Ditemukan 11447 data
145 — 127
Melakukan tindakan meresahkan sekelompok Masyarakat desa ;f, Melakukan kolusi, korupsi dan Nepotisme, menerima uang, barangdan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memempengaruhi Keputusanatau tindakan yang akan dilakukakannya;Menjadi pengurus partai politik;Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota badanpermusyawaratan desa, anggota dewan perwakilan Rakyat Indonesia,dewan perwakilan Rakyat daerah propinsi atau dewan perwakilan Rakyatdaerah
69 — 34
atau kuasanya sehubungan dengan permohonan,memeriksa bukti Surat atau saksi yang diajukan pemohon, tidak adatahapan replik duplik dan kesimpulan )landasan hukum yurisdiksiPermohonan atau gugatan voluntair adalan berdasarkan Pasal 2 danpenjelasan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 1970yang diubah dengan UndangUndang Nomor 35 Tahun 1999 yangdiubah kembali dengan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009.Sedangkan Gugatan atau Gugatan Contentlosa permasalahanperdata yang didalam perkaranya bersifat partai
STEVI UMBOH
Tergugat:
PANITIA PEMILIHAN HUKUM TUA DESA KALAIT SATU, KECAMATAN TOULUAAN SELATAN, KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
207 — 73
Tidak berkedudukan sebagai Pengurus Partai Politik;b. Tidak berkedudukan sebagai anggota/ pengurus organisasi terlarang;c.
DINDIN FIRMANSYAH, SE
Tergugat:
Kuwu Gebang Kulon
161 — 84
pihak lain, dan/atau golongan tertentu;3. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak,dan/atau kewajibannya;4. melakukan tindakan diskriminatif terhadap wargadan/atau golongan masyarakat tertentu;5. melakukan tindakan meresahkan sekelompokHalaman 12 dari 56 Halaman Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.BDG13.masyarakat Desa;6. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerimauang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapatmemengaruhi keputusan atau tindakan yang akandilakukannya;7. menjadi pengurus partai
NY. SRI RACHMA CHANDRAWATI, SH.
Tergugat:
1.RADEN MAS ENDYTIOKUSUMO
2.BERNANDO ANDLIANO
117 — 85
Alwi Shihab (Partai PKB),yang merumuskan sebagai berikut: Ditinjau dari segi Hukum Acara Perdata, suatu gugatan perdatayang dalildalil gugatannya telah disangkal oleh pihak Tergugatdidalam persidangan, maka Penggugat menurut Pasal 163 HIRdibebani kewajiban oleh Hakim untuk membuktikan positagugatan yang disangkal oleh Tergugat tersebut. Didalam kasusini, pihak Penggugat tidak mengajukan buktibuktinya sehinggaHakim dalam putusannya : Menolak gugatan Penggugat,; b.
80 — 28
, terdiridari karyawan tetap dan karyawan lepas (kontrak) ; Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana pembayaran pada saat disetoribahan baku ; Bahwa semua pegawai dibayar mingguan oleh Perusahaan ; Bahwa yang membuat pembukuantoko Kimhwa adalah Kasiyati ; Bahwa saksi bekerja dibagian produksi dari awal sampai dengan selesai,dan hasil produksi tersebut hasilnya naik turun ; Bahwa bahan baku untuk membuat kue dan mie adalah tepung terigu ; Bahwa pada saat sekarang penjual ada yang dijual eceran dan partai
112 — 17
narkotika;Bahwa selanjutnya pada sekitar tahun 2012, terdakwa berhubungankembali dengan Wahyu (DPO) dan awalnya Wahyu (DPO) menitipkanganja sebanyak 3 (tiga) kilogram untuk diedarkan;Bahwa terdakwa berhasil mengedarkan ganja tersebut sehinggaWahyu (DPO) mempercayai terdakwa dan Wahyu (DPO) bertanyaapakah terdakwa sanggup untuk mengedarkan ganja dalam paketbesar;Bahwa terdakwa menyanggupi permintaan Wahyu (DPO) dankemudian Wahyu (DPO) meminta agar terdakwa mencari tempat untukmenyimpan ganja dalam partai
79 — 136
Benar saksi kenal dengan Rahmad Aminsyah, karena pernah ikutpartai politik PPP, karena saat itu pengurus Partai. Bahwa Nirwansyah menjabat sebagai Kepala Sekolah SPPSPMAsejak Juli 2006. Bahwa tahun 2009 ada bantuan dari provinsi sumut ke SPPSPMAAsahan saksi tidak pernah dengar, apalagi saat itu saksi belummenjabat sebagai kepala dinas perternakan.25 Bahwa dibolehkan saja mengangkat bendahara dari pihak luar demimembantu kelancaran tugas asal dilaporkan kedinas pertanian.
IFENTIAH DAELI
Tergugat:
Kepala Desa Hilinamazihono MoâÂÂale, Kecamatan OâÂÂoâÂÂu, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara
97 — 44
Menjadi pengurus partai politik;. Menjadi anggota dan/aytau pengurus organisasi terlarang;Merangkap jabatan sebagai ketua dan anggota BadanPermusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan rakyat RepublikHalaman 68PutusanPerkara Nomor : 144/G/2020/PTUNMDN.Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan RakyatDaerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kotadan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan;j.
35 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tindakan A bertentangan dengan prinsip partai kontrakHal 6 dari 44 hal. Put.
65 — 11
Namun, demi lengkapnya suatu gugatan, maka mereka harus disertakan;Dengan demikian, ciri yang melekat pada gugatan perdata adalah:e Permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung sengketa;e Sengketa terjadi di antara para pihak, paling kurang di antara dua pihak;e Gugatan perdata bersifat partai dengan komposisi pihak yang satu bertindak danberkedudukan sebagai Penggugat dan pihak yang lain berkedudukan sebagai Tergugat;Putusan Mahkamah Agung Nomor 3097 K/Sip/1983 tertanggal 26 Maret 1987
1.DHARMANSYAH PRAEMBAWA
2.SYAMSUL BAHRI
3.M. IQBAL MUTHALIB
4.KHAIRUDDIN
Tergugat:
KEPALA DESA PENYARING KABUPATEN SUMBAWA
392 — 211
kepentingan umum;membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga,pihak lain, dan/atau golongan tertentu;menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atauJasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yangakan dilakukannya;menjadi pengurus partai
BLASIUS HARUM, SE
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI
98 — 95
Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik atau ;2.4.4. Dihukum penjara berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukumtetap karena melakukan tindak pidana denganpidana penjara paling singkat 2 ( dua ) tahun danpidana yang dilakukan dengan terencana .
Ir. JUNAIM NASUTION
Tergugat:
BUPATI TAPANULI SELATAN
90 — 58
Putusan Perkara Nomor: 180/G/2019/PTUN.MDNa. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidanaumum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; ataud. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan
Rio Ferdion Hutabarat
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
467 — 287
sewenang wenang merujukpasal 87 ayat (4) karena isinya sebagai berikut:Pasal 87 ayat (4) PNS Diberhentikan Tidak Dengan Hormat karena:1) Melakukan Penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;2) Dihukum Penjara atau kurungan berdasarkan PutusanPengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanayang ada hubungannya dengan Jabatan dan atau PidanaUmum;3) Menjadi anggota dan/atau Pengurus Partai
232 — 53
NURHASANAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut : Bahwa saksi sebagai dosen Fisip di USU ; Bahwa saksi ada ikut di lembaga Kokus Perempuan Politik IndonesiaSumatera Utara berdiri sekitar tahun 1999 di jakarta, di sumut tahun2011 ; Bahwa saksi duduk sebagai ketua di KPPI Sumut ; Bahwa kegiatan organisasi ini adalah karena lembaga ini merupakanwadah dari para poliitis perempuan dari berbagai partai politikperempuan yang ada di sumatera utara muaranya kepada calonlegislatif, konkrit
melakukan verifikasi, mereka melihat kantor karnakantor kami menumpang, dan melihat kegiatankegiatan kami dan SKkami ;Bahwa dana tersebut kami pergunakan 75 juta untuk sewa kantorselama 3 tahun dan 75 juta lagi untuk kami gunakan membeliseperangkat komputer, laptop, Kamera, meja, kursi dll ;Bahwa kami membuat laporan pertanggungjawaban tanggal 15 Januari2014, semua sudah dilampirkan dan laporannya diterima olehkesbanglinmas;Bahwa saksi tidak pernah ikut berkampanye pilgub ;Bahwa kami tidak dari partai
Surat Keterangan Tidak Berafiliasi dengan Partai Politikc. Surat Keterangan Tidak terjadi Konflik Internal DalamKepengurusand. Surat Keterangan Domisilie. Surat Kepengurusan Yayasan Pelestarian Fakta PerjuanganKemerdekaan RIf. Surat Keterangan Terdaftarg. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Nomor 03/PFP/II/013 tanggal 14Maret 2013 Perihal Pertanggung Jawab Dana Hibah TahunAnggaran 2013.71.
Keputusan Bersama Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Sumatera Utara dan Gubernur Sumatera UtaraNomor :15/K/2012 &Nomor : 188.44/755/KPTS/2012.TentangPersetujuan Terhadap rancangan Peraturan Daerah ProvinsiSumatera Utara Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahProvinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 20131 (satu) bendel Foto Copy Risalah Rapat Paripurna Dewan MasaPersidangan Tahun Sidang Ill 20112012 tanggal 15 Desember 20111 (satu) bendel Foto copy Pemandangan Umum Anggota Dewan AtasNama Fraksi Partai
Dokumen YAYASAN PELESTARIAN FAKTA PERJUANGANKEMERDEKAAN Rl terdiri dari:a.b.1 (satu) bundel Foto Copy Surat Nomor 010 /YPFP/IX/012Tanggal 12 September 2012 Perihal Mohon Bantuan Hibah danBansos Untuk Kegiatan Yayasan Pelestarian Fakta PerjuanganKemerdekaan RI Tahun Anggaran 2012.Surat Keterangan Tidak Berafiliasi dengan Partai PolitikHalaman 236Putusan Perkara No.19/Pid.SusTPK/2016/PN.Mdn71.72.c. Surat Keterangan Tidak terjadi Konflik Internal DalamKepengurusand. Surat Keterangan Domisilie.
78 — 30
UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang PerubahanKedua Atas UndangUndang Nomor 32 tahun 2004 TentangPemerintahan Daerah adalah ditujukan kepada setiap orang, tanpamemandang apakah dia warga negara biasa, anggota partai politik,anggota tim kampanye apapun sebutan atau istilahnya baik yangmemiliki kepentingan secara langsung terhadap' pelaksanaanpemilukada atau tidak, demikian pula apakah dia memiliki kKepentinganterhadap calon kepala daerah yang ikut dalam pemilukada ataupun tidak ;Menimbang, bahwa
133 — 47
dan menurut pasal di atas, ABT :e Tulisan atau akta yang ditandatangani di bawah tangan ;e =Tidak dibuat dan ditandatangani di hadapan pejabat yang berwenang (pejabat umum),tetapi dibuat sendiri oleh seseorang atau para pihak ;e Secara umum terdiri dari segala jenis tulisan yang tidak dibuat oleh atau di hadapanpejabat, meliputi :e Suratsurat ;e Registerregister ;e Suratsurat urusan rumah tangga ;e Lainlain tulisan yang dibuat tanpa permintaan pejabat umum ;e Secara khusus ada ABT yang bersifat partai
1.BAGAS SASONGKO, SH
2.HARIS MAHARDIKA, SH.
Terdakwa:
HENDRIYANI als HENY H. DOELBARI Binti H. DOELBARI
74 — 48
sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); Bahwa selain orderan catering dari BMKG dan REI, ada orderancatering dari partai politik juga, ada orderan catering di tempat lain, tetapiSaksi lupa namanya; Bahwa untuk seluruh kegiatan catering, Saksi yang memodali, dimana untuk tahun 2017 ada 2 kali kKegiatan catering (di BMKG dan REI),tetapi untuk kegiatan yang kecilkecil yang hanya butuh modal sekitarRp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai Rp30.000.000,00 (tigapuluh juta rupiah), Saksi
395 — 11
yang dipakai oleh Bapak RudiHartono, selaku Pimpinan/Ketua DPRD Kab.Dharmasraya, yang menjadi barang bukti dalam perkaraini;Bahwa Plat Dinas/merahnya mobil Fortuner itu adalahBA 2 V dan untuk plat rahasianya/plat hitam BA 1022BS;Bahwa statusnya mobil Fortuner tersebut adalah milik/aset sebagai Pemerintah Daerah kabupaten Dharmasraya,dengan hak pakai sebagai fasilitas jabatan untuk MobilDinas Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya;Bahwa benar Ketua DPRD Dharmasraya adalah BapakRudi Hartono, S.Sos, dari Partai