Ditemukan 8359 data
Urut Berdasarkan
Register : 09-11-2016 — Putus : 15-03-2017 — Upload : 10-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 75/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl Tanggal 15 Maret 2017 —
39 — 16
39 — 16
Tahun 2016 saksi tidakpernah menerima Beras Raskin Desa Simpang BelitiHalaman 146 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.SusTPK/2016/PN.Bgl.2.dikarenakan sepengetahuan saksi tidak pernah di ajukanpermintaan beras Raskin Desa Simpang Beliti ke KecamatanBinduriang;Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah terdakwamerupakan Panitia Raskin Desa Simpang Beliti tahun 2016;Bahwa benar saksi memiliki KTP yang beralamat di DesaSimpang Beliti;Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkandan tidak keberatan ;RAWAN
Putus : 20-11-2013 — Upload : 03-07-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013 Tanggal 20 Nopember 2013 — ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH
3311 — 2973 — Berkekuatan Hukum Tetap
3311 — 2973 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa di persidangan perkara a quo, barang bukti berupa Print OutChat History BBM disangsikan keasliannya dan originalitasnya, diprosesdan dihashing setelah 1 (satu) tahun disita, rawan editing (penambahan/pengurangan data/isi/materi), dan tidak ada pernyataan resmiyang sah dan legal dari pemegang otoritas (dalam hal ini RIM Kanada),tidak menerangkan sejumlah uang dari kurir pemberi uang kepada kurirpengantar uang karena semua kurir tersebut adalah figure fiktif danrekayasa dari saksi Mindo Rosalina
Register : 11-02-2014 — Putus : 30-06-2014 — Upload : 21-10-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST Tanggal 30 Juni 2014 — M.AKIL MOCHTAR.
1985 — 1703
1985 — 1703
sebagaiAnggota.Terdakwa pada tanggal 24 September 2013 mengirim SMS kepadaCHAIRUN NISA yang berisi : Besok sidang, itu pemhon sudahketemu saksi langsung si Bupatinya, saksi minta lewat bu Anisaaja, kemudian Terdakwa meminta CHAIRUN NISA agar menyampaikankepada HAMBIT BINTIH untuk menyediakan uang sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) .Terdakwa pada tanggal 26 September 2013 pukul 19:47 WIBmengirimkan SMS kepada CHAIRUN NISA yang berisi : Cepat donk,bisa beres gk dia tuh, soal gunung mas agak rawan
mintadikurangi dari jumlah uang yang diminta Terdakwatersebut, selanjutnya Saksi mengirim SMS lagi kepadaTerdakwa di depan HAMBIT BINTIH agar bisamengurangi dari jumlah uang yang diminta olehTerdakwa, dan dijawab langsung oleh Terdakwamelalui SMS yang berbunyi :*Janganlah itu sudahpas;Bahwa selanjutnya ada SMS pada tanggal 26September 2013 dari Terdakwa kepada saksi agarcepatcepat menyelesaikan permintaan Terdakwakepada saksi HAMBIT BINTIH tersebut, sebab perkaragugatan Pilkada Gunung Mas agak rawan
26092013,20:25:13Sms0816848273Cepet donk bisa beres gk dia tuh, soal gunung mas agak rawan 26092013,20:32:47Sms081316433368Bisa lah insya allah..obsk aku ngomong dg dia. 3 ton itu langsng apa berkuanter ke rmh y 26092013,20:33:41Sms0816848273Langsung aja pake us aja 26092013,21:12:06Sms081316433368Bs kurang ngga? 26092013,21:20:26Sms0813164333682.5 ton ya.. 26092013,21:59:29Sms0816848273Jgnlah itu sudah pas 26092013,22:21:01Sms081316433368Eh wkt walikota palangkaraya kan 2 ton?
CHAIRUN NISSA tanggal26 September 2013 pukul 20:32:47 WIB yang berisi: *"Cepet donk bisaberes gk dia tuh, soal gunung mas agak rawan adalah Terdakwamenanyakan kepastian uang 3 M dari HAMBIT BINTIH, karenamenurut Hj. CHAIRUN NISSA belum ada kepastian dan Terdakwameminta untuk cepat supaya urusan HAMBIT BINTIH cepat selesai ;Bahwa Hj. CHAIRUN NISSA tidak biasa mengantar sesuatu ke rumahTerdakwa;Bahwa maksud SMS Terdakwa kepada Hj.
sebagai Anggota.Terdakwa pada tanggal 24 September 2013 mengirim SMSkepada CHAIRUN NISA yang berisi : Besok sidang, itupemhon sudah ketemu saya langsung si Bupatinya,saya minta lewat bu Anisa aja, kemudian Terdakwameminta CHAIRUN NISA agar menyampaikan kepadaHAMBIT BINTIH untuk menyediakan uang sebesarRp3.000. 000.000,00 (tiga miliar rupiah) .Terdakwa pada tanggal 26 September 2013 pukul 19:47WIB mengirimkan SMS kepada CHAIRUN NISA yangberisi : Cepat donk, bisa beres gk dia tuh, soal gunungmas agak rawan
Register : 10-01-2019 — Putus : 06-05-2019 — Upload : 09-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby Tanggal 6 Mei 2019 — Penuntut Umum:
EKO BAROTO, SH, MH
Terdakwa:
MOHAMAD SUBUR
146 — 52
EKO BAROTO, SH, MH
Terdakwa:
MOHAMAD SUBUR
146 — 52
Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya denganpenyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku jo Penjelasan pasal 2 angka 7 : Yang dimaksud dengan pejabat lainyang memiliki fungsi strategis adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya didalammelakukan penyelenggaraan Negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi, danHalaman 149 Putusan No.09/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Sbynepotisme, yang meliputi : 1.
Putus : 09-02-2017 — Upload : 16-11-2017
Putusan PN SAMARINDA Nomor 44/Pid.Sus.TPK/2016/PN Smr Tanggal 9 Februari 2017 — ADRIAN Als ATUNG Bin BADRUN SIDIK
117 — 27
117 — 27
Indra sepengetahuan saksi termasukdalam titiktitik rawan banjir yang pernah ditetapkan oleh Dinas BinaMarga dan Pengairan Kota Samarinda untuk pembuatan kolampenampung air;Bahwa sepengetahuan saksi, SK. Tim Panitia Pengadaan Tanahtelah didistribusikan kepada seluruh anggota Tim PanitiaHal. 71 dari 222 hal. Put.
Register : 24-08-2015 — Putus : 23-11-2015 — Upload : 17-12-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 151/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg. Tanggal 23 Nopember 2015 — NUNUNG BUDIANA S.P. Bin DIDI SURYANA
85 — 10
85 — 10
EDDY SETIADI RAWAN, M.Pd. dibawah sumpah menerangkanpada pokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan yang saksi berikansemuanya benar;Bahwa sebelum saksi tandatangani, saksibaca terlebih dahulu dan saksitidak dipaksa;Bahwa saksi sejak tahun 2010 sampai tahun 2013 saksi menjadi KepalaBidang PNFI Disdsik Propinsi Jawa Barat, tahun 2013 sampai sekarangKepala Bidang PAUDNI (Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan InFormal) pada Disdik Propinsi Jawa Barat;Bahwa Tugas
Register : 13-08-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 04-11-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr Tanggal 23 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
BAYU SATRIYO
Terdakwa:
LILIANA HIDAYAT
171 — 119
BAYU SATRIYO
Terdakwa:
LILIANA HIDAYAT
171 — 119
No.30/Pid.Sus.TPK/2019/PN MtrPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian Penyelenggara Negara adalahsebagaimana dimaksud dalam pasal 2 UU No. 28 tahun 1999 tentangpenyelenggara negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;nono Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2Angka7Undangundang RI No. 28Tahun 1999 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pejabat lain yang memiliki fungsistrategis adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya didalam melakukanpenyelenggaraan negara rawan
Register : 01-12-2022 — Putus : 04-01-2023 — Upload : 04-01-2023
Putusan PT BANDUNG Nomor 51/PID.TPK/2022/PT BDG Tanggal 4 Januari 2023 — Pembanding/Penuntut Umum : SUWANTO, S.H., M.H.
Terbanding/Terdakwa : Ir. DADANG M. HASBI
242 — 60
Terbanding/Terdakwa : Ir. DADANG M. HASBI
242 — 60
- Laporan Hasil Identifikasi dan telaahan staf penyaluran Beras Cadangan Pangan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon bagi Desa Rawan Pangan Desa Cempaka Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.
- 1 bendel Surat Jalan PB RIZKY MULYA.
- Stok Gabah CPPD Kabupaten Cirebon tahun 2019.
- Stok CPPD Di gudang Cisaat tahun 2020.
- Perjanjian Kontrak kerja Nomor 814/TKK-18/Skrt/2019 antara H MUHIDIN,SP.,MM dengan MUHAMMAD ZAMHARIRO.
Putus : 06-12-2012 — Upload : 03-09-2013
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 16/PID.SUS/2012/P.TIPIKOR-BNA Tanggal 6 Desember 2012 — MARDANSYAH, S.Pd bin MUHAMMAD AYUB
80 — 85
80 — 85
Inspektorat untuk disalurkan supaya bisa dimanfaatkan oleh Rumah SakitUmum Aceh Tamiang;Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat tersebut,saksi membuat telaah staf yang ditujukan kepada Sekda Aceh Tamiangdengan pertimbangan jika barang tidak didistribusikan ke Rumah Sakitdikhawatirkan barang tersebut akan rusak atau hilang karena Dinas KesehatanPemkab Aceh Tamiang tidak memiliki gudang yang memadai untukpenyimpanan alat kesehatan yang nilainya tinggi disamping bahaya pencurianjuga rawan
Register : 21-11-2014 — Putus : 03-06-2015 — Upload : 02-07-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 241/G/2014/PTUN-JKT Tanggal 3 Juni 2015 — 1. Bungur Supriyatin, 2. Daskimah, DKK;EXECUTIVE VICE PRESIDENT DAERAH OPERASI 1 JAKARTA, PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
77 — 44
77 — 44
Poin 17 General Comment No. 7 tahun 1997 tentang Pengusiran Paksa (Pasal 11 ayat (1) KovenanInternasional tentang NHakhak Ekonomi, Sosial, dan Budayasebagaiman diratifikasi dalam Undangundang Nomor 11 Tahun2005, menyebutkan:17.Pengusiran tidak boleh menjadikan individuindividu tidakberumah atau rawan terhadap pelanggaran hakhak asasimanusia lainnya.
Upload : 13-11-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg ASEP HIKAYAT
110 — 34
110 — 34
sendirimenurut Pasal 1 angka 1 Undangundang Nomor 28 Tahun 1999 adalah pejabatnegara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif atau pejabat lainyang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai denganketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 angka 7 UndangundangNomor 28 Tahun 1999 yang dimaksud dengan Pejabat lain yang memiliki fungsistrategis adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukanpenyelenggaraan negara rawan
Putus : 19-08-2015 — Upload : 09-09-2015
Putusan PN BALIGE Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg Tanggal 19 Agustus 2015 — JONNI SIHOTANG
1059 — 2032
1059 — 2032
Disamping itu tanah yang ada pada Kawasan Hutan Alam menjadi labil(rawan abrasi) akibat sistem perakaran pohon untuk menahannya hilang. Konversi lahan dari kawasan hutan alam menjadikan tanah rusak, telahmenyebabkan terjadinya pemadatan tanah hal ini terlihat dengan meningkatnyakerapatan limbat sebesar 0,75 gram/cm? yaitu dari 0,25 gram/cm? pada hutan alammenjadi 1,00 gram/cm3 pada tanah yang rusak. Hal ini menunjukkan bahwa padalokasi telah terjadi kerusakan struktur tanah.
Register : 24-08-2015 — Putus : 19-11-2015 — Upload : 17-12-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 153/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg. Tanggal 19 Nopember 2015 — -HJ. KUSRIYATI BINTI H. MAHMUD.
-H. ZEN BIN SUKINTA.
-GULAMUH BIN MAHPUD.
78 — 150
78 — 150
EDDY SETIADI RAWAN, M.Pd ;Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanyadugaan penyalahgunaan Dana Hibah APBD Propinsi Jawa Barat TahunAnggaran 2013 untuk kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF) diKabupaten Cirebon;Bahwa sebagai Kepala Bidang PNFI (Pendidikan Non Formal Informal)Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat sejak tahun 2010 sampai dengantahun 2013, dan sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang saksisebagai Kepala Bidang PAUDNI Disdik Propinsi Jawa Barat;Bahwa saksi selaku Kabid PNFI
Putus : 09-02-2017 — Upload : 14-11-2017
Putusan PN SAMARINDA Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smr Tanggal 9 Februari 2017 — FADLI,SE Bin ASYEK GAM
227 — 40
227 — 40
Indra sepengetahuan saksi termasukdalam titiktitik rawan banjir yang pernah ditetapkan oleh Dinas BinaMarga dan Pengairan Kota Samarinda untuk pembuatan kolampenampung air;Hal. 68 dari 217 hal. Put.Nomor : 46/Pid.Sus.TPK/2016/PN Smr. Bahwa sepengetahuan saksi, SK.
Register : 31-03-2017 — Putus : 16-08-2017 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr Tanggal 16 Agustus 2017 — Penuntut Umum:
SRI RUKMINI SETYANINGSIH, SH
Terdakwa:
H. BUSRANI, S.H. Bin H. MASRAM Alm.
133 — 20
SRI RUKMINI SETYANINGSIH, SH
Terdakwa:
H. BUSRANI, S.H. Bin H. MASRAM Alm.
133 — 20
Indra sepengetahuan saksi termasukdalam titiktitik rawan banjir yang pernah ditetapkan oleh Dinas BinaMarga dan Pengairan Kota Samarinda untuk pembuatan kolampenampung air; Bahwa sepengetahuan saksi, SK. Tim Panitia Pengadaan Tanahtelah didistribusikan kepada seluruh anggota Tim Panitia PengadaanTanah tersebut, namun sebagaimana kebiasaan yang berlaku diPemerintah Kota Samarinda tanda terima pendistribusian SKSKtersebut jarang dibuat, diserahkan langsung pada saat rapat.
Register : 14-11-2018 — Putus : 08-04-2019 — Upload : 19-06-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 98/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst Tanggal 8 April 2019 — Penuntut Umum:
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
HENDRI YUZAL
405 — 1074
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
HENDRI YUZAL
405 — 1074
nomor903/164/2018 tanggal 25 Juni 2018 PerihalPenyampaian persyaratan pengadaan barang OTSUSAPBA tahun anggaran 2018 beserta TOR Pengadaan barang sarana para penyandang cacat dan traumabidang rehabilitasi sosial Dinas Sosial Kabupaten BenerMeriah dana OTSUS APBA TA 2018.1 (satu) bundel Fhoto copy Surat Dinas SosialPemerintah Kabupaten Bener Meriah nomor188.45/16/SK/2018 tanggal 17 April 2018 tentangPenetapan nama nama calon penerima pengadaankelengkapan usaha ekonomi produktif (UEP) jualan kioswanita rawan
TORPengadaan barang sarana para penyandang cacatdan trauma bidang rehabilitasi sosial Dinas SosialKabupaten Bener Meriah dana OTSUS APBA TA2018.1 (Satu) bundel Fhoto copy Surat Dinas SosialPemerintah Kabupaten Bener Meriah nomor188.45/16/SK/2018 tanggal 17 April 2018 tentangPenetapan nama nama calon penerima pengadaankelengkapan usaha ekonomi produktif (UEP) jualanHalaman 421 Putusan Nomor 98/Pid.SusTPK/2018/PN Jkt.Pst.No.No.No.No.No.No.No.No.BBBBBBBBBBBBBBBB182.183.184.185.186.187.188.189.kioS wanita rawan
Putus : 01-07-2014 — Upload : 26-10-2015
Putusan PN PALU Nomor 34/PID.SUS-TPK/2014/PN Pal Tanggal 1 Juli 2014 — Drs. BURHAN MAIDI
65 — 15
65 — 15
DEWA NYOMAN SUDJENDRA, SH dkk dalam rangka Pemetaanwilayah rawan Narkoba namun pada saat menandatanganinya belumterdapat tanggal maupun nomor pada SPPD tersebut.Atas keterangan saksi Sultani, S.sos, tersebut dibenarkan oleh terdakwa.11) Adri, SH. : ToliToli, 44 tahun, 12 Desember 1968, Lakilaki, Indonesia, Islam,PNS (Wakil Sekertaris Pengadilan Agama Donggala), BTN Palupi Blok V2 No.25 Kel Palupi Kec.
Putus : 06-12-2012 — Upload : 03-09-2013
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 15/PID.SUS/2012/P.TIPIKOR-BNA Tanggal 6 Desember 2012 — Drs. JAMALUDDIN Alias BUYUNG Bin M. ZAINUN S
94 — 72
94 — 72
Inspektorat untuk disalurkan supaya bisa dimanfaatkan oleh Rumah SakitUmum Aceh Tamiang;e Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat tersebut,saksi membuat telaah staf yang ditujukan kepada Sekda Aceh Tamiangdengan pertimbangan jika barang tidak didistribusikan ke Rumah Sakitdikhawatirkan barang tersebut akan rusak atau hilang karena Dinas KesehatanPemkab Aceh Tamiang tidak memiliki gudang yang memadai untukpenyimpanan alat kesehatan yang nilainya tinggi disamping bahaya pencurianjuga rawan
Register : 24-10-2017 — Putus : 21-11-2017 — Upload : 13-12-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 124/Pid.Pra/2017/PN JKT.SEL Tanggal 21 Nopember 2017 — Pemohon:
EDDY RUMPOKO
Termohon:
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
149 — 297
EDDY RUMPOKO
Termohon:
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
149 — 297
daerah;Angka 5:Yang dimaksud dengan Hakim dalam ketentuan ini meliputiHakim di semua tingkatan Peradilan;Angka 6 :Yang dimaksud dengan Pejabat negara yang lain dalamketentuan ini misalnya Kepala Perwakilan Republik Indonesiadiluar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasadan Berkuasa Penuh, Wakil Gubernur, dan Bupati/Walikotamadya;Angka 7:Yang dimaksud dengan pejabat lain yang memiliki fungsiStrategis adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya didalammelakukan penyelenggaraan negara rawan
Register : 12-04-2022 — Putus : 29-11-2022 — Upload : 18-09-2023
Putusan PN SEMARANG Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg Tanggal 29 Nopember 2022 — Penuntut Umum:
Bruriyanto Sukahar, S.H., M.H
Terdakwa:
H. Sulatif Julianto Bin Sudarmo
219 — 516
Bruriyanto Sukahar, S.H., M.H
Terdakwa:
H. Sulatif Julianto Bin Sudarmo
219 — 516
- 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Pemalang Nomor 188.4/278/ Tahun 2015 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh, Kawasan Perbatasan Wilayah Kabupaten, Kawasan Minapolitan, Kawasan Rawan Bencana Longsor, Kawasan Rawan Bencana Banjir, dan Kawasan Erupsi Gunung Slamet di Kabupaten Pemalang Tahun 2015.