Ditemukan 11447 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 13-07-2015 — Putus : 29-10-2015 — Upload : 17-11-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 156/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 29 Oktober 2015 — OKTAVIANUS SITOMPUL, S.Kom.,;BADAN PENGAWAS KEUANGAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN JAKARTA
89 — 39
  • ;Hal 79 dari 135 hal Putusan Nomor 156/G/2015/PTUNJKTBahwa dalam pertimbangan hukumnya, MajelisHakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakartamenyatakan:Menimbang, bahwa terbitnya Surat Terlawan yaituSurat Kepala Perwakilan Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan Perwakilan ProvinsiDaerah Istimewa Yogyakarta Nomor : S3299/PW.12/5/2009, tanggal 6 Oktober 2009 Perihal:Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atasDugaan Tindak Pidana Korupsi pada BantuanKeuangan untuk Partai Politik DPC Partai DamaiSejahtera
Pengadilan PN KEDIRI Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 05-12-2012 — Upload : 03-01-2013
Putusan PN KEDIRI Nomor 269/Pid.B/2012/PN.Kdr
Tanggal 5 Desember 2012 — FARIS HANDAYANTO Bin HADI SUYITNO
36 — 3
  • persidangan terdakwa FARIS HANDAYANTO BINHADI SUYITNO telah memberikan keterangan sebagai berikut :Bahwa terdakwa diajukan di persidangan karena membuat suratsurat palsu dalampengajuan klaim pensiun ke PT TASPEN Kediri ;Bahwa terdakwa membuat surat palsu bersama dengan HASAN SUDIRO karenadiajak dan disuruh HASAN SUDIRO ;Bahwa surat surat palsu dibuat untuk mengajukan klaim tabungan pensiun daniuran asuransi pensiun ;Bahwa terdakwa kenal dengan HASAN SUDIRO sejak Tahun 2004 saat samasama jadi caleg Partai
    dengan lainnya ternyata saling bersesuaian sehinggadiperoleh faktafakta hukum sebagai berikut :Bahwa terdakwa diajukan di persidangan karena membuat suratsurat palsu dalampengajuan klaim pensiun ke PT TASPEN Kediri ;Bahwa terdakwa membuat surat palsu bersama dengan HASAN SUDIRO karenadiajak dan disuruh HASAN SUDIRO ;Bahwa surat surat palsu dibuat untuk mengajukan klaim tabungan pensiun daniuran asuransi pensiun ;Bahwa terdakwa kenal dengan HASAN SUDIRO sejak Tahun 2004 saat samasama jadi caleg Partai
Pengadilan PA BATANG Perdata Agama
Register : 06-08-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 10-12-2020
Putusan PA BATANG Nomor 1189/Pdt.G/2020/PA.Btg
Tanggal 10 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
93 — 16
  • 20132023 dan diagunkan sampai tahun ke2sekitar Rp 15.000.000,/ bulannya digunakan untuk renovasipembangunan fisik rumah lantai 2 , dan pembelian mobil pajeroNopol B 444 ZEL ( sekarang B 2661 PBK ) yang kemudian ditake over ke Bank Syariah Mandiri dan diketahui oleh TergugatRekonvensi.3) Pinjaman lainnya yaitu di Bank Jateng senilai Rp330.000.000, selama 15 Tahun mulai tahun 20142024 untukbiaya pencalegan dan membeli 1 unit mobil Evalia ( sudahterjual tahun 2015) untuk operasional kampanye, iuran partai
    Bahwa saksi menerangkan Penggugat pernahmencalonkan diri di DPRD batang sebanyak 2 (dua) kali yangmana uang dari pencalonan diri Penggugat berasal dari Tergugatsemua, baik untuk khas Partai, biaya kampanye seperti brosurbergambar Penggugat, bendera yang bergambar Penggugat,Hal. 75 dari 108 hal. Putusan No. 1189/Pdt.G/2020/PA.Btgbiaya tim sukses dari Penggugat dan mobil nisan evalia yangdijadikan tunggangan untuk kampanye Penggugat.
Pengadilan PA PANGKAJENE Perdata Waris
Register : 19-04-2016 — Putus : 17-02-2016 — Upload : 12-04-2016
Putusan PA PANGKAJENE Nomor Nomor 398/Pdt.G/2014/PA Pkj
Tanggal 17 Februari 2016 — Penggugat dan Tergugat
87 — 46
  • Materai juncto pasal 2 Ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai DanBesarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, buktibuktitersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1, merupakan Surat KeteranganPernyataan, yang dibuat oleh Xxxxxx, Xxxxxx dan Xxxxxx, tanggal 1 Januari 2001,dengan mengetahui Lurah Xxxxxx dan Camat Xxxxxx, surat tersebut berbentuk tertulis,dibuat secara partai
    dibuat sesuaidengan hukum, sehingga bukti T.12 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kKekuatanpembuktian yang mengikat, dengan demikian terbukti bahwa Xxxxxx (Tergugat)merupakan pemilik sah atas sebidang tanah, sebagaimana dalam isi Sertifikat Hak MilikNomor 5 tersebut di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.13, merupakan Surat Pernyataan yangdibuat dan ditandatangani oleh Xxxxxx bin Ame, tanggal 31 Oktober 1989, denganmengetahui Camat Xxxxxx, surat tersebut berbentuk tertulis, dibuat secara partai
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-10-2015 — Putus : 11-02-2016 — Upload : 26-07-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pbr
Tanggal 11 Februari 2016 — JAMAL ABDILLAH Bin ABU ZAKIR
140 — 113
  • Dalam pengajuan proposal tersebut, untukkelompok masyarakat mereka melalui perantara yaitu Wiwid (pegawaiSekwan di Bengkalis), Edi Surya (Pengurus Partai Hanura diBengkalis) dan untuk yayasan biasanya diantarkan langsung olehketua yayasannya seperti Zulfikar di Duri, Reda Mailiya Zapitri di Duri;Halaman 157 dari 526 halaman Putusan Nomor 66/Fid.Sus Tpk/2015/PN.
    Bengkalis dari Partai KeadilanSejahtera (PKS) terhadap dana aspirasi tersebut digunakan untukmemenuhi aspirasi masyarakat yang ada di daerah pemilihan saksi (konstituen) di Kecamatan Mandau;Bahwa yang menetapkan besarnya aspirasi untuk satu orang anggotaDPRD Kab. Bengkalis sebesar + Rp. 3.000.000.000, (tiga milyarrupiah) tersebut adalah unsur pimpinan DPRD Kab.
    Bengkalis yaitu Jamal Abdillah dari PartaiKeadilan Sejahtera (PKS), dan Suhendri Asnan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP); Bahwa saksi mengetahui akan adanya bantuan dana hibah dariPemda Kab.
    Bengkalis JamalAbdillah dari Partai Keadilan Sejahtera di kantor DPRD Kab. Bengkalismenyerahkan rekapan + 30 namanama kelompok tersebut, lalu saksijuga ada menemui Suhendri Asnan menyerahkan rekapan 3 namakelompok masyarakat.
    Por34.Alanur, dan marhaban anissa mereka bayar sendiri pajaknya.Sedangkan sisanya sebesar Rp. 151.500.000, (seratus lima puluhsatu juta lima ratus ribu rupiah) ada pada saksi dan sebagian dari uangtersebut saksi gunakan untuk kepentingan partai, tidak ada berupauang cash/tunai yang saksi berikan pada kedua orang dewan tersebut,yang ada hanya untuk kegiatan partai yang saksi berikan kemasyarakat dalam rangka untuk kepentingan membesarkan namakedua anggota Dewan tersebut untuk persiapan Caleg 2014;
Pengadilan PN TUAL Pidana Khusus
Register : 25-05-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 30-07-2018
Putusan PN TUAL Nomor 50/Pid.Sus/2018/PN Tul
Tanggal 7 Juni 2018 — Penuntut Umum:
STEEVAN Mc LEWIS MALIOY, SH
Terdakwa:
RIYAD BOIRATAN Alias RIAD
92 — 38
  • calon tersebut dengan alasan karena Kepala Desa tidak tahu,sedangkan nama jalan adalah hasil kesepakatan bersama masyarakat desa;Bahwa hasil klarifikasi kemudian dirapatkan dan dituangkan dalam hasilKajian formulir A.8, yang menyatakan perkara tersebut sudah selesaiditingkat kecamatan;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;3.MOI SIRFEF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa Saksi adalah Ketua DPC PKS kecamatan Kur Selatan, yang termasukdalam partai
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 09-06-2014 — Putus : 18-11-2014 — Upload : 05-02-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 114/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 18 Nopember 2014 — KOMUNITAS CILIWUNG CONDET (KCC);GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
147 — 62
  • BuktiT10a : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota JakartaNomor 465 Tahun 2013, tertanggal 26 Maret 2013 TentangPenetapan Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan DalamBentuk Uang Kepada Individu, Keluarga, Masyarakat,Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, PemerintahDaerah Lain dan Pemerintah Serta Partai Politik pada AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.(fotokopi dari fotokopi) ;16.
Pengadilan PN SOASIU Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 28-11-2013 — Upload : 02-12-2013
Putusan PN SOASIU Nomor 62-PID.B-2013-PN –SS
Tanggal 28 Nopember 2013 — - MARKUS TIDORE Alias MARKUS; - YOHANES PAPARANG Alias NANI; - ESKOL PAPARANG Alias ESKOL; - ZET MATAHARI Alias BUANG; - MAX PAPARANG Alias MAX; - ADOLOF TIDORE Alias DOLOF;
90 — 37
  • MAX PAPARANG Alias MAX memukulSaudara LIBRET menggunakan kepalan tangan;Bahwa pemukulan tersebut dilakukan Para Terdakwa secara bergantian;Bahwa peristiwa tersebut terjadi di tempat umum/terbukan yang dapatdilihat oleh orang lain;Bahwa antara Terdakwa dengan Para Terdakwa lain mempunyaihubungan sebagai simpatisan Partai Golkar dan sebelumnya telahdilakukan pemilinan kepala daerah Kabupaten Halmahera Tengah;.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 27-06-2016 — Putus : 27-09-2016 — Upload : 05-10-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 153/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 27 September 2016 — DR. H. SULAIMAN ZAKARIA, Dipl.PS, M.Si ; PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM (DKPP) REPUBLIK INDONESIA, dkk
68 — 51
  • Perbaikan syarat pasangan calon dari partai politik/gabunganpartai politik dan perorangan tanggal 47 Agustus 2015;Huruf h angka 3). Penelitian perbaikan syarat calon, tanggal 814Agustus 2015;Huruf j. Penetapan pasangan calon, tanggal 24 Agustus 2015.
Pengadilan PT KENDARI Perdata
Register : 21-01-2021 — Putus : 11-02-2021 — Upload : 11-02-2021
Putusan PT KENDARI Nomor 9/PDT/2021/PT KDI
Tanggal 11 Februari 2021 — Pembanding/Tergugat I : BASTIAN Diwakili Oleh : Purwansyah Hakim
Pembanding/Tergugat II : SADIA Diwakili Oleh : Purwansyah Hakim
Terbanding/Penggugat : SAHARUDDIN
185 — 64
  • KUHPerdata, Pasal 286 RBG, menurut Pasal diatas, ABT: Tulisan atau akta yang ditandatangani dibawah tangan, Tidak dibuat dan ditanda tangani dihadapan pejabat yangberwenang (pejabat umum), tetapi dibuat sendiri oleh seseorangatau para pihak,e Secara umum terdiri dari segala jenis tulisan yang tidak dibaut olehatau dihadapan pejabat, meliputi : SuratSurat, Registerregister, Suratsurat urusan rumah tangga, Lain lain tulisan yang dibuat permintaan pejabat umum.e Secara khusus ada ABT yang bersifat partai
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Hak Cipta
Register : 06-11-2014 — Putus : 19-03-2015 — Upload : 26-05-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 69/PDT.SUS-HAK CIPTA/2014/PN.NIAGA.JKT.PST
Tanggal 19 Maret 2015 — DR. MUCHTAR PAKPAHAN, SH., MH. >< Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DEN KSBSI), DKK
1126 — 458
  • Pada saat itu diputuskan untuk menggunakan Logo SBSI, Tridarma SBSIdan Mars SBSI sama seperti hasil kongres Pertama (III).Bahwa kemudian Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan alasanberkeinginan memimpin dan mendirikan Partai Buruh dan akan ikut pemlihanUmum pada 2004 Tergugat Rekonvensi mempercepatan kongres SBSI yangseharusnya dilangsungkan pada tahun 2004 dimajukan menjadi tanggal 27 April 01 Mei 2003 yang disebut kongres SBSI ke Empat (IV).Bahwa pada kongres ke empat (IV), para peserta
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 06-09-2021 — Putus : 28-09-2021 — Upload : 28-09-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 1357/Pid.Sus/2021/PT MDN
Tanggal 28 September 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : NUR AINUN.SH
Terbanding/Terdakwa I : Novita Zahara S Alias Novi Sekber
Terbanding/Terdakwa II : Juliana Alias Juliana
352 — 341
  • Hak ini juga berhubungan dengankebebasan berserikat, yaitu hak membentuk dan bergabung dengan kelompok,perkumpulan, serikat pekerja, atau partai politik, serta kebebasan berkumpul secaradamai, seperti ikut demonstrasi damai atau pertemuan publik. Kebebasanberekspresi juga mendukung hak asasi manusia lainnya seperti hak atas kebebasanberpikir, berkeyakinan, dan beragama.2.
Pengadilan PN PADANG SIDEMPUAN Perdata Waris
Putus : 20-01-2014 — Upload : 22-05-2014
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 23 / Pdt.G / 2013 / PN. Psp
Tanggal 20 Januari 2014 — TOLOPAN SIMANJUNTAK (Penggugat) RIMIN Boru PASARIBU, 2. RIKAT SIMANJUNTAK, 3. NAEK SIMANJUNTAK, 4. DINA MARIANA Boru SARAGI (Tergugat)
109 — 14
  • Pasal 288 RBg yang bunyinya dijelaskan pada pokoknyabahwa alat bukti akta di bawah tangan mempunyai nilai kekuatan pembuktianharus memenuhi syarat formil dan materil, yaitu dibuat secara sepihak atauberbentuk partai tanpa adanya campur tangan pejabat yang berwenang; ditandatangani pembuat atau para pihak yang membuatnya; dan isi dan tanda tangandiakul; sehingga apabila syaratsyarat tersebut teroenuhi maka alat bukti akta dibawah tangan tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sama dengan aktaauthentik
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 12-04-2017 — Putus : 18-05-2017 — Upload : 19-05-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 3/P/FP/2017/PTUN-JKT
Tanggal 18 Mei 2017 — PERSAUDARAAN MUSLIMIN INDONESIA (PARMUSI), ; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
134 — 86
  • dandiakui sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia.Bahwa, menurut pendapat Ahli, dalam mengajukan Permohonan, harusjelas legal standingnya, kerugiannya dan kepentingannya.Bahwa, menurut Ahli, jika suatu ORMAS memang sudah ada sejak lamadan diakui keberadaannya, dan kemudian sekarang sudah ada aturanaturan baru, maka menurut Ahli ORMAS tersebut tetap sah dan punya hakuntuk mengajukan suatu Permohonan.Bahwa, menurut Ahli, PARMUSI sudah berbadan hukum karena padaawalnya adalah sebuah Partai
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 11-05-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 22-12-2021
Putusan PN SEMARANG Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
RENANDA BAGUS WIJAYA, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD ANAM BIN KASMUJI
91 — 0
  • Sedan tanggal 13 Maret 2019

    11. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Bupati Rembang Nomor : 900/414/2017 tanggal 28 Pebruari 2017 tentang Alokasi belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah Desa, belanja bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah desa, belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa, bantuan kepada partai politik dan belanja tidak terduga APBD Kabupaten Rembang Tahun anggaran 2017.

Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus
Register : 02-02-2024 — Putus : 07-02-2024 — Upload : 07-02-2024
Putusan PT SEMARANG Nomor 108/PID.SUS/2024/PT SMG
Tanggal 7 Februari 2024 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : MUHAMAD ABDULLAH S.E .S.H MAP Bin .Alm. R.CHOLIL Diwakili Oleh : Mustopa, SH MH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum III : Agung Bowo Laksono
Terbanding/Penuntut Umum I : MUCHAMMAD FAHMI ROSADI, S.H., M.H.
Terbanding/Penuntut Umum II : Juniardi Windraswara, S.H., M.H.
Terbanding/Penuntut Umum IV : DEDY FAJAR NUGROHO, S.H.
Terbanding/Penuntut Umum V : ISSANDI HAKIM, S.H., M.H.
251 — 146
  • Handphone Samsung Galaxy A12 Nomor IMEI (slot 1) 353404723234636, IMEI (slot 2) 356997703234630;
  • saksi PURNOMOSIDI, S.Pt
    • Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 556 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap
    • Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 3 November 2023, beserta dengan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan: Purworejo 6 Partai
    • Pengadilan PT MEDAN Perdata
    Register : 05-04-2021 — Putus : 24-05-2021 — Upload : 31-05-2021
    Putusan PT MEDAN Nomor 113/Pdt/2021/PT MDN
    Tanggal 24 Mei 2021 — Pembanding/Penggugat : Drs. H. Ridwan Yunus, S.H. S.E. M.M
    Terbanding/Tergugat I : Gunator
    Terbanding/Tergugat II : Dewi Halim
    Terbanding/Tergugat III : Perseroan Terbatas Bank Mestika Dharma Cabang Pematangsiantar disingkat PT Bank Mestika Dharma KC Pematangsiantar
    Terbanding/Tergugat IV : Kantor Pertanahan Agraria dan Tata Ruang Kota Pematangsiantar
    Terbanding/Tergugat V : Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara KPKNL Cabang Pematangsiantar
    Terbanding/Tergugat VI : Andri
    43 — 28
    • Pembantah didalam dalil bantahannya menyebutkan bahwa telahmelakukan perikatan jual belli dibawah tangan tanggal 17 Januari 2020 denganTerbantah 1,ll Tanggapan;Bahwa Terbantah VI tidak pernah mengikatkan diri dalam bentuk hubunganapapun dengan Pembantah, sehingga Pembantah tidak ada hubungan hukumdengan Terbantah VI dan tidak ada Peristiwa Hukum antara Pembantah danTerbantah VI;Bahwa dengan mengikut sertakan Terbantah VI sebagai pihak dalam perkaraini,tindakan Pembantah telah bertentangan dengan Partai
    Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
    Putus : 21-12-2016 — Upload : 20-04-2017
    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1775 B/PK/PJK/2016
    Tanggal 21 Desember 2016 — PT. INDO CREATIVE MEBEL vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
    79 — 163 — Berkekuatan Hukum Tetap
    • SELALU BENAR38.Bahwa contoh undangundang yang dibuat oleh lembaga legislatif tidakselalu benar adalah dalam perkara yang menimpa Bank NegaraIndonesia (BNI) khususnya terkait Perbankan Syariah dalam pengenaanpajak ganda (doubletax) pada transaksi murabahah yaitu bahwa dalamoperasional perbankan syariah memang tidak menerapkan pajak padatransaksi murabahah tetapi murabahah tersebut sebagai produkkeuangan perbankan dimasukkan sebagai objek dari PPn.Hal tersebut diakui oleh anggota komisi XI dari fraksi partai
    Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
    Putus : 14-03-2013 — Upload : 17-05-2013
    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 289 K/Pdt/2012
    Tanggal 14 Maret 2013 — PT. ANTARNIAGA NUSANTARA vs PT. SINAR MAS AGRO RESURCES & TECHNOLOGY, Tbk
    227 — 663 — Berkekuatan Hukum Tetap
    • (Bukti P 12);Bahwa pada tanggal 21 Juni 2007, TERGUGAT mengirimkan SuratNomor: AN 097/Eks/V1/2007, perihal : Rencana Pengiriman Pupuk TSP Smt22007, yang pada pokoknya berisi pilihan rencana pengiriman pupuk TSP dariChina ke Indonesia, atas pillhan yang ditawarkan tersebut PENGGUGATmemilih opsi ke 2 (pupuk partai 3.000 ton tiba di kebun pada bulan Oktober2007) sebagaimana ternyata dari Surat No.0209/SRTDep1/06/07, tanggal 22Juni 2007.
    Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
    Register : 14-09-2020 — Putus : 13-01-2021 — Upload : 13-01-2021
    Putusan PTUN BANDUNG Nomor 100/G/2020/PTUN.BDG
    Tanggal 13 Januari 2021 — Penggugat:
    YUHANI, Amd.Kep.
    Tergugat:
    Kuwu Gebang Kulon
    150 — 79
    • membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;3. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;4. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/ataugolongan masyarakat tertentu;5. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;6. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya;7. menjadi pengurus partai