Ditemukan 23053 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 29-05-1915 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2200 K/Pdt/2014
Tanggal 29 Mei 1915 — 1. I NYOMAN SANTIAWAN, dkk. VS 1. LIM GUEK TJU, dk.
530180 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 3265 K/Pdt/201310.11.clausula baku yang ditetapkan oleh pelaku usaha secara sepihak dan olehkarenanya batal demi hukum (UU Nomor 8 tahun 1999 Pasal 18 ayat 3);Bahwa Penggugat telah berusaha menanyakan serta meminta turunan suratperjanjian kredit, salinan akta hak tanggungan salinan polis asuransi olehTergugat guna untuk mencocokkan atau mengetahui hak dan kewajibanPenggugat kepada Tergugat, namun tidak diberikan.
Register : 18-04-2018 — Putus : 14-05-2018 — Upload : 26-01-2019
Putusan PA POLEWALI Nomor 273/Pdt.P/2018/PA.Pwl
Tanggal 14 Mei 2018 — Pemohon melawan Termohon
115
  • akan menikah dan kesehatanketurunan yang akan lahir sebagai konsekuensi dari perkawinan tersebut.Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada Pasal 7 ayat (2) bila terjadipenyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Perkawinan Nomor1 Tahun 1974, maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atauHal. 9 dari 12 Penetapan No.273/Pdt.P/2018/PA.Pwlpejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita,dengan demikian pembatasan usia dalam perkawinan bukanlah menjadistandar baku
Register : 18-08-2016 — Putus : 19-09-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan PA POLEWALI Nomor 400/Pdt.P/2016/PA.Pwl
Tanggal 19 September 2016 — -Tanda bin Halenna
8018
  • terutama untuk kesehatanreproduksi suami istri yang akan menikah dan kesehatan keturunan yang akanlahir sebagai konsekuensi dari perkawinan tersebut.Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada pasal 7 ayat (2) bila terjadipenyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) UndangUndang Perkawinan Nomor 1Tahun 1974, maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabatlain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita, dengandemikian pembatasan usia dalam perkawinan bukanlah menjadi standar baku
Register : 11-05-2015 — Putus : 09-06-2015 — Upload : 23-06-2015
Putusan PA POLEWALI Nomor 65/Pdt.P/2015/PA.Pwl
Tanggal 9 Juni 2015 — -Lilo bin Gaji
162
  • terutama untuk kesehatan reproduksi suami istri yang akan menikah dankesehatan keturunan yang akan lahir sebagai konsekuensi dari perkawinan tersebut.Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada Pasal 7 ayat (2) bila terjadi penyimpanganterhadap Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Perkawinan Nomor Tahun 1974, maka dapatdimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria atau pihak wanita, dengan demikian pembatasan usia dalam perkawinanbukanlah menjadi standar baku
Register : 31-08-2012 — Putus : 04-10-2012 — Upload : 11-10-2012
Putusan PTA YOGYAKARTA Nomor 36/Pdt.G/2012/PTA.Yk
Tanggal 4 Oktober 2012 — PEMBANDING LAWAN TERBANDING
5418
  • dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapatdengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama dalam beberapa hal danakan memberikan pertimbangan dengan alasanya sendiri sebagai berikut .Menimbang, tentang besarnya uang mutah, bahwa jumlah uang mutah bukansematamata hanya mendasarkan pada kemampuan suami, kebutuhan riil istriserta mengingat penderitaan istri, akan tetapi juga mempertimbangkan fungsimut ah itu sendiri.Menimbang, bahwa jumlah wang mutah adalah tidak ada rumusanyang baku
Register : 07-06-2017 — Putus : 05-07-2017 — Upload : 06-03-2019
Putusan PA POLEWALI Nomor 298/Pdt.P/2017/PA.Pwl
Tanggal 5 Juli 2017 — Pemohon melawan Termohon
114
  • dari penjelasannya makadapat disimpulkan bahwa pembatasan usia perkawinan dimaksud sarat dengankemaslahatan kesehatan suami istri dan keturunannya;Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada Pasal 7 ayat (2) bila terjadipenyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Perkawinan Nomor 1Tahun 1974, maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan ataupejabat lain yang ditunjuk olen kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita,dengan demikian pembatasan usia dalam perkawinan bukanlah menjadistandar baku
Register : 23-01-2019 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 03-05-2019
Putusan PN Pangkalan Balai Nomor 30/Pid.B/2019/PN Pkb
Tanggal 4 April 2019 — Penuntut Umum:
Shanty Merianie, S.H
Terdakwa:
Sri Wahyono Bin Sawit
5936
  • Bahwa bahan baku pembuatan minuman keras tersebut dikirim oleh sdr.Roy. Bahwa saksi pada saat memberikan keterangan di Penyidik ada tekananatau kekerasan;Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidakkeberatan dan membenarkannya;6.
    ditambah 28 mili literrum (zat pengharum) dan akan menghasilkan produksi minuman kerassebanyak 3360 botol minuman keras oplosan dengan ukuran botol 250 mlsedangkan untuk racikan pembuatan minuman keras oplosan jenis vodcayaitu pada satu tedmond ukuran 1300 liter dengan perbandingan 36 airgalon ukuran 20 liter, ditambah 12 galon alkohol ukuran 20 liter ditambah 28ml rum (zat pengharum) dan akan menghasilkan minuman keras sebanyak3360 botol minuman keras oplosan dengan ukuran botol 250 ml.Bahwa bahan baku
    kegiatan dalam rangka penjualan dan/ataupembelian pangan, termasuk penawaran untuk menjual pangan dan kegiatanlain yang berkenaan dengan pemindahtanganan pangan dengan memperolehimbalan;Menimbang, bahwa pengertian Pangan adalah segala sesuatu yangberasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan,perikanan, pertenakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolahyang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia,termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku
Putus : 11-03-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 138 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 11 Maret 2013 — JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT ; SALAM ARIEF SJAHRIAR
5740 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menunjukkan bahwa bahan baku utama yang digunakandalam proses pembuatan Metamfetamina;Dengan keterangan:1 Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undangundang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;2 Ephedrine, yang terdaftar dalam Tabel I Nomor 3 Golongan dan Jenis PrekursorLampiran II Undangundang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika;3 Acetone, yang terdaftar dalam Tabel II Nomor Urut I Golongan dan JenisPrekursor Lampiran II Undangundang
    Menunjukkan bahwa bahan baku utama yang digunakandalam proses pembuatan Metamfetamina;Dengan keterangan:1 Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 LampiranUndangundang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika;2 Ephedrine yang terdaftar dalam Tabel I Nomor 3 Golongan dan JenisPrekursor Lampiran IT Undangundang Republik Indonesia No. 35Tahun 2009 tentang Narkotika;Hal. 15 dari 41 hal. Put.
    2011/NNF berupa botol kaca cokelat berisikan cairan bening (kode 10)mengandung Xylene, 4484/2011/NNF dan 4485/2011/NNF berupa botol kacaberisikan cairan cokelat (kode 11 dan 12) mengandungIsopropyl Alcohol, 4486/2011/NNF berupa botol kaca berisikan cairan bening(kode 13) mengandung Air (H20) dan 4487/2011/NNF berupa botol kacaberisikan cairan bening mengandung Aceton (kode 14), 4488/2011/NNE berupabotol kaca cokelat berisikan cairan cokelat (kode 15) mengandung Ephedrine.Menunjukkan bahwa bahan baku
    Menunjukkan bahwa bahan baku utama yang digunakandalam proses pembuatan Metamfetamina;Dengan keterangan :Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UndangUndang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Ephedrine yang terdaftar dalam Tabel I Nomor 3 Golongan dan Jenis PrekursorLampiran II UndangUndang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika;Acetone yang terdaftar dalam Tabel II Nomor Urut I Golongan dan JenisPrekursor Lampiran IT UndangUndang Republik
Register : 12-01-2015 — Putus : 23-04-2015 — Upload : 01-03-2016
Putusan PN TEMBILAHAN Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN Tbh
Tanggal 23 April 2015 — - Terdakwa I. RUDI PANJAITAN - Terdakwa II BENGET SIMANUNGKALIT - Terdakwa III LAMBOK LUBIS - Terdakwa IV MITRON NABABAN
38529
  • non budidaya (penjelasan pasal 1 angka 2Permen LH Nomor 10 Tahun 2010 tentang MekanismePencegahan Pencemaran dan atau kerusakan Lingkungan Hidupyang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau lahan.Bahwa melakukan pembukaan lahan dengan cara membakaradalah membuka suatu lokasi atau lahan sebagai persiapan untuktujuan tertentu;Bahwa Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk ataudimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponenlain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan sehinggamelampaui baku
    mutu lingkunga hidup yang telah ditetapkan(penjelasan pasal 1 angka 32 UU No. 32 Tahun 2009 tentangPPLH);Bahwa Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yangmenimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadapsifat fisik, kimia dan atau hayati lingkungan hidup sehinggamelampaui criteria baku kerusakan Lingkungan HidupHalaman 23 dari 48 halaman Putusan.
    Unsur berakibat terjadinya Pencemaran dan merusak fungsi LingkunganHidupMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan hidup adalahmasuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/ atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutulingkungan hidup yang telah diterapkan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kerusakan lingkungan hidup adalahperubahan langsung dan/ atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/ atau hayatilingkungan
    hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;Menimbang, bahwa sub unsur ini bersifat kumulatif yang artinya keduaduanyaharus terbukti, sub unsur "Pencemaran" dan "merusak fungsi Lingkungan Hidup" harusterbukti maka terbuktilah unsur ini;Menimbang, bahwa untuk mengetahui hal tersebut terlebih dahulu harus dilihatfakta hukum yang terungkap dipersidangan;e Bahwa perbuatan Para Terdakwa dengan sengaja membakar rumput ilalang danpohonpohon kecil di atas lahan milik Tedakwa I Rudi Panjaitan
Putus : 08-12-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1614/B/PK/PJK/2016
Tanggal 8 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PALM LAMPUNG PERSADA
3514 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Keluaran, sehingga PajakMasukan yang berkaitan dengan penyerahan Barang Kena Pajakdan/atau Jasa Kena Pajak yang memperoleh pembebasan tersebuttidak dapat dikreditkan;Contoh:Pengusaha Kena Pajak B memproduksi Barang Kena Pajak yangmendapat fasilitas dari negara, yaitu atas penyerahan Barang KenaPajak tersebut dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;Untuk memproduksi Barang Kena Pajak tersebut, Pengusaha KenaPajak B menggunakan Barang Kena Pajak lain dan/atau Jasa KenaPajak sebagai bahan baku
    Pajak Pertambahan Nilai;(1) Contoh Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah : Pajak Masukan untuk pembelian traktor dan pupuk yangdigunakan untuk perkebunan jagung, karena jagungadalah bukan Barang Kena Pajak yang ataspenyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai; Pajak Masukan untuk pembelian truck yang digunakanuntuk jasa angkutan, karena jasa angkutan adalah bukanJasa Kena Pajak yang atas penyerahannya tidak terutangPajak Pertambahan Nilai; Pajak Masukan untuk pembelian bahan baku
    Keluaran, sehinggaPajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan Barang KenaPajak dan atau Jasa Kena Pajak yang memperoleh pembebasantersebut tidak dapat dikreditkan;Contoh :Pengusaha Kena Pajak "B" memproduksi Barang Kena Pajakyang mendapat fasilitas dari Negara, yaitu atas penyerahanBarang Kena Pajak tersebut dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai;Untuk memproduksi Barang Kena Pajak tersebut, PengusahaKena Pajak "B" menggunakan Barang Kena Pajak lain dan atauJasa Kena Pajak sebagai bahan baku
    Putusan Nomor 1614/B/PK/PJK/2016Pengusaha Kena Pajak B memproduksi Barang Kena Pajakyang mendapat fasilitas dari negara, yaitu atas penyerahanBarang Kena Pajak tersebut dibebaskan dari pengenaanPajak Pertambahan Nilai;Untuk memproduksi Barang Kena Pajak tersebut, PengusahaKena Pajak B menggunakan Barang Kena Pajak laindan/atau Jasa Kena Pajak sebagai bahan baku, bahanpembantu, barang modal ataupun sebagai komponen biayalain;Pada waktu membeli Barang Kena Pajak lain dan/atau JasaKena Pajak tersebut
Register : 26-04-2021 — Putus : 22-06-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Gpr
Tanggal 22 Juni 2021 — Penuntut Umum:
DAVID DARWIS ALBAR, SH
Terdakwa:
FIRMAN ZEIN ZAKARIA AGTIO REBMADI Bin AGUS SUHARIYANTO
226
  • tidak sesuai dengan aturan dokter maka akanmenyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan) ; Bahwa sesuai Pasal 98 Undangundang Nomor 36 Tahun 2009, setiap orangyang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang untuk mengadakan,Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Gprmenyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahanyang berkhasiat obat ;Bahwa yang berhak mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikandan mengedarkan sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan baku
    yangmempengaruhi gangguan syaraf pusat) ; Bahwa apabila pemakaian tidak sesuai dengan aturan dokter maka akanmenyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan) ; Bahwa sesuai Pasal 98 Undangundang Nomor 36 Tahun 2009, setiap orangyang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang untuk mengadakan,menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahanyang berkhasiat obat ; Bahwa yang berhak mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikandan mengedarkan sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan baku
    Menimbang, bahwa apabila pemakaian tidak sesuai dengan aturandokter maka akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan) ;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 98 Undangundang Nomor 36 Tahun2009, setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang untukmengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obatdan bahan yang berkhasiat obat ;Menimbang, bahwa yang berhak mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan dan mengedarkan sediaan farmasi yang berupa obat danbahan baku
Register : 21-06-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 15-01-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 807/Pid.Sus/2016/PN JKT.UTR
Tanggal 26 Oktober 2016 — Penuntut Umum:
SUMIDI, SH
Terdakwa:
HOANG VAN THANG
27742
  • Utara luar dam buoytimur pintu barat Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara,mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7A ayat (2), adapun perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaiberikut : Bahwa Terdakwa HOANG VAN THANG selaku Nahkoda kapal MV.Phu Dat 88berbendera Vietnam awalnya berlayar dari Pelabuhan Chan May mengangkut pasirputih (bahan baku
    Mil Utara luar dam buoytimur pintu barat Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara,membongkar barang impor di luar Kawasan Pabean atau tempat lain tanpa ijinKepala Kantor Pabean, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan caracara sebagaiberikut : Bahwa Terdakwa HOANG VAN THANG selaku Nahkoda kapal MV.Phu Dat 88berbendera Vietnam awalnya berlayar dari Pelabuhan Chan May mengangkut pasirputih (bahan baku
    sedang berlabuh jangkar pada posisi kurang lebih 1 Mil Utara luar dam buoytimur pintu barat Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara,menyembunyikan barang impor secara melawan hukum, perbuatan Terdakwa dilakukandengan caracara sebagai berikut : Bahwa Terdakwa HOANG VAN THANG selaku Nahkoda kapal MV.Phu Dat 88berbendera Vietnam awalnya berlayar dari Pelabuhan Chan May mengangkut pasirputih (bahan baku
    didampingi oleh Penasehat Hukum danPenerjemah Bahasa Vietnam.e Bahwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 16April 2016 yang diberikan didepan penyidik.e Bahwa Terdakwa adalah Nahoda Kapal MV.Pu Dhat 88, GT.1599 berbenderaVietnam dengan crew 12 orang dan bertanggung jawab terhadap semua yang adadiatas kapal, baik muatan, crew dan keselamatan kapal.e Bahwa awalnya tanggal 14 Januari 2016 berlayar dari Pelabuhan Chan MayVietnam mengangkut pasir putih sebanyak 3000 ton (bahan baku
Register : 13-06-2019 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PN KOTOBARU Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Kbr
Tanggal 8 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
TRI NURANDI SINAGA, S.H
Terdakwa:
Oki Rahmat Saputra Panggilan Oki
504
  • Reaksi Warna : Reaksi dengan garamFast Blue Salt BGanja ositif (+)Baku : Ungu KemerahanSampel : Ungu Kemerahan KLT Dengan reagen dan eluen yang cocokdi deteksidengan sinar UV dan reagen BlueSalt Bmenunjukan Ganja (+) :Eluen Toluen 25 mlEluen IlPetroleum Benzen : Diethyl Eter20 5Pustaka : Clarkes Analysis of Drugs dan Poisons 2004Metode Pengujian Kualitatif terhadap Narkotika PPOM1998 UU No.35 Th 2009 ttg Narkotika,Lamp No. urut 8Kesimpulan : Ganja (Cannabis sp) : Positif (+) (TermasukNarkotika gol.I
    Reaksi Warna : Reaksi dengan garamFast Blue Salt BGanja ositif (+)Baku : Ungu KemerahanSampel : Ungu Kemerahan KLT Dengan reagen dan eluen yang cocokdi deteksidengan sinar UV dan reagen BluePutusan No.74/Pid.Sus/2019/PN.Kbr An.
    OKI RAHMAT SAPUTRA Panggilan OKI Hal 34 Dari 55Fast Blue Salt BGanja Positif (+)Baku : Ungu KemerahanSampel : Ungu Kemerahan KLT Dengan reagen dan eluen yang cocokdi deteksidengan sinar UV dan reagen BlueSalt Bmenunjukan Ganja (+) :Eluen Toluen 25 mlEluen IlPetroleum Benzen : Diethyl Eter20 5Pustaka : Clarkes Analysis of Drugs dan Poisons 2004Metode Pengujian Kualitatif terhadap Narkotika PPOM1998 UU No.35 Th 2009 ttg Narkotika,Lamp No. urut 8Kesimpulan : Ganja (Cannabis sp) : Positif (+) (TermasukNarkotika
    Reaksi Warna : Reaksi dengan garamFast Blue Salt BGanja ositif (+)Baku : Ungu KemerahanSampel : Ungu Kemerahan KLT Dengan reagen dan eluen yang cocokdi deteksidengan sinar UV dan reagen BlueSalt Bmenunjukan Ganja (+) :Eluen Toluen 25 mlEluen IlPetroleum Benzen : Diethyl Eter20 5Putusan No.74/Pid.Sus/2019/PN.Kbr An.
Putus : 20-11-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2103 B/PK/PJK/2017
Tanggal 20 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ANEKA INTIPERSADA
3418 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PajakKeluaran, sehingga Pajak Masukan yang berkaitan denganpenyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajakyang memperoleh pembebasan tersebut tidak dapat dikreditkan.Contoh:Pengusaha Kena Pajak B memproduksi Barang Kena Pajakyang mendapat fasilitas dari negara, yaitu atas penyerahanBarang Kena Pajak tersebut dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai.Untuk memproduksi Barang Kena Pajak tersebut, PengusahaKena Pajak B menggunakan Barang Kena Pajak lain dan/atauJasa Kena Pajak sebagai bahan baku
    Nomor 2103/B/PK/PJK/20172.6.(1) Contoh Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkanadalah: Pajak Masukan untuk pembelian traktor dan pupukyang digunakan untuk perkebunan jagung, karenaJagung adalah bukan Barang Kena Pajak yang ataspenyerahannya tidak terutang Pajak PertambahanNilai; Pajak Masukan untuk pembelian truck yangdigunakan untuk jasa angkutan, karena jasaangkutan adalah bukan Jasa Kena Pajak yang ataspenyerahannya tidak terutang Pajak PertambahanNilai; Pajak Masukan untuk pembelian bahan baku
    Pajak Keluaran,sehingga Pajak Masukan yang berkaitan denganpenyerahan Barang Kena Pajak dan/atau JasaKena Pajak yang memperoleh pembebasantersebut tidak dapat dikreditkan.Contoh:Pengusaha Kena Pajak B memproduksi BarangKena Pajak yang mendapat fasilitas dari negara,yaitu atas penyerahan Barang Kena Pajak tersebutdibebaskan dari pengenaan Pajak PertambahanNilai.Untuk memproduksi Barang Kena Pajak tersebut,Pengusaha Kena Pajak B menggunakan BarangKena Pajak lain dan/atau Jasa Kena Pajaksebagai bahan baku
    2017bahwa atas sengketa a quo Terbanding telah benarmemberlakukan dan menerapkan perlakuan yang samaatas tidak dapat dikreditkannya Pajak Masukan ataspupuk, pestisida, traktor, sepatu boot dan sebagainya yangberkaitan dengan unit/divisi yang menghasilkan TBS (BKPyang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaanPPN) baik pada perusahaan yang hanya melakukanpenyerahan TBS dan perusahaan yang menghasilkan TBSuntuk diolah pada divisi pengolahan;bahwa TBS yang dikonsumsi oleh Pemohon Bandingmerupakan bahan baku
    pabrik yang akan diproses lebihlanjut) untuk keperluan menghasilkan CPO, makapemakaian bahan baku dapat dikategorikan sebagaitindakan konsumsi, tetapi bukan merupakan konsumsilangsung;bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12Tahun 2001, TBS termasuk ke dalam kriteria barangstrategis yang mendapatkan fasilitas dibebaskan daripengenaan PPN, maka konsumsi TBS oleh PemohonBanding tidak dikenakan PPN sehingga Pajak Masukanyang telah dibayar dalam rangka menghasilkan TBS tidakdapat dikreditkan;3.11
Register : 08-03-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 108/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn
Tanggal 12 Agustus 2021 — Penggugat:
RUDI RUKIANTO
Tergugat:
PT. BINTANG PRIMA LESTARI UTAMA
4816
  • .@ Bahwa dalam kondisi ekonomi negaranegara importir baik, tentu sajaorder/ pesanan terhadap hasil industri Tergugat cukup untuk membiayalongkos produksi yang terdiri dari pembelian bahan baku, pembelian bahankomponen pendukung, upah pekerja dan lain.
    sebagai berikut :> Bahwa Tergugat adalah perusahaan industri komponen untukfurniture dari bahan kayu karet yang berorientasi 100 % produk untukexport.> Bahwa pemesanan dan atau penjualan hasil produksi Tergugattergantung dari order/pesanan dari pembeli diluar negeri khususnyaTaiwan dan Republik Rakyat Tiongkok.> Bahwa dalam kondisi ekonomi negaranegara importir baik, tentusaja order/ pesanan terhadap hasil industri Tergugat cukup untukmembiayail ongkos produksi yang terdiri dari pembelian bahan baku
Register : 25-09-2017 — Putus : 21-11-2017 — Upload : 25-06-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 68/PDT/2017/PT BNA
Tanggal 21 Nopember 2017 — Pembanding/Penggugat VI : FIRMAN Diwakili Oleh : KAMISAH
Pembanding/Penggugat IV : H.MOH NASIR BR Diwakili Oleh : KAMISAH
Pembanding/Penggugat II : IRWANDI Diwakili Oleh : KAMISAH
Pembanding/Penggugat V : SAPARUDDIN Diwakili Oleh : KAMISAH
Pembanding/Penggugat III : SYEH KARIM Diwakili Oleh : KAMISAH
Pembanding/Penggugat I : H.RIDWAN, SE Diwakili Oleh : KAMISAH
Terbanding/Tergugat II : AHMAD RASIDUN
Terbanding/Tergugat I : H. AHMAD AMAN MIZAN
9316
  • KERUGIAN MATERILDengan dirampasnya Tanah Pesantren sirajudin beserta Mesjid SIRAJUL HUDAoleh Tergugat Kerugian berupa:1.Bantuan dari gubernur Aceh yang harus dikembailkan Rp.96.000.000,Bantuan dari Reje Kampung Burbiah yang tidak jadidiberikan Rp. 40.000,000Bahan bahan baku yang sudah dibeli dan belum dipasangdan terbengkalai:Granit ukuran 1,20 x 0,60;Satu unit Sanyo;Keramik warna hitam ukuran 0,60 x 0,60;Keramik ukuran 20 x 40 cm;Keramik ukuran 30 x 30 cm;Pipa PPC 4 dan pipa % ;Batako 15 buah yang
    terbengkalai;Galon isi 1000 liter 1(satu) unit;Jumlah keseluruhan bahan baku yang terbengkalai senialai Rp.85.000.000, (delapan puluh lima juta rupiah);Kas bulan yang hilang Rp. 4.700.000,Hutang masjid yang belum terbayar Rp. 19.500.000,Jumlah kerugian Materil selurunnya adalah: 245.200.000, (dua ratusempat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);B.
Putus : 07-09-2010 — Upload : 15-07-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1867 K/PID.SUS/2010
Tanggal 7 September 2010 — JEFREY HERYANTO Alias GUNAWAN PRIYANTO Alias JIMMY
3227 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor : 1867 K/Pid.Sus/2010Alias SUBIANTORO kembali ke Surabaya untuk selanjutnya TerdakwaJEFRY HERYANTO Alias GUNAWAN PRIYANTO Alias JIMMY dengandibantu oleh saudari NURYANTI Alias NOVI membuat sendiri shabushabudikamarnya hanya dilakukan pada malam hari saja dan setiap sekaliproduksi shabushabu dengan bahan baku Repfosfor, Yudium Kristal danEfidreen dengan perbandingan 150 gram Repfosfor, 100 gram YudiumKristal dan 50 gram Efidreen air 200 ml soda api sebanyak 500 ml, Toulenasebanyak 500 ml dan
    dipegang kepalanya lalu diputar sekitar 15 menit,setelah bahanbahan tersebut tercampur kemudian dicampur lagi dengansoda api sebanyak 500 ml, Toulena sebanyak 500 ml dan HCL sebanyak100 ml, setelah bahanbahan tersebut tercampur dengan rata kemudianbahanbahan tersebut dipindah ke botol lain dengan cara disaringmenggunakan kertas penyaring lalu di keringkan dengan menggunakankipas pendingin hingga proses pembuatan shabushabu tersebut selesai dansiap untuk diedarkan ;Setiap sekali produksi dengan bahan baku
Putus : 27-02-2014 — Upload : 25-06-2014
Putusan PN SIDIKALANG Nomor 02/Pid.B/2014/PN-Sdk
Tanggal 27 Februari 2014 — RAHMAD EDY SYAHPUTRA
734
  • ;Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindakpidana, maka harus terlebih dahulu diteliti, apakah dengan faktafakta yang telahterungkap tersebut di atas, telah dapat memenuhi unsurunsur dari tindak pidana yangdidakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Tunggal maka MajelisHakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal terhadap diri terdakwa ;Menimbang, bahwa mengacu pada teori, praktek, dan doktrin hukum yang berlakudan baku
    Aktualisasi dari kombinasi kedua konsep dalamketentuan pasal 183 KUHAP tersebut dapat dilihat dalam rumusan kalimat baku setiapdiktum putusan perkara pidana yang menyatakan secara sah dan meyakinkan. Katasah dalam hal ini berarti bahwa Hakim dalam memberikan putusan tersebut didasarkanpada alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam KUHAP dan peraturan perundangundangan lainnya.
Register : 08-03-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 19-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 107/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn
Tanggal 12 Agustus 2021 — Penggugat:
WAGIYEM
Tergugat:
PT. BINTANG PRIMA LESTARI UTAMA
8925
  • .@ Bahwa dalam kondisi ekonomi negaranegara importir baik, tentu sajaorder/ pesanan terhadap hasil industri Tergugat cukup untuk membiayalHalaman 7 dari 55 Putusan Nomor 107/Pdt.SusPHI/2021/PN Mdnongkos produksi yang terdiri dari pembelian bahan baku, pembelian bahankomponen pendukung, upah pekerja dan lain.
    industri komponen untukfurniture dari bahan kayu karet yang berorientasi 100 % produk untukexport.Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 107/Pdt.SusPHI/2021/PN Mdn> Bahwa pemesanan dan atau penjualan hasil produksi Tergugattergantung dari order/pesanan dari pembeli diluar negeri khususnyaTaiwan dan Republik Rakyat Tiongkok.> Bahwa dalam kondisi ekonomi negaranegara importir baik, tentusaja order/ pesanan terhadap hasil industri Tergugat cukup untukmembiayai ongkos produksi yang terdiri dari pembelian bahan baku
Putus : 30-11-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1577/B/PK/PJK/2016
Tanggal 30 Nopember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. PALM LAMPUNG PERSADA
208 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Barang Kena Pajakdan/atau Jasa Kena Pajak yang memperoleh pembebasan tersebuttidak dapat dikreditkan.Contoh:Halaman 18 dari 50 halaman Putusan Nomor 1577/B/PK/PJK/20162.3.Pengusaha Kena Pajak B memproduksi Barang Kena Pajak yangmendapat fasilitas dari negara, yaitu atas penyerahan Barang KenaPajak tersebut dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.Untuk memproduksi Barang Kena Pajak tersebut, Pengusaha KenaPajak B menggunakan Barang Kena Pajak lain dan/atau Jasa KenaPajak sebagai bahan baku
    Pajak Pertambahan Nilai.(1) Contoh Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah : Pajak Masukan untuk pembelian traktor dan pupuk yangdigunakan untuk perkebunan jagung, karena jagung adalahbukan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya tidakterutang Pajak Pertambahan Nilai; Pajak Masukan untuk pembelian truck yang digunakan untuk jasaangkutan, karena jasa angkutan adalah bukan Jasa Kena Pajakyang atas penyerahannya tidak terutang Pajak PertambahanNilai; Pajak Masukan untuk pembelian bahan baku
    Barang Kena Pajakdan atau Jasa Kena Pajak yang memperoleh pembebasan tersebuttidak dapat dikreditkan.Contoh :Halaman 25 dari 50 halaman Putusan Nomor 1577/B/PK/PJK/2016Pengusaha Kena Pajak "B" memproduksi Barang Kena Pajak yangmendapat fasilitas dari Negara, yaitu atas penyerahan Barang KenaPajak tersebut dibebaskan dari pengenaan Pajak PertambahanNilai.Untuk memproduksi Barang Kena Pajak tersebut, Pengusaha KenaPajak "B" menggunakan Barang Kena Pajak lain dan atau JasaKena Pajak sebagai bahan baku
    Keluaran, sehingga PajakMasukan yang berkaitan dengan penyerahan Barang Kena Pajakdan/atau Jasa Kena Pajak yang memperoleh pembebasantersebut tidak dapat dikreditkan.Contoh:Pengusaha Kena Pajak B memproduksi Barang Kena Pajak yangmendapat fasilitas dari negara, yaitu atas penyerahan BarangKena Pajak tersebut dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai.Untuk memproduksi Barang Kena Pajak tersebut, PengusahaKena Pajak B menggunakan Barang Kena Pajak lain dan/atauJasa Kena Pajak sebagai bahan baku