Ditemukan 9402 data
105 — 10
Bahwa ganti rugi Immateriil berdasarkan Pasal 1370 KUHPerdata hanyadapat diberikan dalam halhal tertentu saja yaitu kematian, luka beratdan penghinaan, sehingga tuntutan ganti rugi immateril yang diajukanoleh Penggugat sebesar Rp.10.000.000.000.
SUGIYANTO, SH
Terdakwa:
RANDIS LOKBERE Alias DIS
411 — 414
Oleh karena itu, terkait dengan kehidupanberbangsa dan bernegara, ujaran kebencian boleh dipahamisebagai ujaran yang terkategori mengandung penghinaan,pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidakmenyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan menyebarkanberita bohong (hoax).Ahli menjelaskan bahwa perbuatanperbuatan melalui katakatayang tergolong menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabaryang berkelebihnan atau yang tidak lengkap, sedangkan iamengerti setidaktidaknya patut dapat menduga bahwa kabardemikian
RISMALAWATI
Tergugat:
1.PERSEROAN TERBATAS PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE
2.KEPALA KEPOLISIAN RESOR LAMANDAU
130 — 55
:halaman 48 dari 75 halamanPutusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Ngbberdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 Kitab UndangUndang Hukum Perdata ganti kerugian Immaterieel hanyadapat diberilan dalam halhal tertentu saja seperti perkaraKematian, Luka berat dan Penghinaan,Lagipula tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dalamproses pelaksanaan Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia(Parate Eksekusi) telah dilakukan sesuai prosedur sertaketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku diNegara Kesatuan Republik Indonesia yang
Markus Budiman Tolopan S
Tergugat:
Sandi Pardian
150 — 38
moril (immateriil) Sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah), menurutMajelis tuntutan ganti rugi moril (immaterial) tersebut dinyatakan ditolak, olehkarena berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI dalam putusan PeninjauanKembali No. 650/PK/Pdt/1994 memberikan pedoman bahwa Berdasarkanketentuan Pasal 1370, 1371 dan 1372 KUHPerdata ganti rugi moril (immaterial)hanya dapat diberikan dalam halhal tertentu saja, seperti perkara kematian, lukaberat dan penghinaan;Menimbang, bahwa selanjutnya tehadap
1.Ir. H. MUHAMMAD MAWARDI, MM.,M.Si
2.Ir. H. MUHAJIRIN, MP
Tergugat:
1.H. PAHMI, S.Sos
2.MOHAMAD AMIN, S.E
3.BARDIANSYAH, S.E
4.SUPRIANTO
5.SUHARDI, S.Pd.I.,MA
6.ADIRESIDO, A.Md
7.BUDI PRAYITNO, S.Pd.I
8.KPU REPUBLIK INDONESIA Cq KPU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Cq KPU KABUPATEN KAPUAS
9.Ir. BEN BRAHIM S. BAHAT, MM.,MT
10.Drs. H. NAFIAH IBNOR, MM
11.DPP PDIP Cq DPD PDIP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Cq DPC PDIP KABUPATEN KAPUAS
12.DPP PARTAI GOLONGAN KARYA Cq DPD PARTAI GOLONGAN KARYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Cq DPD PARTAI GOLONGAN KARYA KABUPATEN KAPUAS
13.DPP PARTAI GERINDRA Cq DPD PARTAI GERINDRA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Cq DPC PARTAI GERINDRA KABUPATEN KAPUAS
14.DPP PAN Cq DPW PAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Cq DPD PAN KABUPATEN KAPUAS
15.DPP PKB Cq DPW PKB PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Cq DPC PKB KABUPATEN KAPUAS
16.DPP PARTAI NAS.DEMOKRAT Cq DPW PARTAI NAS. DEMOKRAT PROV. KALTENG Cq DPD PARTAI NAS. DEMOKRAT KAB. KAPUAS
17.DPP PPP Cq. DPW PPP PROV. KALTENG Cq. DPC PPP KAB. KAPUAS
170 — 20
Ganti rugi Karena tindakan penghinaan (Pasal 1372 KUHPerdata);Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan AHLI, berdasarkan pasal 40UndangUndang No.10 Tahun 2016 Jo.
Terbanding/Penggugat : DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN BANJAR Diwakili Oleh : RUSNIANSYAH
Terbanding/Turut Tergugat : VESTINA RIA KARTIKA, SH., MH
Turut Terbanding/Tergugat I : YAYASAN MARTA BERLIAN HUSADA Diwakili Oleh : Hj. NOR WAHIDAH, S.SI.T.M.KES
Turut Terbanding/Tergugat IV : Drs. H. RUDY ARIEFIN, MBA alias Drs. H. RUDY ARIFFIN Diwakili Oleh : Dr. MASDARI TASMIN, SH., MH
Turut Terbanding/Tergugat II : Drs. FAKHRIAN HIFNI, MM Diwakili Oleh : Dr. MASDARI TASMIN, SH., MH
Turut Terbanding/Tergugat III : EDWAR GAIRI Diwakili Oleh : Dr. MASDARI TASMIN, SH., MH
135 — 49
tenaga tenaga bidan yang siap dan handal; tercemarnya nama baik Penggugat, hilangnya kepercayaan masyarakat danmahasiswa yang aktif di Akademi Kebidanan Martapura, mengganggu proses belajarmengajar di Akademi Kebidanan Martapura, terjadinya mogok kuliah dan unjuk rasamenolak keberadaan Tergugat dan Tergugat V;terlebin dahulu Majelis mempertimbangkan bahwa yang dimaksud dengan kerugian moril(immateriil) dalam gugatan perdata adalah kerugian berupa pengurangan kenyamananhidup seseorang, misal karena penghinaan
19 — 3
kepada perempuan yang dianggap sebagi pemberi informasi kepadaPemohon, yang merupakan salah satu pegawai dalam satu dinas denganPemohon dan justru yang menyebabkan pemohon menggali kontrakdengan wanita yang termohon sebut sebagai pemberi informasi, setelahPemohon datangi wanita tersebut didampingi saudaranya yang akanmelaporkan perbuatan tidak menyenangkan yang telah dilakukanTermohon kepada pihak yang berwajib tentang isi SMS yang berisiHal. 20 dari Hal. 69 Put.No.1481/Pdt.G/2016/PA.Tng.16.17.18.12.penghinaan
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : JUNI KRISTIAN TELAUMBANUA,SH
Terbanding/Penuntut Umum II : OKTA FIADA GINTING, SH., MH.
78 — 0
Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Tbt, tanggal 23 Mei 2019, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Menyatakan Terdakwa RAHMA HAYATI HARAHAP tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memliki muatan penghinaan
26 — 1
perbuatannya dan berjanji tidak akanmengulangi kembali perbuatannya tersebute TerdakwaTerdakwa belum pernah dihukume Terdakwaterdakwa memiliki tanggungan isteri dan anak yang masihmemerlukan kasih sayang dan perhatian mereka;e Perbuatan para Terdakwa di picu oleh aksi korban yang membuat kerusuhandengan memukul wajah isteri saksi Damansor Ritonga, memukul dada dan bahuanak nya dan membacok kepala anaknya sehingga luka dan berdarah, selaindaripada itu korban juga mengeluarkan katakata yang bernuansasara/penghinaan
65 — 20
Dengan demikian Termohon secaranyata telah menegaskan sertamembuktikan kebenaran dalilposita 4 permohonan Pemohon tentang adanya percekcokandan perselisihnan dalam rumah tangga Pemohon dan TermohonHalaman 16 dari 77 hal.Putusan Nomor 251/Pdt.G/2020/MS.Bnawalau ada perbedaan tahun 2012 dalam dalil Pemohon dantahun 2013 dalam dalil jawaban Termohon.Bahwa sikap Termohon yang tidak menghargai Pemohonsebagai suami bukan dalam bentuk penghinaan dan celaan,akan tatapi dalam bentuk melanggar dan tidaktaat
100 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Melanggar hak subjektif atas nama baik Penggugat Rekonvensi dengan cara mencemarkan nama baik Penggugat Rekonvensi;Perlu disampaikan bahwa menurut hukum, pelanggaran haksubjektif atas nama baik seseorang dengan caramencemarkannya (melakukan tindakan penghinaan) dapatdikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukumberdasarkan Pasal 1365 jo.
43 — 40
Bahwa para tergugat dengan tanpa hak melarang penggugat menguasai tanahsawah milik penggugat tersebut dan dengan tanpa hak para tergugatmempertahankan tanah sawah milik penggugat tersebut dengan menggunakansarana ancaman dan penghinaan bersamasama, sehingga penggugat tidakdapat menguasai tanah sawah hak milik penggugat sampai saat ini;.
90 — 19
Tanggal 10 Oktober 2010 perihal laporan/pengaduan, diberi tanda buktiP.38;Foto copi Surat Pengaduan ke Kapolda Kalteng tentang Penghinaan. No. 07/X/2010 tanggal 18 Oktober, diberi tanda bukti P.39;34404142434546474849505152Foto copi Surat Pengaduan ke Kapolres Palangka Raya. No. 05. Tanggal 15Oktober 2010, diberi tanda bukti P.40;Foto copi Berita Acara Hasil Rapat.
1.Timah Binti H. Balitjang
2.H. Osan Bin H. Balitjang
3.H. Sukarna Bin H. Balitjang
4.Santa Bin H.Balitjang
5.Sapri Bin H.Balitjang
6.Almarhum Tipan Bin H. Balitjang diwakili oleh ahli warisnya Uja Bin Tipan
7.Almarhum Djamat Bin H.Balitjang dalam hal ini diwakili oleh ahli warisnya Arfan Zulkifli Bin Djamat
Tergugat:
1.Sri Lestari, S
2.Nona Nila Primayanti
3.P.T. Waskita Karya Persero Tbk
4.Pemerintah Republik Indonesia Cq, Mentri Dlam Negeri Cq, Gubernur Jawa Barat Cq, Walikota Bekasi Cq, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Kota Bekasi,
5.Pemerintah Republik Indonesia Cq, Mentri Dalam Negeri Cq, Gubernur Jawa Barat Cq, Walikota Bekasi Cq, Kepala Dinas Pertanian Kota Bekasi Gedung Kini
Turut Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia Cq, Mentri Dalam Negeri Cq, Gubernur Jawa Barat Cq, Walikota Bekasi Cq, Camat Jatisampurna Cq, Lurah Jatikarya
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq, Mentri Dalam Negeri Cq, Gubernur Jawa Barat Cq, Walikota Bekasi Cq, Camat Jatisampurna
3.Rawat Erawady Notaris PPAT
4.Pemerintah Republik Indonesia Cq, Mentri Negara Agraria Cq, Badan Pertanahan Nasional Bpn Cq, Kepala Kantor Wilayah Kanwil BPN Jawa Barat Cq, Kepala Kantor Pertanahan BPN Kota Bekasi
5.Pemerintah Republik Indonesia Cq, Mentri Negara Agraria Cq, Kepala Kantor Pertanahan BPN Kanwil, Jawa Barat
6.Pemerintah Republik Indonesia Cq, Mentri Dalam Negeri Cq, Gubernur Jawa Barat Cq, Walikota Bekasi
7.Pemerintah Republik Indonesia Cq, Mentri Dalam Negeri Cq, Gubernur Jawa Barat,
8.Pemerintah Republik Indonesia Cq, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR
75 — 9
dituntutnya, dan PARA PENGGUGAT tidak dapatmembuktikan mengenai jumlah/besar kerugian yang harus dibayarkanoleh TERGUGAT, maka gugatan yang menuntut ganti rugi ini tidak dapatdikabulkan atau ditolak oleh Hakim.Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pada Putusan PerkaraPeninjauan Kembali No. 650 / PK / Pdt / 1994 menerbitkan Pedomanyang menyatakan berdasarkan Pasal 1370, 1371, dan 1372 KUHPerdataganti kerugian imateril hanya dapat diberikan dalam halhal tertentu sajaseperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan
188 — 180
;Selain itu, sesuai dengan Yurisprudensi berupa Putusan PeninjauanKembali Perkara No. 650/PK/Pdt/1994 secara tegas menentukanbahwa Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUH Perdata gantikerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam halhal tertentu sajaseperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan.
1.Muhammadong, SH
2.Didin Mufti Agus Utomo, SH
3.Alim Bahri, SH
4.Syahrianto Subuki. SH
5.Muhammad Taufik Wahab, S.H
Terdakwa:
Didin Muda Alias Didin
61 — 32
NINGSI YUSUFtanggal 18 Desember 2019 tentang perkara Pengancaman dan Penghinaan;Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa DIDIN MUDA Alias DIDIN telahmemberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik PolresBoalemo dalam perkara pembunuhan; Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Terdakwasebagaimana termuat dalam Berita Acara Penyidikan; Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Desember2019 sekitar pukul 09:00
217 — 76
Bahwa perlu diketahui Pasal 279 KUHP bukan merupakandelik aduan dan tidak ada bunyi Pasal 279 menyebutkan haltersebut merupakan klach delich/delik aduan, karena dalam KUHPdelik aduan sudah limitatif diatur dalam pasalpasal di dalamnya7yaitu Pasal 284 KUHP dan BAB XVI KUHP Tentang Penghinaan,sehingga untuk menerapkan Pasal 279 KUHP terhadap pelakukejahatan, tidak perlu ada pengaduan dari orang yang dirugikan.De Bahwa pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi1 Sdri.Astridia Wahdani Laksmita yang dilaksanakan
107 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terhadap penghinaan Tergugat Ill yang berbahaya itu Penggugatmenuntutkerugian sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) ;4.
NAZAR OSMAN
Tergugat:
1.PT. TRACTEBEL ENGENEERING INDONESIA
2.Auditor PT. TRACTEBEL ENGENERING INDONESIA
3.SUPERVISOR HRSG PT. TRACTEBEL ENGENEERING INDONESIA
181 — 64
No. 25/Padt.SusPHI/2019/PN.Sby13.Bahwa pada acara Permbukaan Audit tanggal, 15 Februari 2018, TuanStephen dan Tuan Servais datang telambat dan Staf lainnya semua hadiruntuk mengikuti acara tersebut;14.Bahwa pada pukul 11.00 tanggal 15 Februari 2018 didalam pertemuanaudit, Mr Cosmin dengan sengaja membuat pernyataan penghinaan danmemfitnah, dengan menagatakan bahwa Manejer Situs, adalah Mr.
221 — 151
pertimbangan tersebut diatas, MakaMajelis Hakim berpendapat bahwa Petitum keempat mengenai kerugian materiilharus dinyatakan ditolak ;Menimbang, bahwa pada Petitum kelima gugatan Penggugat adalahmemerintahkan Tergugat untuk mengganti kerugian immaterial sebesarRp.300.000.000.000, (tiga ratus milyar rupiah), maka Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor196 K/Sip/1974 tanggal 7 Oktober 1976 yang menyatakan Menilai jumlah gantirugi karena penghinaan