ruangan yang akan disewa Penggugathanya berkapasitas maximal 13.000 penonton dan meski tidak sesuaiharapan penggugat namun akhirnya sewa ruangan a quo tetapdirealisasikan, dan ketika kegiatan usaha Penggugat sudah berjalan namunalangkah kecewanya Penggugat pada saat dilakukan beberapa kalipertunjukkan dengan penonton yang jumlahnya hampir maksimal ternyatabaru diketahui bahwa bangunan /konstruksi yang dibangun Tergugatternyata tidak kuat, tidak sekokoh yang disampaikan kepada Penggugat danberesiko rawan

yang dapat dikatakan samadengan Pemeriksaan yang sudah diatur dengan UndangUndangKUP, sehingga Pemohon menilai dan karenanya harus berpendapatbahwa telah terjadi Penambahan Kewenangan secara tidak sah padaDirjen Pajak yang diberikan oleh peraturan perundangundangan yangHalaman 22 dari 67 halaman Putusan Nomor 1828/B/PK/PJK/2017derajat atau tingkatannya di bawah UndangUndang (dalam hal iniUndangUndang KUP);e Bahwa menurut Pemohon, ketentuan PP Nomor 74 Tahun 2011mengenai Verifikasi tersebut juga rawan

Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya denganpenyelenggaran Negara sesuai ketentuan Peraturan Perundangundangan yangberlaku.Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 2 Angka 7 UndangUndang No.28 Tahun1999 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pejabat lain yang memilikifungsi strategis adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalammelakukan penyelenggaraan Negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi dannepotisme, meliputi :a.

Penunjukan kawasan hutan wilayah provinsisebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf adilakukan oleh Menteri dengan memperhatikanRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)dan atau pemaduserasian TGHK dengan RTRWP Penjelasan Pasal 15Ayat (1)Penunjukan kawasan hutan adalahkegiatan persiapan pengukuhankawasan hutan, antara lain berupa:pembuatan peta penunjukan yangbersifat arahan tentang batas luar;pemancangan batas sementara yangdilengkapi dengan loronglorong batas;pembuatan parit batas pada lokasilokasi rawan

dampaknya sedikit yangdilakukan oleh masyarakat setempat, dan jika dapat pulih kembali dan luaskebakaran tidak terlalu luas oleh karena itu reselia faktor, sehingga Ahlisimpulkan yang diatur dalam UndangUndang Lingkungan Hidup hanyamengatur mengenai dampak besar dari amdal yang secara literlit diaturdalam UndangUndang Lingkungan Hidup; Bahwa Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten wajibmelakukan pengelolaan lingkungan hidupnya mengenai rencana kawasanrawan bencana, kawasan industri, dan kawasan rawan

telah terbukti maka dakwaanselebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal denganperbuatan terdakwa maka akan dipertimbangkan adanya halhal yang memberatkan dan yangmeringankan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa perbuatan korupsi di Indonesia sudah merupakan kejahatannyang luar biasa, sehingga Negara dan masyarakat Indonesia sangat dirugikan, pembangunannasional menjadi sangat terganggu, stabilitas ekonomi dan keamanan menjadi sangat rawan

dua) mobil, saksi ada di mobil bagianbelakang dan 2 (dua) mobil tersebut jalan samasama beriringan danjaraknya tidak jauh;Bahwa di persidangan saksi diperlihatkan foto dalam berkas dan saksimengatakan bahwa ini foto Terdakwa;Bahwa sebelum penembakan ini, saksi tidak pernah melihat mereka, saksibaru pernah mengalami ada penembakan itu, dan setelah itu saksi tidaktahu apakah ada penembakan lagi;Bahwa sebelumnya tidak pernah ada yang memberikan peringatan kalau ditempat atau di bukititu kKeadaannya rawan

kKewenangan baru yang disebut dengan Verifikasi yangpada dasarnya diberi kekuatan hukum yang dapat dikatakan samadengan Pemeriksaan yang sudah diatur dengan UU KUP, sehinggaPemohon menilai dan karenanya harus berpendapat bahwa telahterjadi Penambahan Kewenangan secara tidak sah pada Dirjen Pajakyang diberikan oleh peraturan perundangundangan yang derajat atautingkatannya di bawah UndangUndang (dalam hal ini UU KUP).Bahwa menurut Pemohon, ketentuan PP Nomor 74 Tahun 2011mengenai Verifikasi tersebut juga rawan

kembalikepenjagaan tibatiba saksi di panggil oleh saksi DEBI DIAN SYAHPUTRA"lek kami mau ngambil barang bukti lalu saksi kembali keruang dapurdimana saksi melihat saksi ALFIANSYAH sudah duduk dilantai tidak berbajucelana pendek dan tangan masih terborgol dan kemudian saksi melihatkorban MAHYAR sudah lemas dan bibirnya berdarah dengan mengunakanbaju switter warna hitam (jacket) dan celana panjang, dan saksimengatakan pada saksi DEBI DIAN SYAHPUTRA pastikan dulu barangbukti ada tidak karena daerah itu rawan

;menyembunyikan: ~ rahasia baikbaik; ~ perasaan dalam hati; v mempunyai(ilmu, kesaktian, dan sebagainya): rupanya ia juga ~ kesaktian; v mengandung;ada sesuatu di dalamnya: gelang akar bahar itu ~ berbagaibagai khasiat; vmengemasi; membereskan; membenahiMenimbang, bahwa menguasai terkandung arti v berkuasa atas (Sesuatu);memegang kekuasaan atas (SeSuatu): Siapa yang ~ tanah yang subur ini; vmengenakan kuasa (pengaruh dan sebagainya) atas; dapat mengatasikeadaan: tentara kita dapat ~ daerah yang rawan

Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya denganpenyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.Bahwa yang dimaksud dengan pejabat lain yang memiliki fungsi strategisadalah pejabat yang tugas dan wewenangnya didalam melakukanpenyenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi dannepotisme, yang meliputi :1. Direksi, Komisaris dan pejabat struktural lainnya pada Badan UsahaMilik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah ;2.

sekira pukul06.30 Wib saksi mau kembali kepenjagaan tibatiba saksi di panggil olehTerdakwa lek kami mau ngambil barang bukti lalu saksi Kembali keruangdapur dimana saksi melihat saksi ALFIANSYAH sudah duduk dilantai tidakberbaju celana pendek dan tangan masih terborgol dan kemudian saksimelihat korban MAHYAR sudah lemas dan bibirnya berdarah denganmengunakan baju switter warna hitam (jacket) dan celana panjang, dansaksi mengatakan pada Terdakwa pastikan dulu barang bukti ada tidakkarena daerah itu rawan

No. 740 K/Pdt.Sus/2010Vi.karena sejak Pemohon meninggalkan pekerjaan pada tahun 1998,banyak tanggultanggul yang rawan dan tidak aman akibat ombak,abrasi, erosi. Demi kKemanan, Termohon;3. Bahwa akibat Pemohon tidak menyelesaikan proyek Zone11Dredging and Reclamation, keadaan di lokasi saat ini penuh dengantanah, pasir dan debu.

Seldingin dari dibawah dipermukaan, asap ini mempunyai suhu yangrelatif lebih tinggi dari awan sehingga mudah dibedakan apakah ituasap atau awan dengan suhunya, lalu pemantauan dibawah kami jugamemantau tingkat partikel asap yang tersebar di depalan ibu kotapropinsi yang rawan kebakaran hutan, kami memantau kwalitaskonsentrasi dari asap kebakaran hutan tersebut, dan itu informasidiberikan setiap hari pada saatsaat kebakaran hutan, selain untuksebaran asap kebakaran hutan itu dipakai teknologi yang

Yang ketiga penunjukan ahli sebagaimanadimaksud pada ayat 2 didasarkan atas bukti telah melakukanpenelitian atau bukti telah berpengalaman, kami duaduanyaterpenuhi;Bahwa pertama perusahaan ini harus sebagaimana mengatur supayagambut ini tentunya tidak rusak, tentunya dia harus berpedoman padaandalnya itu sendiri.Bahwa betul gambut itu sangat rawan terhadap kerusakan karenasifatnya, jadi gambut itu memang kalau di kriteria sesuaikan untukcocok tanam tanaman darat itu kan tidak sesuai, dan itu dengan

kabupaten dari polri,semua ini kami rangkum dalam meeting hampir tiap hari dan sudahdipastikan kami sudah analisa dalam hal tersebut;Bahwa laporan ada yang kami terima dari PT Waringin Agro Jaya, adayang kami terima dari petugas lapangan dan juga dinas perkebunankabupaten;Bahwa yang jelas yang kami tahu persis yang tanggal 18 Agustus2015 itu sumber api berasal dari lebak lebung, jungkal, tanggal 22Agustus 2015 kami dapat informasi juga tidak jauh berbeda;Bahwa di OKI memang merupakan daerah yang sangat rawan

daridulu sampai sekarangopun masih merupakan daerah rawan karenaada tradisi sonor, ada tradisi bakar lebak lebung, ada tradisi mencarikayu dan termasuk ilegal logil dan sebagainya;Bahwa hampir tiap tahun ada terjadi namun yang sangat ekstremadalah 2015;Bahwa banyak sekali antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah baikdari kabupaten propinsi, salah satunya dari gubernur mencanangkanbahwa darurat asap sehingga mengharuskan kami melakukanhal 238 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pdt.GLH/2016/PN Jkt.

Ratulangi;Putusan Nomor : 85/Pid.SusTpk/2018/PN Mks Halaman 121Ir.Bahwa Pecahanpecahan batu dilapangan sudah dalam bentuk pecahanpecahan batu kecil;Bahwa Tim melakukan pengukuran dilapangan, kemudian ahli melakukaninfestigasi dengan tidak melakukan toleransi;Bahwa Jika ada perbedaan desain gambar dan dilapangan yang bertanggungjawab bukan berakhir di ahli;Bahwa Perbandingan pekerjaan jalan antara poros Palopo Toraja denganjalan Buttu Pareppa tidak seburuk jelan ke Toraja yang rawan longsor, dataranSomel

poros GuttuPereppa Pepabri dan volume galian biasa 708,75 pada poros Somel Dr.Ratulangi;Bahwa Pecahanpecahan batu dilapangan sudah dalam bentuk pecahanpecahan batu kecil;Bahwa Tim melakukan pengukuran dilapangan, kemudian ahli melakukaninfestigasi dengan tidak melakukan toleransi;Bahwa Jika ada perbedaan desain gambar dan dilapangan yang bertanggungjawab bukan berakhir di ahli;Bahwa Perbandingan pekerjaan jalan antara poros Palopo Toraja denganjalan Buttu Pareppa tidak seburuk jelan ke Toraja yang rawan

tekhis ;Bahwa ada batasbatas tanggung jawabnya satu dengan yang lain tidak bolehterpisah ;Bahwa kalau melihat uraian tugasnya dia tidak bisa lepas dari tangung jawab,tekhnis oleh Pejabat Pembuat Komitmen, kalau ada kekurangan kalau tidakkonsuktasi itu lain persoalan, misalnya ada proyek dianggap seluruhkomponen menerima ada temuan, yang ditetapkan sebagai tersangka adalahsalah satu dibawahnya kalau bukan kontraktor, penyedia barang PejabatPembuat Komitmen, karena Pejabat Pembuat Komitmen yang paling rawan

,c. pemetaan kawasan hutan, dand. penetapan kawasan hutan.(2) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencanatata ruang wilayah.Penjelasan Pasal 15 ayat (1) menyebutkan :Penunjukan kawasan hutan adalah kegiatan persiapanpengukuhan kawasan hutan, antara lain berupa:a. pembuatan peta penunjukan yang bersifat arahantentang batas luar ;b. pemancangan batas sementara yang dilengkapidengan loronglorong batas ;c. pembuatan parit batas pada lokasilokasi rawan

LindungNon Hutan serta Kawasan Pertanian Lahan Basah, maksudnya adalah untuk bisamenentukan apakah lahan yang dimohon itu boleh atau tidak, bagi peruntukan TPBU.Yang dimaksud dengan lokasi dimohon berada pada peruntukan Kawasan TanamanTahunan berupa tanaman dengan bentuk tegakan keras yang pola tanamannya menahun,sedangkan dalam Kawasan Lindung Non Hutan adalah merupakan kawasan yangmemberikan perlindungan setempat atau bagi kawasan yang ada dibawahnya dapat berupadaerah resapan air, daerah yang rawan

Hutan(KL) dimungkinkan adanya kegiatan Pembangunan TPBU yang dibatasi pada lokasitertentu sesuai kajian teknis menurut peraturan perundangundangan dan besarnya tutupantutupan bangunan atau Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 10 % dari luas tanahyang dimohon/dikuasai untuk kegiatan TPBU sedangkan sisanya minimal 90 % diwajibkandigunakan untuk penghijauan adalah kawasan Lindung Non Hutan memberikanperlindungan setempat bagi kawasan yang ada di bawah dan dapat berupa daerah resapanair, daerah yang rawan

Hal ini perlu dilakukan untuk memenuhi asas kepastian hukumdan asas kehatihatian agar penerbitan izin lokasi tersebut tidak melanggarbatasbatas wilayah administrasi daerah, sesuai dengan peruntukan(misalnya bukan hutan lindung, hutan suaka alam, tanah rawan bencanadll) sehingga tidak menimbulkan masalah sosial atau masalah hukumdikemudian hari.Setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahanharus dilakukan sesuai dengan pilar hukum yang meliputi kewenangan,substansi dan prosedur

Pejabatyang berlaku,lain yang memiliki198strategis dalam kaitannya denganpenyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku.Penjelasan Pasal 2 angka 7 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pejabat lainyang memilki fungsi strategis adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalammelakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktik korupsi, kolusi, dannepotisme, yang meliputi :Menimbang, memperhatikanDireksi, Komisaris, danpejabat struktural lainnyapada BUMN

TIMUR sebesar Rp.53.550.000,0020.1 (satu) bundel Surat Berkop BPBD Asli Perihal Permintaan Data Namadan Alamat Pejabat Tanggal 23 Desember 2013 mei 2013Nomor :893.3/377/20.40.21.1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Kudus tanggal 17 mei 2013 No030/153/2013 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Barang MilikDaerah dan Pengguna Barang Milik Daerah/Kuasa Pengguna BarangMilik daerah di lingkungan pemerintah kabupaten Kudus TA 2013.22.1 (satu) bundel Surat Berkop Kec Jekulo perihal Usulan penerimabantuan rawan

bencana tgl 06 Desember 2012.23.1 (satu) bundel Nota Dinas Perihal Laporan Kejadian tembok roboh didesa loram Kulon Kec Jati Kab Kds tgl 05 Desember 2012.24.1 (satu) bundel Surat Berkop Dari Kec Gebog perihal Alokasi BantuanBeras Rawan Pangan wilayah Kec Gebog tgl 22 Oktober 2012.25.1 (satu) bundel Surat Perintah Nomor 800/16/V/2012 tgl 10 mei 2012tentang penugasan pegawai atas nama Agus Widayat.26.1 (satu) bundel Surat perintah Nomor 800/16/V/2012 tgl 10 Mei 2012tentang Penugasan pegawai An.

Putusan Perkara Nomor : 21/PID.SUS.TPK/2019/PN.Bol.Bahwa posisi yang rawan retakan adalah di depan Kantor SMK ITArsitek Bengkulu karena struktur tanahnya miring;Bahwa pekerjaan yang saksi awasi untuk pembangunan USBSMKArsitek Kota Bengkulu adalah Kontruksi bangunan saja;Bahwa saksi tidak dilibatkan dalam membuat laporan pembangunanSMK Arsitek Kota Bengkulu;Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwamenyatakan keberatan, yaitu. bangunan SMK Arsitek KotaBengkulu rawan retak karena struktur tanah

yang miring.menurut terdakwa bangunan SMK Arsitek Kota Bengkulu tidak adayang rawan retak.8.

bebanyang menimpa kusen dan retak pada tembok; Bahwa benar semua gedung tidak dipasang balok LATE; Bahwa balok LATE terbuat dari coran besi; Bahwa ada dipasang besi cincin dipasang 5 (lima) unit; Bahwa pengadaan meubler (USB) SMK IT Arsitek Kota Bengkulu masihbanyak yang kurang dan belum sesuai dengan RAB; Bahwa rabat beton tidak sesuai dengan RAB, rabat beton banyak yangrusak karena kurang semen; Bahwa pendapat ahli mengenai posisi gedung (USB) SMK IT ArsitekKota Bengkulu diatas tanah terjal yang rawan

Oleh karena Penyitaan termasuk dalam salah satu upaya paksayang terkait dengan HAM seseorang dan berpotensi melanggarHak Asasi Manusia orang lain, maka sesuai ketentuan Pasal 38KUHAP ayat (1): Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidikdengan surat izin ketua Pengadilan Negeri setempat" sehinggadengan demikian sudah sangat jelas dan tegas melarangTergugat untuk meminjam Benda Sitaan dengan hanyamenggunakan Berita Acara Pinjam Pakai Barang Bukti (Bukti T26) dimana metode pinjam pakai ini sangat rawan

mendapatkan bukti lain yang berbeda denganbarang bukti pada perkara laporan Polisi Nomor LP1482/V/2012/PMJ/Dit.Reskrimum tertanggal 3 Mei 2012,Tergugat mengabaikan kewajibannya untuk meminta ijin kepadaPengadilan Negeri setempat;Bahwa dalam sidang Praperadilan Nomor 36/PIDPRAP/2013/PN.JKT.SEL di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,Tergugat tidak dapat menyebutkan pasal mana dalam KUHAPyang mengijinkan Tergugat meminjam Benda Sitaan denganmenggunakan Berita Acara Pinjam Pakai Barang Bukti" karenasangat rawan