Ditemukan 17962 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Wakaf-
Pengadilan PA TIGARAKSA Perdata Agama
Register : 09-02-2021 — Putus : 09-03-2021 — Upload : 09-03-2021
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 105/Pdt.P/2021/PA.Tgrs
Tanggal 9 Maret 2021 — Pemohon melawan Termohon
13 — 12
  • berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangHal. 5 dari 11 hal Penetapan Nomor: 105/Pdt.P/2021/PA.Tgrsmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutuS dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 23-08-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1582 K/Pdt/2016
Tanggal 23 Agustus 2016 — NANIK SUWARTI VS PT BANK OCBC NISP, Tbk. Cabang Semarang
43 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (dua ratus delapan puluh limameter persegi) Desa Purwosari, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, atasnama Nanik Suwarti; Utara berbatasan dengan Ibu Diah; Selatan berbatasan dengan tanah Bapak Saiful; Timur berbatasan dengan Saiful; Barat berbatasan dengan tanah wakaf untuk sekolahan;Untuk selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkaraini agar objek tersebut disebut dengan Objek Sengketa;Bahwa keterlambatan angsuran tersebut sesuai prosedur perbankan,Penggugat mendapatkan Surat Peringatan
Pengadilan PA MEDAN Perdata Agama
Register : 16-12-2015 — Putus : 19-05-2016 — Upload : 03-08-2016
Putusan PA MEDAN Nomor 2425/Pdt.G/2015/PA. Mdn
Tanggal 19 Mei 2016 — PARA PENGGUGAT
26 — 0
  • berbatas dengan Megawarni terukur 10 meter;19,20.21.2dSebidang tanah pertapakan rumah seluas 200 m2 dengan ganti rugi H.XXXtanggal 19 April 2013 dari XXX terletak di XXX Kecamatan Kota PinangKabupaten Labuhan Batu Selatan, dengan batasbatas dan ukuran sebagaiberikut : Sebelah Utara berbatas dengan jalan Kaplingan (7 meter) terukur 10meter; Sebelah Selatan berbatas dengan XXX terukur 10 meter; Sebelah Timur berbatas dengan jalan Kaplingan (8 meter) terukur 20meter; Sebelah Barat berbatas dengan wakaf
    Bahwa dengan berpedoman kepada ketentuan pasal 49 UU No. 7 Tahun1989 yang berbunyi :AYAT 1:Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa memutus danmenyelesaikan perkaraperkara ditingkat pertama antara orangorang yangberagama islam di bidang :a. perkawinan;b. kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;c. wakaf dan sadaqah;AYAT3:Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialahpenentuan siapasiapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai hartapeninggalan
    berbatas dengan Megawarni terukur 10 meter;2219,20.21.2d22Sebidang tanah pertapakan rumah seluas 200 m2 dengan ganti rugi H.XXXtanggal 19 April 2013 dari XXX terletak di XXX Kecamatan Kota PinangKabupaten Labuhan Batu Selatan, dengan batasbatas dan ukuran sebagaiberikut : Sebelah Utara berbatas dengan jalan Kaplingan (7 meter) terukur 10meter; Sebelah Selatan berbatas dengan XXX terukur 10 meter; Sebelah Timur berbatas dengan jalan Kaplingan (8 meter) terukur 20meter; Sebelah Barat berbatas dengan wakaf
Pengadilan MS BANDA ACEH Perdata Agama Waris Islam
Register : 19-01-2011 — Putus : 02-02-2011 — Upload : 09-02-2013
Putusan MS BANDA ACEH Nomor 20/Pdt.P/2011/MS-Bna
Tanggal 2 Februari 2011 — DRA AIDA BINTI A. SAMAD
48 — 13
  • Sebagian tanah yang terletak di jalan Blang Cut No. 25Gampong Lambhuk seluas 400 m2 dengan batas batasnya sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan tanah Wakaf GampongLambhuk; Sebelah Timur berbatas dengan JalanPemuda; Sebelah Selatan dengan Jalan BlangCUE 3 Sebelah Barat berbatas dengan tanahRubama 2.
Pengadilan PA TIGARAKSA Perdata Agama
Register : 16-01-2017 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 10-08-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 20/Pdt.P/2017/PA.Tgrs
Tanggal 9 Maret 2017 — Pemohon melawan Termohon
21 — 36
  • alasan sebagaimana terurai dalam posita permohonannya ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 UndangundangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undangundangNomor 3 tahun 2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentangperubahan kedua atas Undangundang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama disebutkan bahwa Pengadlan Agama bertugas danberwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara di tingkat petama antaraorangorang beragama Islam di bidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah,Wakaf
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 06-03-2012 — Upload : 22-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2754 K/Pdt/2011
Tanggal 6 Maret 2012 — 1. MUCHTAR KHALID, 2. LISNAR,
26 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perkawinan;b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan HukumIslam;c. wakaf dan shadaqgah;. Bahwa dalam Pasal 49 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang berbunyi sebagai berikut:Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf ajalah halhal yang diatur dalam atau berdasarkan undangundangmengenai perkawinan yang berlaku. Menurut Dr. H. Roihan A. Rasyid, SH., MA dalam bukunya Hukum AcaraPeradilan Agama yang diterbitkan PT.
Pengadilan PN KLATEN Perdata
Register : 25-09-2020 — Putus : 12-10-2020 — Upload : 12-10-2020
Putusan PN KLATEN Nomor 107/Pdt.P/2020/PN Kln
Tanggal 12 Oktober 2020 — Pemohon:
1.Sugeng Riyadi
2.ELIES CHURNIAWATI
74 — 16
  • RizqiArdiansyah Riyadi pada 20 Februari 2002 (Vide Bukti P1 s/d P5);Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkanbahwa:Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutusdan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang:Perkawinan;Waris;Hibah;Wakaf;Qo 5 Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2020/PN KIne.
Pengadilan PA AMUNTAI Perdata Agama Perceraian
Register : 17-12-2013 — Putus : 21-01-2014 — Upload : 19-02-2014
Putusan PA AMUNTAI Nomor 562/Pdt.G/2013/PA.Amt
Tanggal 21 Januari 2014 — Penggugat

Tergugat
21 — 3

  • Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
Pengadilan PA AMUNTAI Perdata Agama Perceraian
Register : 20-02-2014 — Putus : 12-03-2014 — Upload : 21-04-2014
Putusan PA AMUNTAI Nomor 0109/Pdt.G/2014/PA.Amt
Tanggal 12 Maret 2014 — Penggugat

Tergugat
19 — 5

  • Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
Pengadilan PA LAMONGAN Perdata Agama Perceraian
Register : 01-11-2016 — Putus : 28-11-2016 — Upload : 27-12-2016
Putusan PA LAMONGAN Nomor 2241/Pdt.G/2016/PA.Lmg.
Tanggal 28 Nopember 2016 — P DAN T
22 — 7
  • pada pokoknyasebagai berikut :1 Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal28 Juli2010, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan AgamaKecamatanBabat Kabupaten Lamongan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor:250/29/V/2010 tertanggal28 Juli 2010, sesuai dengan Duplikat Kutipan AktaNikah Nomor : 54/09/X/DN/2016 tanggal 31 Oktober 2016;2 Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersamasebagai suami istri dengan mengambil tempatdi rumah bibi Tergugat diJalan Langgar Wakaf
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Materiil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Tahun 2012
2985 — 1646
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
  • UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agamayang menyebutkan adanya perluasan kewenangan peradilan agama untukmenangani, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidangekonomi syariah, termasuk di dalamnya perbankan syariah.Peradilan agamamerupakan salah satu badan peradilan, pelaku kekuasaan kehakiman untukmenyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilanperkara tertentu, antara lain orangorang yang beragama Islam di bidangperkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
    Peradilan agamamerupakan salah satu badan peradilan, pelaku kekuasaan kehakiman untukmenyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilanperkara tertentu, antara lain orangorang yang beragama Islam dibidangperkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomisyariah;" Bahwa selain melalui jalur pengadilan, penyelesaian sengketa diluar jalurpengadilan merupakan usaha sebelum menempuh jalur pengadilan.
    dilakukan oleh Prajurit TNI, sengketa Tata Usaha AngkatanBersenjata, dan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yangbersangkutan vide Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).43Peradilan Agama berdasarkan Pasal 49 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang: a) perkawinan, b) kKewarisan, wasiat dan hibah yangdilakukan berdasarkan hukum Islam, c) wakaf
    Kekuasaanpengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah memeriksa, memutus,dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragama Islam dibidang:a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h.shadagah; dan i. ekonomi syariiah vide Pasal 49 UU Peradilan Agama.Selanjutnya, Penjelasan Pasal 49 menyatakan, Penyelesaian sengketa tidakhanya dibatasi di bidang perbankan syanah, melainkan juga di bidang ekonomisyariah lainnya.
    Oleh karena tidak jelasnya kewenanganperadilan agama ini, maka menurut Notosusanto, pengadilan agama menentukansendiri perkaraperkara yang menurut pandangannya masuk kompetensinya, yaituperkaraperkara yang berhubungan dengan sebagian kegiatan perdata umat IslamIndonesia, seperti pernikahan, perceraian, mahar, nafkah, sah tidaknya seoranganak, perwalian, kewarisan,hibah, sadakah, baitulmal, dan wakaf.54Selain tidak ditentukan kewenangannya, peradilan agama jugapembentukannya tidak seragam.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Umum Pencurian
Register : 11-03-2020 — Putus : 15-04-2020 — Upload : 17-04-2020
Putusan PN JAMBI Nomor 159/Pid.B/2020/PN Jmb
Tanggal 15 April 2020 — Penuntut Umum:
MERI ANGGRAINI SIREGAR,SH
Terdakwa:
ANTON SUWARDI ALIAS ANTON BIN DJALIUS TAHER.
21 — 6
  • dakwaan Tunggal;
  • Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANTON SUWARDI ALIAS ANTON BIN DJALIUS TAHER dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
  • Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  • Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  • Menetapkan barang bukti berupa:
    • 1 (satu) buah kotak wakaf
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 02-12-2014 — Putus : 23-02-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 526 K/TUN/2014
Tanggal 23 Februari 2015 — LA TAPASI VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI;
44 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejakmulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977dengan disertai alas hak yang diwakafkan, atau ;j. Risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang,yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yangdialinkan, atau ;k. Surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanahyang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, atau ;.
    Hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hakpengelolaan oleh Pejabat yang berwenang;Tanah wakaf dibuktikan dengan akta ikrar wakaf;d. Hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan aktapemisahan;e.
Pengadilan PN SUKOHARJO Perdata
Register : 11-05-2020 — Putus : 30-09-2020 — Upload : 05-10-2020
Putusan PN SUKOHARJO Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Skh
Tanggal 30 September 2020 — Penggugat:
1.HARTANTI Binti HADI YUWONO
2.HARTANTI Binti HADI YUWONO, AM.KEB
Tergugat:
1.PT. BPR Syariah Insani Madani
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakata
3.PT.BPR SYARIAH Insan Madani
4.KANTOR PELAYANAN KEKAYAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)
197 — 56
  • Pasal 1 angka 4 menyebutkan bahwa Perkara Ekonomi Syariahadalah perkara di bidang ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembagakeuangan mikro syariah, aSuransi syariah, reasuransi syariah, reksadanasyariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritassyariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pensiunlembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infaq,dan shadagqah yang bersifat komersial, baik yang bersifat kontensiusmaupun volunteer. b.
    Peradilan Umum menyatakan Pengadilan Negeri bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana danperkara perdata di tingkat pertama;Menimbang, bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPengadilan Agama menyatakan Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antaraorangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b. waris, c. wasiat,d. hibah, e. wakaf
Pengadilan PTA MEDAN Perdata Agama Harta Bersama
Register : 13-08-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 30-08-2019
Putusan PTA MEDAN Nomor 107/Pdt.G/2019/PTA.Mdn
Tanggal 28 Agustus 2019 — PEMBANDING V TERBANDING
89 — 42
  • Agus Salim, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah,dengan batas-batas:- Utara berbatasan dengan Hutan Negara;- Timur berbatasan dengan Tanah Wakaf;- Selatan berbatasan dengan Jalan Danau Siais;- Barat berbatasan dengan Air Terjun Sanipurat;2.12 Sebidang tanah/ kebun sawit terletak di Desa Malombu, Kecamatan Angkola Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, yang mana objek tersebut hanya berjarak 4 (empat) Km dengan Desa Raniate atau mendekati/ berbatasan dengan Desa
    Agus Salim, selaku PejabatPembuat Akta Tanah ,dengan batasbatas:Utara : Berbatasan dengan Hutan Negara;Timur : Berbatasan dengan Tanah Wakaf;Selatan: Berbatasan dengan Jalan Danau Siais;Barat : Berbatasan dengan Air Terjun Sanipurat;Sebidang tanah/kebun sawit terletak di Desa Malombu, KecamatanAngkola Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi SumateraUtara, yang mana objek tersebut hanya berjarak + 4 (empat) Kmdengan Desa Raniate atau mendekati/ berbatasan dengan DesaRaniate Kecamatan Angkola
    Agus Salim, selaku Pejabat Pembuat AktaTanah,dengan batasbatas:Him.18 dari 23 hlm.Putusan No.107/Pdt.G/2019/PTA.Mdn Utara berbatasan dengan Hutan Negara; Timurberbatasan dengan Tanah Wakaf; Selatan berbatasan dengan Jalan Danau Siais; Baratberbatasan dengan Air Terjun Sanipurat;2.12 Sebidang tanah/ kebun sawit terletak di Desa Malombu,Kecamatan Angkola Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan,Provinsi Sumatera Utara, yang mana objek tersebut hanyaberjarak +4 (empat) Km dengan Desa Raniate atau mendekati
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 26-04-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3293 K/Pdt/2012
Tanggal 26 April 2013 — IIS DARTI BURDIATIN vs TITI MARYANI SUGANDI (selaku Direktur Utama oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT BPR Sebaru Sejahtera Lestari), Dkk
407 — 340 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dari faktatersebut dapat disimpulkan bahwa Penggugat secara yuridis formil tidakmempunyai hak atas objek sengketa karena secara de yuris objek sengketatersebut adalah tercatat atas nama Tergugat II Pasal 1 butir 20 PeraturanPemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah : Sertifikat adalahsyarat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf (c)UndangUndang Pokok Agraria untuk hakhak atas tanah, hak pengelolaan,tanah wakaf hak milik atas satuan rumah susun dan hak
    tersebut dapat disimpulkan bahwa Termohon/Terbanding I/ Penggugat secara yuridis formil tidak mempunyai hak atasobjek sengketa karena secara de yuris objek sengketa tersebut adalahtercatat atas nama Termohon II/ Terbanding II/Tergugat II, hal ini sesuaidengan ketentuan dari:Pasal 1 butir 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangpendaftaran tanah : Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimanadimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf (c) UUPA untuk hakhak atas tanah,hak pengelolaan, tanah wakaf
Pengadilan PA AMUNTAI Perdata Agama Perceraian
Register : 19-09-2013 — Putus : 12-11-2013 — Upload : 13-12-2013
Putusan PA AMUNTAI Nomor 417/Pdt.G/2013/PA.Amt
Tanggal 12 Nopember 2013 — Penggugat

Tergugat
27 — 5

  • Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
Pengadilan PA MAKALE Perdata Agama Pengesahan Nikah
Register : 13-03-2018 — Putus : 25-07-2018 — Upload : 02-10-2018
Putusan PA MAKALE Nomor 15/Pdt.P/2018/PA.Mkl
Tanggal 25 Juli 2018 — Pemohon I dan Pemohon II
77 — 29
  • yang didasarkan pada berita yangsudah demikian tersebar luas (syahadah alistifadhah) sebagaimanadisebutkan di dalam kitab Fighus Sunnah Jilid Ill halaman 246 yang berbunyi:ial) 5 Ca gall g oY gl y Cuuall 8 ApedLMl) aie ALLL Bolg) cnetAad shy cUsithy J pally a sll 2Y sly oY sll sArtinya: Imam Syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab,kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnyaseorang menjadi hakim, wakaf
Pengadilan PA PEKALONGAN Perdata Agama Perceraian
Register : 13-12-2012 — Putus : 21-02-2013 — Upload : 13-10-2013
Putusan PA PEKALONGAN Nomor 487/Pdt.G/2012/PA.Pkl
Tanggal 21 Februari 2013 — PENGGUGAT TERGUGAT
23 — 2
  • SAKSI IJ, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan yayasan Wakaf,bertempat tinggal di Kelurahan Keputran, Kecamatan Pekalongan Timur, KotaPekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yangpada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetanggaPenggugat;e Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yangmenikah sudah 7 tahun yang lalu lebih dan sampai sekarang belum pernahbercerai;e Bahwa setelah menikah
Pengadilan PA LUBUK SIKAPING Perdata Agama
Register : 01-07-2011 — Putus : 04-08-2011 — Upload : 20-06-2012
Putusan PA LUBUK SIKAPING Nomor 208/Pdt.P/2011/PA-Lbs
Tanggal 4 Agustus 2011 —
20 — 2
  • pertimbangan di atas, majelis hakim perlumengemukakan dalil ffigih tentang kedudukan~ keterangan saksi MII(rerernmmncsmmmarenens, ) yang berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas(Syahadah alIstifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnahyang berbunyi:5a:Artinya : Imam syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumberdari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorangmenjadi hakim, wakaf