Ditemukan 11447 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PN JAMBI Pidana Umum Penipuan
Register : 22-05-2013 — Putus : 03-10-2013 — Upload : 23-01-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 145/Pid. B/2013/PN. Jbi
Tanggal 3 Oktober 2013 — KURNIA YUNIARTI, SE.M.Si Binti ABDUSSAMAD
206 — 23
  • Denia Sekar PanutanBahwa saksi di dalam Tim tersebut sebagai Wakil Ketua Tim KualisiBahwa saksi tidak pernah meminta dana kalau ada kegiatan karena kitahanya datang saja orasi karena kita dari Partai pengusungBahwa terdakwa menjadi terdakwa dalam perkara ini beritanya karenaada masalah Cek kosongBahwa terdakwa selalu ikut kalau ada rapat karena terdakwa calonIsteri Yopi Muthalib dan merupakan bagian dari keluargaBahwa saksi ikut juga pada waktu ke Jakarta ke Mahkamah Konstitusi;Bahwa keterkaitan
Pengadilan PTUN PADANG TUN
Register : 16-11-2017 — Putus : 28-03-2018 — Upload : 27-04-2018
Putusan PTUN PADANG Nomor 22/G/2017/PTUN.PDG
Tanggal 28 Maret 2018 — Penggugat:
NOVIA INDRA
Tergugat:
WALI NAGARI AIA MANGGIH
133 — 60
  • Menjadi Pengurus Partai Politik;h. Menjadi Anggota dan/atau Pengurus Organisasi Terlarang;F Merangkap Jabatan Sebagai Ketua dan/atau AnggotaBadan Permusyawaratan Nagari, Anggota Legislatif danJabatan Lain yang Ditentukan Dalam Peraturan PerundangUndangan;j. Ikut Serta dan/atau Terlibat Dalam Kampanye PemilihanUmum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah;k. Melanggar Sumpah/Janji Jabatan; danI.
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 29-11-2019 — Putus : 17-06-2020 — Upload : 25-06-2020
Putusan PN AMBON Nomor 257/Pdt.G/2019/PN Amb
Tanggal 17 Juni 2020 — Penggugat:
MASNI NURDIN
Tergugat:
1.Hi . SAID LATURUA, SE
2.SAID ALFAHRI BIN TAHER
263 — 80
  • SAMALLO, SH, ketiganya adalah Advokat danPenasehat Hukum pada Kantor Advokad dan Penasehat HukumHAMDANI LATURUA, SH & Rekan, beralamat di Jalan Melati No.34 RT.001/RW.001 Kelurahan Honipopu Ambon (Belakang TokohEnam Kantor DPW Partai Nasdem Propinsi Maluku), berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 13/SK/HLR/XI/2019, tanggal 10Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;2.
Pengadilan PN KUDUS
Register : 20-01-2016 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 27-07-2016
Putusan PN KUDUS Nomor 7/Pdt.Plw/2016/PN.Kds
Tanggal 23 Juni 2016 —
29 — 5
  • Bahwa salah satu sifat suatu permohonan adalah tidak ada orang lainatau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat mutlak satupihak (exparte), maka penyebutan TERMOHON dalam PerkaraEksekusi Nomor: 12/Pdt.Eks/2015/PN.Kds, in casu SUNARTI, BUKANBERTUJUAN menarik SUNARTI atau WINARTI dan atau siapapun itusebagai pihak dalam perkara permohonan eksekusi pengosongan (i.c.Perkara Nomor: 12/Pdt.Eks/2015/PN.Kds) sebagaimana biasa dalamsuatu. sengketa yang bersifat partai (ada pihak penggugat
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 04-08-2016 — Putus : 18-12-2016 — Upload : 14-03-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 422/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 18 Desember 2016 — PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO), TBK, Lawan PT CITRA SARI MAKMUR.
248 — 179
  • Memang yuridiksi memperluaskewenangan itu sampai pada halhal yang ada urgensinya. ltu pundengan syarat, jangan sampai memutus perkara voluntair yangmengandung sengketa secara partai yang harus diputus secaraKontentiosaBahwa pendapat yang sama, dikemukakan kembali oleh MahkamahAgung RI dalam Putusan No. 1210 K/Pdt/1985 tertanggal 30 Juni 1987yang menyatakan PN yang telah memeriksa dan memutuspermohonan secara volunteer padahal di dalamnya terkandungsengketa, tidak ada dasar hukumnya;Bahwa berdasarkan
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 05-08-2019 — Putus : 08-01-2020 — Upload : 08-01-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 57/G/2019/PTUN.Mks
Tanggal 8 Januari 2020 — Penggugat:
EKA WIRASWATI,S.E.
Tergugat:
BUPATI LUWU UTARA
91 — 86
  • Negarasebagaimana berbunyi :PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena;a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Halaman 12 dari 43 halaman Putusan Nomor: 57/G/2019/PTUN.Mks.b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ataupidana umum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 08-07-2020 — Putus : 21-10-2020 — Upload : 26-10-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 115/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 21 Oktober 2020 — Penggugat:
YARNITA LAIA
Tergugat:
1.Kepala Desa Hilinamazihono
2.DARMAN HALAWA/KEPALA DESA HILINAMAZIHONO
132 — 170
  • Menjadi pengurus partai politik;h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BadanPermusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan RakyatRepublik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah RepublikIndonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atauDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatanlain yang ditentukan dalam peraturan perundanganundangan;j.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 14-07-2010 — Upload : 21-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 854 K/PDT/2009
Tanggal 14 Juli 2010 — EKA LUKY PUTRA, dkk VS ERWIN TEJA, dkk
45 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terlebihlebih, apabila penyitaan tersebut dilakukan terhadap milikpihak ketiga atau pihak lain yang tidak menjadi pihak dalam perkara ;Bahwa proses penyelesaian suatu perkara tidak boleh menimbulkankerugian kepada pihak ketiga atau pihak lain yang tidak ikut menjadi pihakdalam perkara (Bandingkan dengan prinsip kontrak partai sebagaimanadimaksud dalam pasal 13840 KUHPerdata);Pelaksanaan sita dalam suatu perkara hanya terbatas terhadap hartakekayaan Tergugat dan tidak boleh melampaui terhadap harta
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 06-07-2015 — Putus : 11-08-2015 — Upload : 25-01-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 69/Pid.Prap/2015/ PN.Jkt.Sel.
Tanggal 11 Agustus 2015 —
371 — 789
  • ABDUL RAHIM FABANYOBahwa pada saat pilkada di Kabupaten Morotai tahun 2011 pada saatitu hubungan saksi dengan Pemohon dari dulu sangat kenal denganPemohon kemudian saksi dari tahun 2010 saksi merupakan KetuaDPW Partai Amanat Nasional Propinsi Maluku Utara setelah itu saksiditarik ke DPP Pan sebagai salah satu Ketua DPP Pan periodekepemimpinan Bapak Hatta Rajasa dari tahun 2010 s.d tahun 2015untuk itu saksi yang menyeleksi calon dari Partai dan saksi yangmencalonkan Pemohon sebagai Calon Bupati Morotai
    tahun 2011 ;Bahwa yang saksi ketahui tentang hubungan antara Pemohon denganSyahrin Hamid sebenarnya Pemohon dengan Syahrin Hamid tadinyatidak ada hubungan, saksi kenal dengan Syahrin Hamid karena diasalah satu pengurus Partai Amanat Nasional di Pusat, makamomentum Pilkada dia mengambil kesempatan untuk mendekatiPemohon lalu dia mengirim orangorangnya untuk memantau Pilkadamungkin dengan targettarget tertentu ;Bahwa Pemohon mengkuasakan kepada saudara Syahrin Hamidterkait sengketa Pilkada di Mahkamah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 15-06-2016 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 174 PK/Pdt/2016
Tanggal 15 Juni 2016 — Drs. TAMAN RATA SINGARIMBUN, vs EFFENDI. O, dkk
47 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dan pada saat dipasangpagar ada reaksi, larangan dari pihak Dasijem dan anakanaknya, tapi bisadiredam oleh aparat, apalagi diintimidasi dan dikait kaitkan dengan issuketurunan partai terlarang, sudah pasti Dasijem sebagai janda yang miskin,juga sudah tua, apalah dayanya. Kiranya dari uraian secara kronologis ini,Bapak Ketua Mahkamah Agung RI, berkenan meninjau kembali perkara aquo secara teliti;Halaman 24 dari 32 hal. Put. Nomor 174 PK/Pdt/20162.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 30-04-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 163 K/Pdt/2015
Tanggal 30 April 2015 —
78 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jika halhaltersebut dituangkan dalam kesepakatan atau perjanjian yang kemudiantimbul suatu sengketa, maka merupakan masalah internal diantara ParaPenggugat dengan Tergugat dan Tergugat II;Sesuai dengan asas partai kontrak (contract party) dalam Pasal 1338 jo.Pasal 1340 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, perjanjian berlaku danhanya mengikat kepada para pihak yang membuatnya.
Pengadilan PT JAYAPURA
Register : 14-05-2014 — Putus : 16-07-2014 — Upload : 18-08-2014
Putusan PT JAYAPURA Nomor 38/PDT/2014/PT JAP
Tanggal 16 Juli 2014 —
47 — 32
  • Prinsip kontrak partai (party contract) yang digariskan pasal 1340 KUHPerdata yang menegaskan perjanjian hanya mengikat kepada para pihak yangmembuatnya, berlaku juga dalam proses penyelesaian perkara. Hanya mengikat25kepada para pihak penggugat dan tergugat.
Pengadilan PA GIRI MENANG Perdata Agama
Register : 28-01-2019 — Putus : 24-09-2019 — Upload : 01-10-2019
Putusan PA GIRI MENANG Nomor 86/Pdt.G/2019/PA.GM
Tanggal 24 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
85 — 45
  • Tidak benar saya menghabiskan biaya pencalonan Rp. 200.000.000,(dua ratusS juta rupiah) karena saya tidak pernah melihat apalagimemegang uang sebesar itu, kalau memang benar biaya pencalonansebesar itu dimana didapat oleh Tergugat dan perlu pembuktian, apakahuang itu Tergugat serahkan kepada Partai atau pihak lain. Mohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat menghadirkan pihakpihakyang menerima uang dari Tergugat hadir untuk memberikan kesaksiandihadapan Majelis Hakim dan dibawah sumpah.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 23-08-2011 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1419 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 23 Agustus 2011 — EKO PRAWOTO S.Si Bin SUHARTONO
30 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kepoh, Kec.Nguter, Kabupaten Sukoharjo;Bahwa dalam Peraturan Gubernur Nomor 83 tahun 2007 TentangPedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan BelanjaDaerah Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008 dalam angka IVhuruf B menentukan bahwa Bantuan Sosial adalah salah satu bentukinstrumen bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang yang diberikankepada kelompok/anggota masyarakat (Lembaga Pendidikan/Keagamaan, Komite Sekolah Swasta, Yayasan/LSM, Perseorangan) danjuga diperuntukkan bagi bantuan partai
Pengadilan PN TAKALAR Perdata
Register : 18-07-2018 — Putus : 31-10-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan PN TAKALAR Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Tka
Tanggal 31 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
95 — 24
  • dengan surat itu ataudengan suatu cara yang sah dipandang sebagai telah diakui kebenarannya,menimbulkan pembuktian yang lengkap yang sama dengan akta otentik bagipihakpihak yang menandatanganinya serta ahli waris mereka dan yangmendapat hak dari pada mereka;Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1875 dan Pasal 288 RBg haltersebut di atas menentukan bahwa, agar akta dibawah tangan melekatkekuatan pembuktian harus terpenuhi lebih dahulu syarat formil dan meteriilyaitu dibuat secara sepihak atau berbentuk partai
Pengadilan PN SURAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-06-2016 — Putus : 23-09-2015 — Upload : 10-06-2016
Putusan PN SURAKARTA Nomor 189 / Pdt.G / 2014 / PN.Skt
Tanggal 23 September 2015 — MAH SUUN vs MUHAMMAD FAHMI, dkk
48 — 8
  • Prinsip kontrak partai ( partycontract) yang digariskan Pasal 1340 KUHPerdata yangmenegaskan perjanjian hanya mengikat kepada para pihak yangmembuatnya, berlaku juga dalam proses penyelesaian perkaradan hanya mengikat kepada para pihak Penggugat danTergugat. tidak boleh merugikan pihak ketiga atau pihak lain yangtidak terlibat sebagai pihak dalam perkara yang bersangkutandoktrin hukum Yahya Harahap hal 299 Hukum Acara Perdatatentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian danPutusan Pengadilan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-02-2016 — Upload : 07-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1284 K/PID.SUS/2015
Tanggal 2 Februari 2016 — Drs. H. Anang Bakhranie
177 — 174 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Anggota FraksiGolkar tanda terima Partai Golkardanabantuansosial)196 Daftar Proposal Sda 1 bundel (29 Proposal PermohonanPermohonan buah Bantuan Anggota FraksiBantuan permohonan GojkarH.
    Kwitansi Fraksi 1 buah 1 buah Adacapkosong Partai stempelPDIP PemerintahDesa GudangTengah KecamatanSungai Tabukdan tandatangan atasnama AbdulKadir 8. Kwitansi Fraksi 1 buah 1 buah Adacapkosong Partai stempelPDIP PemerintahDesa Tanipah KecamatanAluhAluh dantanda tanganatas nama Ahjani Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkaraatas nama Terdakwa Drs. H. MUHAMMAD MUCHLIS GAFURI;7.
    Anggota FraksiGolkar tanda terima Partai Golkardanabantuansosial)196 Daftar Proposal Sda 1 bundel (29 Proposal PermohonanPermohonan buah Bantuan Anggota Fraksipermohonan Hal. 958 dari 1103 hal.Put.
    Anggota FraksiGolkar fanaa teria Partai Golkardanabantuansosial)196 Daftar Proposal Sda 1 bundel (29 Proposal PermohonanPermohonan buah Bantuan Anggota FraksiBantuan permohonan GojkarH.
    Kwitansi Fraksi 1 buah 1 buah Adacapkosong Partai stempelPDIP PemerintahDesa GudangTengah KecamatanSungai Tabukdan tandatangan atasnama AbdulKadir8. Kwitansi Fraksi 1 buah 1 buah Adacapkosong Partai stempelPDIP PemerintahDesa Tanipah KecamatanAluhAluh dantanda tanganatas namaAhjani Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkaraatas nama Terdakwa Drs. H.
Pengadilan PA KISARAN Perdata Agama
Register : 15-04-2015 — Putus : 27-08-2015 — Upload : 02-01-2020
Putusan PA KISARAN Nomor 0297/Pdt.G/2015/PA.Kis
Tanggal 27 Agustus 2015 — Penggugat melawan Tergugat
27 — 33
  • Abd.Ramhan, yaitu orangtua kandung Tergugat; Sekitar tahun 2009, Penggugat mencalonkan diri sebagi anggotalegislatif (DPRD) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), akan tetapiTergugat tidak terpilih, Dan pada tahun tersebut, Penggugat pernahbercerita kepada saksi bahwa tanah tersebut merupakan milik Penggugatdan Tergugat; Saksi tidak mengetahui dari siapa Penggugat atau Tergugat membelitanah tersebut.
Pengadilan PN KEDIRI Perdata
Register : 23-03-2017 — Putus : 18-10-2017 — Upload : 04-12-2017
Putusan PN KEDIRI Nomor 21/Pdt.G/2017/PN KDR
Tanggal 18 Oktober 2017 — Penggugat:
SRI KUSTIYAH
Tergugat:
1.PURNOMO AMIN TJAHJO, SH., MH.
2.Drs. IMAM KHANAFI RIDHWAN, SH., MH.
3.INDRO WAHYUDI, SH.
4.PT. ASTRA SEDAYA FINANCE
Turut Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia, cq. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi MENPAN RB, cq. DEPUTI MENPAN BIDANG PENGAWASAN
2.KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
3.BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
88 — 11
  • Batas Usia Pensiun,Perampingan Organisasi atau Kebijakan Pemerintah, Tidak CakapJasmani dan/ atau Rohani, Meninggal Dunia, Tewas, atau Hilang,Melakukan Tindak Pidana/ Penyelewengan, Pelanggaran Disiplin,Mencalonkan Diri atau Dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden,Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, WakilKetua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan WakilGubernur, atau Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota, menjadiAnggota dan/atau Pengurus Partai
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Pertanahan
Register : 18-08-2016 — Putus : 09-11-2016 — Upload : 17-01-2017
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 21/G/2016/PTUN.BJM
Tanggal 9 Nopember 2016 — H. GUSTI NANANG HADI BUPATI TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
124 — 52
  • Bahwa Pemberhentian Penggugat dari Jabatan Negeri tersebut sudah sesuaidengan ketentuan Peraturan Perundangundangan = yangberlaku, dimanaberdasrakan ketentuan Pasal 85 huruf i Undangundang Nomor 15 Tahun 2011tentang penyelenggaraan Pemilu, disebutkan bahwa syarat untuk menjadi calananggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota dan PanwasluKecamatan serta Pengawas Pemilu Lapangan adalah mengundurkan diri darikeanggotaan partai politik, Jabatan politik, Jabatan di pemerintahan dan BadanUsaha