PA.SjPdt.G/2012/PA.Sj, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat denganuraian/alasan sebagai berikut :1.Bahwa pada tanggal 24 Juni 2011, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai. dan seusaipernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkansighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomorsebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 195

Nomor 195/15/VII/2011;Tanggal 05 Juli 2011 ( Bukti P.1);Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atasPenggugat juga telah menghadirkan bukti saksisaksi di muka sidang yaitu sebagaiberikut :Hal 5 dari 14 hal. Put. No. Pdt.

Bahwa pada tanggal 09 Juni 2014, Pemohon dengan Termohonmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaringinsebagaimana ternyata dari Kutipan Akta nikah nomor 195/16/V1/2014,tertanggal 09 Juni 2014;Bahwa setelat menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempatkediaman di Kampung Kedung Gede RT.015 RW.005 DesaKedungwaringin Kecamatan Kedungwaringin Kab.

Potokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanKedungwaringin Kabupaten Bekasi Nomor : 195/16/V1I/2014 tanggal09 Juni 2014, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup ( BuktiP.2);Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atasPemohon juga telah menghadirkan bukti saksisaksi di muka sidang sebagaiberikut :he Ai Suwarsih binti Mohammad Unata, umur 48 tahun, agama Islam,pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kp.

Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, telah melangsungkan pernikahan di xxx,Kabupaten Pinrang, pada tanggal 27 Juni 2009, sebagaimana tercatat dalam KutipanAkta Nikah Nomor: 195/36/V1/2009 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Pinrang tertanggal 16 Juni 2009.Hal. 1 dari 12 Put.

Bahwa majelis hakim telah menasihati penggugat dalam upaya perdamaian agarpenggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnyadibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat denganbeberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan buktibukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan AgamaKecamatan xxx,Kabupaten Pinrang Nomor 195

Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa telah diperiksaSaksi4 Dony Priyana Muslihat sebagai Saksi Ahli dari BKSDA Sumseldengan hasil pemeriksaan sebagai berikut 1 (satu) Opsetan HarimauSumatera dewasa berjenis kelamin jantan yang diperkirakan berumur25 (dua puluh lima) tahun, ukuran panjangnya 195 (seratus sembilanpuluh lima) cm, tinggi 75 (tujuh puluh lima) cm yang habitatnya beradadi wilayah Sumatera dan 1 (satu) Opsetan Macan Kumbang Dewasaukuran panjangnya 105 (seratus lima) cm, tinggi 40

Bahwa barang bukti yang ditemukan di kediaman Terdakwa 1(satu) buat Opsetan Harimau Sumatera dewasa berjenis kelamin jantanyang diperkirakan berumur 25 (dua puluh lima) tahun yang ukuran/panjangnya...Menimbang6panjangnya 195 (seratus sembilan puluh lima) Cm, tinggi 75 (tujuhpuluh lima) Cm yang habitatnya berada diseluruh Wilayah Sumateraperkiraan ditangkap dengan cara dijerat atau ditembak dengan obatbius karena kondisi fisik dalam keadaan mulus sedangkan perkiraanpengerjaan Opsetan sudah kurang

mengakui barangbarang Opsetantersebut adalah milik Terdakwa, kemudian barang bukti Opsetan danTerdakwa dibawa oleh petugas BKSDA Sumsel ke Kantor BKSDASumsel untuk dimintai keterangan lebih lanjut.f Bahwa benar barang bukti yang disita dari Terdakwa telahdiperiksa Saksi2 Dony Priyana Muslihat sebagai Saksi Ahli dari BKSDASumsel dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut 1 (satu) OpsetanHarimau Sumatera dewasa berjenis kelamin jantan yang diperkirakanberumur 25 (dua puluh lima) tahun, ukuran panjangnya 195

Bahwa benar barang bukti yang disita dari Terdakwa telahdiperiksa Saksi4 Dony Priyana Muslihat sebagai Saksi Ahli dari BKSDASumsel dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut 1 (satu) OpsetanHarimau Sumatera dewasa berjenis kelamin jantan yang diperkirakanberumur 25 (dua puluh lima) tahun, ukuran panjangnya 195 (seratussembilan puluh lima) cm, tinggi 75 (tujun puluh lima) cm yanghabitatnya berada di wilayah Sumatera dan 1 (satu) Opsetan MacanKumbang Dewasa ukuran panjangnya 105 (seratus lima) cm, tinggi

Proposal program bantuan perkuatan dana bergulir atas nama KUDMarga Jaya untuk melakukan perluasan dan peremajaan karet seluas195 Ha dengan estimasi kebutuhan bibit karet sejumlah 195 000 batangdengan total dana sejumlah Rp. 975.000.000, (sembilan ratus tujuhpuluh lima juta rupiah)yang dilampiri daftar nama anggota kelompok taniMergi Makmur sebanyak 195 anggotac.

Proposal program bantuan perkuatan dana bergulir atas nama KUDMarga Jaya untuk melakukan perluasan dan peremajaan karet seluas195 Ha dengan estimasi kebutuhan bibit karet sejumlah 195 000 batangdengan total dana sejumlah Rp. 975.000.000, (Sembilan ratus tujuhpuluh lima juta rupiah)yang dilampiri daftar nama anggota kelompok taniMergi Makmur sebanyak 195 anggota ;c.

Proposal program bantuan perkuatan dana bergulir atas nama KUDMarga Jaya untuk melakukan perluasan dan peremajaan karet seluas195 Ha dengan estimasi kebutuhan bibit karet sejumlah 195 000 batangdengan total dana sejumlah Rp. 975.000.000, (Sembilan ratus tujuhHalaman 46 dari 158 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2020/PN Jmbpuluh lima juta rupiah)yang dilampiri daftar nama anggota kelompok taniMergi Makmur sebanyak 195 anggota ;c.

Proposal program bantuan perkuatan dana bergulir atas nama KUDMarga Jaya untuk melakukan perluasan dan peremajaan karet seluas195 Ha dengan estimasi kebutuhan bibit karet sejumlah 195 000 batangdengan total dana sejumlah Rp. 975.000.000, (sembilan ratus tujuhpuluh lima juta rupiah)yang dilampiri daftar nama anggota kelompok taniMergi Makmur sebanyak 195 anggota ;c.

huruf a UU MA, yaitusebagaimana dalam pertimbangan putusan a quo halaman 36 alinea ke2sebagai berikut:"Menimbang, bahwa terlepas dari apakah Pemohon telah melaksanakan amarke3 putusan Peninjauan Kembali (PK) a quo atau harus melaksanakan amarke4 dan ke5 putusan Peninjauan Kembali (PK) a quo, menurut pendapatHakim yang memeriksa permohonan ini, materi tersebut sudah merupakanmasalah/hal menjalankan putusan/eksekusi yang merupakan kekuasaanmutlak dari Ketua Pengadilan Negeri sesuai ketentuan Pasal 195

"Bahwa adapun alasan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidakberwenang atau melampaui batas wewenang dalam memeriksa dan memutusperkara a quo adalah karena kewenangan untuk eksekusi/pelaksanaanputusan adalah kewenangan Ketua Pengadilan Negeri yang pada tingkatpertama memeriksa perkara itu sebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat (1)HIR, yang berbunyi:"Hal menjalankan keputusan Pengadilan Negeri, dalam perkara yang padatingkat pertama diperiksa oleh Pengadilan Negeri, adalah atas perintah dandengan

menyerahkan uangsejumlah Rp4.747.777.778,00 (empat miliar tujuh ratus empat puluhtujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluhdelapan rupiah) guna dilakukan penawaran pembayaran/ penawaranuang kepada Pemohon Kasasi/Termohon Konsinyasi berdasarkanBerita Acara Penyerahan Uang Konsinyasi Nomor 076/2010 Eks. jo.Nomor 083/Pdt.G/2006/ PN.Jkt.Pst. tanggal 23 Juni 3011.Bahwa berdasarkan proses pelaksanaan putusan a quo oleh Ketua PengadilanNegeri Jakarta Pusat dan berdasarkan Pasal 195

tersebut dianggap sebagaipenawaran pembayaran, itupun dilaksanakan sudah melampaui 14hari sebagai tenggang waktu pelaksanaan putusan/eksekusi secarasukarela sebagaimana dimaksud oleh amar ke4 Putusan PeninjauanKembali Mahkamah Agung RI tertanggal 22 Maret 2010 Nomor 635PK 7PDT/2009, dan berdasarkan Pasal 196 H1IR dapat dimintakanpelaksanaan putusan/eksekusi kepada pimpinan Ketua PengadilanNegeri yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu, in casuKetua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (vide Pasal 195

Nomor : 426 K/Pdt/2010, tanggal 26 Nopember2010, antara Terlawan (semula selaku Penggugat/Terbanding/TermohonKasasi/Pemohon Eksekusi) dan Terlawan Il (semula Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Termohon Eksekusi) ;Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2010Dalam hal eksekusi diajukan perlawanan baik dari Pelawan Tersitamaupun dari pihak ketiga, maka perlawanan tersebut diajukan dandiperiksa serta diputus oleh Pengadilan Negeri yang diminta bantuannyasebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat

;Ketentuan dalam HIR, pemilik barang yang disita dan diajukan kepadaKetua Pengadilan Negeri dari Pengadilan Negeri yang secara nyatamenyita, tercantum dalam Pasal 195 (6) HIR, Pasal 206 (6) Rbg.

;Pasal 195 ayat (6) HIRJika pelaksanaan keputusan itu dilawan, juga perlawanan itu dilakukanoleh orang lain yang mengakui barang yang disita itu sebagai miliknya,maka hal itu serta segala perselisihan tentang upaya paksa yangdiperintahkan itu, diajukan kepada dan diputuskan oleh Pengadilan Negeriyang dalam daerah hukumnyaharus dilaksanakan keputusan itu ;Pasal 206 ayat (6) RbgPerlawanan, juga yang datang dari pihak ketiga, berdasarkan hak milikyang diakui olehnya yang disita untuk pelaksanaan putusan

2007 No. 202/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Bar. dan Berita Acara Sita Jaminan tertanggal 30 Nopember2007, Pelawan tidak dapat melakukan perbuatan hukum atas tanah danbangunan milik Pelawan a quo ;Bahwa dalam Putusan MA No. 3089 K/Pdt/1991 menjelaskan, SitaJaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan diatas milik pihak ketigamemberi hak kepada pemiliknya untuk mengajukan derden verzet ;Bahwa terdapat ketentuan hukum, penyitaan tidak dapat dilakukanterhadap harta milik pihak ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum, PENYITAAN TIDAK DAPATDILAKUKAN TERHADAP HARTA MILIK PIHAK KETIGA sebagai manaketentuan pasal 195 Ayat (6) HIR Jo. Pasal 207 HIR Jo. Pasal 208 HIR.disebutkan bahwa Perlawanan Pihak ketiga terhadap Sita Jaminan maupunSita Eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 Ayat (6) HIRJo. Pasal 206 ayat (6) Rbg.4.

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum, Penyitaan Tidak Dapat dilakukanTerhadap Harta Milik Pihak Ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195 ayat 6HIR Jo Pasal 207 HIR Jo Pasal 208 HIR disebutkan Bahwa PerlawananPihak Ketiga terhadap Sita Jaminan maupun Sita Eksekusj dapat diajukanberdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat 6 HIR Jo Pasal 206 ayat 6 Rbg;Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 95/Pdt.Plw/2019/PN Jkt. Utr4.

melakukangugatan Perlawanan ini guna membela kepentingan TurutTerlawan I,ll yang memperoleh hak penguasaan tanahsengketa karena membeli dari alm.Arsari Djait selaku orangtua dari Para Pelawan yang dahulu adalah pemilik tanahsengketa tsb karena telah membeli dari alm.Rupik Latipalias Tirto Latip.Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.07 tahun2012 tentang penanganan perkara perdata perihal DerdenVerset ada memberikan penjelasan bahwa Perlawanan pihakketiga atau Derden Verzet adalah berdasarkan PsI.195

keterangan saksiSanusi dan ramiso, Baru Akan Dilakukan pada persidangan gugatanperlawanan pada tahun 2014 yang akan datang seperti diakui padapelawan pada posita (9), sedang gugatan telah terdaftar padatanggal 12 Desember 2013, sama dengan (=) belum ada buktibaru / novum.8.2 Alat bukti baru /novum berupa pencabutan keterangan saksisaksi, yang Baru Akan Terjadi Tahun 2014, sesudah perkara dicatatpada Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 12 Desember 2013,Sama sekali tidak dikenal dalam ketentuan pasal 195

Menyatakan bukti baru/ novum tidak dikenal dalam perkara gugatanperlawanan sebagai pihak ke tiga, seperti disyaratkan dalamketentuan pasal 195 ayat (6) HIR.7.

sudah tepat dan benar ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas,maka eksepsi dari para Terlawan adalah tidak berlandaskan hukumsehingga haruslah ditolak ;Dalam Pokok Perkara3031Menimbang, bahwa bentuk gugatan para Pelawan adalah derdenverzet/ perlawanan pihak ketiga ;Menimbang, bahwa didalam Surat Edaran Mahkamah AgungNomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Perkara Perdata PerihalDerden Verzet memberikan penjelasan bahwa Perlawanan pihakketiga atau derden verzet adalah berdasarkan pasal 195

Tongkat Ajimat Madura Stick - - - 195 ktk OT TIE2 Daun Walisongo Kapsul - - PJ. Sami Jaya Jateng 1316 Sacs sda3. Sesak Nafas Kapsul - - PJ Serbat Mustajab jateng 304 Sacs sda4. Antik Kapsul - - PJ Serbuk Manjur Jaya 46 Sacs sda5.

Tongkat Ajimat Stick 195 ktk JOT TIEMadura2 Daun Walisongo Kapsul PJ. Sami 1316 sdaJaya SacsJateng3. Sesak Nafas Kapsul P Serbat 304 sdaMustajab Sacsjateng4. Antik Kapsul P Serbuk 46 Sacs sdaManjurJaya5.

Tongkat Ajimat Stick 195 ktk JOT TIEMadura2 Daun Walisongo Kapsul PJ. Sami 1316 sdaJaya SacsJateng3. Sesak Nafas Kapsul PJ Serbat 304 sdaMustajab Sacsjateng4. Antik Kapsul P) Serbuk 46 Sacs sdaManjurJaya5.

Tongkat Ajimat Stick 195 ktk JOT TIEMadura2 Daun Walisongo Kapsul PJ. Sami = /1316 sdaJaya SacsJateng3. Sesak Nafas Kapsul P Serbat 304 sdaMustajab Sacsjateng4. Antik Kapsul P Serbuk 46 Sacs sdaManjurJaya5.

/Tongkat Ajimat Stick 195 ktk JOT TIEMadura2 Daun Walisongo Kapsul PJ. Sami 1316 sdaJaya SacsJateng3. Sesak Nafas Kapsul P Serbat 304 sdaMustajab Sacsjjateng4. Antik Kapsul P Serbuk 46 Sacs sdaManjurJaya5.

Pasal 195 ayat 2 RBG serta butir 3 dan 4 dari SuratEdaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 tahun 1974 yang berbunyisebagai berikut :a. Pasal 25 ayat 1 UndangUndang Nomor 4 Tahun 2004 tentangKekuasaan Kehakiman yang berbunyi sebagai berikut:(1) Segala Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dandasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturanperundangundangan yang bersangkutan atau sumber hukum taktertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;b.

Pasal 195 ayat 2 RBG yang berbunyi sebagai berikut:(2) Keputusankeputusan Hakim yang diputus berdasarkan ketentuanketentuan undangundang yang tertentu harus ikut menyebutkanketentuan itu;c.

Pasal 189 (2) RBG, Pasal 178 (2) HIR, Pasal 195(1) dan (2) HIR jo. SEMA RI, tanggal 25 November 1974, Nomor 3Tahun 1974, dimana Pengadilan dalam mengambil putusannyatidak memuat secara ringkas dan jelas alasanalasan dan dasarHal. 12 dari 22 hal. Put.

itu keputusan hukum Judex Facti dalam perkara inijelas tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, karenakeputusan hukum Judex Facti tersebut ternyata kurang cukup memberipertimbangan hukum (onvoldoende gemotiveerd) dan tidakmengemukakan alasanalasan hukum (motiveringsplicht) yang dijadikandasar pertimbangan hukum dalam menjatuhkan keputusan hukum yangseadiladilnya, sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan: Pasal 25 ayat 1 UndangUndang Nomor 4 Tahun 2004 tentangKekuasaan Kehakiman; Pasal 195

Musiran;3) SHM Nomor: 195 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan KabupatenLampung Selatan tanggal 17 Mei 1994 a.n. Suratmo dan beralih hakkepada Murnihati Tarigan tanggal 26 Oktober 1999 atas dasar Akta JualBeli (AJB) Nomor : 58/01/GDT/X/AJB/1999, tanggal 08 Oktober 1999 yangdibuat oleh dan di hadapan PPAT Wilayah Kabupaten Lampung SelatanH.

Musiran) selaku Camat Gedong Tataan,1(satu) buah buku sertifikat Hak milik (SHM) tanah Nomor : 195, tanggal 17Mei 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten LampungSelatan An. Suratmo dan beralih hak kepada Murnihati Tarigan tanggal 26Oktober 1999 atas dasar akta jual beli (AJB) Nomor : 58/01/GDT/X/AJB/1999tanggal 08 Oktober 1999 yang dibuat oleh dan dihadapkan PPAT WilayahKabupaten Lampung Selatan (H. Erwin Nana Subana AS, S.H.),dikembalikan kepada saksi korban Gelora Sinuhaji;4.

Musiran) selaku Camat GedongTataan, 1 (satu) buah buku sertifikat Hak milik (GHM) tanah nomor: 195,tanggal 17 Mei 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan KabupatenLampung Selatan An. Suratmo dan beralih hak kepada Murnihati Tarigantanggal 26 Oktober 1999 atas dasar akta jual beli (AJB) Nomor :58/01/GDT/X/AJB/1999 tanggal 08 Oktober 1999 yang dibuat oleh dandihadapkan PPAT Wilayah Kabupaten Lampung Selatan (H. Erwin NanaSubana AS, S.H.)

Musiran;3) SHM Nomor : 195 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan KabupatenLampung Selatan tanggal 17 Mei 1994 an. Suratmo dan beralih hak kepadaMurnihati Tarigan tanggal 26 Oktober 1999 atas dasar Akta Jual Beli (AJB)Nomor : 58/01/GDT/XAJB/1999, tanggal 08 Oktober 1999 yang dibuat olehdan di hadapan PPAT wilayah Kabupaten Lampung Selatan H. Erwin NanaSubana AS, S.H.

KPPS) pada TPS 01 Desa Batuley dalampenyelenggaraan Pemilu tahun 2019 berdasarkan Keputusan KomisiPemilihan Umum Kabupaten Aru No. 13/Kpt.03/8107.KPUKab/IV/2019,tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok PenyelenggaraPemungutan Suara di Desa Batuley Kecamatan Aru Utara Timur BatuleyKabupaten Kepulauan Aru untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, ditetapkan diBatuley pada tanggal 06 April 2019.Bahwa pada TPS 01 Desa Batuley sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap,pemilin yang memiliki hak suara adalah sebanyak 195

enam) surat Suara DPRD Provinsi.b. 6 (enam) Lembar Sertifikat Hasil Perhitungan Suara CalonAnggota DPRD Provinsi, Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1DPRD Provinsi.c. 18 (delapan belas) lembar Catatan Hasil Perhitungan Suara CalonAnggota DPRD Provinsi, Pemilihan Umum Tahun 2019, ModelC1.PlanoDPRD Provinsi.5. 1 (satu) Buah Kotak Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019Nomor Kotak 05, Nomor TPS 1, Nama PPS Desa Batuley, Nama PPK,Kecamatan Batuley, Kab/Kota, Provinsi Maluku, tanpa DisegelBerisikan:a. 195

enam) surat Suara DPRD Provinsi.b. 6 (enam) Lembar Sertifikat Hasil Perhitungan Suara CalonAnggota DPRD Provinsi, Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1DPRD Provinsi.c. 18 (delapan belas) lembar Catatan Hasil Perhitungan Suara CalonAnggota DPRD Provinsi, Pemilihan Umum Tahun 2019, ModelC1.PlanoDPRD Provinsi.. 1 (satu) Buah Kotak Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019Nomor Kotak 05, Nomor TPS 1, Nama PPS Desa Batuley, NamaPPK, Kecamatan Batuley, Kab/Kota, Provinsi Maluku, tanpa DisegelBerisikan:a. 195

Putusan No. 410/Pdt.G/2019/PA.Kdssungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus sebagaimana Kutipan AktaNikah Nomor 195/23/IV/2011 tanggal 10 April 2011;2.

Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/23/IV/2011 tanggal 10 April2011, atas nama Awang Irawan bin Aryono dan Catur Fitriana binti SlametSyukur, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, bermeterai cukup, telahdicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);4.

Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang telahmenikah pada hari Ahad tanggal 10 April 2011 Masehi, bertepatan dengantanggal 6 Jumadilawal 1432 Hijriah, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus sebagaimanatersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 195/23/IV/2011 tanggal 10 April2011;2.

, sesuai GambarSituasi/Surat Ukur Nomor 07877/1986 tanggal 8/12/1986 terletak diJalan Lempongsari Timur III/3A, Kelurahan Lempongsari,Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, tercatat atas nama HadiSutedjo & Rendy Theodorus Soediono;dengan batasbatas sebagai berikut: Utara: lahan kosong; Selatan: Jalan Lempongsari Timur Ill Semarang; Barat: rumah Jalan Lempongsari Timur III A, Nomor 2, Semarang; Timur: rumah kosong;Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatas Sertifikat Hak MilikNomor 195; Sertifikat

Y% (seperempat) bagian tanah dan bangunan yang berdiri di atasSertifikat Hak Milik Nomor 195; Sertifikat Hak Milik Nomor 320;Sertifikat Hak Milik Nomor 321; Sertifikat Hak Milik Nomor 353;Sertifikat Hak Milik Nomor 237; Sertifikat Hak Milik Nomor 348;Sertifikat Hak Milik Nomor 1032; luas +2.000 m?

sesuai Gambar Situasi/Surat Ukur Nomor 07877/1986 tanggal08/12/1986 terletak di Jalan Lempongsari Timur III/3A, KelurahanLempongsari, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, tercatatatas nama Hadi Sutedjo & Rendy Theodorus Soediono; denganbatasbatas sebagai berikut: Utara: lahan kosong; Selatan: Jalan Lempongsari Timur III, Semarang; Barat: rumah Jalan Lempongsari Timur III A, No 2, Semarang; Timur: rumah kosong;. % (seperempat) bagian tanah dan bangunan yang berdiri di atasSertifikat Hak Milik Nomor 195

bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a decharge).Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : (satu) batang besi dengan panjang 44,5 cm dan lebar 6,8 cm.barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkankepada Saksisaksi dan Terdakwa, yang oleh mana bersangkutan membenarkannya,sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil Visum etRepertum Nomor YM.01.08 : 195

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ahmad Labilo alias Homa bin Labilomengakibatkan Saksi Epiana alias Epi Binti Agus mengalami luka memarkemerahan di daerah pinggir luar paha kiri, batas luka tidak tegas, luka disertaibengkak dan nyeri tekan disebabkan benda tumpul sebagaimana disebutkan dalamVisum Et Repertum Nomor YM.01.08 : 195 / PL / V / 2016 tanggal 16 Mei 2016yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.

menempeleng dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1(satu) kali dan pada saat itu Saksi Epi lagi duduk menyusui anak Saksi Epi.Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ahmad Labilo alias Homa binLabilo mengakibatkan Saksi Elpiana alias Epiana alias Epi binti Agus mengalami lukamemar kemerahan di daerah pinggir luar paha kiri, batas luka tidak tegas, luka disertaibengkak dan nyeri tekan yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul sebagaimanadisebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor YM.01.08 : 195

diajukan oleh Pelawan terlebin dahulu dikaitkan denganpetitum dari perlawanan Pelawan serta buktibukti yang diajukan oleh Terlawan;Menimbang, bahwa perlawanan tereksekusi terhadap pemohoneksekusi diatur dalam Pasal 207 HIR yang menyatakan bahwa Perlawananoleh yang berhutang terhadap pelaksanaan penyitaan baik terhadap bendabenda bergerak maupun terhadap bendabenda tetap, diajukan oleh oleh siPelawan baik secara tertulis maupun dengan lisan kepada Ketua PengadilanNegeri yang melaksanakan putusan (Pasal 195

Nomor 676 K/PDT/2018 (Tlwlll) yang telah berkekuatan hukum tetap (TlwIV), dan Terlawan dalam perkara tersebut sebagai pihak yang menang danPelawan sebagai pihak yang kalah, tetapi Pelawan tidak mau melaksanakanputusan tersebut secara suka rela, maka Terlawan mengajukan permohonaneksekusi Sesuai dengan ketentuan Pasal 195 HIR (bukti TlwV, TlwVI, dan TlwVil;Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.Plw/2019/PN SkhMenimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1 dan P2 maupun buktisaksi yang

benar;Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan dinyatakan sebagai Pelawanyang tidak baik dan tidak benar, maka terhadap petitum selanjutnya tidakrelevan lagi untuk dipertimbangakan dan harus ditolak untuk seluruhnya;Menimbang, bahwa telah ternyata gugatan Perlawanan Pelawandinyatakan ditolak, maka Pelawan sebagai pihak yang kalah dan dihukumuntuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp694.000,00 ( Enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);Mengingat dan memperhatikan, Pasal 195

Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III (Para Pelawan) Mengandung Errorin Persona, Karena Para Pelawan tidak mempunyai kedudukan hukumatau Legal Standing untuk mengajukan Gugatan Perlawanan Eksekusi;1.Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR disebutkanbahwa perlawanan terhadap eksekusi (Derden Verzet) hanya dapatdiajukan oleh pemilik / oleh pihak yang merasa bahwa ia adalahpemilik dari tanah / rumah objek eksekusi.

Bahwa Para Pelawan bukanlah Pelawan sebagaimana dimaksuddalam Hukum Acara Perdata terhusus Pasal 195 HIR ayat (6),menyatakan: Jika pelaksanaan keputusan itu dilawan, jugaperlawanan itu dilakukan oleh orang lain yang mengakui barang yangdisita itu sebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisihantentang upaya paksa yang diperintahkan itu, diajukan kepada dandiputuskan oleh pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnyaharus dilaksanakan keputusan itu.;.

Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:201/PDT/2001/PT.Mdn sampai perkara a quo memilikikekuatan hukum mengikat (incracth van gevisjde);Bahwa faktanya, dalam surat gugatan perlawanannya, ParaPelawan bukannya menyampaikan dasar hukum (rechts grond)dan dasar fakta (fetelijike grond) yang membuktikan hakkepemilikannya atas objek eksekusi sebagaimana yangdipersyaratkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR tersebut, akantetapi Para Pelawan justru mencampuradukan antara gugatanperlawanan eksekusi dengan

Pelawan , Pelawan II dan Pelawan III (Para Pelawan) Mengandung Error inPersona, Karena Para Pelawan tidak mempunyai kedudukan hukum atauLegal Standing untuk mengajukan Gugatan Perlawanan Eksekusi; Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR disebutkanbahwa perlawanan terhadap eksekusi (Derden Verzet) hanya dapatdiajukan oleh pemilik / oleh pihak yang merasa bahwa ia adalah pemilikdari tanah / rumah objek eksekusi.

Oleh sebab itu, gugatan perlawanan yangdiajukan oleh Para Pelawan tidak memenuhi ketentuan Pasal 195 ayat(6) HIR, sehingga beralasan dan berdasar hukum bagi Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatanperlawanan Para Pelawan.

Bahwa yang telah dilakukan oleh PENGGUGAT sebagaimana disebutkanpada huruf (d) diatas, dapat dikategorikan sebagai Pernyataan Wasiatkepada PARA TERGUGAT sebagai ahli waris yang lain berdasarkanPasal 195 Ayat (1) KHI: "Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan duaorang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi, atau dihadapanNotaris."f.

Bahwa Pernyataan Wasiat dari PENGGUGAT yang melepaskan secarasukarela Haknya atas Harta Peninggalan dari PEWARIS, baik Hak atasHarta Bersama dan Harta Waris, telah disetujui oleh seluruh ahli warisyang sah dari PEWARIS lainnya, dalam hal ini adalah PARATERGUGAT, dimana telah sesuai dengan Pasal 195 Ayat (2) KHI: "Wasiat hanya diperbolehkan sebanyakbanyaknya sepertiga dari hartawarisan kecuali apabila semua ahli waris setuju."g.

Bahwa berdasarkan 2 (dua) bukti tertulis, yaitu Surat PernyataanPENGGUGAT tertanggal 24 Pebruari 2009 dan Akta PernyataanPENGGUGAT Nomor : tertanggal 1 Maret 2009, PENGGUGAT dapatdikategorikan telah membuat Penyataan Wasiat kepada PARA TERGUGATsebagai ahli waris yang lain berdasarkan Pasal 195 Ayat (1) KHI : "Was/atdilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan duaorang saksi, atau dihadapan Notaris."19.

Bahwa Pernyataan Wasiat dari PENGGUGAT yang melepaskan secarasukarela Haknya atas Harta Peninggalan dari PEWARIS, baik Hak atas HartaBersama dan Harta Waris, telah disetujui oleh seluruh ahli waris yang sah dariPEWARIS lainnya, dalam hal ini adalah PARA TERGUGAT, dimana telahsesuai dengan Pasal 195 Ayat (2) KHI : "Wasiat hanya diperbolehkansebanyakbanyaknya sepertiga dari harta warisan kecualf apablla semua ahliwaris setuju."20.

Pasal 195 Ayat (1) jo. Pasal 195 Ayat (2) jo.

195/Pdt.P/2021/PA.Skg