melakukantindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakankesempatan atau sarana yang ada karena kedudukan saja(Vide : R.
Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenanganBPKP terhadap audit Kerugian Keuangan Negara dalamtindak pidana korupsi' diatur dalam Undang undangNomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi PemberantasanTindak Pidana Korupsi pada pasal 6 huruf a yangmenyatakan Komisi Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi mempunyai tugas berkoordinasi denganinstansi yang berwenang melakukan pemberantasantindak pidana korupsi.