Ditemukan 9402 data
NURISDAN
Tergugat:
1.Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Baiturrahman
2.Retno Palupi
86 — 71
Hasyim selaku suami Tergugat II ), KUHPerdata Pasal 1372KUHPerdata menyebutkan bahwa tuntutan perdata tentang halpenghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian sertapemulihan kehormatan dan nama baik;Halaman 102 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.BotgDari ketentuan tersebut di atas ternyata bahwa seseorang yangtercemar nama baiknya karena suatu penghinaan dari segi perdatadapat menuntut ganti kerugian baik dalam bentuk materiil maupunimmateriil sebagai perbuatan melanggar hukum yaitu
163 — 82
Jkt.Sel.berupa kerugian materil dan imateriil;Bahwa, kerugian materil yang dimaksudkan adalah kerugian yang nyata diderita danhilangnya keuntungan yang diharapkan;Adapun kerugian imateril adalah kerugian berupa pengurangan kesenangan hidupmisalnya karena penghinaan, luka atau cacatnya anggota tubuh.
109 — 15
Pedoman selanjutnya dapat ditemukan pada PasalHalaman 85 dari 89Putusan Perdata Gugatan Nomor 390/Pat/G/20 5/PN.Bdg.1372 ayat (2) KUHPerdata : Dalam menilai satu dan lain, Hakim harusmemperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dankemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan.
459 — 294
didekat rumahterdakwa yang bernama masjid AlIstijar tidak pernah mengumandangkanmantramantra selain salawatan atau adzan, bila maksud TERDAKWAshalawat atau adzan disebut mantramantra maka itu sangat menyinggungHalaman 14 dari 87 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN.Pdl (Penistaan Agama)agama islam, karena namanya mantramantra seperti halnya bacaandukun.e ANEH SAMA SEKITAR SINI, ALIM ULAMA DUUNJUNG TINGGITINGGIPADAHAL PELAJARAN RUTINNYA CUMA BACA AL QURAN DANBACAAN SHOLAT, tulisan tersebut merupakan penghinaan
HELMI SYAHNAN
Tergugat:
1.PT. PLN Persero
2.LELI HERAWATI
3.NAZLIANA HABIBIE S
4.TENGKU RAJA MORA HARTAWAN
5.TENGKU RATU CITRA HARTATI
6.ANANDA KUMAR
7.KANTOR SBU DISTRIBUSI WILAYAH III SUMATERA BAGIAN UTARA
8.MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI REPUBLIK INDONSIA
9.Direksi PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, Cq. Kantor SBU Distribusi Wilayah III Sumatera Bagian Utara
10.Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia
Turut Tergugat:
1.KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
2.LOLITA PULUNGAN, SH
3.HAYATI HARAHAP
134 — 21
menjadi teranglah Gugatan PENGGUGATfaktanya tidak satupun dalil PENGGUGAT yang menjelaskan adanyaPerbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT IV.Sehingga terbuktilah bahwa Gugatan PENGGUGAT ini sama sekalitidak jelas (obscuur libel).Bahwa pencantuman Pasal 1365 KUHPerdata hanyalah sebagaialasan untuk menuntut ganti kerugian semata, bukan suatu alasanhukum untuk mendalilkan suatu perbuatan melawan hukum danpenghinaan sehingga dengan tidak diuraikannya unsurunsurperbuatan melawan hukum dan penghinaan
1.Julivia M Selanno, SH
2.Sulaiman Puha, SH
Terdakwa:
1.KHALEB YAMARUA Alias KAL
2.STEVANUS AHWALAM Alias PANUS
354 — 120
Anti SLAPPmerupakan perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan hidup, gugatanSLAPP dapat berupa gugatan balik (gugatan rekonvensi), gugatan biasa atauberupa pelaporan telah melakukan tindak pidana bagi pejuang lingkungan hidup(misalnya, dianggap telah melakukan perbuatan penghinaan sebagaimanadiatur dalam KUHP), dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung (KMA) No. 36Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara LingkunganHidup, diatur bahwa untuk memutuskan sebagaimana Pasal 66 UU No. 32Tahun
74 — 54
Bahwa akibat kerugian dari perbuatan para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi yang melakukan Gugatan yang pertamadan Kedua telah melecehkan harkat dan martabat para PenggugatRekonvensi/ para Tergugat Konvensi dan juga penghinaan/pencemaran nama baik Leluhur dan seluruh Anggota Suku SesoFoa,dapat diperhitungkan dengan uang tunai sebesar Rp.300.000.000, (Tiga Ratus Juta Rupiah), yang harus dibayar kepadapara Tergugat Konvensi/ para Penggugat Rekonvensi;Dan atas kerugiankerugian tersebut di
313 — 214
Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan buktiharus ditolak.Hal. 68 dari 93 hal, Putusan Nomor : 801/PDT.G/201 8/PN.JKT.SEL,Bahwa guna memberikan suatu pedoman dalam pemenuhan gugatan Immateril,Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No.650/PK/Pdt/1994 menerbikan pedoman yang isinya sebagai berikut:Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdata ganti kerugian immaterilhanya dapat diberikan dalam halhal tertentu saja seperti perkara Kematian,luka berat dan penghinaan
81 — 56
Polres Bogor bukanlah Penasehat Hukum dapat secara illegal, namunseluruh fakta tersebut merupakan bentuk pemeriksaan pro yustisia yang menjadisatu kesatuan yang utuh dalam Berkas Perkara Sertu Eriska Yudha Aditama yangPenasehat Hukum yakin sama dengan Berkas Perkara yang ada di Majelis Hakimyang mulia maupun Berkas Perkara di Oditur Militer.2) Pengabaian atas sebagian berkas dan hanya mengutip bagian yangmenguntungkan saja tanpa mendalilkan alasan penolakan atas berkas yang lainnyamerupakan suatu penghinaan
terhadap proses hukum yang berlaku di negeri ini,bahkan dapat dikategorikan sebagai suatu Contempt of Court (penghinaan peradilan)itu sendin.3) Bahwa Penggunaan Berita Acara Pemeriksaan yang terdapat dalam BerkasPerkara bukalah hal yang tabu bagi Sistem Peradilan Pidana Militer di Indonesia.Pasal 155 Undangundang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer justrumemberi peluang untuk hal tersebut.
97 — 44
Badan Perlindungan Konsumen Nasional ;Bapak Kapolda Jawa Barat ;Bapak Kapolrestabes Bandung ;Presiden Direktur Bank Nusantara Parahyangan ;o oS Go oFDirektur Kepatuhan dan Manajemen Resiko Bank NusantaraParahyangan ;16.Bahwa, berdasarkan dalil PENGGUGAT DR sebagaimana angka 11, 12,13, 14 dan 15 di atas, telah terbukti TERGUGAT DR telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum sebagimana diatur dalam Pasal 1372KUHPerdata Jo Pasai 1373 KUHPerdata, yaitu :Pasal 13872 KUHPerdata :" Tuntutan perdata tentang hal penghinaan
RAMLI AMANA, S.H.
Terdakwa:
RIDOLOP KAMBU, S.Sos
173 — 147
September 2013 di PT BPR Dana NiagaMandiri, Jalan Hertasning Raya Timur Nomor 17, Makassar,Sulawesi Selatan melalui berita acara pemeriksaan ahli olehDepartemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan tertanggal 12Juli 2018;e) Dalam perkara tindak pidana penghinaan lambangnegara sehubungan dengan dugaan perkara PelecehanHalaman 59 dari 90 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/20.19./PN.MnkLambang negara dan lembaga Negara yang diduga dilakukanoleh Drs.
40 — 2
Namun gunamemberikan suatu pedoman dalam pemenuhan gugatan Immateril makaMahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No.650/PK/Pdt/1994 menerbikan pedoman yang ismya Berdasarkan Pasal 1370,1371, 1372 KUHPerdata gantikerugian immateril hanya dapat diberikan dalamhalhal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan, dalmhal int Hakim Majelis menilai bahwa Penggugat tidak cukup memberikan buktikepada Majelis oleh karena itu tidak beralasan menurut hukum, karena itu tidakdapat
46 — 23
Hasanuddin berprilaku kasar19dan ikut campur serta selalu melakukan penghinaan kepada almarhumTahir yang menderita penyakit kusta dan mengusir Mohd Yusuf keluarrumah, demikian juga setelah H.
38 — 22
Suami melakukan KDRT, pelecehan,penghinaan, dan lain sebagainya, tidak hanya kepada saya tapi jugaHal. 30 dari 101 halaman * Putusan Nomor:0232/Pdt.G/2015/PA.Prmorang tua saya.Perbuatan saya berdampak pada penurunan konsentrasi dalampekerjaan suami. Hal ini sungguh adalah kebohongan belaka. Padakenyataanya suami sayalah yang sering membuat keributan dikantor,melabrak saya, marahmarah, memaki bahkan mengintimidasi sayaselama berada dikantor yang sama.
88 — 21
yangdimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Penggugat yang menyatakanbahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat tersebut, telah menimbulkan kerugianmateriil terhadap Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut : Bahwa, Kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum dapatberupa kerugian meteriil, yang terdiri dari kerugian yang nyata diderita dankeuntungan yang seharusnya diperoleh serta kerugian moril, berupa ketakutan,penghinaan
104 — 39
G/2015/PN.Mdn Bahwa, Kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum dapatberupa kerugian meteriil, yang terdiri dari kerugian yang nyata diderita dankeuntungan yang seharusnya diperoleh serta kerugian moril, berupa ketakutan,penghinaan, rasa sakit dan kehilangan kesenangan hidup ; Bahwa, untuk menentukan jumlah kerugian yang harus diganti unumnya harusdilakukan dengan menilai kerugian tersebut, untuk itu pada asasnya, yangdirugikan harus sedapat mungkin ditempatkan dalam keadaan seperti
Terbanding/Tergugat I : GUNAWAN MAKMUR
Terbanding/Tergugat II : MISNAWATI alias ATIK binti S. NAWAWI
Terbanding/Tergugat III : Ny. NURMA NK
Terbanding/Tergugat IV : Jauhari Chandra
Terbanding/Tergugat V : H. Adnan
Terbanding/Tergugat VI : Camat Tampan
Terbanding/Tergugat VII : Kepala Kelurahan Simpang Baru
Terbanding/Tergugat VIII : Kepala Kelurahan Bandaraya
Terbanding/Tergugat IX : Camat Payung Sekaki
Terbanding/Tergugat X : Walikota Pekanbaru
Terbanding/Tergugat XI : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU
Terbanding/Turut Tergugat I : SINGGIH SUSILO,SH
Terbanding/Turut Tergugat II : H. warman SH
Terbanding/Turut Tergugat III : THERESIA LUSIATISITI RAHAYU,SH
154 — 88
Bahwa guna memberikan suatu pedoman dalam pemenuhangugatan Immateril, Mahkamah Agung dalam Putusan perkara PeninjauanKembali No. 650/PK/Pdt/1994 menerbikan pedoman yangisinyaBerdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdata ganti kerugianimmateril hanya dapat diberikan dalam halhal tertentu saja sepertiperkara Kematian, luka berat dan penghinaan,Bahwa hal mana juga dipertegas dalam Yurisprudensi tetap MahkamahAgung RI No. 459 K/Sip/1975, tanggal 18 September 1975 seperti dikutipdi bawah ini:Penuntutan
174 — 40
tersebut diberitanda P33; 35.Fotokopi Harian Umum Malioboro Post Edisi No. 02* Th kk 27 Mei3 Juni1999 hal 1,2,11,12, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda P34; 36.Fotokopi kliping dari beberapa media koran, yaitu Kedaulatan Rakyattanggal 19 Mei 1999, Bernas tanggal 20 Mei 1999, dan Jawa Postanggal 20 Mei 1999, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebutdiberi tanda P35; 37.Asli fotofoto keributan di depan Puro, penyerahan rumah KPHAnglingkusumo dan spanduk yang bertuliskan penghinaan
Terbanding/Tergugat V : PRIASTO selaku Direktur PT. MANDIRI EKA ABADI
Terbanding/Tergugat III : SUHARDI selaku Komisaris PT. MANDIRI EKA ABADI
Terbanding/Tergugat I : PT.MANDIRI EKA ABADI
Terbanding/Tergugat VI : ANISA HIMAWAN selaku Chief Executive Officer CEO Direksi The Pakubuwono Development
Terbanding/Tergugat IV : INDRA WIDJAJA ANTONO
Terbanding/Tergugat II : DR. COSMAS BATUBARA selaku Komisaris Utama PT. MANDIRI EKA ABADI
Terbanding/Tergugat VII : PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN THE PAKUBUWONO SIGNATURE
Terbanding/Turut Tergugat : JUSTIN LIM HWA TAT
241 — 191
membuktikanmengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harusdibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntutuang ganti rugi NO, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim.Bahwa di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1157K/Sip/1971 tanggal 26 Januari 1972 yang menyatakan:Halaman 63 Putusan nomor 494/PDT/2018/PT DKIGugatan immateriil dalam suatu gugatan dapat dikabulkan bilamanatuntutan tersebut disebabkan oleh karena tenadinya suatuPenghinaan terhadap Penggugat.Tidak ada penghinaan
197 — 318
Saksi Andrianus Asim;Bahwa tanah atau rumah yang ditempati oleh Mimin tersebut adalahkepunyaan ibunya Djaka Rumantaka anak Pangeran Tedja Buana;Bahwa tanah Marjana berasal dari hasil beli dari putri Pangeran TedjaBuana tapi nama putrinya tidak tahu;Bahwa saksi pengikut ADS tetapi ketika mau nikah tidak bisa dan haruspindah agama dan saksi ikut ibu saksi masuk agama katholik;Bahwa ADS diberhentikan karena terjadi penghinaan pada tahun 1964;Bahwa saksi pernah mendengar dari nenek saksi bahwa PangeranMadrais