Ditemukan 864116 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 10-07-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2060/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 10 Juli 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SUMBER INDAH PERKASA
21246 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penghitungan PPN Kurang Bayar aPajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri1.816.220.768,00 b Dikurangi: b.1. PPN yang disetor di muka dalam masa pajak yang sama 0,00b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 48.137.680.068,00b.3. STP (pokok kurang bayar) 0,00b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 0,00b.5. Lainlain 0,00b.6. Jumlah 48.137.680.068,00c Diperhitungkan:c.1.
    Pasal 9 (4f) PPN 0,00 jumlah sanksi administrasi 291.174,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar 582.348,00 Bahwa jika Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadilipermohonan banding ini berpendapat lain, maka mohon agar Majelis dapatmemutuskan perkara seadiladilnya dengan memberikan semua hak yangdijamin oleh UndangUndang Perpajakan;Halaman 2 dari 8 halaman.
    Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 1.816.220.768,00b. Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 48.137.680.068,00c. Jumlah perhitungan PPN Kurang/ (Lebih) Bayar Rp (46.321.459.300,00)3. Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp 46.321.750.474,004. Jumlah PPN Kurang/ (Lebih) Bayar Rp 291.174,005.
    Sanksi Administrasi : Kenaikan Pasal 17C (5) UU KUP Rp 291.174,006 Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 582.348,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Juli 2018, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak padatanggal 17 Oktober 2018 dengan disertai alasanalasannya yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal
    Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 1.816.220.768,00b. Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 48.137.680.068,00c. Jumlah perhitungan PPN Kurang/ (Lebih) Bayar Rp (46.321.459.300,00)Kelebihan Pajak yang sudah:a.
Register : 07-12-2011 — Putus : 27-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.44191/PP/M.XII/99/2013
Tanggal 27 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
12725
  • yangdilakukan Tergugat secara jabatan dan dilunasi dengan SuratSetoran Pajak (SSP) yang dilakukan oleh Penggugat bahwapemindahbukuan yang dilakukan Tergugat karenaterdapatkelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Penggugatberdasarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPertambahan Nilai (SKPLB PPN) Nomor: 00069/407/02/01 1/04tanggal 23 Maret 2004 sebesar Rp538.298.769,00 dan SKPLBPPN Nomor: 00033/407/03/011/04 tanggal 23 Maret 2004sebesar Rp642.245.571,00 bahwa sisa tunggakan sebesarRp785.013.742,00 dibayar
    bahwa Surat Tagihan Pajak atas Bunga Penagihan (STP BP)Tahun Pajak 1994 tanggal 16 Juni 2011 sebesarRp4.141.678.959,00 diterbitkan oleh Tergugat karena Penggugatterlambat membayar hutang pajak sebesar Rp1.965.558.082,00yang jatuh tempo pembayarannya tanggal 23 Oktober 1997.bahwa STP BP a quo diterbitkan Tergugat berdasarkan Pasal 19ayat (1) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan bahwa apabila atas pajak yangterhutang, pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar
    ataukurang dibayar, maka atas jumlah pajak yang tidak dibayar ataukurang dibayar itu, dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen)sebulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari jatuh temposampai dengan hari pembayaran dan bagian dari bulan dihitungpenuh satu bulan.bahwa jumlah bulan STP BP a quo dihitung oleh Tergugatmasingmasing sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) bulan dan 71(tujuh puluh satu) bulan bahwa untuk pembayaran berupa buktipemindahbukuan secara jabatan Tergugat yang mulai berlakusejak tanggal
    23 Maret 2004 bunga STP BP dihitung Tergugatsebesar 154% (seratus lima puluh empat persen) yaitu dari 77bulan dikali dengan 2% (dua persen) dari hutang Pajak sebesarRp1.965.558.082,00 atau sebesar Rp3.026.959.446,00 bahwapembayaran berupa bukti SSP yang dibayar Penggugat padatanggal 17 Pebruari 2010 bunga STP BP dihitung Tergugatsebesar 142% (seratus empat puluh dua persen) yaitu dari 71bulan dikali dengan 2% (dua persen) dari saldo hutang Pajaksebesar Rp785.013.742,00 atau sebesar Rp1.114.719.513,00
Putus : 02-05-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 207/B/PK/PJK/2016
Tanggal 2 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. RIGUNAS AGRI UTAMA LOKASI PERANAP
15275 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Atas impor BKP/Pemanfaatan BKP/JKP tidak berwujud dari luar daerah 0PabeanPenghitungan PPN Kurang Bayara.Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7) 39.192.107 39.192.107 39.192.107b.
    Jumlah 927.827.029 927.827.029 927.827.029PPN yang kurang dibayar 0 502.284.585Sanksi administrasi :a. Bunga Pasal 13 (2) KUP 0 0 0b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0 502.284.585 0c. Bunga Pasal 13 (5) KUP 0 0 0d. Kenaikan Pasal 13A KUP 0 0 0e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP 0 0 0f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP 0 0) 0g. Bunga Pasal 13 (2) KUP jo. Pasal 9 (4f) PPN 0 0 0Jumlah (a+b+c+d+e+3) 0 502.284.585Jumlah PPN yang masili harus dibayar 0 1.004.569.170 0 Il.
    dalam SKPKB PPNNomor: 00004/207/08/213/13 tanggal 08 Februari 2013;Keputusan Terbanding Nomor: KEP915/WPJ.02/2013 tertanggal 25 September 2013 jumlah pajak yangmasih harus dibayar adalah sebesar Rp.1.004.569.170,00 denganperincian sebagai berikut:(dalam Rupiah) Ditambah/ Uraian Semula Menjadi(Dikurangi)PPN Kurang/(Lebih) Bayar 502.284.585 0 502.284.585Sanksi Bunga 0 0 0Sanksi Kenaikan 502.284.585 0 502.284.585Jumlah Pajak yang masih harus/(lebih) dibayar 1.004.569.170 0 1.004.569.170 Ill.
    Dibayar dengan NPWP sendiri 0b.5. Lainlain 355.629.6386b.6. Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5) 967.019.136c. Diperhitungkan : 0c.1. SKPPKP 0d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 967.019.136e. Jumlah perhitungan PPN kurang bayar (927.827.029)Kelebilhan Pajak yang sudah :a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya 927.827.029b. Dikompensasikan ke masa pajak ....(karena pembetulan) 0c. Jumlah 927.827.029PPN yang kurang dibayar 0Sanksi administrasi :a. Bunga Pasal 13 (2) KUP 0b.
    sendiri Rp. 39.192.107,00Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Rp. 967.019.136,00Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) dibayar Rp. (927.827.029,00)Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp. 927.827.029,00Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) dibayar Rp. 0,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put59585/PP/M.XVA/16/2015, Tanggal 16 Februari 2015, diberitahukan kepada PemohonPeninjauan Kembali pada Tanggal 16 Maret 2015,
Putus : 01-11-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1767/B/PK/PJK/2017
Tanggal 1 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT IVO MAS TUNGGAL
3310 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perhitungan PPN Kurang Bayar:PPN yang harus dipungut/ dibayar sendiri 8.720.323.299 8.720.323.299Dikurangi :b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 4.673.848.151 3.881.948.052b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 4.146.475.148 4.046.475.148Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 8.720.323.299 7.928.423.200Jumlah Perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar 0 791.900.0993. Kelebihan Pajak yang sudah:Dikompensasikan Ke masa pajak berikutnya 0 0Dikompensasikan Ke masa pajak (karena 0 0pembetulan)c.
    Putusan Nomor 1767/B/PK/PJK/2017"Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atauPerolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari PPNtidak dapat dikreditkan."
    Perhitungan PPN Kurang Bayar:PPN yang harus dipungut/ dibayar sendiri 8.720.323.299b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 4.673.848.151b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 4.046.475.148Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 8.720.323.299Jumlah Perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar 03. Kelebihan Pajak yang sudah:Dikompensasikan Ke masa pajak berikutnya 0Dikompensasikan Ke masa pajak (karena pembetulan) 0Jumlah (a+b) 04. PPN yang kurang bayar 05.
    Thamrin No.51, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, 10350,sehinggga jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Rp 116.378.365.003,00Pajak Keluaran Rp 8.720.323.299,00Kredit Pajak (Rp 8.720.323.299,00)PPN yang kurang/(lebih) dibayar (Rp 0,00)Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa berikutny Rp 0,00Pajak Pertambahan Nilai yang Kurang / (Lebih) Dibayar Rp 0,00Sanksi Administrasi : Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP Rp 0,00Jumlah Pajak
    Putusan Nomor 1767/B/PK/PJK/20172.3.Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang KenaPajak dan atau perolehan Jasa Kena Pajak yang ataspenyerahannya dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nila, tidak dapat dikreditkan."
Register : 06-09-2017 — Putus : 27-09-2017 — Upload : 20-10-2017
Putusan PA JEMBER Nomor 745/Pdt.P/2017/PA.Jr
Tanggal 27 September 2017 — PEMOHON I DAN PEMOHON II
71
  • Nomor 0745/Padt.G/2017/PA.JrMaskawin / mahar berupa uang Rp. 10.000, dibayar tunai telah dibayar tunai ;Lafad Ijab dilakukan oleh Endan (ayah kandung pemoho II) setelah mendapatkuasa dari wali nikah (pasrah wali), sedangkan qobul dilafadkan sendiri olehPemohon sebagai calon mempelai laki laki;Pada saat pernikahan itu Pemohon berstatus Jejaka dan Pemohon Ilberstatus Perawan ;Antara Pemohon dan Pemohon Il tidak ada hubungan darah, tidak adahubungan sesusuan, tidak ada larangan atau halangan menikah
    Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;2.Saksi tahu dan kenal dengan para Pemohon karena saksi Sepupu (Kakak)Pemohon;Saksi tahu Pemohon dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 05 Maret1988 di Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember karena saksi waktu itu ikuthadir pada acara pernikahan tersebut dan dihadiri juga oleh para undanganlainnya;Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut ialah Endan (ayahkandung pemohon II) dengan maskawin berupa uang Rp. 10.000, dibayar
    tunaitelah dibayar tunai ;Yang menikahkan Endan (ayah kandung pemoho II) sebagai Kuasa dari walinikah tersebut ;Pada saat pernikahan itu Pemohon berstatus Jejaka dan Pemohon Il berstatusPerawan ;Antara Pemohon dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungankeluarga ;Setelah menikah itu Pemohon dan Pemohon II hidup bersama sebagai suamiistri dan terakhir bertempat tinggal di alamat tersebut diatas sudah mempunyai 1orang anak bernama Rohim umur 15 tahun;Saksi tahu selama ini Pemohon hanya
    Nomor 0745/Padt.G/2017/PA.Jr Saksi pernah menghadiri acara pernikahan Pemohon dan Pemohon Il padatanggal 05 Maret 1988, di Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember ; Saksi melihat sendiri pada acara pernikahan itu yang menjadi wali ialah Endan(ayah kandung pemohon Il) dengan maskawin berupa uang Rp. 10.000,dibayar tunai telah dibayar tunai ; Yang menikahkan Endan (ayah kandung pemoho Il) sebagai Kuasa dari walinikah tersebut ; Saksi tahu saat itu Pemohon berstatus Jejaka dan Pemohon Il berstatusPerawan
    tunai telah dibayar tunai, disaksikan oleh dua orang saksi dan paraundangan lainnya ; Antara Pemohon dan Pemohon II tidak da halangan menikah menurut agamaIslam maupun halangan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku ; Setelah menikah itu keduanya hidup berumah tangga layaknya suami istrihingga sekarang selama + 29 tahun ;Menimbang bahwa dengan fakta fakta tersebut diatas, terbukti bahwaperkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dansesuai pula dengan ketentuan
Putus : 24-10-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3470/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 24 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT BANDAR SUMATRA INDONESIA
2916 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PPN yang kurang (Lebih) Dibayar Rp NIHILMenimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 6 Juni 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put81137 /PP/M.XIIIB/16/2017, tanggal 21 Februari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP4067/WPJ.07/2015 tanggal3 Desember 2015 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak
    Putusan Nomor 3470/B/PK/Pjk/2019Jumlah Seluruh Penyerahan Rp 5.905.088.783,00PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 26.197.999,00Dikurangi :Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 1.172.789.744,00Dibayar dengan NPWP sendiri Rp 0,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 1.172.789.744,00Jumlah penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Rp 1.146.591.745,00Lebih BayarKelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan Rp 1.146.591.745,00PPN yang kurang bayar Rp 0,00Sanksi Administrasi Rp 0,00Jumlah PPN yang
    masih harus dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Maret 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 5 Juni 2017, dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 5 Juni2017;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasannya telah
    PajakEkspor RP 5.161.737.858,00Penyerahan yang PPNnya harus dipungut Rin eng pas P 261.979.980,00sendiriPenyerahan yang dibebaskan dari pengenaan Ry mene ee 7 481.370.945,00 PPNRpJumlah Seluruh Penyerahan 5.905.088.783,00PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 26.197.999,00Halaman 6 dari 9 halaman.
    Putusan Nomor 3470/B/PK/Pjk/2019Dikurangi :Pajak Masukan yang dapat diperhitungkanDibayar dengan NPWP sendiriJumlah pajak yang dapat diperhitungkanJumlah penghitungan Pajak Pertambahan NilaiLebih BayarKelebihan Pajak yang sudah dikompensasikanPPN yang kurang bayarSanksi AdministrasiJumlah PPN yang masih harus dibayar Rp1.172.789.744,00RP 0,00Rp1.172.789.744,00Rp1.146.591.745,00Rp1.146.591.745,00RP 0,00R 0,00R: 0,007Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali
Putus : 02-04-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1102/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 2 April 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT WILMAR CAHAYA INDONESIA, Tbk.
11525 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jenderal Pajak Nomor KEP02030/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 12Desember 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00103/207/14/054/16 tanggal 20 Desember 2016 Masa Pajak Juni 2014, atas nama PTWilmar Cahaya Indonesia Tbk, NPWP 01.110.511.1054.000, beralamat diJalan Industri Selatan 3 GG, Nomor 1, Kawasan Industri Jababeka, Pasirsari,Cikarang Selatan, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar
    sendiri Rp 17.980.777.704,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 80.573.176.494,00Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Dibayar Rp (62.592.398.790,00)Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp 62.592.398.790,00Jumlah PPN Yang Masih Harus Dibayar 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitanukan kepadaPemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Mei 2019, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan
    permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP02030/KEB/ WPJ.07/2017 tanggal 12 Desember 2017,mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00103/207/14/054/16 tanggal 20Desember 2016 Masa Pajak Juni 2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP01.110.511.1054.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar
    Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan Pemohon PeninjauanKembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidakbersifat menentukan karena tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yangmasih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00 (Nihil),dengan perincian sebagai berikut:Pajak Keluaran
    yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 17.980.777.704,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 80.573.176.494,00Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Dibayar Rp (62.592.398.790,00)Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp 62.592.398.790,00Jumlah PPN Yang Masih Harus Dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan
Putus : 26-06-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1710/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 26 Juni 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT KERRY SAWIT INDONESIA
15634 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jumlah Seluruh Penyerahan29.734.195.770,00 Penghitungan PPN Kurang Bayar: a.Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri2.208.777.733,00 b.Dikurangi : Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan:6.118.707.800,00 STP (pokok kurang bayar)0,00 Dibayar dengan NPWP sendiri0,00 Lainlain1.562.549.090,00 Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan7.681 .256.890,00 Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar(5.472.479.157,00) Sanksi Administrasi:Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP0,00 Jumlah PPN yang masih harus/(lebih
    ) dibayar (5.472.479.157,00) Halaman 2 dari 8 halaman.
    Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadisebesar Rp5.472.479.157,00; dengan perincian sebagai berikut: Uraian (Rp
    Jumlah Seluruh Penyerahan 29.734.195.770,00Penghitungan PPN Kurang Bayar:a.Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 2.208.777.733,00b.Dikurangi : Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan: 6.118.707.800,00 STP (pokok kurang bayar) 0,00 Dibayar dengan NPWP sendiri 0,00 Lainlain 1.562.549.090,00 Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 7.681.256.890,00Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar (5.472.479.157,00)Sanksi Administrasi:Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP 0,00Jumlah PPN yang masih harus/(
    lebih) dibayar (5.472.479.157,00) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanHalaman 6 dari 8 halaman.
Putus : 21-11-2018 — Upload : 18-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2844 B/PK/PJK/2018
Tanggal 21 Nopember 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. SHARP ELECTRONICS INDONESIA;
3015 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yang Terhormat untuk membatalkan koreksi tersebut,sehingga Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang Pemohon Bandingsetujul adalah sesuai dengan perhitungan sebagai berikut: Menurut (Rp) Koreksi YangKeterangan Pemohon SeharusnyaTerbanding .Banding Dibatalkan Penghasilan Kena Pajak / Dasar Pengenaan245.444.106.033 37.549.929.348 (207.894.176.685) PajakPPh Pasal 23 Yang Terutang 10.751.663.777 1.284.891.299 (9.466.772.478)Kredit Pajak PPh Pasal 23 (1.284.891 .299) (1.284.891.299)Pajak Yang Tidak/Kurang Dibayar
    9.466.772.478 (9.466.772.478)Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2)3.976.044.441 (3.976.044.441)KUPPPh yang Masih Harus/(Lebih) Dibayar 13.442.816.919 (13.442.816.919 ) Perhitungan Pajak menurut Pemohon Banding dan Permohonan PemohonBanding;Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormatuntuk membatalkan KEP1646/WPJ.19/2013 tanggal 23 November 2012,sehingga jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terutang sesuai denganperhitungan Pemohon Banding;Bahwa karena Pemohon Banding telah
    Pajak Januari sampai dengan Maret 2011,atas nama PT Sharp Electronics Indonesia, NPWP:01.001.880.2092.000, beralamat di Swadaya IV Komplek Pedurenan,Rawaterate, Cakung Pulogadung, Jakarta, 13920, sehingga perhitunganPajak Penghasilan Pasal 23 Masa Januari sampai dengan Maret 2011terutang menjadi sebagai berikut:DPP Pajak Penghasilan Pasal 23 Hasil Banding Rp 37.549.929.348,00Pajak Penghasilan Pasal 23 Terutang Rp 1.248.891.299,00Kredit Pajak Rp 1.248.891.299,00Pajak Penghasilan Pasal 23 Yang Kurang Dibayar
    Rp 0,00Sanksi Administrasi Rp 0,00Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 Yang Masih Harus Dibayar NIHILMenimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Agustus 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 13 November 2017 dengan disertai alasanalasannyayang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 13November
    Penghasilan Pasal 23 hasil banding Rp 37.549.929.348,00Pajak Penghasilan Pasal 23 terutang Rp 1.248.891.299,00Kredit Pajak Rp 1.248.891.299,00Pajak Penghasilan Pasal 23 yang kurang dibayar Rp 0,00Sanksi Administrasi Rp 0,00Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang masih harus dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan
Register : 27-11-2017 — Putus : 15-12-2017 — Upload : 21-12-2017
Putusan PA JEMBER Nomor 1389/Pdt.P/2017/PA.Jr
Tanggal 15 Desember 2017 — PEMOHON I DAN PEMOHON II
173
  • PERKARAMenimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 27Nopember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor1389/Pdt.P/2017/PA.Jr mengajukan halhal sebagai berikut:Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01081992, di Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember;Pernikahan para Pemohon tersebut dilangsungkan menurut tata cara AgamaIslam sebagai berikut :Wali Nikah Sahi ;Saksi nikah masing masing bernama Misnawan dan Pardi ;Maskawin / mahar berupa Rp. 1.000 dibayar
    tunai telah dibayar tunai ;hal. 1 dari 8 hal.
    tunai telah dibayar tunai ; Yang menikahkan Sarip (alm) sebagai Kuasa dari wali nikah tersebut ; Pada saat pernikahan itu Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon II berstatusperawan ; Antara Pemohon dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungankeluarga ; Setelah menikah itu Pemohon dan Pemohon II hidup bersama sebagai suamiistri dan terakhir bertempat tinggal di rumah bersama sudah mempunyai 3 oranganak bernama 1.
    tunai telah dibayar tunai ; Yang menikahkan Sarip (alm) sebagai Kuasa dari wali nikah tersebut ; Saksi tahu saat itu Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon II berstatusperawan ;hal. 4 dari 8 hal.
    tunai telah dibayar tunai, disaksikan oleh dua orangsaksi dan para undangan lainnya ; Antara Pemohon dan Pemohon II tidak da halangan menikah menurut agamaIslam maupun halangan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku ; Setelah menikah itu keduanya hidup berumah tangga layaknya suami istrihingga sekarang selama mereka menikah ;hal. 5 dari 8 hal.
Register : 14-09-2018 — Putus : 25-10-2018 — Upload : 18-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2705 B/PK/PJK/2018
Tanggal 25 Oktober 2018 — PT. VAN LEEEUWEN PIPE AND TUBE INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
2914 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dibayar dengan NPWP sendiri 0,00 0,00g, Jumlah pajak yang dapat 3.946.050.533,00 3.946.050.533,00diperhitungkan (b.2+b.4)Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar e. / (Lebih Bayar) (ad) (2.922.468.520,00) (3.032.006.241 ,00)4 PPN yang Kurang Bayar 109.537.721,00 0,005 Sanksi Administratif:a.
    Bunga pasal 13 (2) KUP 109.537.721,00 0,006 Jumlah PPN yang masih harus dibayar 219.075.442,00 0,00 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanpenjelasan tertulis tanggal 6 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut88842/PP/M.XVB/16/2017, tanggal 15 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00862/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 16 Juni 2016 tentangkeberatan
    Putusan Nomor 2705/B/PK/Pjk/2018sendiri hasil banding Rp10.038.145.740,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayarsendiri Rp 1.003.814.574,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 3.946.050.533,00Pajak Pertambahan Nilai yang kurang/(lebih)dibayar (Rp 2.942.235.959,00)Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikanke Masa Pajak berikutnya Rp 3.032.006.241,00PPN Kurang Bayar Rp 83.770.282,00Sanksi Administrasi (Kenaikan Pasal 13 (3)UU KUP Rp 83.770.282,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 167.540.564,00Menimbang
    Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp167.540.564,00; dengan perincian sebagai berikut :DPP Penyerahan
    yang PPNnya harus dipungut sendiri hasil banding Rp10.038.145.740,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 1.003.814.574,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 3.946.050.533,00Pajak Pertambahan Nilai yang kurang/(lebih) dibayar (Rp 2.942.235.959,00)Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 3.032.006.241,00PPN Kurang Bayar Rp 83.770.282,00Sanksi Administrasi (Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP Rp 83.770.282,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp = 167.540.564,00Menimbang
Register : 13-09-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3824 B/PK/PJK/2019
Tanggal 29 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. DANITAMA NIAGAPRIMA;
4619 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PPN Rp 0,00Penyerahan Yang PPNnya Tidak Dipungut Rp 351.960.000,00Penyerahan yang Dibebaskan dr Pengenaan PPN Rp 3.637.940.000,00Total penyerahan Rp 18.843.771.968,00Pajak Keluaran yang Harus Dipungut Sendiri Rp = 1.468.387.132,00Pajak Yang Dapat Diperhitungkan Rp 1.468.387.132,00Jumlah Pajak yang Lebih Bayar Rp 0,00Kelebihan yang sudah dikompensasikan ke MasaPajak berikutnya Rp 0,00Jumlah Pajak yang Kurang Bayar Rp 0,00Sanksi Administrasi Pasal 13 (2) UU KUP Rp 0,00Jumlah Pajak yang masih harus dibayar
    Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 1.468.387.132b. Dikurangi:1. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 1.468.387.132Jumlah pajak dapat diperhitungkan 1.468.387.132Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar Kelebihan Pajak yang sudah:a.
    Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya PPN yang kurang/(lebih) dibayar Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Oktober 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 21 Desember 2017 dengan disertai alasanalasannyayang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal21 Desember 2017;Menimbang, bahwa permohonan
    Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP2081/WPJ.04/2015 tanggal15 September 2015, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak November 2010 Nomor 00031/207/10/064/14 tanggal 29 Agustus2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.346.766.7064.000,sehingga pajak yang masih harus dibayar
    Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri1.468.387.132 b. Dikurangi: 1. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan1.468.387.132 Jumlah pajak dapat diperhitungkan1.468.387.132 Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar Kelebihan Pajak yang sudah: a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya PPN yang kurang/(lebih) dibayar Halaman 6 dari 8 halaman.
Register : 05-04-2021 — Putus : 10-06-2021 — Upload : 04-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1665 B/PK/PJK/2021
Tanggal 10 Juni 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. NATARANG MINING;
4218 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ciputat Raya No.16, PondokPinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dengan perhitungan sebagaiberikut: DPP PPN harus dipungut/ dibayar sendiri Rp 0Pajak Keluaran harus dipungut/dibayar sendiri Rp 0Pajak yang dapat diperhitungkan (Rp 2.635.954.250)PPN Kurang (Lebih) Bayar (Rp 2.635.954.250)Dikompensasi ke Masa Pajak berikutnya Rp 2.635.954.250PPN yang kurang dibayar RpSanksi Administrasi :Bunga Pasal 13 (2) UU KUP Rp 0Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP Rp 0Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 0Menimbang
    Ciputat Raya No.16, PondokPinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dengan perhitungan sebagaiberikut: DPP PPN harus dipungut/ dibayar sendiri Rp 0Pajak Keluaran harus dipungut/dibayar sendiri Rp 0Pajak yang dapat diperhitungkan (Rp 2.635.954.2500) .PPN Kurang (Lebih) Bayar (Rp 2.635.954.250)Dikompensasi ke Masa Pajak berikutnya Rp 2.635.954.250 .PPN yang kurang dibayar Rp 0Sanksi Administrasi :Bunga Pasal 13 (2) UU KUP Rp 0Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP Rp 0 4Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp
Putus : 09-09-2020 — Upload : 23-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2881/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 9 September 2020 — PT INTI INDOSAWIT SUBUR vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
13841 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 23 yang terutang 2 19.678.582.990Setoran Masa dan Tahunan 3 19.678.582.990Pajak yang tidak/kurang dibayar 4 = 2 3 0Sanksi administrasi:Bunga Pasal 13 (2) KUP 5 0Jumlah PPh. yang masih harus dibayar 6 = 4 + 5 Nihil Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 4 Desember 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.85737/PP/M.VA/12/2017, tanggal 14 Agustus 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan
    2013tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00033/203/10/092/12 tanggal 23 Mei2012 Masa Pajak Desember 2010 sebagaimana telah dibetulkan denganKep00096/WPJ.19/KP.0203/2013 tanggal 29 April 2013, atas nama PT IntiIndosawit Subur, NPWP 01.062.129.0092.000, beralamat di Jalan M.H.Thamrin, Nomor 31, Lt.2, Kebon Melati, Jakarta Pusat, dan menghitungkembali jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Desember 2010yang masih harus/(lebih) dibayar
    sebagai berikut: Uraian Jumlah (Rp)Dasar Pengenaan Pajak 138.207.265.444 ,00PPh Pasal 23 Terutang 19.801.537.758,00Kredit Pajak 19.678.582.990,00PPh Psl 23 Kurang bayar 122.954.768,00Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP 41.804.621,00Jumlah PPh Pasal 23 yang masih harus/(lebih)dibayar 164.759.389,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Agustus 2017, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.85737/PP/M.VA/12/2017 yang diucapkan tanggal 14 Agustus 2017 dan menetapkankembali Pajak Penghasilan Pasal 23 yang kurang dibayar untuk MasaPajak Desember 2010 adalah sebesar Nihil;4. Membatalkan Keputusan Keberatan Nomor KEP895/WPJ.19/2013,tertanggal 12 Juli 2013;5. Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPenghasilan Pasal 23 masa Pajak Desember 2010 Nomor00033/203/10/092/12 tanggal 23 Mei 2012:6.
    Rp 19.678.582.990,00PPh Psl 23 Kurang bayar Rp 122.954.768,00Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 41.804.621 ,00Jumlah PPh Pasal 23 yang masih harus/(lebih)dibayar Rp 164.759.389,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan
Putus : 29-10-2018 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3782/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 29 Oktober 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV
24760 Berkekuatan Hukum Tetap
  • terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00248/KEB/WPJ.19/2017, tanggal 02 Maret 2017tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2011 Nomor00046/207/11/051/16, tanggal 27 Januari 2016, atas nama PT PerkebunanNusantara IV, NPWP 01.061.129.1051.000, beralamat di Jalan LetjendSuprapto Nomor 2, Medan Polonia, Medan, Sumatera Utara 20151,sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Maret 2011 yang kurang/(lebih) dibayar
    Putusan Nomor 3782/B/PK/Pjk/2019 Dasar Pengenaan Pajak Ekspor Rp 81.853.348.118,00 Penyerahan yang PPNnya harusdipungut sendiri Rp 171.640.570.152,00 Penyerahan yang PPNnya dipungutoleh Pemungut PPN Rp 0,00eat yang PPNnya tidak Rp 128.022.439.802,00Penyerahan yang dibebaskan daripengenaan PPN Rp 4.179.022.300,00Jumlah seluruh penyerahan Rp 385.695.380.372,00 Penghitungan PPN Kurang / (Lebih) Bayar Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 17.164.057.015,00DikurangIi:PPN yang disetor di
    muka dalam MasaPajak yang sama Rp 0,00 Pajak Masukan yang dapatdiperhitungkan Rp 6.799.934.886,00 Dibayar dengan NPWP sendiri Rp 10.364.122.129,00Jumlah perhitungan PPN Kurang/ (Lebih)Bayar Rp 0,00Kelebihan Pajak yang sudahDikompensasikan ke Masa Pajak Rp 0.00berikutnyaJumlah PPN Kurang / (Lebih) dibayar Rp 0,00 Halaman 3 dari 9 halaman.
    Pajak Ekspor Rp 81.853.348.118,00 Penyerahan yang PPNnya harusdipungut sendiri Rp 171.640.570.152,00 Penyerahan yang PPNnya dipungutoleh Pemungut PPN Rp 0,00 Penyerahan yang PPNnya tidakdipungut Rp 128.022.439.802,00 Penyerahan yang dibebaskan daripengenaan PPN Rp 4.179.022.300,00Jumlah seluruh penyerahan Rp 385.695.380.372,00Penghitungan PPN Kurang / (Lebih)BayarPajak Keluaran yang harusdipungut/dibayar sendiri Rp 17.164.057.015,00DikurangI: PPN yang disetor di muka dalamMasa Pajak yang sama Rp
    0,00 Pajak Masukan yang dapatdiperhitungkan Rp 6.799.934.886,00 Dibayar dengan NPWP sendiri Rp 10.364.122.129,00Jumlah perhitungan PPN Kurang/ (Lebih)Halaman 7 dari 9 halaman.
Putus : 02-04-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 968/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 2 April 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT PERKEBUNAN MILANO
11927 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PajakAtas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN Ekspor Rp. 1.685.094.029 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp. 9.542.551.963 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN Rp. 0 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp. 50.707.581.500 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp. 0 Jumlah Rp. 61.935.227.492Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN Rp. 0Jumlah Seluruh Penyerahan Rp. 61.935.227.492Penghitungan PPN Kurang Bayar:Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar
    sendiri Rp. 954.255.186Dikurangi : PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama Rp. 0 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp. 1.629.249.691 STP (pokok kurang bayar) Rp. 0 Dibayar dengan NPWP sendiri Rp. 0 Lainlain Rp. 0 Jumlah Rp. 1.629.249 691Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp. 1.629.249.691Jumlah perhitungan PPN lebih bayar Rp. 674.994.505Kelebihan Pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp. 674.994.505PPN yang kurang dibayar Rp. 0Menimbang, bahwa sesudah putusan
    Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP1302/ WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 29Desember 2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakSeptember 2009 Nomor: 00082/207/09/091/11 tanggal 21 Januari 2011, atasnama Pemohon Banding, NPWP: 01.128.141.7091.000, sehingga pajakyang masih harus dibayar
    Putusan Nomor 968/B/PK/Pjk/2020perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut :Dasar Pengenaan PajakAtas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN Ekspor Rp. 1.685.094.029 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp. 9.542.551.963 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN Rp. 0
    Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp. 50.707.581.500 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp. 0 Jumlah Rp. 61.935.227.492Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN Rp. 0Jumlah Seluruh Penyerahan Rp. 61.935.227.492Penghitungan PPN Kurang Bayar:Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp. 954.255.186Dikurangi : PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama Rp. 0 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp. 1.629.249.691 STP (pokok kurang bayar) Rp. 0 Dibayar
Putus : 10-04-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1048/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 10 April 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT INDOKARLO PERKASA
3023 Berkekuatan Hukum Tetap
  • penyerahan40.302.475.100,0041.888.454.033,001.585.978.933,00 Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayarsendiri3.844.688.661,004.003.286.541,00158.597 .886,00 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 3.253.721.238,00 3.192.842.156,00 60.879.082,00Dibayar dengan NPWP sendiri 588.389.312,00 588.389.312,00 Kompensasi Total Pajak Masukan 3.842.110.550,00 3.781.231.468,00 60.879.082,00 Jumlah Pehirtungan PPN Kurang Bayar 2.578.111,00 222.055.073,00 219.476.962,00KompensasiPPN disetor dengan SSP PPN yang kurang dibayar
    2.578.111,00 222.055.073,00 219.476.962,00SanksiSanksi Bunga 928.120,00 79.939.826,00 79.011.706,00Sanksi KenaikanJumlah yang masih harus dibayar 3.506.231,00 301.994.899,00 298.488.668,00 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 23 Januari 2015;Menimbang, bahwa amar PutusanPut.77618/PP/M.XVB/16/2016, tanggal 23 November 2016 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Pengadilan Pajak NomorMengabulkan selurunnya banding Pemohon
    April 2013, atas nama PTIndokarlo Perkasa, NPWP 01.334.429.6431.000, alamat Jalan RayaJakarta Bogor Km. 47 Nangewer Mekar, Cibinong, Bogor 16912,sehingga Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober2011 dihitung kembali menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak :Ekspor R p1.680.892.408,00Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiriRp38.446.886.494,00Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 174.696.198,00Dasar Pengenaan PajakRp40.302.475.100,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar
    Putusan Nomor 1048/B/PK/Pjk/2019Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp3.253.721.238,00 Dibayar dengan NPWP sendiri Rp 588.389.312,00Rp3.842.110.550,00Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar Rp 2.578.099,00Kelebihan PPN yang sudah dikompensasikanke Masa Pajak berikutnya Rp 0,00PPN yang kurang dibayar Rp 2.578.099,00Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP Rp 928.116,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 3.506.215,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada
    Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifatPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanmenentukan karena tidak terdapat Putusanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp3.506.215,00, dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan
Putus : 21-02-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 562/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 21 Februari 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT KERRY SAWIT INDONESIA
14324 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri2.653.832.861 ,00 b. Dikurangi : Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan:2.649.266.211,00 STP (pokok kurang bayar) 0,00 Halaman 2 dari 8 halaman.
    Putusan Nomor 562/B/PK/Pjk/2019 Dibayar dengan NPWP sendiri 0,00 Lainlain 0,00 Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 2.649.266.211,00Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar 4.566.650,00Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP 1.643.994,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar 6.210.644,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Maret 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan
    Putusan Nomor 562/B/PK/Pjk/20192012 Nomor 00099/207/12/057/14 tanggal 2 April 2014, atas namaPemohon Banding, NPWP : 01.071.733.8057.000, sehingga pajak yangmasih harus dibayar menjadi Rp6.210.644,00; adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangan :a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Positif Pajak Masukan yang dapatdiperhitungkan sebesar Rp2.627.438.566,00 yang merupakan PajakMasukan yang digunakan Untuk Unit/Kegiatan Perkebunan Kelapa SawitDalam
    Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 2.653.832.861,00b. Dikurangi : Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan: 2.649.266.211,00 STP (pokok kurang bayar) 0,00 Dibayar dengan NPWP sendiri 0,00 Lainlain 0,00 Halaman 6 dari 8 halaman.
    Putusan Nomor 562/B/PK/Pjk/2019 Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 2.649.266.211,00Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar 4.566.650,00Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP 1.643.994,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar 6.210.644,00 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka
Putus : 10-06-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1618/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 10 Juni 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT MASINTON ABADI SENTOSA
14839 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menetapkan jumlah PPN yang masih harus dibayar untuk Masa PajakOktober 2012 sebesar Rp 0,00 atau Nihil dengan rincian sebagai berikut: DPP yang PPN nya dipungut sendiri Rp 14.487.088.272,00Pajak Keluaran yang dipungut sendiri Rp 1.448.708.785,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 1.417.628.942,00PPN kurang bayar Rp 31.079.843,00PPN sudah dibayar masa Oktober 2012 Rp 31.079.843,00PPN yang masih harus dibayar Masa Oktober 2012 Rp 0,00Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat
    Malaka No. 6RT.006 RW.007, Munjul, Cipayung, Jakarta Timur, sehingga pajak dihitungkembali menjadi sebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajak Rp14.698.723.792,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 1.469.872.379,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 1.448.708.785,00PPN yang kurang bayar Rp 21.163.594,00Sanksi administrasi : Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP Rp 10.158.525,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 31.322.119,00.Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitanukankepada
    angka17, angka 18, angka 23, Pasal 4 ayat (1), Pasal 13 ayat (5) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai:Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar
    dihitung kemballimenjadi sebesar Rp31.322.119,00; dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp 14.698.723.792,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 1.469.872.379,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 1.448.708.785,00PPN yang kurang bayar Rp 21.163.594,00Sanksi administrasi : Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP Rp 10.158.525,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 31.322.119,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan
Putus : 29-10-2018 — Upload : 19-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2945/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 29 Oktober 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT TASIK RAJA
21640 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2945/B/PK/Pjk/2018Bahwa Pemohon Banding memohon agar Majelis Hakim mengabulkanseluruhnya permohonan Banding ini sehingga Keputusan Terbanding Nomor KEP00440/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 12 April 2016 dapat berubahmenjadi:PPN yang Sankei Jumlah PPN: Kurang (lebih) Sanksi Bunga : ymh/(lebih)ae Bayar (Rp) ea dibayar(Rp) (Rp)Sebelumnya 74.800.944,00 (74.800.944,00) 0,00Banding (74.800.944,00) (74.800.944,00) 0,00Setelah banding 0,00 0,00 0,00 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding
    Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 74.626.558 Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2945/B/PK/Pjk/2018 b. Dikurangi:1. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 4.386.449.204Jumlah pajak dapat diperhitungkan 4.386.449 .204Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar (4.311.822.646)Kelebihan Pajak yang sudah:a.
    Lagi pulaPemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali hanyamenyerahkan Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel (PK) sertamenyertakan faktafakta dan buktibukti yang dapat menggugurkandalildalil Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, sehinggaPajak Masukan yang telah dibayar tetap dapat dikreditkan danolehkarenanya koreksi Terbanding (Ssekarang Pemohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidakHalaman 5 dari 8 halaman.
    Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri74.626.558 b. Dikurangi: 1. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan4.386.449.204 Jumlah pajak dapat diperhitungkan4.386.449.204 Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar(4.311.822.646) Kelebihan Pajak yang sudah: a.
    Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya4.311.822.646 PPN yang kurang/(lebih) dibayar Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali:Halaman 6 dari 8 halaman.