Ditemukan 11257 data
73 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 45 P/HUM/2011Umum dan Otonomi Daerah, dan Direktur Jenderal Pembangunan DaerahDepartemen Dalam Negeri;1 Bahwa pada tanggal 15 Januari 1996 Gubernur Jawa Baratmengeluarkan surat Nomor 620/183/Pem.Um yang ditujukankepada Walikotamadya KDH TK II Bandung perihal PenataanKawasan Jalan Kiaracondong Bandung (Vide Bukti P.18);Adapun yang menjadi inti dalam surat tersebut adalah sebagaiberikut:e Segera mengambil langkahlangkah untuk penyelesaian permasalahan yangmenyangkut penataan kawasan dimaksud
62 — 18
Rekening Koran Tabungan Mudarabbah Bank Sumut Syariah Nomorrekening : 620 03.01.0006787 tanggal 26 Januari 2011 atas namaPSKPS periode 01 Januari 2009 s/d 26 Januari 2011.244. Rekening Koran Giro Bank Sumut Cabang Padangsidimpuan Nomor :230 01.030032840 tanggal 27 Januari 2011 atas nama DinasPemuda Olahraga Kebudayaan Pariwisata Kota Padangsidimpuanperiode 01 Januari 2008 s/d 31 Desember 2008.245.
Rekening Koran Tabungan Mudarabbah Bank Sumut SyariahNomor rekening : 620 03.01.0006787 tanggal 26 Januari 2011atas nama PSKPS periode 01 Januari 2009 s/d 26 Januari 2011.244. Rekening Koran Giro Bank Sumut Cabang PadangsidimpuanNomor : 230 01.030032840 tanggal 27 Januari 2011 atas namaDinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Pariwisata KotaPadangsidimpuan periode 01 Januari 2008 s/d 31 Desember2008.245.
RIDOAN AHMADLUBIS sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah).Rekening Koran Tabungan Mudarabbah Bank Sumut Syariah Nomorrekening : 620 03.01.0006787 tanggal 26 Januari 2011 atas namaPSKPS periode 01 Januari 2009 s/d 26 Januari 2011.Rekening Koran Giro Bank Sumut Cabang Padangsidimpuan Nomor :230 01.030032840 tanggal 27 Januari 2011 atas nama DinasPemuda Olahraga Kebudayaan Pariwisata Kota Padangsidimpuanperiode 01 Januari 2008 s/d 31 Desember 2008.Rekening Koran Giro Bank Sumut Cabang Padangsidimpuan
74 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Partai Bintang Reformasi (PBR) sebanyak 620 suara (0,93%);Jumlah total keseluruhan pendukung 15.039 suara atau (22, 66%);Bahwa pada saat Para Penggugat mendaftar sebagai bakal pasangancalon, Tergugat telah memberikan Check List Kelengkapan PersyaratanPencalonan dan Syarat Calon Walikota dan Wakil Walikota atas nama ParaPenggugat;Bahwa setelah tahapan pendaftaran pasangan calon selesai maka tahapanberikutnya adalah penelitian dan pemberitahuan hasil penelitianpemenuhan syarat calon termasuk penelitian
252 — 132
denganmana kebendaan tak bergerak dijual, dihibahkan, dibagi, dibebaniatau dipindahtangankan harus dibuat dalam bentuk otentik, atasancaman kebatalanPasal 1459 KUHPerdata, menentukan : hak milik atas barangyang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli, selamapenyerahannya belum dilakukan menurut Pasal 612, 613 dan 616Pasal 616 KUHPerdata, menentukan : Penyerahan ataupenunjukan akan kebendaan tak bergerak dilakukan denganpengumuman akan akta yang bersangkutan dengan cara sepertiditentukan dalam pasal 620
YOSPHINA LUARMASSE alias YOS
Tergugat:
1.ARIE SANJAYA alias ARI
2.MIMI LESSY alias MIMI
3.IBRAHIM PARERA alias IM
95 — 34
Padt.G/2020/PN.AmbORATMANGUN sebagai Pihak Kedua tanggal 15 Maret 2007,selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TI,II 4;Foto copy sesuai dengan asli Surat Perjanjian Pelepasan Hak antaraDrs.IBRAHIM PARERA sebagai Pihak Pertama dan A.RAKMAWATIMASEWA sebagai Pihak Kedua tanggal 15 September 2007,selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TI,II 5;Foto copy sesuai dengan focopy Sertifikat Hak Milik No.205 tanggal10 September 2009, luas 125 M2 (Hak tanggungan 1 No.620
1.I GUSTI PUTU EKA WIANTHA, SP.
2.I GUSTI MADE DWI ARI WIARTA
3.I GUSTI BAGUS TRI PRAWITA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT.
Intervensi:
SAHBAN
158 — 111
Hikmah,(fotokopi Sesual dengan aslinya);Surat Ukur Nomor : 620/Dopang/2016, tanggal 06 September2016, (fotokopi sesuai dengan aslinya);Buku Tanah Hak Milik No. 00638, terbit tanggal 07 Maret 2017,Surat Ukur Nomor 00621/Dopang/2016, tanggal 17/10/2016,Luas 1.829 m2, terletak di Desa Dopang, Kecamatan GunungSari, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat,atas nama atas nama 1. Sahban. 2. Abdul Rauf. 3. Kalsum.4. Jumaiah. 5. Holminah. 6. Saripah. 7.
146 — 61
Pejabat Pemerintahan, yaitu unsur yangmelaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintahMmaupun penyelenggara negara lainnya.Dalam membahas kedudukan Kepala Desa, maka harus pula dicermatipengertian kepala desa menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,dimana Pasal 1 angka (3) mengatur bahwa Pemerintahan Desa adalahKepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desasebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.620
68 — 14
Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No. 620 K/Pdt/1999 tanggal 29Desember 1999 menyatakan :Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara dan obyekgugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut makayang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah peradilan Tata UsahaNegara.bukan wewenang pengadilan negeri"Bahwa, berdasarkan dalildalil tersebut di atas dikarenakan PELAWAN telah menggugatsuatu Badan Tata Usaha Negara (yaitu TERLAWAN III), dan obyek yang menjadi
79 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surat tanggal 11 Nopember 1997 Nomor 620/3548/402.1.04/79 dariAsisten Tata Praja yang ditujukan kepada Kapolsekta Wonocolo, (videTIIl 59);Namun Penggugat (Walikota Surabaya) ingkar janji tidak mau menyerahkanHalaman 12 dari 46 hal. Put.
Pembanding/Tergugat II : Tn. Alimudin Kamis Diwakili Oleh : Frans Salom Girsang, S.H.,M.H.
Pembanding/Tergugat III : Tn. Baharudin Kamis Diwakili Oleh : Frans Salom Girsang, S.H.,M.H.
Pembanding/Tergugat IV : Tn. Safarudin Diwakili Oleh : Frans Salom Girsang, S.H.,M.H.
Pembanding/Tergugat V : Tn. Hasan Basri Diwakili Oleh : Frans Salom Girsang, S.H.,M.H.
Pembanding/Tergugat VI : Tn. Syamsul Bahri Diwakili Oleh : Frans Salom Girsang, S.H.,M.H.
Pembanding/Tergugat VII : Tn. Syamsul Roi Diwakili Oleh : Frans Salom Girsang, S.H.,M.H.
Terbanding/Penggugat : Tn. Feisol H Hashim Diwakili Oleh : Yohanis Daniel Rihi, SH, DR. Yanto M.P. Ekon, S.H.,M.H., Meriyeta Soruh, S.H.
72 — 40
sebagaimana ketentuan Kitab UndangUndang HukumPerdata Pasal 1459 yang menyatakan:Hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembell,selama penyerahannya belum dilakukan menurut pasal 612, 613 dan 616Sejalan dengan Pasal 1459 Kitab Undangundang Hukum Perdata, dalamPasal 616 Kitab UndangUndang Hukum Perdata menyatakan:penyerahan atau penunjukan akan kebendaan tak bergerak dilakukandengan pengumuman akan akta yang bersangkutan dengan cara sepertiditentukan dalam pasal 620Pasal 620
142 — 24
Oleh : CV.Garuda Mas.Surat Perintah Kerja (GPK) Nomor : 620/SPKDisdik/Buku/X1/2014. Tanggal28 November 2014. Pekerjaan : Pengadaan buku peraga siswa untukmengenalkan alam sekitar untuk siswa TK Kecamatan Batu Hampar. Oleh :CV. Garuda Mas.Surat Perintah Kerja (GPK) Nomor : 621/SPKDisdik/Buku/X1/2014. Tanggal01 November 2014. Pekerjaan : Pengadaan buku peraga siswa TKKecamatan Rimba Melintang. Oleh : CV. Garuda Mas.Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 487/SPKDisdik/Rkb/IX/2014.
(SPK No : 620/SPKDISDIK/BUKU/XI/201 4)19. Pengadaan buku peraga siswa untuk mengenal Alam sekitar 50.200.000, CV. Garuda Masuntuk siswa TK Kec. Rimba Melintang.(SPK No : 621/SPKDISDIK/BUKU/XI/201 4)20. Pengadaan Buku Peraga Siswa Untuk Mengenal alam Sekitar 56.100.000, CV.Wahyuuntuk Siswa Paud Kec. Bangko(SPK No : 631/SPKDISDIK/BUKU/XI/201 4)21. Pengadaan Buku Peraga Siswa Untuk Mengenal Alam Sekitar 20.600.000, CV.Wahyuuntuk siswa Paud Kec.
Pbr31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 620/SPKDisdik/Buku/XI/2014. Tanggal 28November 2014. Pekerjaan : Pengadaan buku peraga siswa untukmengenalkan alam sekitar untuk siswa TK Kecamatan Batu Hampar. Oleh :CV. Garuda Mas.Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 621/SPKDisdik/Buku/XI/2014. Tanggal 01November 2014. Pekerjaan : Pengadaan buku peraga siswa TK KecamatanRimba Melintang. Oleh : CV. Garuda Mas.Surat Perintah Kerja (GPK) Nomor : 487/SPKDisdik/Rkb/IX/2014.
GarudaMas.Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 620/SPKDisdik/Buku/X1/2014. Tanggal28 November 2014. Pekerjaan : Pengadaan buku peraga siswa untukmengenalkan alam sekitar untuk siswa TK Kecamatan Batu Hampar. Oleh :CV. Garuda Mas.Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 621/SPKDisdik/Buku/X1/2014. Tanggal01 November 2014. Pekerjaan : Pengadaan buku peraga siswa TKKecamatan Rimba Melintang. Oleh : CV. Garuda Mas.Surat Perintah Kerja (GPK) Nomor : 487/SPKDisdik/Rkb/IX/2014. Tanggal 15September 2014.
1.momon alian omon
2.Asep Sulaeman
3.Dudung
4.Iwan Sobari
Tergugat:
5.MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Cq. DITJEN BINA MARGA Cq. SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN BEBAS HAMBATAN CISUMDAWU
6.MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Cq. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAAN TANAH JALAN TOL CILEUNYI â SUMEDANG â DAWUAN
7.MENTERI AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMEDANG
8.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTRIAN DALAM NEGERI Cq. INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI (IPDN)
Turut Tergugat:
1.CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION (CRBC)
2.Yoyo Iskandar, ST (Kepala Desa Cibeusi)
186 — 36
Terdapat putusan MA yang telah mengadili dan memutus sengketaTUN antara lain:e Putusan MA Nomor 14 K/TUN/1993, MA berpendapat sengketa yang terjadiantarapenggugat dan tergugat merupakan sengketa TUN karena objek gugatannyamerupakan putusan pejabat Tata Usaha Negara;e Yurisprudensi Perdata 620 K/Pdt/1993 bila yang digugat adalah badan atauPejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatan menyangkut perbuatan yangmenjadi wewenang Pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadiliperkara tersebut adalah
Majelis Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri AgrariaNomor 9 Tahun 1965 dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40tahun 1996 dimana tanah yang merupakan tanah Negara diberikan kepadaTergugat (Pemerintah Republik Indonesia cq Kementrian Dalam Negeri cqIPDN) dengan Hak Pakai sebagaimana bukti surat T I1;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.IV 5 dimana awalnyaadanya surat permohonan dari Gubernur Jawa Barat Cq Sekretaris DaerahNomor 620
Pembanding/Penggugat : YUNI LESTARI Diwakili Oleh : H. Aksar Bone, SH. MH
Terbanding/Tergugat : YOAN ESTER MARGARETHA Diwakili Oleh : LOYSA MARTHALENA SURIYANTI
Terbanding/Tergugat : WIRANTO
Terbanding/Tergugat : H. HERMOLIZA, SH Diwakili Oleh : POLTAK, SH
Terbanding/Tergugat : KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PEKANBARU Diwakili Oleh : ABDUL RAJAB N. SH. MH, IFNI NASIF. SH, NOVIA DAMAYANI. SH
Terbanding/Tergugat : PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL, Tbk MUR Area Pekanbaru Diwakili Oleh : HIMAWAN HARI. SH, Dkk
Terbanding/Tergugat : KANTOR PALAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PEKANBARU Diwakili Oleh : DES ARMAN, SH, DKK
44 — 31
individual,dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Seseorang atau badanhukum perdata";Bahwa kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru/ TergugatIV dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru/Turut Tergugat dalam perkara a quo adalah merupakan Badan atauPejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka8 UndangUndang No. 51 Tahun 2009, sehingga sudah sepantasnyadan seharusnya apabila perkara ini diadili oleh Peradilan Tata UsahaNegara;Putusan Mahkamah Agung No. 620
59 — 5
Rp.620. 225.526, (enam ratus dua puluh juta dua ratus dua puluhima ribu ima ratus dua puluh enam rupiah)Bahwa Untuk setoran yang lainnya tidak terdapat selisih, yangmana kesemuanya setelah Saksi cek sesuai antara jumlah yangditerma terdakwa dari sales dengan jumlah yang disetorkan olehterdakwa ke rekening MM Ekectrindo.Bahwa benar Saksi menerma data tersebut dari terdakwa setelahdiketahuinya ada indikasi penggunaan uang yang telah dilakukanoleh terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi, yang kemudian Saksimeminta
IN HUA
36 — 4
MH.NIP.19620105.198612.1.001Halaman 20 dari 6 hal Penetapan No958/Pdt.P/2019/PN.Bdg.PENETAPANNo:620/Pdt.P/2018/PN.BdgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan Mengadili perkara perdatapermohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikutdalam permohonan yang diajukan oleh:Nama : EUIS NONGSIH.Tempat/Tgl/Lahir : Bandung, 8 Oktober 1983Jenis kelamin : PerempuanAgama > IslamPekerjaan : Karyawan swastaHalaman 21 dari 6 hal Penetapan
M. JUFRI, DKK (PARA TERGUGAT)
Kepala Cabang P.T. Bank Central Asia (TURUT TERGUGAT)
97 — 32
., Buku Hukum Acara Perdata, halaman 620), begitu juga halnyadengan alat bukti surat yang diberi tanda T3 yang berupa fotocopy kwitansipembayaran dan diperlihatkan aslinya di muka persidangan, maka bukti T3 surattersebut dianggap sama dengan aslinya dan sah sebagai alat bukti tulisan;Menimbang, bahwa terhadap alat bukti keterangan saksi yang diajukan olehKuasa Hukum Para Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksitersebut dapat diterima sebagai saksi karena telah memenuhi syarat formil
Terbanding/Penggugat I : RUSDIN
Terbanding/Penggugat II : A. JAYANTI RAMLI
162 — 92
Putusan No. 47/PDT/2018/PT MKS10.11.12.13.14.dimaksud dalam kenyataanya memang masih berbentuk laut yang dalam halini citra foto satelit pada Kantor Pertanahan Kota Makassar ;Bahwa selain dari pada itu Pemerintah Kota Makassar telah mengeluarkanSurat Nomor: 620/1448/BPD/X1I/2013 tertanggal 1 November 2013 (yangmana surat ini baru kami ketahui kemudian setelah dilaksanakannyaPerjanjian) yang merupakan Surat Walikota Makassar untuk mengambilperan pembebasan lahan untuk jalan masuk ke Proyek Makassar
CV. TYFA DIRGANTARA Di wakili oleh Wakil Direkturnya : MUTTAQIN
Tergugat:
POKJA PEMILIHAN PUPR I TAHUN 2019
Intervensi:
CV. ALIF PERKASA Di wakili oleh direkturnya FAISAL ALI
269 — 1577
. : Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Nomor 620./15.20/SP/PEMB/BM/VII/2019 tanggal 9 Juli 2019, PekerjaanPembangunan Jalan Pulo Drienle Rhob Timu KecamatanSimpang Mamplam (Otsus) (fotokopi sesuai dengan aslinya);Bukti T.ll Intv4. : Fotokopi Fotokopi UndangUndang Republik Indonesia Nomor30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 75ayat (1) dan Pasal 76 ayat (2) (fotokopi dari fotokopi);Bukti T.ll Intv5. : Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 6 Tahun 2018 tanggal 4
93 — 39
Bukti T.ll Intervensi 1: Surat Perjanjian untuk melaksanakan kegiatanKonstruksi Normalisasi N6 Kecamatan BatuHampar Nomor : 620 / KONTRAK / BM&AIR /27 / 2016 tanggal 16 Juni 2016 (sesuai dengan2. Bukti T.Il Intervensi 2: Surat persyaratan yang di upload / dikirim olehCV.Zalisti Mandiri kepada Pokja Ill KonstruksiUnit Layanan Pengadaan Kabupaten RokanHilir yang dapat didowload melalui LPSEKabupaten Rokan Hilir (sesuai print internet) ;3. Bukti T.Il Intervensi 3: Surat Penawaran CV.
Pembanding/Penggugat II : Drs. SUTAN RAJA HUTAGALUNG Diwakili Oleh : Deslan Tambunan, S.H.
Pembanding/Penggugat III : ICHWAN SIMATUPANG, S.Sos, MSP Diwakili Oleh : Deslan Tambunan, S.H.
Terbanding/Tergugat I : PASTOR RANTINUS SIMANALU
Terbanding/Tergugat II : USKUP KEUSKUPAN SIBOLGA
40 — 21
Bahwa menurut ketentuan dari Pasal 620 KUH Perdata, terhadapbenda tidak bergerak, Hak Milik sebagai hak kebendaan yangpaling dasar dan karenanya juga hakhak kebendaaan yangmelekat dan mengikuti Hak Milik baru lahir pada saat hak tersebutdidaftar dan diumumkan;4. Bahwa menurut Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya PokokPokokHukum Perdata (halaman 69) menjelaskan bahwa eigendom (hakmilik) adalah hak yang paling sempurna atas suatu benda;2.