Dikaki tidak ada bekas tusukan, dan kaki itu bengkak karenapembusukan ;Apakah pada saat itu ditangan korban belum dilepaskan ikatannya ?Ya, pada saat itu ditangan korban belum dilepaskan ikatannya ;Apakah ada sdr lakukan pemeriksaan bagian dalam korban tersebut ?Tidak ada saya lakukan pemeriksaan bagian dalam korbantersebut karena kepala sudah pecah ;Menurut Sdr apa penyebabnya korban tersebut meninggal dunia ?

Kalaupun ada pihakpihak yang mengklaimatas kepemilikan objek Asset yang telah dijual atau dilepaskan olehTermohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Asal kepada perseroan PemohonKasasi/Terbanding/Penggugat Asal, adalah merupakan tanggung jawabdari pihak Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Asal selaku Penjual,sesuai kesepakatan persetujuan jaminannya yang disepakati tersebut,sehingga tidak ada keterkaitan lagi dengan peralihan kepemilikan objekmenjadi asset mirik perseroan Pemohon Kasasi/Terbanding/PenggugatAsal

Bahwa objek asset yang telah dijual dan dilepaskan oleh TermohonKasasi/Pembanding/Tergugat Asal kepada Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Asal berdasarkan Akta Nomor 19 sampai dengan 36 yangdibuat di hadapan Notaris Soeparno,S.H., Notaris di Medan, tertanggal 24Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 1189 K/Pdt/2013September 2010, saat ini telah memperoleh Hak ljin Lokasi UsahaPerkebunan atas Nama Perseroan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Asal dari Bupati Mandailing Natal Kep.

yang telah dibebaskan oleh Panitia Pembebasan TanahKabupaten Manggarai, kemudian dilepaskan/diserahkan untukPembangunan Proyek Pengembangan Pariwisata Provinsi Nusa TenggaraTimur dan selanjutnya Tergugat melakukan proses Penerbitan SertifikatHak Penglolaan Nomor 1/Desa Labuan Bajo, Gambar Situasi tanggal 21April 1994 Nomor 628/1994 atas nama Pemerintah Provinsi DaerahTingkat Nusa Tenggara Timur sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;Kenyataannya dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (Buktibertanda

telahdibebaskan oleh Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Manggarai danselanjutnya dilepaskan kepada Negara sesuai Surat PernyataanPelepasan Hak atas Tanah Nomor 51/SPUMH/1984 tanggal 15 November1984. Pengukuran Bidang Tanah tersebut oleh Petugas Ukur KantorPertanahan Kabupaten Manggarai dilakukan secara terbuka, tidaksembunyisembunyi, diketahui oleh semua orang termasuk PenggugatIntervensi yang saat itu menjabat sebagai Direktur dan Muliadi Candrasebagai Direktur Utama PT. Pede Beach Permai;2.

Konkep dan termasuk Anggota Panitia Pengadaan Tanah UntukKepentingan Umum TA 2016 yang bertugas melakukan penelitian daninventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman, dan bendabenda lain yangada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan ataudiserahkan dan melakukan penelitian mengenai status hukum tanahyang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yangmendukungnya, salah satu pengadaan tanah yang diinventarisasi dan ditelitioleh HASRUDDIN, SH adalah pengadaan tanah untuk TPA tahun

Konkep;Bahwa penyimpangan yang dilakukan para Terdakwa menurut saksi adalahpemalsuan tanda tangan, saksi tahu setelah Penyidikan;Bahwa yang saksi ketahui tanda tangan yang dipalsukan adalah tanda tangannyaKepala Desa Morobea;Bahwa yang bertugas melakukan penelitian dan inventarisasi atas tanah,bangunan, tanaman, dan bendabenda lain yang ada kaitannya dengan tanahyang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan melakukan penelitianmengenai status hukum tanah dan dokumen yang mendukungnya pengadaantanah

YASIN P danMUHLIS yang asli, yang lain dipalsukan, saksi baca di facebook;Bahwa Saksi tahu ada pemalsuan tandatangan dari Penyidik dan Kepala Desa;Bahwa pada Pengadaan Tanah untuk TPA, Terdakwa (Tdw) HASRUDDIN,SH yang melakukan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan,tanaman, dan bendabenda lain yang ada kaitannya dengan tanah yanghaknya akan dilepaskan atau diserahkan dan melakukan penelitianmengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan ataudiserahkan dan dokumen yang mendukungnya

Konkep, diantaranya adalah :=" mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan,tanaman, dan bendabenda lain yang ada kaitannya dengan tanah yanghaknya akan dilepaskan atau diserahkan;=" mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akandilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya.Bahwa salah satu pengadaan tanah yang Tdw proses pada TA. 2016 adalahpengadaan tanah untuk TPA yang terletak di Desa Morobea Kec. WawoniiTengah Kab.

Konawe Kepulauan dan termasuk AnggotaPanitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum yang diberi tugas,wewenang oleh Kabag Administrasi Pemerintahan selaku KPA untukmelakukan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman, danbendabenda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akandilepaskan atau diserahkan dan melakukan penelitian mengenai status hukumtanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yangmendukungnya, salah satu pengadaan tanah yang diinventarisasi

kalauterhadap tuntutan tersebut, majelis hakim tidak sependapat terhadappertimbangan penuntut umum yang menyatakan perbuatan terdakwa terbuktimelakukan tindak pidana dan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sebagaimanadakwaan Pununtut Umum telah terbukti akan tetapi perbuatan tersebutbukanlah merupakan perbuatan pidana melainkan perbuatan perdatasebagaimana dipertimbangkan diatas, maka sebagaimana pasal 191 ayat (2)KUHAP terhadap Terdakwa haruslah dilepaskan

dari segala tuntutan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilepaskan dari segalatuntutan hukum, maka haruslah dipulinkan hakhak Terdakwa dalamkemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (Satu) lembar slip setoran atau aplikasi transfer melalui Bank Papuadengan nominal Rp. 1.160.000.000, (satu milyar seratus enam puluh jutaHal.39 dari 42 Putusan Nomor 565/Pid.B/2021/PN Kdirupiah) tertanggal 7 September 2020 atas nama penyetor BUDI denganpenerima

Pernyataan yang dibuat oleh IRWAN TANIL tertanggal15 Desember 2020;Oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sahdan pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai, maka terhadap barang buktitersebut tetap terlampir dalam berkas perkara dan barang bukti berupa uangkertas pecahan seratus ribu rupiah sebanyak tujuh ratus lima puluh lembar,senilai Rp. 75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah) dikembalikan kepada saksiYulianti Marzuki;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan

sebagai tindak pidana ;Menimbang, bahwa maka penguasaan obyek tanah oleh terdakwa tersebutbukan penguasaan secara melawan hukum sehingga unsur sifat melawan hukummateriil yang diharuskan dalam sifat hukum materiil di hukum pidana tidak ada;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas sesuai denganketentuan pasal 191 ayat 2 KUHAP apabila perbuatan terbukti sebagaimana yangdidakwakan dalam dakwaan tunggal, akan tetapi perbuatan tersebut bukanmerupakan tindak pidana maka terdakwa harus dilepaskan

dari segala tuntutanhukum;Menimbang bahwa karena terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukummaka Majelis harus memulihkan hak terdakwa dalam kedudukan dan harkat sertamartabatnya semula ;Menimbang bahwa mengenai barang bukti, yang diajukan oleh Penuntut Umumdi persidangan berupa : Fotocopylegalisir surat keterangan riwayat tanah No.594/01/437.103.09/2009 tanggal 06 Juli 2009.

Menimbang bahwa mengenai alat bukti surat, yang diajukan Terdakwa dipersidangan berupa : Foto copy legalisir Surat Perjanjian Pembagian waris tanah tambak tanggal 16Nopember 1957 ; Foto copy legalisir Surat Perjanjian jual beli tanah tambak tanggal 29 Juni1969 ; Foto copy legalisir Surat Perjanjian sewa menyewa tanah tambak ; Foto copy dari foto copy Daftar keterangan obyek pajak No.1226 tanggal 12Oktober 1988 ;Menurut Majelis etap terlampir dalam berkas perkara ;Menimbang bahwa karena terdakwa dilepaskan

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatanatau kedudukan;Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengenai unsurunsurtindak pidana dari Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20Tahun 2001 berpendapat dan berkeyakinan bahwa tidak ada kesalahanyang dilakukan oleh Terdakwa yang menjadi dasar pemidanaan, dengandemikian meskipun Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yangdidakwakan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatanatau pelanggaran sehingga Terdakwa harus dilepaskan

terlihat dari tidak terdapatpersesuaian antara pertimbangan dan pendapat atau kesimpulan MajelisHakim dimana dalam pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakimmenyatakan "...sudah sesuai dengan ketentuan dan tidak adabuktibahwa..., namun pada kesimpulannya yaitu dalam pendapat MajelisHakim sebagaimana dalam halaman 57 Majelis Hakim menyatakan"...meskipun Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan,akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan ataupelanggaran sehingga Terdakwa harus dilepaskan

jasauntuk instansi pemerintah dimana pihakpihak yang terkait akanbersembunyi dibalik alasan ketidakcermatan, sumberdaya manusia,kebutuhan/tuntutan mendesak pada saat melakukan proses pelelangansecara tidak benar untuk kepentingan pihakpihak tertentu yang berpotensimerugikan keuangan Negara;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa meskipunTerdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, akan tetapiperbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran sehinggaTerdakwa harus dilepaskan

kearah leher belakang sopir korban ALI GUFRONsebanyak 1 (Satu) kali, seketika itu korban langsung roboh ke aspaltengkurap sedangkan terdakwa berdiri didekatnya korban dan saksi FEBRIIKA PRATAMA langsung menghampiri terdakwa, setelah itu terdakwaHalaman 16 dari 137 Putusan Nomor : 203/Pid.B/2018/PN BKI.berkata kepada saksi FEBRI IKA PRATAMA ayo cepetan buang lalu saksiFEBRI IKA PRATAMA memegang kepala bagian belakang dari korbandengan menggunakan kedua tangannya, namun oleh saksi FEBRI IKAPRATAMA dilepaskan

kearah leher belakang sopir korban ALI GUFRONsebanyak 1 (satu) kali, seketika itu korban langsung roboh ke aspaltengkurap sedangkan terdakwa berdiri didekatnya korban dan saksi FEBRIIKA PRATAMA langsung menghampiri terdakwa, setelah itu terdakwaberkata kepada saksi FEBRI IKA PRATAMA ayo cepetan buang lalu saksiFEBRI IKA PRATAMA memegang kepala bagian belakang dari korbanHalaman 32 dari 137 Putusan Nomor : 203/Pid.B/2018/PN BKI.dengan menggunakan kedua tangannya, namun oleh saksi FEBRI IKAPRATAMA dilepaskan

kearah leher belakang sopir korban ALI GUFRONsebanyak 1 (satu) kali, seketika itu korban langsung roboh ke aspaltengkurap sedangkan terdakwa berdiri didekatnya korban dan saksi FEBRIIKA PRATAMA langsung menghampiri terdakwa, setelah itu terdakwaberkata kepada saksi FEBRI IKA PRATAMA ayo cepetan buang lalu saksiFEBRI IKA PRATAMA memegang kepala bagian belakang dari korbanHalaman 48 dari 137 Putusan Nomor : 203/Pid.B/2018/PN BKI.dengan menggunakan kedua tangannya, namun oleh saksi FEBRI IKAPRATAMA dilepaskan

kearah leher belakang sopir korban ALI GUFRONsebanyak 1 (satu) kali, seketika itu korban langsung roboh ke aspalHalaman 80 dari 137 Putusan Nomor : 203/Pid.B/2018/PN BKI.tengkurap sedangkan terdakwa berdiri didekatnya korban dan saksi FEBRIIKA PRATAMA langsung menghampiri terdakwa, setelah itu terdakwaberkata kepada saksi FEBRI IKA PRATAMA ayo cepetan buang lalu saksiFEBRI IKA PRATAMA memegang kepala bagian belakang dari korbandengan menggunakan kedua tangannya, namun oleh saksi FEBRI IKAPRATAMA dilepaskan

terhunus yang dibawanya dengan tangankanannya tersebut kearah leher belakang sopir korban ALI GUFRON sebanyak1 (Satu) kali, seketika itu korban langsung roboh ke aspal tengkurap sedangkanterdakwa berdiri didekatnya korban dan saksi FEBRI IKA PRATAMA langsungmenghampiri terdakwa, setelah itu terdakwa berkata kepada saksi FEBRI IKAPRATAMA ayo cepetan buang lalu saksi FEBRI IKA PRATAMA memegangkepala bagian belakang dari koroban dengan menggunakan kedua tangannya,namun oleh saksi FEBRI IKA PRATAMA dilepaskan

tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertamabahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantndak pidana penipuan, tetapi Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwahubungan hukum antara saksi Andreas dan Terdakwa merupakan hubungankeperdataan;Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwabukan merupakan suatu tindak pidana;Menimbang, bahwa berdasar Pasal 191 ayat (2) KUHAP, Terdakwa harusdilepas dari tuntutan hukum;Menimbang, bahwa karena Terdakwa dilepaskan

dari tuntutan hukum sesuaidegan Pasal 97 KUHAP, Terdakwa harus direhabilitasi yaitu harusdipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat sertamartabatnya;Menimbang, karena Terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum maka biayaperkara harus dibeBankan kepada negara;Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan NegeriDemak, mengesampingkan pembuktian unsurunsur Dakwaan Kesatu Pasal378 KUHP atau Kedua dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana telah diperiksa didepan persidangan di Pengadilan

seluruh dakwaan dan tuntutan Saudara Jaksa Penuntut Umumterhadap Terdakwa FIKKI SIDHARTA adalah Batal Demi Hukum (nietig) ;4.3 Menyatakan perbuatan Terdakwa FIKKI SIDHARTA terbukti mempunyaikewajiban penyelesaian pembelian kayu logs milik Pelapor yang belumterlunasi, akan tetapi perbuatan Terdakwa FIKKI SIDHARTA tersebut bukanmerupakan perbuatan Pidana ;4.4 Membebaskan oleh karenanya, Terdakwa FIKKI SIDHARTA dari segaladakwaan (vrijspraak) atau setidaktidaknya Terdakwa FIKKI SIDHARTA tersebutdi atas, dilepaskan

adalah hubungan hukum keperdataan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan pertimbangan tersebutdi atas, maka terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan sebagaimana telahdidakwakan jaksa penuntut umum dalam dakwaannya, akan tetapi perbuatanterdakwa tersebut bukanlah perbuatan pidana;Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas, maka berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, Terdakwa haruslah dilepaskandari segala tuntutan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilepaskan

Sukini tidak termasuk tanahyang dilepaskan dan dimohonkan hak sebagaimana dalam SertipikatHalaman 19 dari 33 Perkara Nomor 207/PDT/2016/PT SBYa quo, dan Penggugat juga tidak mempunyai hubungan hukum dengantanah dimaksud dalam Surat Tanda Hak Milik No. KalAgr.665.HmI60atas nama Boediarto P. Prapto, oleh karena itu Penggugat tidakmempunyai kepentingan terhadap Sertipikat Hak Pakai No. 26/Kel.Pagesangan atas nama Pemerintah Kota Surabaya tersebut;7.

Hm/60 atasnama Waidi P Sukini tidak termasuk tanah yang dilepaskan dandimohonkan hak sebagaimana dalam Sertipikat a quo, dan Penggugat jugatidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah dimaksud dalam SuratTanda Hak Milik No. Ka/Agr.665.Hm/60 atas nama Boediarto P. Prapto, olehkarena itu Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap SertipikatHak Pakai No. 26/Kel. Pagesangan atas nama Pemerintah Kota Surabayatersebut;5.

tas;Bahwa pada waktu Para Terdakwa ditangkap di Jenggolo Terdakwamenyerahkan diri ke warga, terdakwa sempat sembunyi di tempat tinggalnya;Bahwa waktu itu Wijaya dan Yulio ditangkap warga lalu Yulio dibebaskan;Bahwa pada waktu para Terdakwa ditangkap ditemukan HP milik Firdah;Bahwa HP milik Firdah tersebut ditemukan karena diserahkan oleh Wijaya;Bahwa pada waktu itu Terdakwa Wijaya keluar langsung menyerahkan diri,sedangkan terdakwa Yulio oleh warga dimintai keterangan setelah ituterdakwa Yulio dilepaskan

, sedangkan Terdakwa Wijaya tetap disitu;Bahwa mengapa Terdakwa Yulio dilepaskan saksi kurang tahu, tapi Yuliobukan warga asli situ;Bahwa pada waktu mengejar Para Terdakwa ada kecelakaan di Jenggolo,yang kecelakaan Pak Romi jatuh dari sepeda motor karena ditendang olehYulio, saksi tahu kejadian waktu pak Romi ditendang, saksi tahunya dariwargaBahwa keadaan pak Romi sekarang katanya sempat operasi;Bahwa HP yang diambil para Terdakwa tersebut milik Firdah;Bahwa Para Terdakwa tidak ada jjin untuk mengambil

Tercatat Obyek sengketa adalah Surat KeputusanWalikota Makassar No. 529.2/1037/Kep/X/2011, sedang kenyataannya WalikotaMakassar tidak pernah mengeluarkan surat Keputusan No.529.2/1037/Kep/X/2011 dalam penjelasan Suratnya tertanggal 27 Agustus 2012No. 593/977/T.Pem/VIIV2012. tentang penjelasan status tanah menyatakantanah tersebut telah dialihkan dan dilepaskan oleh Pemerintah Kota Makassarkepada Saudara Ahmadi Alwi (Ahli Waris Makkasau Alwi) sebagai penerimaHak atas tanah tersebut (Bukti Novum 8

Kancil Utara No. 64 Makassar, penjelasan surat menyatakantanah tersebut telah dilepaskan kepada Ahmadi Alwi berdasarkan SuratKeputusan Walikota Makassar Nomor. 592.2/1037/Kep/X/2011 tanggal 20Oktober 2012 dan oberita acara pelepasan tanah Nomor592.2/183/BA/HK/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011;24.Perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan oleh Abd. Kadir Patwa dengancara menempel pengumuman di Obyek tanah JI.

No.749 K/PID/2009Bahwa berdasarkan bukti surat nomor 079/WNT/1975 yaitu berupa suratpernyataan pelepasan hak ,tanah gogolan tersebut oleh para pemiliknyatelah melepaskan haknya dengan menerima penggantian ganti rugi dariYayasan dharma Propinsi Jawa Timur, dan sesuai bukti menyatakan hakatas tanah yang telah dilepaskan petani tersebut akan menjadi tanahnegara yang di berikan kepada Yayasan Dharma untuk kepentingan Drs.Moelyadi Sumoharjo dengan kawankawan 56 orang, (bunyi selengkapnya vide Akta Pelepasan

Soetomo.sebab tanah tersebut telah terlebih dulu menjadi Tanah Negara karenatelah dilepaskan hak miliknya oleh 11 petani kepada Yayasan dharmaPropinsi Jawa Timur (Sesuai dengan Pasal 21 Jo. Pasal 27 UU No 5Tahun 1960 tentang UUPA). Sementara yang berhak untukmensertifikatkan tanah tersebut menjadi sertifikat Hak Guna Bangunanatau Hak milik adalah badan hukum yaitu Yayasan Dharma PropinsiJawa Timur. Hal ini sudah jelas tanah sengketa tersebut adalah milik dariYayasan Dharma ; dan apabila Drs.

surat dakwaan Jaksa Penuntut Umumtersebut;Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan Jaksa Penuntut Umumdibacakan di depan persidangan, Para Terdakwa menyatakan telahmengerti akan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, bahwadiri merekalah yang dijadikan subjek hukum pelaku tindak pidananya,selain itu selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini,pengadilan tidak menemukan adanya kekeliruan mengenai orangnya atausubjek hukumnya ataupun alasanalasan lain yang menyebabkan ParaTerdakwa dapat dilepaskan

dalam dakwaan Primair;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, makadakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;Menimbang, bahwa karena perbuatan Para Terdakwa, terbukti telahmemenuhi seluruh unsurunsur pasal dakwaan Primair, hal manadidasarkan pada adanya alatalat bukti yang sah, serta pada saat ParaTerdakwa melakukan perbuatan tersebut, mereka dalam keadaan sadar,sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga tidak terdapat alasanalasanyang dapat mengakibatkan Para Terdakwa, dapat dilepaskan

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua riburupiah).Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penuntut umum tersebut terdakwa melaluipenasehat hukumnya telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon kepadaMajelis Hakim agar terdakwa dinyatakan dilepaskan dari segala dakwaan dan tuntutanpidana Jaksa Penuntut Umum karena perkara ini adalah masalah perdata hutang piutangantara terdakwa dengan saksi Ir.H.

H.Priyanto (selaku pembeli) menginginkanTRI Hardiyatmo ( terdakwa selaku penjual )dan keluarganya segera meninggalkan rumahyang sudah dibelinya maka ia harus menempuh jalur perdata dengan mengajukan gugatanke pengadilan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas ,Majelis Hakim berkesimpulan bahwa walaupun dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umumterbukti tetapi oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatanperdata maka dengan demikian Terdakwa haruslah dilepaskan

batas-batas:

padatingkat banding mesikipun perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur delikdalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang RI No. 20 Tahun 2001 TentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana; maka terhadapterdakwa tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidana. oleh karenanyaterdakwa harus dilepaskan

dari segala tuntutan dan dakwaan (ontslag van allerechtsvervolging) ;Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segalatuntutan dan dakwaan (ontslag van alle rechtsvervolging) maka Putusan Majelis65Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat pertama tidak dapat dipertahankanoleh karenanya harus dibatalkan dengan amar putusan dibawah ini ;Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dilepaskan dari segala tuntutandan dakwaan maka nama baik kedudukan harkat dan martabat terdakwa harusdipulihkan;Menimbang

bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutandan dakwaan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadaNegara ;Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan pasalpasal yangbersangkutan, khususnya Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat(3) Undangundang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1)KUHP, serta ketentuan hukum lainnya dari Perundangundangan yangbersangkutan ;MENGADILI:e Menerima

tertulis tertanggal 05 April 2012 yang isinya pada pokoknyaadalah sebagai berikut:1Bahwa, terhadap posita gugatan Para Penggugat nomor 4 pada halaman 4 yangmenyatakan tanah Penggugat I pada bagian belakang dengan luas 467 M2 dantanah Penggugat I di bagian belakang dengan luas 662 M2 berasal dariTergugat VBahwa , BENAR tanah Para Penggugat yang berada di bagian belakang yangsekarang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dengan luas 1.129 M2dibeli dari Tergugat V.Bahwa, tanah milik Tergugat V yang dilepaskan

haknya kepada Para Penggugatdengan luas tersebut diatas , dasar kepemilikan tanah milik Tergugat V adalahSertipikat Hak Guna Bangunan No. 2930 tanggal 6 September 2005 diterbitkanoleh Tergugat II.Bahwa, tanah milik Tergugat V yang dilepaskan kepada Penggugat I melaluiNotaris Melani Mainsye Hambali,SH Notaris di Balikpapan yaitu pada tanggal29 Nopember 2005 dengan Akta jual Beli Nomor : 1389/2005 seluas 470 M2( Empat Ratus Tujuh Puluh Meter Persegi ) dengan Dasar Hak Guna BangunanNo.2930/Kelurarahan

Kemudian Hak Guna BangunanNo.2930/Kelurarahan Gunung Bahagia yang telah dipecahkan melalui TergugatIl dan berubah menjadi atas nama Penggugat I dan Hak Guna Bangunantersebut berubah menjadi No.3584/KelurahanGunung Bahagia ..........7475Gunung Bahagia tanggal 10 Agustus 2006.4 Bahwa, Kemudian sisa tanah milik Tergugat V dilepaskan kepada Penggugat IIseluruhnya seluas 662 M2 (Enam Ratus Enam Puuh Dua Meter Persegi ) jugamelalui Notaris yang sama pada tanggal 29 Nopember 2005 dengan Akta jualBeli Nomor

Kemudian Hak Guna Bangunan No.2930/Kelurarahan Gunung Bahagia yang telah dipecahkan melalui Tergugat III dantelah berubah menjadi atas nama Penggugat II dan Hak Guna Bangunan tersebutberubah menjadi No.3583/Kelurahan Gunung Bahagia tanggal 10 Agustus2006 .Bahwa, tanah milik Tergugat V yang telah dilepaskan kepada Para Penggugat(menjadi obyek sengketa bagian belakang ) benar terletak di jalan MTHaryono Dalam dahulu masuk diwilayah Rt.75 Kelurahan Gunung bahagiasekarang menjadi Rt. 84 Kelurahan Gunung

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak ada manfaatnya lagi untukmempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatanmana dipandang lebih baik untuk dilepaskan