Ditemukan 864116 data
Urut Berdasarkan
Putus : 04-04-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1031/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 4 April 2019 — PT JEBSEN & JESSEN TECHNOLOGY INDONESIA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
57 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
57 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00808/KEB/WP4J.07/2016, tanggal 13 Juni 2016 tentang keberatanPemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2013 Nomor 00026/406/1 3/059/15,tanggal 24 April 2015 atas nama PT Jebsen & Jessen TechnologyIndonesia, NPWP 01.365.802.6059.000, beralamat di Gedung Graha IntiFauzi Lt. 7, Jalan Buncit Raya Nomor 22 Pejaten Barat, Jakarta Selatan12510 dan menetapkan Pajak yang lebih dibayar
Putusan Nomor 1031/B/PK/Pjk/2019Pajak Penghasilan yang Lebih dibayar Rp 562.882.462,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Juni 2018 kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak padatanggal 30 Agustus 2018 dengan disertai alasanalasannya yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 30 Agustus 2018;Menimbang, bahwa
Menghukum Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding untukmengembalikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali PPh Badan2013 yang telah dibayar oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepadaTermohon Peninjauan Kembali;4.
Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadisebesar Rp562.882.462,00; dengan perincian sebagai berikut :Penghasilan
Neto Rp 8.597.488.431,00Rp Kompensasi kerugianRp 8.597.488.431,0Penghasilan Kena Pajak 0PPh terutang Rp 2.149.372.000,00Rp 2.712.254.462,000.118.634.9Kredit Pajak 08,0010.34.908,00Pajak Penghasilan yang Lebih dibayar Rp 562.882.462,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara
Putus : 30-07-2018 — Upload : 14-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1595/B/PK/Pjk/2018 Tanggal 30 Juli 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT AMP PLANTATION
16 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
16 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
berikut: Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP2615/WPJ.19/2014, tanggal 29Desember 2014, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2013Nomor 00026/407/13/029/14, tanggal 4 April 2014, atas nama PT AMPPlantation, NPWP 01.226.975.0029.000, beralamat di Desa TapianKandis, Kelurahan Tapian Kandih, Palembayan, Agam Sumatera Barat,sehingga jumlah yang masih harus/(lebih) dibayar
adalah sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp32.096.364.824 00Pajak Keluaran Rp 271.892.189,00Pajak yang dapat diperhitungkan (Rp1.337.241.970,00) Jumlah yang Masih Kurang/(Lebih) Dibayar (Rp 1.065.349.781 ,00)Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Juni 2016, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak padatanggal 2 September 2016 dengan
alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP2615/WPJ.19/2014, tanggal 29 Desember 2014,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2013 Nomor00026/ 407/13/092/14, tanggal 4 April 2014, atas nama Pemohon Banding,NPWP 01.226.975.0092.000, sehingga pajak yang lebih dibayar
Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang lebih dibayar menjadi sebesarRp1.065.349.781,00 dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp 32.096.364.824
00:Pajak Keluaran Rp 271.892.189,00;Pajak yang dapat diperhitungkan (Rp 1.337.241.970,00): Jumlah yang masih Kurang/(Lebih) Dibayar (Rp 1.065.349.781,00);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali:Halaman
Putus : 26-06-2018 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1377 B/PK/Pjk/2018 Tanggal 26 Juni 2018 — PT PRIMA ALLOY STEEL UNIVERSAL, TBK VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
147 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
147 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menurut Terbanding Ditambah/(Dikurangi)Uraian (Rp) (Rp) PemohonBanding (Rp)PPN Kurang (Lebih) Bayar 1.079.586.527 (1.079.586.527) 0Sanksi Bunga 345.467.689) (345.467.689) 0Jumlah Pajak yang masih harus/(lebih) dibayar 1.425.054.216 (1.425.054.216) 0 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 21 November 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.67104/PP/M.VIA/16/2015 tanggal 15 Desember 2015, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut
Muncul Nomor 1, KecamatanGedangan, Sidoarjo 61254, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak: Rp 4.495.309.250,00Pajak Keluaran Rp 449.530.925,00Pajak Masukan yang dapat dikreditkan Rp 0,00Pajak yang kurang/(lebih) dibayar Rp 449.530.925,00Sanksi Bunga Pasal 13 (2) UU KUP Rp 143.849.896,00Pajak yang masih harus dibayar Rp 593.380.821,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Januari 2016kemudian terhadapnya
permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP1115/WP4J.07/2014 tanggal 22 Mei 2014 mengenaiKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai denganDesember 2011 Nomor: 00165/207/11/054/13 tanggal 17 April 2013, atasnama Pemohon Banding NPWP: 01.233.305.0054.000, sehingga pajakyang masih harus dibayar
Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali dapat dibenarkan karena pendapat yangdisampaikan cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan serta bersifatmenentukan karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yangmasih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil),dengan perincian
sebagai berikut:0,0PPN Kurang (Lebih) Bayar Rp 9:Rp 0,0Sanksi Bunga 0:. . ow Rp 0,0Jumlah Pajak yang masih harus/(lebih) dibayar 5:7Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanHalaman 5 dari 8 halaman.
Putus : 29-10-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3548 B/PK/PJK/2019 Tanggal 29 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. METRO REALTY, TBK;
22 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Samanhudi GedungMetro Lantai 10, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat 10710, sehinggadihitung kembali menjadi sebagai berikut: Penghasilan Neto RpKompensasi Kerugian 503.654.287,00Rp0,00Penghasilan Kena Pajak Rp503.654.287,00PPh Terutang Rp112.087.168,00Kredit Pajak Rp7.115.665,00Jumlah PPh yg kurang / (lebih) dibayar Rp104.971.503,00Sanksi Administrasi Pasal 13 ayat (2) UU KUP Rp50.386.321 ,00Jumlah PPh yang masih harus (lebih) dibayar RpHalaman 2 dari 8 halaman.
berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP3285/WPJ.07/2015 tanggal 1 Oktober 2015mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2012 Nomor 00018/206/12/054/14tanggal 4 Juli 2014 atas nama Pemohon Banding, NPWP01.363.919.0054.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar
Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp155.357.824,00; dengan perincian sebagai berikut : Penghasilan
Neto Rp 503.654.287,0Kompensasi Kerugian Rp 00,00Penghasilan Kena Pajak Rp 503.654.287,00PPh Terutang Rp 112.087.168,00Kredit Pajak Rp 7.115.665,00Jumlah PPh yg kurang / (lebih) dibayar Rp 104.971.503,00Sanksi Administrasi Pasal 13 ayat (2) UU KUP Rp 50.386.321,00 Jumlah PPh yang masih harus (lebih) dibayar Rp 155.357.82400Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus
Register : 16-08-2019 — Putus : 16-10-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3325 B/PK/PJK/2019 Tanggal 16 Oktober 2019 — PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT (PT. BANK SULSELBAR) vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
69 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
69 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 982.484.778,00b. Dikurangi:c. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 75.709.457,00d. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar Rp 906.775.321,00Sanksi Administrasi Rp 435.252.154,00PPN yang kurang dibayar Rp 1.342.027.475,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Januari 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanHalaman 2 dari 8 halaman.
Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP291/WPJ.15/2015 tanggal 17 Maret2015, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januarisampai dengan Desember 2009 Nomor: 00042/207/09/812/14 tanggal 24Januari 2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.134.213.6812.000,sehingga pajak yang masih harus dibayar
Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp1.360.162.981,00; dengan perincian sebagaiberikut:Dasar
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 982.484.778,00b. Dikurangi:c. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 75.709.457,00d. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar Rp 906.775.321,00Sanksi Administrasi Rp 435.252.154,00PPN yang kurang dibayar Rp 1.342.027.475,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanHalaman 5 dari 8 halaman.
Putus : 08-04-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1074/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 8 April 2019 — BUT ITOCHU CORPORATION REPRESENTATIVE
OFFICE vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
19 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
19 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
berdasarkan uraian dan faktafakta diatas, maka diusulkankepada Majelis Hakim untuk membatalkan seluruhnya Surat KeputusanTerbanding Nomor 01210/KEB/WPJ.07/2017, tanggal 11 Juli 2017, tentangKeberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, atasnama Pemohon Banding, NPWP 01.002.311.7053.000 dengan perhitunganmenjadi sebagai berikut: Menurut Koreksi YangMenurutPemohon MohonUraian ; SKPKBBanding Dibatalkan(Rupiah) (Rupiah) (Rupiah) Dasar Pengenaan Pajak Pajak Keluaran yangharus dipungut/dibayar
sendiri Pajak Masukan yang496.676.329 390.738.111 105.946.218dapat diperhitungkanPPN yang masih harus / (496.676.329 (390.738.111 (105.946.218)(Lebih) Dibayar ) )Kompensasi 496.684.329 496.684.329 PPN Kurang Bayar 8.000; 105.946.218 105.946.218 Halaman 2 dari 8 halaman.
Putusan Nomor 1074/B/PK/Pjk/2019Sanksi Administrasi 8.000 105.946.218 105.946.218PPN ymh Dibayar 16.000 211.892.436 211.876.436 Bahwa demikian permohonan banding Pemohon Banding ajukan,Pemohon Banding berharap faktafakta dan penjelasan di atas menjadipertimbangan Majelis Hakim yang mulia dalam rangka memutuskanpermohonan banding Pemohon Banding;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 12 Januari 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak,
Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp211.892.436,00 dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan
Pajak Rp 0Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayarsendiri Rp 0Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 390.738.111PPN yang masih harus / (Lebih) Dibayar Rp (390.738.111)Kompensasi Rp 496.684.329PPN Kurang Bayar Rp 105.946.218Sanksi Administrasi Rp 105.946.218PPN ymh Dibayar Rp 211.892.436Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena
Putus : 30-10-2013 — Upload : 15-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 561 /B/PK/PJK/2013 Tanggal 30 Oktober 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT RIAU ANDALAN PULP& PAPER
19 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
19 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp54.009.750.513,00Jumlah Dasar Pengenaan Pajak Rp 574.764.586.588,00Perhitungan PPN Lebih Bayar : PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp5.400.975.053,00 Dikurangi : Pajak Masukan yang dapatdiperhitungkan Rp20.621.379.587,00Jumlah perhitungan PPN lebih bayar (Rp 15.220.404.534,00)Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikanKe Masa Pajak berikutnya Rp 0, 00Jumlah PPN yang kurang/(lebih) dibayar (Rp 15.220.404.534,00)Bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
Putusan Nomor 561 /B/PK/PJK/2013September 2010 permohonan Pemohon Banding tersebut diterima sebagian,dengan perhitungan sebagai berikut : Uraian Pajak lebih dibayar Sanksi Bunga Sanksi Kenaikan Jumlah PPN yang lebih dibayar Ditambah/ aSemula MenjadiDikurangi)R ( R(Rp) (Rp) (Rp)15.220.404.534 4.279.500 15.224.684.03415.220.404.534 4.279.500 15.224.684.034 Namun Pemohon Banding masih keberatan, sehingga dengan surat Nomor :357/RAPPDir/XV2010 tanggal 16 November 2010 mengajukan banding;Bahwa Pemohon
15.220.404.534 4.279.500 15.224.684.034 Sanksi Bunga Ps 13 ayat (2) KUP 0 0 0 Sanksi Kenaikan Pasal 13(3) KUP 0 0 0Jumlah PPN yang lebih dibayar 15.220.404.534 4.279.500 15.224.684.034 Halaman 4 dari 23 halaman.
Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6 + b) 574.764.586.5882 Penghitungan PPN Lebih dibayar :a. PK. yg harus dipungut/dibayar sendiri 5.400.975.053(tarif x .a.2 atau .d.6)b. Dikurangi :b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 28.519.924.892b.6. Jumlah (b.1 + b.2 +b.3 +b.4 +.5) 28.519.924.892e.
Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp324.675.302.271,00Jumlah Dasar Pengenaan Pajak Rp574.764.586.588,00Perhitungan PPN Lebih Bayar : PPNN yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 5.400.975.053,00 Dikurangi : Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 28.477.546.829.00Jumlah perhitungan PPN lebih bayar (Rp23.076.571.776,00)Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan Ke MasaPajak berikutnyaJumlah PPN yang kurang/(lebih) dibayar (Rp23.076.571.776,00)Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai
Register : 14-03-2017 — Putus : 16-05-2017 — Upload : 22-05-2017
Putusan PN TEMANGGUNG Nomor 35 /Pid.B/2017/PN Tmg Tanggal 16 Mei 2017 — JASWADI Bin WARSITO
43 — 4
43 — 4
Lalu Terdakwa yang saat itu mengaku bernama WISNU mengatakankepada saksi WIWIEK SETYA MOENASTI bahwa dirinya bisa meminjamkanpinjaman uang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) denganbunga 5% dalam jangka waktu 4 (empat) tahun dengan syarat bungasebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dibayar di muka sebelumpinjaman cair.
Bahwa untuk mencairkan pinjaman sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah) tersebut Terdakwa menyuruh saksi WIWIEK SETYA MOENASTIuntuk menyerahkan secara tunai bunga yang dibayar di awal yaitu sebesarHalaman 13 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN TmgRp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) disertai syaratsyarat yang lain yaitufoto copy KTP, foto copy kartu keluarga, foto copy surat nikah, foto copysurat perintah kerja dan agunan berupa sertifikat.
Saksi JACOBUSWIDIATMOKO. bersedia menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa karenaTerdakwa melalui saksi WIWIEK SETYA MOENASTI mengatakan bahwa uangtersebut merupakan bunga atas pinjaman sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratusHalaman 16 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN Tmgjuta rupiah) yang harus dibayar di muka/di awal oleh saksi JACOBUSWIDIATMOKO sebagai syarat agar pinjaman uang (kredit) yang dijanjikan olehTerdakwa dapat dicairkan.
Lalu Terdakwa yang saat itu mengaku bernamaWISNU mengatakan kepada saksi WIWIEK SETYA MOENASTI bahwadirinya bisa meminjamkan pinjaman uang sebesar Rp.500.000.000,00 (limaratus juta rupiah) dengan bunga 5% dalam jangka waktu 4 (empat) tahundengan syarat bunga sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)dibayar di muka sebelum pinjaman cair.
Bahwa untuk mencairkan pinjaman sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah) tersebut Terdakwa menyuruh saksi WIWIEK SETYAMOENASTI untuk menyerahkan secara tunai bunga yang dibayar di awalHalaman 17 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.B/2017/PN Tmgyaitu sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) disertai syaratsyaratyang lain yaitu foto copy KTP, foto copy kartu keluarga, foto copy suratnikah, foto copy surat perintah kerja dan agunan berupa sertifikat.
Register : 02-03-2016 — Putus : 29-03-2016 — Upload : 21-09-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 641/Pid.Sus/2016/PN Mdn Tanggal 29 Maret 2016 — - Bona Alfansah Samosir
20 — 4
20 — 4
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bona Alfansah Samosir oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan. denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan
Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bona Alfansah Samosir olehkarena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan. dendasebesar Rp. 800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuanapabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka akan diganti denganpidana penjara selama 1 (satu) bulan3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;5.
Register : 19-01-2017 — Putus : 06-03-2017 — Upload : 14-09-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Mdn Tanggal 6 Maret 2017 — - MUHAMMAD ILHAM (TERDAKWA)
15 — 2
15 — 2
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Ilham oleh karena itu,dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan
Register : 04-08-2015 — Putus : 20-10-2015 — Upload : 16-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 2094/Pid.Sus/2015/PN Mdn Tanggal 20 Oktober 2015 — - WINDI IRAWAN
52 — 7
52 — 7
- Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa WINDI IRAWAN oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa WINDI IRAWAN oleh karena itu,dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan dendasejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabiladenda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga)bulan;3. Menetapbkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalaniTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;5.
Register : 25-05-2011 — Putus : 05-10-2011 — Upload : 09-11-2011
Putusan PN PADANG Nomor 1/Pid.B/TPK/2011/PN PDG Tanggal 5 Oktober 2011 — UMAR, ST., MM. Pgl. UMAR
56 — 28
56 — 28
UMAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan hukuman penjara selama 2 (dua.) bulan
Agam ;Bahwa terhadap' kegiatan pemeliharaan rutin jalanini tidak ada dilakukan revisi kegiatan dalampelaksanaannya ;Bahwa dampak terjadi perubahan anggaran kegiatanpemeliharaan rutin jalan dalam RAB timbul hutanguntuk menutupi kegiatan tersebut, dan adanyahutang yang belum dibayar oleh Dinas PU Kab.
secara swakelola =;Bahwa setahu saksi pekerjaan yang dilakukan Wisnotersebut masuk ke dalam pekerjaan yang mendesak,karena pada waktu itu jembatan tersebut sudah tidakbisa dipakai lagi oleh masyarakat sehinggamasyarakat minta untuk diprioritaskan diperbaiki =;Bahwa nilai untuk ketiga pekerjaan jembatantersebut sebesar Rp. 150.000.000, ;Bahwa setelah pekerjaan rehab ketiga jembatantersebut selesai tidak ada dilakukan serah terima ;Bahwa saksi tidak tahu upah kerja yang dilakukanoleh Wisno sudah dibayar
Irwan Dinar tertanggal LubukBasung 21 Agustus 2008 untuk pinjamansementara yang akan dibayar dari pembayaransisa kegiatam Jembatan Padang Landua sebesarRp 12.000.000, .179. Kwitansi/tanda terima An. Mariyustertanggal 30 Juni 2008 untuk rambahan danpembersihan parit guna lomba nagari diSariak Galuang sebesar Rp 1.600.000, .180. Kwitansi/tanda terima An. Haschan Dkktertanggal 15 Mei 2008, 23 Mei 2008, 22 Mei2008 untuk memebeli solar longsor Sigirandengan totalnya sebesar Rp 3.000.000, .181.
, yang mengatur mengenaipenjatuhan pidana tambahan, bagi Terdakwa, berupa hukumaanpembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak banyaknyasama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidanakorupsi ;Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan HasilPemeriksaan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Nazirwan(Ahli) yang didengar dalam persidangan ini menyakan bahwaTerdakwa telah mengembalikan uang yang dinikmati dari tindakpidana tersebut kepada Kas Negara sebesar Rp. 347. 000.000, yang dibayar
Pgl.UMAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000 (limapuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila dendatidak dibayar akan diganti dengan hukuman penjaraselama 2 (dua.) bulan ;3. Menyatakan masa tahanan yang dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;5.
Register : 22-01-2013 — Putus : 08-05-2013 — Upload : 21-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 01/PID.SUS/TPK/2013/PN.Bdg. Tanggal 8 Mei 2013 — H. ASEP YUYUN, ST.MM.
64 — 28
64 — 28
ASEP YUYUN, ST.MM tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda terse but tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
Dan saksi pernah melihatASZWAR datang bersama istrinya ke Dinas Bina Marga dan PengairanKabupaten Bogor untuk mengurus temuan BPKRI, yang saat ini saksiketahui sudah dibayar lunas selama 2 tahap; Bahwa benar yang membuat dan menandatangani Harga Perkiraan Sendiriadalah Pejabat Pembuat Komitmen yakni terdakwa ASEP YUYUN; Bahwa contact person PT. DARMO SIPON yang tercantum dalam portalLPSE adalah ASZWAR, SH.
Konsultan Pengawas dibayar oleh Dinas dalam melakukanpekerjaannya, sehingga apabila Konsultan Pengawas tidak bekerja denganbenar, untuk apa dia menerima pembayaran.Bahwa bentuk koordinasi terdakwa selaku PPK dengan Kepala UPT dalampelaksanaan pekerjaan peningkatan Jalan SukahatiKedunghalang dilakukansetiap hari senin ada rapat rutin dengan UPT dan UPT selalu melaporkanprogres rutin tentang kegiatan dilapangan sehingga terdakwa mengetahuikondisi fisik dilapangan.Bahwa terdakwa menjelaskan pembentukan
ASEP YUYUN, ST.MM tersebutoleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan dendasebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabiladenda terse but tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan;D. Menetapkan bahwa masa penahan yang telah dijalani oleh terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;6. Menetapkan terdakwa tetap di tahanan;7.
Register : 03-12-2014 — Putus : 02-02-2015 — Upload : 30-06-2015
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 168/Pid.Sus/2014/PN Tbk Tanggal 2 Februari 2015 — NIKKO SUSANTO BIN TENDI SUNARNO;
81 — 16
81 — 16
Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000. 000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalamdakwaan Kedua Penuntut Umum dan oleh karena ancaman hukuman dalam Pasal112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur 2 (dua) jenissanksi pidana berupa: pidana penjara dan pidana denda, sehingga disamping akandijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda denganketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar
Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;1.MENGADILI: Menyatakan terdakwa NIKKO SUSANTO Bin TENDI SUNARNO telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaTanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan BukanTanaman;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu denganpidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000. 000.000, (satu miliar rupiah), dengan ketentuan, apabila dendatersebut tidak dibayar
Register : 10-08-2016 — Putus : 20-09-2016 — Upload : 11-10-2016
Putusan PN BENGKALIS Nomor 484/Pid.Sus/2016/PN Bls Tanggal 20 September 2016 — - TIO RIZKY SAPUTRA MANURUNG Bin LAHA
MUDDIN MANURUNG
40 — 4
40 — 4
- .Menjatuhkan pidana kepada terdakwa TIO RIZKY SAPUTRA MANURUNG Bin LAHA MUDDIN MANURUNG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan
Register : 20-09-2016 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 27-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn Tanggal 16 Februari 2017 — - M. JEFRI SITINDAON, ST.MM (TERDAKWA)
112 — 32
112 — 32
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama : 3 (tiga) bulan
Bahwa resiko hukum maksudnya jika tidak dibayar akan menjadi masalahhukum yaitu rekanan akan melakukan gugatan terhadap bank dan inimenjadi resiko reputasi bank. Bahwa saksi hanya melakukan pemeriksaan 1 (satu) kali untuk pengadaansewa mobil pada tahun 2014 dan tidak ada dilakukan pemeriksaan kembalipada tahun 2015, terhadap pengadaan sewa mobil tersebut.
Disini jelas berapa unit Kendaraan berapa yang dibayar jelas.Jadi data jangan data 1 saja. Ada bukti bayar barangnya mana berapa.Artinya seperti itu auditor yang profesional.Bahwa November pembayaran tercantum, jadi disini ada kesalahan,kesalahan begini rekanan ke PT. Bank Sumut termasuk tagihan sebelumSPK. PT. Bank Sumut juga salah melakukan pembayaran.
Bahwa 294 unit tiap bulan dalam kontrak harusnya dibayar 1468. Kita kalikansaja 1468 x 12 sama tidak angkanya dengan 17,616 sesuai dengan kontrak. Bahwa tiap bulan itu 294 dibayar 1468 x 12 angkanya 17.616. kenapa adasisa karena ada kendaraan yang sampainya tidak langsung makanyaterdapat sisa karena kendaraan yang datang tidak sesuai kontrak.
Disinilahmakanya terjadi selisih intinya begini yang dibayar terhadap kendaraan yangdatang kecuali tadi kendaraan yang datang 10 dikontrak 100 tapi yangdibayar 200 itu yang salah sebenarnya.Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut :A. Disita dari : Adi Saputra1. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.8421/DumRT/NP/13 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT.
Pembayaran sewaHalaman 293Putusan Pengadilan TipikorNomor : 94/Pid.SusTPK/2016/PN.Mdn.mobil dari bulan Nopember 2013 sampai dengan bulan Maret 2014 Tagihan Rp.5.334.720.000, (lima miliar tiga ratus tiga puluh empat juta tujun ratus dua puluhribu rupiah) potong PPH 23% sebesar Rp. 96.994.909, ( sembilan puluh enamjuta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan rupiah)yang dibayar ke rekening H.HALTATIF sebagai Direktur CV.
Register : 13-06-2017 — Putus : 06-11-2017 — Upload : 26-02-2018
Putusan PN MEDAN Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn Tanggal 6 Nopember 2017 — -MELANTON PURBA, S.H. (TERDAKWA)
59 — 15
59 — 15
-Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama : 2 (dua) bulan.
Register : 27-10-2016 — Putus : 30-11-2016 — Upload : 04-05-2017
Putusan PN BENGKALIS Nomor 633/Pid.Sus/2016/PN.Bls Tanggal 30 Nopember 2016 — HENDRA Als TARA Bin ALI AMRAN
66 — 5
66 — 5
Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HENDRA Als TARA Bin ALI AMRAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh terdakwa akan diganti dengan penjara selama 2 (Dua) bulan
Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HENDRA Als TARA BinALI AMRAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh)Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu miliar Rupiah)dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh terdakwa akan digantidengan penjara selama 2 (Dua) bulan;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani olehTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;5.
Register : 13-06-2017 — Putus : 06-11-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan PN MEDAN Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn Tanggal 6 Nopember 2017 — - WELFRID SIANTURI, S.Pd (TERDAKWA)
128 — 27
128 — 27
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama : 2 (dua) bulan.
Register : 07-02-2013 — Putus : 11-09-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 144 B/PK/PJK/2013 Tanggal 11 September 2013 — DIRJEN PAJAK VS PT. SUMMIT OTO FINANCE;
40 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
40 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7)b. Dikurangi:b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang lama 0 0 0b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 0 0 0b.3. STP (Pokok Kurang Bayar) 0 0 0b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 912.414.448 912.414.448 0b.5. Lainlain 0 0 0b.6. Jumlah (b. 1+ b.2+ b.3+ b.4+b.5) 912.414.448 912.414.448 0c. Diperhitungkan:c.l. SKPPKP 0 0 0d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6c.1) 912.414.448 912.414.448 0e.
yang Pemohon Banding ajukan denganperincian sebagai berikut : Uraian Semula (Rp) Ditambah/ Menjadi (Rp)(Dikurangi) (Rp)DPP PPN 46.524.144.474 10 46.524. 144.474Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar 1.286.414A48 0 1.286.414.448sendiriJumlah pajak yang dapat di perhitungkan 912.414.448 0 912.414.448PPN Kurang Bayar 374.000.000 0 374.000.000Sanksi Bunga Pasal 13 ayat (2) 112.200.000 0 112.200.000Sanksi Kenaikan 0 0 0Jumlah yang masih harus (lebih) dibayar 486.200.000 0 486.200.000 Bahwa dasar penolakan
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7)b. Dikurangi :b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang lama 0 0 0b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 0 0 0b.3. STP (Pokok Kurang Bayar) 0 0 0b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 912.414.448 912.414.448 0b.5. Lainlain 0 0 0b.6. Jumlah (b. 1 +b.2 + b.3 + b.4+b.5) 912.414.448 912.414.448 0c. Diperhitungkan:c.l. SKPPKP 0 0 0d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6c.1) 912.414.448 912.414.448 0e.
Jenderal Sudirman Kav.6162, Jakarta Selatan 12190, sehingga Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Januari s.d Desember 2007, harus dihitung menjadi sebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajak :Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp. 9.124.144.474,00Penghitungan PPN Kurang Bayar :Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp. 912.414.448,00Dikurangi : Dibayar dengan NPWP sendiri Rp. 912.414.448,00Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Rp. 912.414.448.00Jumlah perhitungan PPN
Kurang Bayar Rp. 0,00Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikanke Masa Pajak berikutnya Rp. 0.00Jumlah PPN yang kurang dibayar Rp. 0,00Halaman 7 dari 23 halaman.