,wonnn Bahwa penuntut unum mempermasalahkan adanya fasilitas umum berupa 5(lima) bidang akses jalan dan 2 (dua) bidang kuburan yang tidak digambar secarajelas agar terpisah dari tanag milik, hal ini penuntut umum telah keliru karena tidaksemua jalanan dan kuburan dapat dikategorikan fasilitas umum, Sepanjang jalanantersebut awalnya berasal dari tanah hak milik dan belum pernah dilepaskan hakmiliknya oleh pemegang hak tanah maka sewaktuwaktu pemilik hak tanah dapatmengambil kembali tanah tersebut,

demikian pula bidang tanah untuk dapatdikatakan sebagai fasilitas unum maka harus ada Surat ketetapan atas bidang tanahtersebut sebagai fasilitas umum, sepanjang dalam pemeriksaan dipersidanganternyata penuntut umum tidak dapat mengajukan bukti kalau 7 (tujuh) bidang tanahtersebut sebagai fasilitas umum ; wonnn Bahwa adanya 7 (tujuh) bidang tanah yang dianggap fasilitas umum olehpenuntutu umum namun diterima uang ganti ruginya oleh: Abd.

,telah diajukan jaksa penuntut unum maka Majelis Hakim judex factie TingkatPertaman sangat keliru karena tidak mempertimbangkan fakta secara telitikarena fakta yang sebenarnya yakni dalam menjalankan tugas dan danfungsinya para Terdakwa berdasarkan ketentuan perundangundangan yangberlaku sebagaimana dalam Pasal 7 huruf a Pepres Nomor 71 Tahun 2012Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangun UntukKepentinagn Umum sebagai Payung Hukum tugas dari Sataga A adalahmelaksana kan tugas pengukuran

2005 adalah sebagai berikut:Penghasilan Netto Rp Kompensasi Kerugian Rp Penghasilan Kena Pajak Rp Pajak Penghasilan (PPh ) Terutang Rp Kredit Pajak Rp PPh Kurang/(Lebih) bayar Rp Sanksi Administrasi Rp Jumlah Yang Masih Harus/(Lebih) Dibayar Rp NIHILTentang Pokok Sengketa Yang Diajukan Peninjauan KembaliHalaman 29 dari 125 halaman Putusan Nomor 3/B/PK/PJK/2016C.Sebelum membahas satupersatu terhadap pokok sengketa, PemohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memandang perlumengemukakan dalil unum

Bahwa yang menjadiSehubungan dengan penjelasan/dalildalil unum Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) tersebut di atas berikut ini akan dibahas secararinci untuk membuktikan bahwa Putusan Pengadilan Pajak a quo nyatanyatatelah salah dalam penafsiran dan penerapan hukumnya dan karena itu menjaditidak sesual dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku(contra legem) sehingga sangat tidak adil bagi Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding), sebagai berikut:pokok sengketa

MA Republik Indonesia No.2239K/PID.SUS/2012 dalam perkara Suwir Laut merupakan putusan yangterdapat kekhilafan dan kekeliruan nyata, dengan tidak mengurangkewajiban konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A UUD 1945Amandemen Kedua, Pemohon Peninjauan Kembali (PT Saudara SejatiLuhur) dengan itikad baik dan patuh kepada hukum melakukanpembayaran syarat knusus yang tercantum dalam amar putusan tersebutdimana seyogyanya menurut ketentuan Pasal 14 a,b,c, dan f ayat (1) KUHPidana, apabila syarat unum

No.1655 K/PID/2008.dana yang berasal dari biaya administrasi unum dan biaya operasional kegiatanDisnakersostrans.Terdakwa memerintahkan saksi Ir. Widiyana, CES. Selaku Kepala BadanLingkungan Hidup dan Kebersihan (BLHK) Kabupaten Garut untuk membayarpembelian 1 (satu) unit Rumah di Intan Regency Garut Kavling Blok R9 untukkepentingan Terdakwa yang dananya diambil dari dana anggaran BLHKKabupaten Garut, dan atas perintah Terdakwa tersebut saksi Ir.

M.Kes. selaku Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Garutuntuk menyediakan uang tunai guna keperluan pribadi Terdakwa, dimanaselanjutnya untuk memenuhi perintah Terdakwa tersebut kemudian saksi Dr.H.Hendy Budiman, M.Kes. menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.000, (duaratus juta rupiah) kepada Terdakwa melalui saksi UU Saepudin yang dananyaberasal dari pencairan mata anggaran administrasi unum dan mata anggaranbiaya operasional kegiatan dinas kesehatan Kabupaten Garut tahun 2007Triwulan dan Il.hal

UUS Kudus menyerahkan uang tunai hinggaberjumlah Rp. 300.000.000,(tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa, dengandana yang berasal dari biaya administrasi unum dan biaya operasional kegiatanDisnakersostrans.Terdakwa memerintahkan saksi Ir. Widiyana, CES.

penyediaan sarana dan prasarana umum;e. penanganan bidang kesehatan;f. penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber dayamanusia potensial;g. penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota;h. pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengahtermasuk lintas kabupaten/kota;j. pengendalian lingkungan hidup;k. pelayaran pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota;. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;m. pelayanan administrasi unum

penyediaan sarana dan prasarana umum;e. penanganan bidang kesehatan;penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber dayamanusia potensial;g. penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota;h. pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, danmenengah termasuk lintas kabupaten/kota;j. pengendalian lingkungan hidup;k. pelayaran pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota;. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;m. pelayanan administrasi unum

bagi Pimpinan dan Anggota DPRD adalah:16Tunjangan Kesehatan berupa premi asuransi;Rumah Jabatan Pimpinan & Rumah Dinas Anggota DPRD;Kendaraan Dinas bagi Pimpinan DPRD;Uang Duka bagi Pimpinan & Anggota DPRD yang meninggal dunia;Pakaian Dinas;Belanja Kegiatan DPRD;Belanja Kegiatan Sekretariat DPRD dalam rangka mendukungkelancaran tugas, fungsi dan kewenangan DPRD berupa belanjapegawai, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas, belanjapemeliharaan baik untuk kebutuhan belanja administrasi unum

Kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD adalah:36Tunjangan Kesehatan berupa premi asuransi;Rumah Jabatan Pimpinan & Rumah Dinas Anggota DPRD;Kendaraan Dinas bagi Pimpinan DPRD;Uang Duka bagi Pimpinan & Anggota DPRD yang meninggal dunia;Pakaian Dinas;Belanja Kegiatan DPRD;Belanja Kegiatankelancaran tugas,Sekretariat DPRD dalam rangka mendukungfungsi dan kewenangan DPRD berupa belanjapegawai, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas, belanjapemeliharaan baik untuk kebutuhan belanja administrasi unum

saksi tidak tahukarena proses pengadaannya dilakukan oleh Terdakwa.Bahma Menurut SK Direksi nomor 83 yang harus melakukan appraisalindependent dan membuat berita acara negoisasi adalah saksi.Bahwa Saksi tidak melakukan Appraisal Independent dan membuat beritaacara negoisasi sesuai ketentuan didalam SK Direksi nomor 83 karenasaksi tidak diperintahkan untuk melakukan hal tersebut.Bahwa saat saksi ikut survei di Jalan Raya Darmo Surabaya, saksilakukan dalam kapasitas sebagai sebagai kepala divisi unum

Sedangkan hasil audit pada tahun 2014 saksitidak tahu.Bahwa Divisi yang berwenang membuat kajian untuk membeli sebuahlahan kantor adalah Divisi unum dan hukum.Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada penawaran dari PT Mutiara CahayaSukses ataukah tidak.Bahwa Saksi tahu bahwa ada penawaran dari PT Mutiara Cahaya Suksespada saat saksi diperiksa di penyidik.Bahwa Setahu saksi sebelum saksi pensiun 1 Januari 2015 hanya ada 1(satu) penawaran saja yakni dari Sunarko.Bahwa Saksi tahu ada 1 (satu) penawaran saja

tanah di Jalan Darmo No. 51Surabaya.Bahwa tidak ada ketentuan pembeli bisa juga sebagai penjual.Bahwa sesuai ketentuan Appraisal Independent dilakukan sebelumdilakukan transaksi.Bahwa pembuatan appraisal tidak boleh dilakukan dengan mencantumkantanggal sebelum dilakukannya appraisal tersebut.Bahwa setelah pemeriksaaan dari akuntan publik belum ada balik nama.Bahwa balik nama dilakukan Bulan November Tahun 2015.Bahwa Divisi trisuri yang melakukan pembayaran sesuai SuratMemorandum 1367 dari divisi unum

Luas tanah dan bangunan yang tertera didalam RBB adalahanalisa bisnis saja.Halaman 155 dari 360 Putusan Nomor 40/Pid.SusTPK/2016/PN Amb10.Bahwa Tugas Terdakwa didalam tim survei adalah sebatas menentukantanah dan gedung saja.Bahwa Untuk proses selanjutnya setelah ada tanah danbangunan yangakan dibeli, yang bertugas membuat Appraisal Independent, berita acaranegoisasi, akte jual beli tanah dan lainnya adalah divisi unum dan hukum.Bahwa Surat memorandum Nomor 342 tentang pembelian kantor cabangPT Bank

Kemudian pelaksanaan pembelian tanah dan gedung dilakukanoleh divisi unum dan hukum. Divisi umum dan hukum melakukanAppraisal Independent dan negoisasi harga.

./2018/PN Sbr 3 (tiga) lembar uang kertas menyerupai EJROEYRO masing bernilai1.000.000 EUROEYRO 1 (satu) surat dari yayasan ampere aindonesia yang ditanda tanganioleh wahyudi Harja Kusuma yang isinya akan membiayai projekbidang social dan kemanusian bernilai Rp 62.000.000.000, (enampuluh milyar rupiah) 1 (satu) surat disposisi dari ketua unum yayasan ampere IndonesiaWahyudi Hardja Kusuma yang isinya tentang pengadaan saranasejumlah kendaraan Surat pemberitahuan /laporan dari yayasan Ampera Indonesia

Rekening Koran Bank BRIatas nama Donny Alexander Lalun 1 lembar bukti setoran tunai bank BNI dan satu Photo copy senilai Rp8.000.000, 3 (tiga) lembar uang kertas menyerupai EJROEYRO masing bernilai1.000.000 EUROEYRO 1 (Satu) surat dari yayasan ampere aindonesia yang ditanda tanganioleh wahyudi Harja Kusuma yang isinya akan membiayai projekbidang social dan kemanusian bernilai Rp 62.000.000.000, (enampuluh milyar rupiah)Halaman 74 Put Nomor 372/Pid.B./2018/PN Sbr 1 (satu) surat disposisi dari ketua unum

Setelah water mater ~ ine dikirm dan diterimabarangnya oleh CV Oaehan , barn dilakukan penagihan Menyelenggarakan administrasi unum dan keuangan; Menyusun reneana stategis bisnis 5 tahunan yang disahkan oleh walikota melalui DewanPengawas; Menyusun dan menyampaikan Reneana Bisnis dan Anggaran tahunan PDAM yangmerupakan penjabaran tahunan dari reneana Stategis Bisnis yang disahkan oleh walikotamelalui Dewan Pengawas ; Melaksanakan kegiatan Sistim Penyediaan Air Minum (SP AM) ; Menyusun dan menyampaikan

karena jabatan atau kedudukan " sebagaimana unsuryang terkandung dalam dakwaan subsidair di atas telah dapat terpenuhi adanya;AdA.Unsur "yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara"Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternative antara keuangan Negara atauperekonomian Negara sehingga tidak perlu semuanya itu dibuktikan dan bilamana salah satutelah terbukti maka dengan sendirinya unsur tersebut dapat dipandang telah terpenuhi pulaadanya;Menimbang, bahwa sesuai penjelasan unum

bahwatidak perlu benarbenar telah terjadi kerugian keuangan negara, karena dengan kata "dapat" ataumungkin menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, bagian inti deliksudah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi yang diajukan dalampersidangan dan dihubungkan dengan alat bukti dalam persidangan terungkap PerusahaanDaerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD ) Kota Bogor sehingga dengan demikian berdasarkan penjelasan unum

AP Bin Mahesta kemudian kembali membuat draft SuratBupati Pasir Nomor 787 / T.Praja.1 / X / 2006 tanggal 30 Oktober 2006perihal Akte Jual Beli/ Pelepasan Hak Tanah Yang di Bebaskan yang salahsatunya ditujukan kepada Camat Long Kali yang pada pokok isinya sebagaiberikut : Sehubungan dengan telah disepakatinya harga tanah masyarakat yangakan di bebaskan untuk pembangunan fasilitas unum, maka diminta kepadasaudara untuk memproses akte jual beli/ pelepasan hak tanah darimasyarakat pemilik tanah kepada

Terminal Di Kecamatan Muara Komam, dansetelah surat keputusan Bupati Pasir tersebut di tandatangani oleh Bupati35Pasir, terdakwa kemudian kembali membuat draft Surat Bupati Pasir Nomor787 / T.Praja.1 / X / 2006 tanggal 30 Oktober 2006 perihal Akte Jual Beli/Pelepasan Hak Tanah Yang di Bebaskan yang salah satunya ditujukankepada Camat Muara Komam yang pada pokok isinya sebagai berikut : Sehubungan dengan telah disepakatinya harga tanah masyarakat yangakan di bebaskan untuk pembangunan fasilitas unum

Pasir Tahun 2006kemudian kembali membuat draft Surat Bupati Pasir Nomor 787 / T.Praja.1 /X / 2006 tanggal 30 Oktober 2006 perihal Akte Jual Beli/ Pelepasan HakTanah Yang di Bebaskan yang salah satunya ditujukan kepada Camat MuaraKomam yang pada pokok isinya sebagai berikut : Sehubungan dengan telah disepakatinya harga tanah masyarakat yangakan di bebaskan untuk pembangunan fasilitas unum, maka diminta kepadasaudara untuk memproses akte jual beli/ pelepasan hak tanah darimasyarakat pemilik tanah kepada

Pasir Tahun 2006 kemudian kembali membuat draftSurat Bupati Pasir Nomor 787 / T.Praja.1 / X / 2006 tanggal 30 Oktober 2006perihal Akte Jual Beli/ Pelepasan Hak Tanah Yang di Bebaskan yang salahsatunya ditujukan kepada Camat Batu Engau yang pada pokok isinyasebagai berikut : Sehubungan dengan telah disepakatinya harga tanah masyarakat yangakan di bebaskan untuk pembangunan fasilitas unum, maka diminta kepadasaudara untuk memproses akte jual beli/ pelepasan hak tanah darimasyarakat pemilik tanah kepada

FIKRI HAKIMI M.AP Bin MAHESTA, sehingga olehkarena itu unsur setiap orang dalam pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanayang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 20 tahun 2001 yang lebih bersifat unum,dengan demikian unsur SetiapOrang tidak terpenuhii ;Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang dalam Pasal 2 ayat(1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Jo.UndangUndang Republik Indonesia

Tobing sebagai rekanan untuk pelaksanaanpaket pekerjaan pengadaan alat kedokteran unum RSUD Gunungtua ;Bahwa Rahmad Taufik Hasibuan, SKM selaku PPK membuat surat kontrakpada tanggal 19 Nopember 2012 dengan kontrak nomor : 800.215/PPKRSUD/2012 untuk pelaksanaan pengadaan alat kedokteran Umum RSUDGunungtua sebesar Rp.9.988.000.000,. Setelah surat kontrak telah siapdibuat, Rahmad Taufik Hasibuan, SKM selaku PPK membawa surat kontraktersebut ke Medan dan diserahkan bukan kepada Riskyvan L.

Naga Bakti Harahap mengirim surat nomor900/11071/RSUDGT/2012 tanggal 27 Desember 2012 kepada Kepala DinasPendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah(BUD) agar diterbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) ;Bahwa Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku BendaharaUmum Daerah menerbitkan SP2D sebanyak dua kali sebagai pembayaranpengadaan alat kedokteran unum RSUD Gunungtua yaitu :1.

Selanjutnya KepalaDinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara UmumDaerah menerbitkan SP2D sebanyak dua kali sebagai pembayaran pengadaanalat kedokteran unum RSUD Gunungtua yaitu :1. SP2D nomor : 02721/SP2DLS/1.02.02.01/2012 tanggal 28 Desember 2012sejumlah Rp.8.943.800.000 yang ditujukan kepada PT ADITYA GUNAKENCANA setelah dipotong PPh pasal 22 sebesar Rp.136.200.000 dan PPnsebesar Rp.908.000.0002.

Purwadhani Sophia NH dokter unum pada RumahSakit Umum Daerah Pandanarang Boyolali yang telah melakukan pemeriksaanterhadap Ervan Nur Agustin dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat bengkakdi rahang kanan sebagai akibat benturan benda tajam/tumpul:;Menimbang, bahwa Iuka yang dialami olen Anak Korban Gilang Ody Pastranadikuatkan oleh keterangan yang dicantumkan dalam surat Visum et Repertum Nomor353/093/V/2020/RSUD.BI tanggal 30 Mei 2020 atas nama Gilang Ody Pastrana yangdibuat dan ditandatangani

Purwadhani Sophia NH dokter unum pada RumahSakit Umum Daerah Pandanarang Boyolali yang telah melakukan pemeriksaanterhadap Gilang Ody Pastrana dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat lukaHalaman 59 dari 65, Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Byl.lecet di Kepala bagian belakang ukuran kurang lebih 1 x 1 centimeter sebagai akibatbenturan benda tajam/tumpul;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakimberkesimpulan bahwa unsur merusak barang atau jikalau kekerasan yangdilakukannya

Penyimpanan daftar unum dan dokumen;3.

Unsur lain yang dianggap perlu;Menurut pasal 62 PP Nomor 60 Tahun 1999 menerangkan :1) Pembantu Ketua bertanggungjawab langsung kepada Ketua;2) Pembantu Ketua bidang akademik membantu Ketua dalammemimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitiandan pengabdian kepada masyarakat;3) Pembantu Ketua bidang administrasi unum membantu Ketuadalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangandan administrasi umum;4) Pembantu Ketua bidang Kemahasiswaan membantu Ketuadalam memimpin pelaksanaan kegiatan

seseorangmemberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran denganpotongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri,perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagaiberikut : e Menurut pasal 62 PP Nomor 60 Tahun 1999 menerangkan :1) Pembantu Ketua bertanggungjawab langsung kepada Ketua;2) Pembantu Ketua bidang akademik membantu Ketua dalammemimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitiandan pengabdian kepada masyarakat;3) Pembantu Ketua bidang administrasi unum

Definisi unum perjanjian adalah :Perjanjiian adalah suatu perbuatan hukum, yang terbentuk denganmenaati kemungkinan formalitasformalitas yang disyaratkan olehundangundang melalui kesesuaian dan saling ketergantunganpernyataanpernyataan maksud dari dua pihak atau lebih, yang ditujukanuntuk menciptakan akibatakibat hukum untuk kepentingan salah satupihak dan untuk beban pada lain pihak, atau untuk kepentingan danbeban bagi kedua pihak"".10.Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, terbukti pula

Bahwa keberadaan norma khususakan mengenyampingkan norma umumnya, artinya adapemberlakuan yang khusus tidak seperti pada umumnyaBahwa secara garis besar ketentuan unum bahwa PPN dikenakanatas penyerahan/pemanfaatan BKP atau JKP (Pasal 4 UU PPN).Di dalam penjelasannya bahwa syarat terutangnya PPN yangdilakukan oleh PKP yaitu: Barang/jasa yang diserahkan merupakan BKP/JKP; Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean; Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha ataupekerjaannya;Halaman 28 dari 44 halaman

Ditinjau dari sudut teori unum dan teori khusus : hukum perdata berlakuumum, artinya kekuasaan, kebolehan, hak dan kewajiban ada pada setiappihak, baik untuk pemerintah maupun untuk rakyat sebagai pribadipribadi/perseorangan, sedangkan hukum publik merupakan hukum khusus, yaitumemberikan kekuasaan khusus bagi pemerintah untuk melakukan sesuatutindakan kepada pribaadipribadi.

,M.Kn. menyebutkan: "Tentang hal ini dan akibatakibatnyapara pihak memilih tempat kedudukan (domisili) unum dan tidak berubah diKepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. dan Pasal 14 tersebutbelum ada akta yang merubahnya, sehingga Penggugat dalam perkara aquo mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat di Pengadilan NegeriKabupaten Kediri ;. Bahwa CV. ADHI DJOJO merupakan badan hukum CV atas saham yangditandai dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar CV.

;Selanjutnya berkenaan dengan terdakwa pernah dipidana pada tahun 2001sebagai alasan jaksa penuntut unum memperberat tuntutan, perlu dipahamioleh jaksa penuntut umum:Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 280/Pid.B/2020/PN.LIgTerdakwa pernah dihukum dalam kasus berbeda bukanlah sebagai alasanyang memberatkan dalam perkara a quo, karena perkara aquo berbedadengan perkara sebelumnya. Perkara a quo adalah perkara narkotika danperkara sebelumnya adalah perkara pidana umum.

halaman 10, halaman 14, dan halaman 17).Yang kami sebut sebagai sebagai eror in persona atau dakwaan kurangcermat dan kurang teliti;Bahwa walaupun Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM20/Mabar/Epp.2/10/2018 dipersoalkan oleh Terdakwa dalam pledooi danmenurut pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan NegeriLabuan Bajo pada halaman 53 dan halaman 54 yang pada intinyamenyebutkan keberatan terhadap surat daknaan harus diajukan padasaat sidang pertama yaitu sesaat atau setelah penuntut unum

Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,(dua ribu rupiah);Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwatelah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohonputusan yang seringanringannya, dengan pertimbangan Terdakwamenyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya,atas permohonan dari terdakwa tersebut Penuntut unum menyatakan tetappada tuntutannya dan telah pula mendengarkan tanggapan dari Terdakwayang menyatakan tetap