Ditemukan 13218 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 13-01-2016 — Putus : 31-03-2016 — Upload : 19-04-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 09/PDT.SUS-PHI/2016/PN.BDG
Tanggal 31 Maret 2016 — PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA; L A W A N; TRI HARYANTO; IDANG MULYADI; MARION KOVA;
173 — 60
  • Sertatelah melanggar azas hukum praduga tidakbersalah (Presumption of Innocence) yang terdapat dalamPasal 8 ayat (1) UndangUndang No. 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman yaitu Setiap orang yang disangka,ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depanpengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusanpengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telahmemperoleh kekuatan hukum tetap.25Serta melanggarPasal 28 D ayat (1) UUD 1945 menjelaskanbahwa ......
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pembunuhan
Putus : 25-06-2014 — Upload : 11-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 575 K/Pid/2014
Tanggal 25 Juni 2014 — GUSNITA BAKHTIAR
151 — 163 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Selama ini pemohon tidak pernah bermasalah dengan hukum, apalagihukum Pidana ;Pemohon telah mengabdi pada Negara melalui Kepolisian selama + 13tahun, kedinasan pertama ditempatkan di Polda Sumut tahun 2001 s/d 2008,kemudian bulan September 2008 pindah tugas ke POLDA Sumbar ;Pemohon selama dinas di Kepolisian tidak pernah bermasalah, baikpelanggaran kode etik maupun pidana ;Selama berdinas pemohon mengabdi kepada negara selaku penegak hukumyang menjunjung tinggi Tribrata dan Catur Prasetya termasuk UUD
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 21-06-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 15-01-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 807/Pid.Sus/2016/PN JKT.UTR
Tanggal 26 Oktober 2016 — Penuntut Umum:
SUMIDI, SH
Terdakwa:
HOANG VAN THANG
346 — 79
  • ., MH :0 Bahwa kewenangan penyidikan ada 2 (dua) Polri dan PPNS, apabilamerujuk pada UUD 1945.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 24-07-2020 — Putus : 30-09-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 52/Pid.Pra/2020/PN Mdn
Tanggal 30 September 2020 — Pemohon:
SEPNO
Termohon:
KAPOLSEK MEDAN KOTA. Cq KARESKRIM PTOLSEK MEDAN KOTA Cq PENYIDIK PEMBANTU BRIPKA SUPRIANTO
113 — 16
  • Bukan hanya kita, negarapun telahmenuangkan itu kedalam Konstitusinya (UUD 1945 pasal 1 ayat 3)yang berbunyi Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya kitasemua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantahkandalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalamproses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkanhukum dan Hak Azasi Manusia tersebut.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 26-09-2019 — Putus : 09-06-2021 — Upload : 06-07-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 963/Pdt.G/2019/PN Dps
Tanggal 9 Juni 2021 — Penggugat:
I Wayan Darmawan
Tergugat:
1.Pimpinan PT Bank QNB Indonesia Tbk Cabang Bali
2.Ni Luh Sukriningsih
Turut Tergugat:
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Denpasar
129 — 108
  • DASAR HUKUM GUGATAN INI Bahwa Penggugat mengajukan suatu Gugataan di Pengadilan NegeriDenpasar berdasarkan pasal 28.D ayat (1) UUD 1945 Setiaporang berhak atas Pengakuan, Jaminan, Perlindungan danKepastian Hukum yang adil serta perlakuan yang samadihadapan Hukum Bahwa Gugatan di Pengadilan Negeri Denpasar berdasarkanUUD1945 pasal 28 D.G ayat (1) bahwa setiap orang berhak atasperlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat danharta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasaaman
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 01-02-2017 — Putus : 17-04-2017 — Upload : 19-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 109 K/TUN/2017
Tanggal 17 April 2017 — KAHARUDIN VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI., II. ASNI;
91 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berdasarkan UUD 1945 yaitu dalam Pasal 28 H Ayat (4) yangberbunyi, "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadidan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenangwenang oleh siapapun.Oleh karena faktafakta hukum tersebut diabaikan dan tidak dijadikanpertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan Nomor : 119/B/2016/PT.TUNMDN tanggal 19September 2016, maka Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraHalaman 86 dari 107 halaman.
    UUD 1945 yaitu dalam Pasal 28 H Ayat (4) yang berbunyi, Setiaporang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidakboleh diambil secara sewenangwenang oleh siapapun.3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 663 K/Sip/1973, menyebutkanMeskipun penerbitan Sertifikat Hak Milik tanah sengketa dilakukanmenurut prosedur perundangundangan dapat dinyatakan batal karenadidahului dan disertai halhal yang tidak wajar dan itikad yang tidak baikdan tidak jujur;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-02-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 336 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 10 Februari 2015 — Drs. H. R. THAMSIR RACHMAN, M.M.
298 — 1340 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Alat Bukti SuratSatu bundel surat hasil audit BPK RI atas Pengelolaan danPertanggungjawaban Kas Daerah Kabupaten INHU T.A. 20032008pada Pemkab INHU tanggal 30 April 2009.Bahwa Pasal (1) angka 28 KUHAP dihubungkan dengan Pasal 23huruf e UUD 1945 jo.
    Hermawan) yang menerangkan Saksimenyatakan yang berhak mengaudit tentang keuangan Negara ataudaerah adalah berdasarkan UndangUndang Nomor : 15 Tahun 2006tentang pemeriksaan pertanggung jawaban pengelolaan keuanganNegara diserahkan kepada Badan Pemeriksa keuangan (BPk).Bahwa berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan bahwa MajelisHakim Tinggi telah keliru dalam memberikan pertimbangannyadengan mengambil alih secara keseluruhan pertimbangan MajelisHakim Judex Facti, yang bertentangan dengan Pasal 23E UUD
    ,M.H. bahwa :Menurut ahli berdasarkan Pasal 23 e UUD 1945 menjelaskan bahwayang berwenang menyatakan negara rugi itu adalah hasil pemeriksaanauditor BPK, hasil pemeriksaan tersebut diserahkan kepada DPR atauDPRD, kemudian dijabarkan dalam pasal 7 UU UU No. 15 tahun 2006tentang BPK juga menyatakan demikian bahwa hasil pemeriksaanauditor BPK itu harus diserahkan ke DPR kalau di daerah DPRD,dimana hasil pemeriksaan tersebut oleh DPR akan membuat suatuPansus, dan hasil pansus tersebut akan diserahkan
    Tindakan Majelis Hakim Judex Factitelah bertentangan dengan Pasal 23E UUD 1945 jo. UU No. 15 Tahun2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan Negara.
    ,M.H. yang menerangkan:Menurut ahli berdasarkan Pasal 23 e UUD 1945 menjelaskan bahwa yangberwenang menyatakan negara rugi itu adalah hasil pemeriksaan auditorBPK, hasil pemeriksaan tersebut diserahkan kepada DPR atau DPRD,kemudian dijabarkan dalam Pasal 7 UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPKjuga menyatakan demikian bahwa hasil pemeriksaan auditor BPK ituharus diserahkan ke DPR kalau di daerah DPRD, dimanahasilpemeriksaan tersebut oleh DPR akan membuat suatu Pansus, dan hasilpansus tersebut akan diserahkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-03-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 113 PK/TUN/2012
Tanggal 7 Maret 2013 — Drs. H. JOESLIN NASUTION, Msi, vs. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DKK
82 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Presiden/Tergugat dalam menjalankan fungsi dankewenangannya sebagaimana diatur dalam UUD 1945 (Amandemen)memang tidak terdapat lagi pemisahan yang ketat antara Presiden dalammenjalankan fungsinya sebagai Kepala Negara dan sebagai KepalaPemerintahan, akan tetapi dalam praktek penyelenggaraan Negaramasih terdapat pemisahan kewenangan Presiden tersebut sehinggadengan demikian Keputusan a quo adalah merupakan Keputusan atasdasar kewenangan kenegaraan ;d.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 30-12-2019 — Putus : 15-07-2020 — Upload : 24-07-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 182/G/2019/PTUN.SBY
Tanggal 15 Juli 2020 — Penggugat:
ARI MACHDUN MUSTAWAN
Tergugat:
BUPATI BLITAR
277 — 151
  • SBY.Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi Memegang teguhdan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 sertamempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI danBhinneka Tunggal ka.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 30-10-2014 — Putus : 07-07-2015 — Upload : 08-09-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 524/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST.
Tanggal 7 Juli 2015 — EKO MARYADI,cs >< Negara Republik Indonesia c.q Presiden Republik Indonesia c.q Kementerian Komunikasi dan Informatika
101 — 30
  • Bahwa selanjutnya tindakan Tergugat menerbitkan PM Kominfo No32 Tahun 2013 merupakan perbuatan untuk melaksanakankewajiban yang telah ditetapbkan dalam peraturan pemerintah (PPNo.11 Tahun 2005, PP No.50 Tahun 2005, dan PP No.51 Tahun2005) sebagai peraturan perundangundangan berlandaskan padaPasal 5 ayat (2) UUD 1945: Presiden menetapkan peraturanpemerintah untuk melaksanakan undangundang sebagaimanamestinya, sehingga pengaturan untuk mengantisipasiperkembangan teknologi komunikasi dan informasi di
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum
Putus : 27-07-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 41 PK/PID/2016
Tanggal 27 Juli 2017 — KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT JAKARTA BARAT vs TAN BUDIONO
77 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 41 PK/PID/201626.27.28.29.konstitusional Pemohon selaku warga negara Indonesia di dalamNegara berdasarkan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1Ayat (3) UUD 1945, selain itu juga bertentangan dengan Pasal 28DAyat (1) bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yangsama di hadapan hukum;Bahwa penentuan status Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohontidak didasarkan dua alat bukti yang sah, baik secara kuantitasmaupun kualitas,
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 21-12-2018 — Putus : 23-09-2019 — Upload : 25-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 1233/Pdt.G/2018/PN Sby
Tanggal 23 September 2019 — Penggugat:
PT. Binajaya Perkasa Mandiri diwakili Direktirnya Burso Joviter Naibaho, SE
Tergugat:
CV. Surya kirana abadi Cq. Ade Lestiono, ST dan Cipto Dewantoro
149 — 21
  • Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbuldalam perkara ini;ATAU;Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Surabaya berpendapat lain, demiperadilan yang baik, peradilan yang berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa,Pancasila, dan UUD 1945, serta semangat penegakkan hukum dalam erareformasi hukum, kami mohon Putusan yang seadiladilnya (ex aquo et bono);Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya mengajukan Replikbertanggal 20 Mei 2019, dan Tergugat telah pula mengajukan Duplik bertanggal
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Register : 21-10-2020 — Putus : 16-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 311/Pdt.G/2020/PN Cbi
Tanggal 16 Juni 2021 — Penggugat:
Rich Edward Gaspari
Tergugat:
1.Koperasi Dana Pinjaman Mandiri Sejahtera
2.Yan Gilbert Gaspari
3.Musirah Dewi
4.Raja Solehudin, S.H
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor
84 — 100
  • PERBUATAN MELAWAN HUKUM PARA TERGUGAT19.20.2.Bahwa Tergugat yang merupakan badan hukum yang keberadaannyadijamin oleh Konstitusi Indonesia UUD 1945 yang mempunyai tujuanKoperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota padakhususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membanguntatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakatyang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945 (Vide: Pasal 3 UndangUndang No. 25 Tahun1992 tentang Perkoperasian);Bahwa sebagai
Pengadilan PN TANJUNG Pidana Umum Kealfaan mengakibatkan kematianluka
Register : 26-02-2015 — Putus : 16-02-2015 — Upload : 26-02-2015
Putusan PN TANJUNG Nomor Nomor 215/Pid.B/2014/PN. Tjg
Tanggal 16 Februari 2015 —
123 — 5
  • memperbaiki orang yang telah berbuat kejahatan ;4 Teori Gabungan yang mengajarkan bahwa dasar dari penjatuhan hukuman itukepada pelaku kejahatan adalah bukan hanya pembalasan akan tetapi haruslah jugamemperhatikan maksud lainnya seperti pencegahan (preventif), mempertakutkandan membina (edukatif), mempertahankan tata tertib kehidupanbersama,memperbaiki orang yang telah berbuat jahat ;Menimbang, bahwa dari 4 teori tujuan pemidanaan tersebut diatas NegaraIndonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 15-03-2018 — Putus : 28-06-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 149/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 28 Juni 2018 — Penggugat:
PT Kalta Bina Insani Kota Bekasi
Tergugat:
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
Turut Tergugat:
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Kota Bekasi
112 — 36
  • Adapun tujuan Tergugat tersebut tercantum padapertimbangan/konsideran pembentukan UndangUndang nomor 40tahun 2004 tentang Sistem jaminan sosial nasional (UU 40/2004),UndangUndang nomor 24 tahun 2011 tentang Badanpenyelenggara jaminan sosial (UU 24/2011) dan merupakanamanat UndangUndang Dasar 1945 (UUD 1945), yang manasegala tindakan Tergugat haruslah berdasarkan kepentingan dasarhidup masyarakat Indonesia dan secara eksplisit diatur padaketentuan Pasal 1 Angka 1 dan Pasal 19 Ayat (2) UU 40/2004 danketentuan
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 15-12-2011 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 10 /Pid.Sus/TIPIKOR/2011/PN.Bjm.
Tanggal 15 Desember 2011 —
108 — 10
  • ;Namun demikian dalam perkembangan lebih lanjut, penjelasan pasal 2 ayat (1)UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 telah diajukan judicial Review ke MahkamahKonstitusi yang telah mengeluarkan putusannya tanggal 24 Juli tahun 2006 Nomor003/PUUIV/2006 yang isinya menyatakan bahwa penjelasan pasal 2 ayat (1)tersebut di atas adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu tidak50mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 07-08-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 28-12-2018
Putusan PTUN PALU Nomor 23/G/2018/PTUN.PL
Tanggal 17 Desember 2018 — Penggugat:
Nuraida, SE
Tergugat:
BUPATI BUOL
188 — 92
  • Ketentuan dalam Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 bahwa kekuasaankehakiman adalah bertujuan menegakkan hukum dan keadilan;Adalah dipandang lebih tepat dan adil apabila hakim PERATUN lebihmengutamakan keadilan substantif dibandingkan keadilan formal;Menimbang, bahwa dalam Laporan Hasil Pengawasan danPengendalian Manajemen Kepegawaian oleh Tim Wasdalpeg BadanKepegawaian Negara, tanggal 23 Februari 2018 dinyatakan bahwa belumdilakukannya pemberhentian terhadap PNS yang terlibat kasus tindak pidanakejahatan
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 15-02-2021 — Putus : 22-04-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn
Tanggal 22 April 2021 — Penuntut Umum:
P.A JUANDA PANJAITAN,S.H
Terdakwa:
PARLINDUNGAN SIMANULLANG
204 — 51
  • Moeljatno, 1978, AsasAsasHukum Pidana); 222 n nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nen een eeMenimbang, bahwa meskipun telah ada putusan Mahkamah KonstitusiNomor:003/PUUIV/2006 yang menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1)UndangUndang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No.20 Tahun 2001haruslah diartikan menganut paham melawan hukum dalam arti formil danbukan melawan hukum dalam arti materiil Karena dianggap bertentangandengan UUD
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 06-05-2019 — Putus : 25-07-2019 — Upload : 20-03-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 P/HUM/2019
Tanggal 25 Juli 2019 — EDYY HALIM, SH VS PEMERINTAH DAERAH KOTA MEDAN;
317 — 158 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kedudukan hukum Pemohon untuk mengajukan permohonan;Bahwa terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah Agungberpendapat:Kewenangan Mahkamah AgungBahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonankeberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A ayat (1)UndangUndang Dasar Negara RI Tahun 1945 (UUD NKRI 1945), Pasal 31AUndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atasUndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, danPasal 20 ayat (2) huruf b UndangUndang Nomor
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 22-11-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 810/B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — PT. PERTAMINA (PERSERO) vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
66 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berikut adalah gambaran perlakuan PPNJasa Pengolahan LNG dari proyek LNG berdiri hingga sekarang.SKEMA PENUGASAN BISNIS LNGTINJAUAN AZAS KEADILAN & KEPASTIAN HUKUM Pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945 yPENUGASANa47 PERTAMINA Bebas Beban Operasi* dan Risiko PajakSrnenerines ISa ores bunga, kenaikanpene 6Klaim PT Badak dan PT Arun akibat @Faktur Pajak dianggap cacatGambar XI.