Grounding system tahanan Set 1.00 1,750,000.00 1,750,000.00max. 5 ohm + bahanSUB JUMLAH C1 29,244,500.00JUMLAH TOTAL 3,302,482,876,84 Bahwa terhadap Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 660/DPUNGK/270/06/2012 Tanggal 29 Juni 2012 tersebut dilakukan addendum sebanyak duakali, yaitu: Putusan No. 38/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 22Addendum Kontrak Nomor 660/DPUNGK/801.a/11/2012 tanggal 19 September2012 untuk penambahan/pengurangan volume pekerjaan tanpa merubah waktupekerjaan, dengan rincian sebagai

Grounding system tahanan max. Set 1.00 1,750,000.00 1,750,000.005 ohm + bahanSUB JUMLAH C1 29,244,500.00JUMLAH TOTAL 3,302,482,876.84 b. Addendum Kontrak Il Nomor 660/DPUNGK/1099.b/1 1/2012 Tanggal 29 Nopember2012 untuk penambahan volume pada pekerjaan kolom praktis menjadiRp.4.004.055.000, (Empat milyar empat juta lima puluh lima ribu rupiah) danjangka waktu pekerjaan berubah menjadi 183 hari kalender (sampai dengan 31Desember 2012), dengan rincian sebagai berikut: SAT HARGA JUMLAHNO.

Grounding system tahanan Set 1.00 1,750,000.00 1,750,000.00max. 5 ohm + bahanSUB JUMLAH C1 29,244,500.00JUMLAH TOTAL 3,310,585,755.53 Bahwa pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Bappeda KabupatenNagekeo Tahun Anggaran 2012 dilaksanakan oleh Kontraktor/Penyedia PT.SumberGriya Permai dengan diawasi oleh Konsultan Pengawas CV.Pilar Teknik Pratama danPengawas Lapangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo dari tanggal 02 Juni Putusan No. 38/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG 272012 sampai dengan 09 Nopember 2012

19.92 0.00 19.92 0.00%recut Sambungan Pipa dan ff 4.08 0.00 08 0.00%Is 1.00 0.00 1.00 0.00%Upah PemasanganC PEKERJAAN MEKANIKAL DANC.1 ELEKTRIKALPEKERJAAN TATA CAHAYA titik 168.00 0.00 168.0 0.00%1 Pekerjaan Instalasi Listrik bh 43.00 0.00 43.00 0.00%2 Pasang Stop Kontak bh 21.00 0.00 21.00 0.00%3 Pasang SaklarTunggal bh 71.00 0.00 71.00 0.00%4 Pasang Saklar Ganda bh 1.00 0.00 1.00 0.00%5 Panel Distribusi Utama bh 1.00 0.00 1.00 Ano6 Sub Panel Distribusi 3 Phase t 1.00 0.00 1.00 Oboe,7 Grounding System

Grounding system tahanan Set 1.00 1,750,000.00 1,750,000.00max. 5 ohm + bahan SUB JUMLAH C129,244,500.00 JUMLAH TOTAL 3,302,482,876,84 Bahwa terhadap Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 660/DPU NGK/270/06/2012 Tanggal 29 Juni 2012 tersebut dilakukan addendum sebanyak duakali, yaitu:a.

melakukanpelelangan Taburia dengan sumber dana APBN Daftar Isian Anggaran(DIPA) Satker Direktorat Bina Gizi tahun 2015 sesuai dengan DIPANomor : 024.03.466034.07.03.06.2080.007.001.521219 sebesarRp. 36.000.250.000, (tiga puluh enam milyar dua ratus lima puluh riburupiah) dan dengan HPS sebesar Rp. 35.389.021.791, (tiga puluh limamilyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta dua puluh satu ribu tujuhratus Sembilan puluh satu rupiah);Metode pengadaan lelang yang ditempuh melalui Pelelangan umumdengan system

oleh Tergugat telah cukupmembuktikan adanya kelalaian atau itikad tidak baik yangmenimbulkan perbuatan melawan hukum pemerintah yang manaTergugat mengetahui tidak adanya pengalaman yang dimaksudpadahal peraturan point 7.5 hal. 10 dokumen pengadaan Nomor04/SPB I/ULP/GIKIA/III/2015 yang berbunyi : harus melampirkanbukti/pengalaman Pabrik Pengemasan Taburia mengharuskanadanya pengalaman tersebut, sehingga Tergugat dengan sengajatelah mengurangi criteria dalam evaluasi teknis apalagi denganmenggunakan system

(prin out):Print dari situs http:/Awww.hfce.eu/companis print out); Halal Certificate Nomor STE.5973.5220.140532.DE(fotokopi sesuai dengan asili);Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat DanMakanan Republik Indonesia Nomor 015/Reg/SD/201 1tanggal 23 Mei 2011 Tentang Persetujuan Pendaftaran(fotokopi);Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor41 Tahun 2013 Tentang Standar Bubuk Tabur Gizi(fotokopi);Contoh Produk Taburia (fotokopi sesuai dengan asili);Halal Assurance System Status NomorHS1A4410

Polluiton Prevention Certificate, tanggal 22 Desember 2020, 1 berkas

sudah meninggal:; Bahwa Tanah milik Penggugat LADJIDJE LAKERA sudah berubahmenjadi sawah dalam beberapa petak sawah; Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengolah sawah tersebut; Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau tanah tersebut sudah bersertifikat; Bahwa Saksi tidak mengetahui nama orang BUGIS yang menyewa tanahmilik Penggugat LADJIDJE LAKERA; Bahwa Penggugat LADJIDJE LAKERA tidak menjual tanahnya kepadaorang BUGIS tersebut.Orang BUGIS hanya meminjam tanah milikPenggugat LADJIDJE LAKERA dengan system

Bahwa Saksi tidak mengetahui kesepakatan mereka dalam system bagihasil tersebut; Bahwa Saluran air disebelah timur masih baru, begitu pula dengansaluran air yang ada didekat Sekolah; Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ASMAUN mengembalikan tanahyang dipinjamnya pada Penggugat LADJIDJE LAKERA atau tidak;Halaman 22 dari 42 Putusan Gugatan Perdata Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Dgl.

Kepala Dusun pada saat itu; Bahwa Pada saat ASMAUN mengolah tanah tersebut belum berbentuksawah; Bahwa Saksi sudah tidak ingat kapan tanah tersebut berubah menjadisawah; Bahwa ASMAUN tinggal di lokasi Obyek sengketa nanti setelah tanahtersebut berubah menjadi sawah; Bahwa ASMAUN tinggal diobyek sengketa tidak membangun rumahpermanen, ASMAUN hanya membangun pondok; Bahwa Dalam satu kelompok yang bersamasama dengan ASMAUNadalah 30 (tiga puluh) orang; Bahwa Kalau orang tua saksi membagi lahan dengan system

Rek. 1160004090792 an.VERONICA COLONDOM, buku direcord system sebagai buku rusak danuntuk menerbitkan buku tabungan baru tersebut Terdakwa memalsukantandatangan nasabah serta buku tabungan tersebut tidak pernah diberikanpada nasabah yaitu saksi VERONICA COLONDOM melainkan dikuasai olehTerdakwa; Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2003 Terdakwa melakukanpenarikan tunai sebesar Rp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) dari rek saksiVERONICA COLONDOM dengan mengelabui teller yaitu saksi POPPYREMITA

Rek. 1160004090792an.VERONICA COLONDOM, buku direcord system sebagai buku rusak danuntuk menerbitkan buku tabungan baru tersebut Terdakwa memalsukantandatangan nasabah serta buku tabungan tersebut tidak pernah diberikanpada nasabah yaitu saksi VERONICA COLONDOM melainkan dikuasai olehTerdakwa; Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2003 Terdakwa melakukanpenarikan tunai sebesar Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) dari rekeningsaksi VERONICA COLONDOM dengan mengelabui teller yaitu saksi POPPYREMITA

VERONICA COLONDOM, buku direcord system sebagai buku rusak danuntuk menerbitkan buku tabungan baru tersebut Terdakwa memalsukantandatangan nasabah serta buku tabungan tersebut tidak pernah diberikanpada nasabah yaitu saksi VERONICA COLONDOM melainkan dikuasai olehTerdakwa; Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2003 Terdakwa melakukanpenarikan tunai sebesar Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) dari rekeningsaksi VERONICA COLONDOM dengan mengelabui teller yaitu saksi POPPYREMITA dan mengatakan

Bahwa dengan mempergunakan Peta tersebut ahli dapat membacanyauntuk menentukan suatu titik apakah titik tersebut masuk kedalamkawasan hutan/ atau diluar kawasan hutan.Bahwa Hal tersebut dapat diketahui dengan cara memasukan titikKoordinat lokasi tersebut kedalam aplikasi ArcGIS dan Mempergunakanalat berupa GPS (Global Positioning System).

Bahwa Alat berupa berupa GPS (Global Positioning System) tersebutberfungsi untuk menentukan posisi titik dalam bentuk koordinat (angka)dan ahli dapat mengoperasikan alat GPS tersebut. Bahwa Berdasarkan titik Koordinat UTM UPS : 47M07515939807450,kemudian dilakukan Ploting kedalam peta.o Peta Lampiran SK. Menhutbun No. SK. 901/ KptsII/1999tanggal 14 Oktober 1999, tentang Penetapan Kawasan TNKS di 4Provinsi.Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Spno Peta Lampiran SK.

Bahwa Global Positioning System (GPS) merk Garmin tipe 64S, GPSyang digunakan, alat tersebut mulai digunakan tahun 2019 dan berfungsiuntuk merekam data spasial berupa titik, garis dan polygon.Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Spn Bahwa Pada saat menyimpan koordinat lokasi tersebut, tingkat akurasisebesar + 6 Meter.Bahwa Taman Nasional Kerinci Seblat adalan hutan negara yangdilindungi.

Pasal26A ayat (4) UndangUndang KUP maka sudah seharusnya MajelisHakim melakukan uji bukti kebenaran material;Bahwa Putusan Majelis Hakim yang mengabaikan ketentuan Pasal 26Aayat (4) UndangUndang KUP akan mendorong pada Wajib Pajak Wajib Pajak lain untuk tidak mematuhi ketentuan perpajakan dalam hal iniadalah ketentuan pelaksanaan yang terkait pada Pasal 26A ayat (4)UndangUndang KUP dalam proses pemeriksaan, karena mengingatMajelis Hakim Pengadilan Pajak dalam posisinya sebagai badan yangsesual dengan system

melakukan uji bukti kKebenaranmaterial;Halaman 30 dari 42 Halaman Putusan Nomor 920/B/PK/PJK/201412.13.14.bahwa Putusan Majelis Hakim yang mengabaikan ketentuan Pasal 26Aayat (4) UndangUndang KUP akan mendorong pada Wajib Pajak Wajib Pajak lain untuk tidak mematuhi ketentuan perpajakan dalam halini adalah ketentuan pelaksanaan yang terkait pada Pasal 26A ayat (4)UndangUndang KUP dalam proses pemeriksaan, karena mengingatMajelis Hakim Pengadilan Pajak dalam posisinya sebagai badan yangsesuai dengan system

ayat (4)UndangUndang KUP makasudah seharusnya Majelis Hakim melakukan uji bukti kebenaranmaterial;10.bahwa Putusan Majelis Hakim yang mengabaikan ketentuan Pasal 26A11ayat (4) UndangUndang KUP akan mendorong pada Wajib Pajak Wajib Pajak lain untuk tidak mematuhi ketentuan perpajakan dalam halini adalah ketentuan pelaksanaan yang terkait pada Pasal 26A ayat (4)UndangUndang KUP dalam proses pemeriksaan, karena mengingatMajelis Hakim Pengadilan Pajak dalam posisinya sebagai badan yangsesuai dengan system

Perubahan System kerja di perusahaan PT.

Bahwa TERGUGAT bersedia menghilangkan System kerja 12 (dua belas) Jamsehari, apabila kondisi pekerjaan memerlukan jam kerja lebih dari 7 (tujuh)Jam kerja, maka TERGUGAT akan menerapkan System kerja lembur.8.

bahwa benarpada tanggal 6 juni 2010 pada waktu polisi melakukan penggeledahan danpenangkapan saksi sedang bertugas di lantai 19 dan saksi melihat Terdakwa CokroWijoyo sebelum kedatangan Polisi sedang bermain bilyard dengan temannya 3 orangdan Terdakwa Cokro Wijoyo mempersilahkan dan mengantar polisi melakukanpemeriksaan ;e Bahwa benar perlengkapan bermain poker kartu remi dan koin yang sudah tersediadimeja dalam ruangan, sedangkan setiap ruangan yang ada dilantai 19 menggunakan kaca sitimone way system

Dijawab oleh Pak Sudamiran minta maaf ini perintahatasan ;e Bahwa terdakwa diperiksa terus menerus lebih dari 24 jam sehingga mengalamikelelahan yang luar biasa, sejak awal terdakwa tidak pernah mengakui dan tidak pernah bermainjudi, sehingga BAP terdakwa ditanda tangani saja biar cepat selesai ;e Bahwa benar kaca yang disetiap ruangan dibuat kaca one way system yakni dariluar dapat melihat kedalam tetapi dari dalam tidak bisa melihat keluar, ini dimaksudkanuntuk memantau permainan yang ada didalam

tersebut terdapat tulisan yang dipasang oleh pihak managemen yang berbunyidilarang bermain judi ;Menimbang, bahwa keadaan tersebut diperkuat pula dengan keterangan saksi A deCharge yang antara lain menerangkan sebagai berikut :e Bahwa seluruh pemain yang akan bermain di lantai 19 terlebih dahulu harus menitipkanbarangbarangnya berupa uang dan dompetnya dan lainlainnya pada loker yangtersedia di lantai 9 ;e Bahwa kamarkamar yang terdapat pada lantai 19 Skay Club dibatasi dengan kacakacadengan one way system

Jerau Ferdinandus dantetap menyetujui pekerjaan tersebut dilakukan dengan system borongan.Bahwa untuk pembayaran pekerjaan harus didahului dengan pengajuanRPD (Rencana Penggunaan Dana) yang dibuat oleh Vitus Akong, STselaku Kepala Pelaksana dan disetujui oleh Petrus Paulus Syukur, STselaku Pengawas kepada Terdakwa selaku Bendahara, dan untukpembayarannya harus mendapatkan persetujuan dari Drs.

Jerau Ferdinadus dan tetapmenyetujui pekerjaan tersebut dilakukan dengan system borongan.Hal. 13 dari 73 hal. Put. No. 964 K/Pid.Sus/201414= Bahwa penggunaan dana subsidi untuk pembayaran pekerjaan harusterlebih dahulu mengajukan RPD (Rencana Penggunaan Dana) yang dibuatoleh Vitus Akong, ST selaku Kepala Pelaksana dan disetujui oleh PetrusPaulus Syukur, ST selaku Pengawas dan untuk pembayarannya harusmendapat persetujuan dari Drs.

Jerau Ferdinadus dan tetapmenyetujui pekerjaan tersebut dilakukan dengan system borongan.= Bahwa penggunaan dana subsidi untuk pembayaran pekerjaan harusterlebih dahulu mengajukan RPD (Rencana Penggunaan Dana) yang dibuatoleh Vitus Akong, ST selaku Kepala Pelaksana dan disetujui oleh PetrusPaulus Syukur, ST selaku Pengawas dan untuk pembayarannya harusmendapat persetujuan dari Drs.

Jerau Ferdinandus dantetap menyetujui pekerjaan tersebut dilakukan dengan system borongan.= Bahwa Terdakwa selaku Bendahara dalam Pelaksanaan PembangunanUSBSLBN Borong memiliki tugas dan tanggung jawab :1 Menyiapkan Keuangan pembangunan USBSLBN Borong.2 Mengeluarkan keuangan pembangunan atas perintah Ketua KomitePembangunan USB dan membuat pertanggungjawabannya.3 Menyiapkan pembukuan tentang penerimaan dan pengeluaran.4 Membukukan dan memelihara seluruh inventaris milik KomitePembangunan.5 Dalam

Jerau Ferdinandus dantetap menyetujui pekerjaan tersebut dilakukan dengan system borongan.Hal. 49 dari 73 hal. Put.

. 310/Pid.B/2017/PN.Smg Halaman 13asli, sehingga pihak Bank percaya, nasabah harus melampirkan SuratKeterangan Usaha, Foto Copy KTP suami istri, Foto Copy Kartu Keluarga,foto copy sertifikat tanah, foto copy surat nikah, dan tambahan Surat PBB,yang selanjutnya dilakukan survey oleh pihak bagian survey dari Bank BRIunit Ngaliyan Kota Semarang;Bahwa saksi Pada saat itu saya hanya melakukan pengecekan KTP yangdilampirkan oleh pelaku lewat aplikasi anderoid dan selanjutnya dilakukanpengecekan lewat System

pada saat itu terlihatasli, sehingga pihak Bank percaya, nasabah harus melampirkan SuratKeterangan Usaha, Foto Copy KTP suami istri, Foto Copy Kartu Keluarga,foto copy sertifikat tanah, foto copy surat nikah, dan tambahan Surat PBB,yang selanjutnya dilakukan survey oleh pihak bagian survey dari Bank BRIunit Ngaliyan Kota Semarang;Bahwa Saksi menerangkan Pada saat itu saya hanya melakukanpengecekan KTP yang dilampirkan oleh pelaku lewat aplikasi anderoid danselanjutnya dilakukan pengecekan lewat System

diblokir dengan jaminan Sertifikat tanah an.AHMAD SUKIRANNo.SHM : 6395 Kel.Batursasi Mranggen Demak, luas tanah 134 M2;Bahwa Saksi menerangkan Untuk yang mengajukan kridit atas namaAHMAT SUKIRAN maka pembayaran angsuran Rp.1.988.900,pembayaran angsuran dilakukan pada bulan maret dengan jatuh tempo tg10, sehingga karena ditabungan masih ada sisa uang Rp.4 juta makatabungan tersebut diblokir, Karena bisa pencairkan terhadap nasabahtersebut karena proses pengajuan dari awal sudah benar dan dicek di SID(system

mendapat informasibahwa para pelaku tersebut pada saat ini sudah diamankan di PolrestabesSemarang, nasabah harus melampirkan Surat Keterangan Usaha, FotoCopy KTP suami istri, Foto Copy Kartu Keluarga, foto copy sertifikat tanah,foto copy surat nikah, dan tambahan Surat PBB, yang selanjutnyadilakukan survey oleh pihak bagian survey dari Bank BRI unit SemarangBarat Kota Semarang; Bahwa Saksi Pada saat itu saya melakukan pengecekan kebenaran NIKKTP dan atas nama yang dilampirkan oleh pelaku lewat system

BRI yanglangsung terhubung Kemendagri, dan selanjutnya dilakukan pengecekanlewat System Informasi Debitur (SID), yaitu. melakukan pengecekanriwayat pinjam dari pelaku yang ada di kantor, dan memang benaridentitas yang muncul sesuai dengan foto copy KTP yang dilampirkan,hanya fotonya yang tidak Nampak, dan pada saat dilakukan surveydirumah sesuai KTP, pelaku juga diminta untuk menunjukkan KTP aslinya,sedangkan untuk sertifikat tanah, tidak saya lakukan pengecekan ke BPNkarena pinjaman dibawah Rp.100.000.000

mendaftarkan merek GYMKHANA dengandaftar nomor IDM000463482 yang telah terdaftar pada tanggal 04 Maret 2015,sedangkan merek milik Penggugat yang masih dalam masa pengumumandengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek milik PenggugatGYMKHANApendaftaran suatu merek hanya akan diberikan kepada pihak yang terlebihpada tanggal 06 September 2018 dengan unsur kata Sehinggadahulu mengajukan permintaan pendaftaran untuk sebuah merek, karena NegaraIndonesia dalam penerapan hukum dibidang merek berlaku system

Saksi Nugraha Hadinata; Bahwa saksi tahu Penggugat, dengan Tergugat saksi kenal dan denganTurut Tergugat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual saksi tahu, Bahwa saksi pernah terlibat dalam event HIN Gymkhana 2012,dikhususkan untuk mengurus segala sesuatu baik Racing Committee untukkegiatan slalomnya, dimana Eventnya terdiri dari kontes mobil, kontessound system, DJ, lomba foto, pameran modifikasi mobil, lomba slalom,lomba makanan yang diselenggarakan oleh PT.

Adapunevent/perlombaan yang diadakan dalam HIN Gymkhana adalah kontesmobil, kontes sound system, DJ, lomba foto, pameran modifikasi mobil,lomba slalom, lomba makanan yang diadakan di Jogjakarta, Surabaya,Bali, dan di Jakarta.Bahwa setahu saksi Slalom adalah salah satu cabang olahraga diindonesia yang memakai mobil untuk melewati beberapahandycap/rintangan dengan dihitungan dengan kecepatan waktu telah60sesuai dengan Ketentuan Pasal 1.8 Peraturan Slalom Ikatan MotorIndonesia Edisi : 2019, Ketentuan

Event/perlombaan yang diadakandalam HIN Gymkhana adalah kontes foto, kontes modifikasi mobil, kontesaudio system mobil, Disk Jockey (DJ), kontes Slalom.Bahwa dimana Tanggung jawab saksi dalam event HIN Gymkhana adalahsebagai Organisation Committee (OC) yang bertanggung jawab atasakomodasi, tiket, hotel, catering.Bahwa setahu saksi bahwa Gymkhana adalah Merek untuk event otomotifyang diselenggarakan oleh PT HIN Promosindo dengan nama event HINGymkhana.Bahwa setahu saksi bahwa Gymkhana adalah Merek

Adapunevent/perlombaan yang diadakan dalam HIN Gymkhana adalah kontesfoto, kontes modifikasi mobil, kontes audio system mobil, Disk Jockey (DJ),kontes Slalom.Menimbang,bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan alat bukti dalam perkaraini, baik bukti Surat maaupun saksi atau ahli ;Menimbang,bahwa buktibukti surat berupa fotokopi yang diajukan oleh ParaPihak tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sebagian sesuaidengan surat aslinya serta telah dibubuhi dengan materai secukupnya, sehinggamenurut

Nomor 478 K/Pdt.Sus Arbitrase/20132 Pembayaran kedua sejumlah 3 milyar rupiah akan di lakukan padatgl 7 Mei 2010;3 Pembayaran ketiga sejumlah 2.5 milyar rupiah akan di lakukandengan syarat testing dan commissioning telah dilakukan dandiperkirakan sesuai scedule pada tanggal 24 Mei 2010;4 Pembayaran keempat sejumlah 2.5 milyar rupiah akan di lakukandengan syarat proses testing dan commissioning seluruhperangkat MEP kecuali pekerjaan fire system dilaksanakanselama seminggu dan diperkirakan sesuai scedule

pada tanggal 31Mei 2010;5 Pembayaran kelima sejumlah 2.5 milyar rupiah akan di lakukandengan syarat proses testing dan commissioning seluruhperangkat MEP selesai dilaksanakan termasuk system Fire kecualisystem pendinganan (air Conditioned) dan diperkirakan sesuaiscedule pada tanggal 10 Juni 2010;6 Pembayaran keenam sejumlah 7.5 milyar rupiah akan di lakukanpada saat proses serah terima sesuai Surat Perintah Kerja No. 001/SPK/ADB/ II.07 Pasal 47, selesai dilakukan tanggal 21 Juni 2010;7 Selanjutnya

tersebut belum dipenuhi Termohon,maka tidak ada kewajiban bagi Pemohon untuk melaksanakan pembayaranatas sertifikat yang telah terbit sebagaimana dimaksud dalam poin 7kesepakatan yang tertuang dalam notulen rapat tersebut;Adapun isi kesepakatan poin 4 sampai dengan poin 6 yang tercantum dalamnotulen rapat tanggal 1 Mei 2010 yakni dikutip sbb.:4, Pembayaran keempat sejumlah 2.5 milyar rupiah akan di lakukan dengansyarat proses testing dan commissioning seluruh perangkat MEP kecualipekerjaan fire system

Pembayaran kelima sejumlah 2.5 milyar rupiah akan di lakukan dengansyarat proses testing dan commissioning seluruh perangkat MEP selesaidilaksanakan termasuk system Fire kecuali system pendinganan (airConditioned) dan diperkirakan sesuai scedule pada tanggal 10 Juni 2010;6.

BPR = MandiriDhanasejahtera pada tahun 2015 melakukan pencairan kredit dan dalamproses pemberian kredit telah menyalahi dan atau tidak sesuai denganStandart Operasional Prosedur (SOP) kredit serta tidak sesuai denganketentuan dalam perbankan yakni kredit fiktif dan cross collateral yaitukredit tanpa adanya survey usaha & jaminan, tanpa adanya laporan analisakredit, laporan keuangan nasabah, kredit Jaminan cross collateral, tanpaadanya pengecekan SID (System Informasi Debitur) / (BI Checking)Halaman

BPR ManadiriDhanasejahtera Madiun pada tahun 2015 melakukan pencairan kredit dandalam proses pemberian kredit telah menyalahi dan atau tidak sesuaidengan Standart Operasional Prosedur (SOP) kredit serta tidak sesualdengan ketentuan dalam perbankan yakni kredit fiktif dan cross collateralyaitu kredit tanpa adanya survey usaha & jaminan, tanpa adanya laporananalisa kredit, laporan kKeuangan nasabah, kredit Jaminan cross collateral,tanpa adanya pengecekan SID (System Informasi Debitur) / (BI Checking

MandiriDhanasejahtera pada tahun 2015 melakukan pencairan kredit dan dalamproses pemberian kredit telah menyalahi dan atau tidak sesuai denganStandart Operasional Prosedur (SOP) kredit serta tidak Ssesuai denganketentuan dalam perbankan yakni kredit fiktif dan cross collateral yaitukredit tanpa adanya survey usaha & jaminan, tanpa adanya laporan analisaHalaman 43 dari 65 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Madkredit, laporan kKeuangan nasabah, kredit Jaminan cross collateral, tanpaadanya pengecekan SID (System

MandiriDhanasejahtera pada tahun 2015 melakukan pencairan kredit dan dalamproses pemberian kredit telah menyalahi dan atau tidak sesuai dengan StandartOperasional Prosedur (SOP) kredit serta tidak sesuai dengan ketentuan dalamperbankan yakni kredit fiktif dan cross collateral yaitu kredit tanpa adanyasurvey usaha & jaminan, tanpa adanya laporan analisa kredit, laporanHalaman 51 dari 65 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Madkeuangan nasabah, kredit Jaminan cross collateral, tanpa adanya pengecekanSID (System

BPR MandiriDhanasejahtera pada tahun 2015 melakukan pencairan kredit dan dalamproses pemberian kredit telah menyalahi dan atau tidak sesuai dengan StandartOperasional Prosedur (SOP) kredit serta tidak sesuai dengan ketentuan dalamperbankan yakni kredit fiktif dan cross collateral yaitu kredit tanpa adanyasurvey usaha & jaminan, tanpa adanya laporan analisa kredit, laporankeuangan nasabah, kredit Jaminan cross collateral, tanpa adanya pengecekanSID (System Informasi Debitur)/(BI Checking) terhadap

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapatdilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugatadalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukundan harmonis selama lebih kurang 9 (Sembilan) tahun, kemudian setelah itukehidupan rumah tangganya mulai terjadi perselisihan dan pertengkarandisebabkan tidak adanya komunikasi di dalam rumah tangga, Tergugat tidakmau memenuhi kebutuhan rumah tangga, tidak ada system

ini telah terobukti maka unsur ini dianggap sudah terbukti danterpenuhi ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasiberdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undangundang Nomor 36 Tahun 2009tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.Sedangkan yang dimaksud dengan obat berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka8 Undangundang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah bahanatau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untukmempengaruhi atau menyelidiki system

Bahwa dengan memperhatikan peraturan Mahkamah Agung,Surat Edaran Mahkamah Agung dan Keputusan Dirjen BadanPengadilan Umum mengenai restorative justice sebagaimana langkahMahkamah Agung mereformasi criminal justice system yang masihmengedepankan hukuman pidana yang didalam keputusannyaberupaya menggali dan menilai lebih dalam nilainilai keadilanrestorative bukan hanya sekedar menilai dari segi pembalasan(restributif).Majelis hakim pengadilan negeri tapaktuan telah menetapkan putusansecara benar dan

kepemilikannya, akan ditentukan didalam amar putusandibawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwasebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biayaperkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yangbesarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa dari halhal yang memberatkan dan yang meringankantersebut diatas, dihubungkan dengan sifat perbuatan terdakwa, keadaankeadaanketika dilakukan, dan memperhatikan system

Kelurahan Gunung IbulKecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih dan ditemukan didalamkamar terdakwa 1 (satu) perangkat alat hisap shabu ; Bahwa terdakwa sudah sering menggunakan narkotika jenis shabu dancara menggunakannya yaitu dengan menyiapkan seperangkat alat hisapshabu berupa botol minuman, pipet, pirek kaca, jarum dan korek api gas.Kemudian shabu dimasukkan kedalam pirek kaca dan dibakar agar cair, laluterdakwa bakar dengan api yang sangat kecil, selanjutnya terdakwa hisapmelalui pipet dimana system

Harus memiliki International Standard Of Book Numbering System(ISBN) ;d. Diterbitkan oleh Badan Ilmiah/Organisasi/Perguruan Tinggi ;. Isi tidak menyimpang dari falsafah ;1. Bahwa dalil Penggugat pada angka 4 adalah dalil yang mengadaadadan tidak beralasan hukum. Penggugat mendalilkan KeputusanTergugat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Direktur Pendidik danTenaga Kependidikan Ditjen Dikti ;Ahli menerangkan, bahwa semua dijelaskan pada buku PedomanOperasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan FungsionalDosen Ke Lektor Kepala Dan Guru Besar yang dikeluarkan DirektoratJenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional tahun2009 ;ahli menerangkan, bahwa untuk usulan tersebut pasti diketahui olehKopertis dan Kopertis selalu memberitahukan sebagai Koordinatorwilayah IV ;Ahli menerangkan, bahwa semuanya sudah melalui system

jabatan Fungsional GuruBesar waktu yang diperlukan + dari 4 (empat) bulansampai 1 (satu) tahun, dan itupun tergantung dengankelengkapan berkas yang dilampirkan, Jika berkasMenimbang,yang dilampirkan tersebut setelah dilalukan penilaianternyata terdapat kekurangan dan dinyatakan belumdapat dipertimbangkan, maka pemohon dapatmelengkapi berkas tersebut dan mengusulkan kembalikepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sesuaidengan prosedur pengurusan jabatan fungsional GuruBesar, dan semuanya sudah melalui system

Harus memiliki International Standard Of Book Numbering System(ISBN) ;d. Diterbitkan oleh Badan IImiah/Organisasi/Perguruan Tinggi ;e.