Ditemukan 14308 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PN PASAMAN BARAT Pidana Umum Perjudian
Register : 10-06-2014 — Putus : 18-08-2014 — Upload : 19-08-2014
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 74/Pid.B/2014/PN.Psb
Tanggal 18 Agustus 2014 — JULIATMAN WISKA Pgl. EKA Bin LUKMAN
55 — 12
  • tindakpidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaantidak nyaman terhadap pelaku (rechtguterverletzung), tetapi juga merupakantreatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiriuntuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan jugaharus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuanpemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhirasa keadilan masyarakat;Menimbang, bahwa sesuai dengan politik
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 27-05-2020 — Putus : 25-06-2020 — Upload : 26-06-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Dps
Tanggal 25 Juni 2020 — Penuntut Umum:
Cokorda Intan Merlany Dewie, SH
Terdakwa:
Aldo Mey Fernando
29 — 14
  • Menurut pendapat para ahli didalam buku Teguh Prasetyo (Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah. 2005.Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasai dan Deskriminalisasi.Yogyakarta : Pustaka Pelajar, halaman 3132) mengenai pengertian melawanhukum antara lain adalah daria.b.C.Simon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya.Noyon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain.Pompe : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum denganpengertian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 19-10-2017 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2458 K/Pdt/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — PANTAS SIHITE, dkk VS DEMUS PURBA, dkk
51 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Buhitdengan tujuan membuka lahan persawahan/permukiman baru(pabidang panggagatan) yang lama kelamaan (dalam rentangratusan bahkan ribuan tahun) proses bermigrasi tersebut akhirnyamendiami seantero yang kini dikenal sebagai tanah Batak, ValleySociety adalah pencirian yang berasal dari kepustakaan studiorganisasi sosial (antropologi). sebagai paguyuban yang wataknyapaling ditentukan oleh topografi alam pegunungan dan lembahlembahnya dimasa lalu, (Sitor Situmorang, Toba Na Sae SejarahLembaga Sosial Politik
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012 Tahun 2012
1267 — 706
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  • selain merugikankeuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambatpertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntutefisiensi tinggi;Bahwa tindakan aparat penegak hukum tidak boleh menyimpang dan tidakboleh melakukan korupsi dalam melakukan penegakan hukum itu sendiridengan cara melakukan penghentian penyidikan atau penuntutan yangmenggunakan dasardasar hukum yang lemah karena patut diduga oknum10aparat penegak hukum tersebut menerima suap dan atau mendapathambatan serta tekanan politik
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pembunuhan
Putus : 02-05-2017 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 321 K/PID/2017
Tanggal 2 Mei 2017 — Marsudi bin Ngatemo (alm
149 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 321 K/PID /20171)2)Pasal 34 UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 bahwa setiap orangtidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, ataudibuang secara sewenangwenang;UndangUndang Nomor 5 Tahun 1998 tentang PengesahanKonvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lainyang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia;Pasal 6 dan Pasal 8 UndangUndang Nomor 12 Tahun 2005 tentangPengesahan Kovenan Hak Sipil dan Politik yakni :a.
    berhak atas pengakuan,jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sertaperlakuan yang sama di depan hukum;b) Dalam ketentuan Pasal 18 Ayat (4) UndangUndang Nomor39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan: Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuanhukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusanpengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;c) Pasal 14 Ayat (3) huruf d UndangUndang Nomor 12 Tahun2005 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hakhak Sipildan Politik
    No. 321 K/PID /2017Bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat Kepolisiandalam proses pemeriksaan merupakan pelanggaran hak asasimanusia (HAM), yakni pelanggaran atas hak bantuan hukumyakni :1) Pelanggaran Konstitusi (JUD 1945) dalam ketentuan Pasal28 D Ayat 1;2) Pelanggaran Pasal 18 Ayat (4) UndangUndang Nomor 39Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM);3) Pelanggaran Pasal 14 Ayat (3) huruf d UndangUndangNomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi KonvensiInternasional Hakhak Sipil dan Politik
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 28-04-2015 — Upload : 16-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 11 PK/Pdt/2015
Tanggal 28 April 2015 — MUKHTAR EFENDI vs SARTIN, dkk
36 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam Buku Sejarah Riau yang ditulis oleh TeamPenyusun dan Penulis Sejarah Riau Universitas Riau tahun 1976, halaman368 mengatakan Dalam bulan Juni 1912 Sultan Mahmud (raja terakhirIndragiri) dinobatkan sebagai sultan tetapi ketika ia akan dinobatkan itukepadanya tidak lagi disorongkan satu kontrak politik untuk ditandatanganiseperti terhadap ayahnya dan datuknya dahulu, melainkan satu korteverklaring.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 20-08-2014 — Putus : 12-02-2015 — Upload : 09-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 56 P/HUM/2014
Tanggal 12 Februari 2015 — dr. KORNELIUS KODI METE, DK VS MENTERI DALAM NEGERI RI;
64 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 56 P/HUM/20142.2.kepentingan politik sesat dan kepentingan kelompok, bukan untukkepentingan bangsa dan Negara;Bahwa pembentukan Pasal 4 ayat (2) Permendagri No. 11 Tahun2014 jo.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 23-03-2016 — Putus : 19-10-2016 — Upload : 22-03-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 174/Pdt.G/2016/PN JKT SEL
Tanggal 19 Oktober 2016 — Yudhi Sabang S., S.H., M.H., baik selaku Pribadi dan atau sebagai Ketua I Bidang Organisasi & Keanggotaan BPP ABUJAPI masa Bakti tahun 2014-2019, bertempat tinggal di Town House Graha Taman Castilly C1 Graha Cikarang Rt.003/0, Desa Simpangan Cikarang Utara, dalam hal ini diwakili oleh Merzanti Backsin S.H., Aperdi Situmorang S.H., Akhmad Taufik S.H., Advokat dari Law Office “Backsin & Partner”, yang berkantor di Kencana Tower, Level 2, Jalan Raya Meruya Ilir No. 88, Bussiness Park, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11620, baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
68 — 44
  • Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat padaangka 2 halaman 2, dengan alasan bahwa oleh karena sifat ABUJAPIadalah organisasi Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP), bukanorganisasi pemerintah, bukan organisasi partai politik dan/atau tidakmerupakan bagiannya, bersifat Mandiri dan independen sertakekeluargaan/gotong royong, sebagaimana diatur pada Pasal 7 AD/ART20142019 mengenai SIFAT dan suatu organisasi adalah bersifatsukarela, sosial, Mandiri, nirlaba, dan demokratis sebagaimana
Pengadilan PT PADANG Perdata
Register : 03-09-2019 — Putus : 10-10-2019 — Upload : 10-10-2019
Putusan PT PADANG Nomor 151/PDT/2019/PT PDG
Tanggal 10 Oktober 2019 — Pembanding/Penggugat I : JOHAN WIDJAJA Diwakili Oleh : AVISENNA, SH
Pembanding/Penggugat II : HERLANI HERMANSYAH Diwakili Oleh : AVISENNA, SH
Terbanding/Tergugat III : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman
Terbanding/Tergugat I : Gubernur Provinsi Sumatera Barat Cq.Bupati Kabupaten Padang Pariaman
Terbanding/Tergugat II : Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Halan Tol Padang Lubuk Alung Padang Panjang Bukittinggi Ruas Padang Sicincin
40 — 23
  • Mengembangkan dan memperbarui politik, hukum dan kebijakanPertanahan.Bahwa pada proses pengadaan tanah untuk kepentinganumum saksi ahli yang dihadirkan oleh Pembanding/ParaPenggugat dalam pemeriksaan perkara pada pokoknyamenyatakan ;Bahwa apabila tidak diketahui oleh Pemerintah alamatpemilik tanah, yaitu awalnya pemerintah mencari di sertifikatyang ada diwarkah......
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 17-07-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 130/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 16 Desember 2020 — Penggugat:
FRANSISKUS LAIA
Tergugat:
1.Kepala Desa Tumari
2.FA'AHAKHODODO NDRURU, S.Sos/Kepala Desa tumari, Desa tumari, Kecamatan Lolomatua, Kabupaten Nias Selatan
166 — 68
  • Menjadi pengurus partai politik;h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan anggota BadanPermusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan rakyatRepublik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah, DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten/Kota dan jabatan lain yang ditentukandalam peraturan perundangundangan;j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemelihan umumdan/atau pemelihan kepala daerah;k.
Pengadilan PN BANGIL Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 16-07-2021 — Putus : 18-08-2021 — Upload : 19-08-2021
Putusan PN BANGIL Nomor 344/Pid.Sus/2021/PN Bil
Tanggal 18 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
1.YUNITA LESTARI, SH.
2.NURDHINA HAKIM, SH, MH.
Terdakwa:
1.ACHMAD YANI BIN H. WAHID
2.NANDA AFRI KHAIRUNNISA Binti HAMID
3.FIFIT INDAYANI BINTI BUDI HARTO
29 — 2
  • pidananya;Menimbang, bahwa UndangUndang Nomor 12 Tahun 1995 tentangPemasyarakatan, mengatur bahwa fungsi penjatuhan pidana bukan merupakantindakan balas dendam dari negara, melainkan sebagai upaya untukmenyadarkan Narapidana dan anak didik agar mereka menyesali perbuatannyadan mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum,menjunjung tinggi nilainilai moral, sosial, keagamaan, sehingga tercapaikehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai;Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Politik
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 14-02-2017 — Putus : 17-04-2017 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 132 K/TUN/2017
Tanggal 17 April 2017 — LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT BARISAN ANAK DAYAK (LSM BADAK) VS I. BUPATI KUTAI KARTANEGARA., II. PT. PRIMA MITRAJAYA MANDIRI;
99 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Lembaga Swadaya masyarakat Barisan Anak Dayak KalimantanTimur didirikan bertujuan untuk kepentingan pelestarian hutan,mewujudkan terciptanya keadilan di segala bidang antara lain,bidang ekonomi, politik, bidang hutan, bidang social budaya,bidang pertahanan dan keamanan, bidang ketenagakerjaan,bidang pertambangan, bidang lingkungan hidup serta bidangpembangunan dalam arti luas;3.
Pengadilan PN DEPOK Perdata Tanah
Register : 11-05-2011 — Putus : 26-09-2011 — Upload : 07-12-2011
Putusan PN DEPOK Nomor 68/Pdt.G/2011/PN.Dpk
Tanggal 26 September 2011 — FERRY J.R. TANDIONO vs. FARIDA TINA MAULANA W ; GEORGE WILLIAM OKA, dkk.
158 — 72
  • Bahwa tugas BPN RI secara artibutif melaksanakansebagimana tugas Negara dib dang keagrariaan sebagimanadiamanatkan Undang Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3)yang merupakan landasan pokok politik Pertanahan diIndonesia, diatur bahwa bumi, air dan ruang angkasa,termasuk kekayaan atau yang terkandung didalamnya dikuasaoleh Negara untuk sebesar besarnya kemakmuran rakya, makaUndang Undang pokok agraria No. 5 tahun 1960 pasal 2 ayat(2) menyatakan antara lain : Negara sebagai organisasikekuasaan seluruh
Pengadilan PN MALILI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 17-01-2019 — Putus : 19-03-2019 — Upload : 15-05-2020
Putusan PN MALILI Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Mll
Tanggal 19 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ANDI IRMA PURNAMA SARI, SH
Terdakwa:
Supriadi Alias Ladi Alias Sino Bin Simon P
76 — 28
  • terdakwa Supriadi Alias Ladi AliasSino Bin Simon P maka Majelis akan terlebin dahulu mempertimbangkandasar mengenai diundangkannya UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika khususnya mengenai formulasi pidana yangmerupakan suatu bentuk perumusan perbuatan pidana yang dituangkandalam ketentuan pidana, sehingga dapat dikatakan dengan memahamiformulasi pidana maka dapat diketahui sampai sejauh mana pembentukundangundang telah merumuskan dengan tepat penegakan hukum yangdikehendaki berdasarkan politik
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 02-12-2015 — Putus : 24-02-2016 — Upload : 01-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 658 K/TUN/2015
Tanggal 24 Februari 2016 — DANIEL VS GUBERNUR SUMATERA BARAT;
64 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menimbulkan akibat hukum bagi badan hukum partai politik;7. Bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undangundang No. 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi Publik yang untuk Komisi Informasi Provinsitentunya ditetapkan dan diangkat oleh Pemerintah Provinsi dalam hal inidiwakili oleh Gubernur Sumatera Barat;8.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 19-08-2013 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 46/B/PK/PJK/2013
Tanggal 19 Agustus 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. KARYA TANAH SUBUR
174 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Produktivitasperkebunan kelapa sawit sangat ditentukan dengan serangkaianaktivitas perawatan maupun pemupukan yang harus dilakukansecara rutin dan benar jauh sebelum tanaman sawit dapat dipanen.Akibat situasi sosial politik di Aceh, aktivitas perawatan maupunpemupukan yang harus dilakukan secara rutin dan benar pada masalalu tidak dapat dilaksanakan seperti halnya yang dilakukan denganoptimal oleh Marihat;Sesuai dengan SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) lahanseluas 402,90 Ha adalah lahan yang
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum
Register : 23-11-2021 — Putus : 18-01-2022 — Upload : 19-01-2022
Putusan PN DENPASAR Nomor 1092/Pid.B/2021/PN Dps
Tanggal 18 Januari 2022 — Penuntut Umum:
I Nyoman Triarta Kurniawan , SH.
Terdakwa:
1.I Putu Edi Wirantika
2.Yulia Citra
59 — 25
  • Politik Hukum Pidana Kayjian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi,Yogyakarta : Pustaka Pelajar, halaman 3132) mengenai pengertian melawan hukumantara lain adalah dari :a) Simon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum padaumumnya;b) Noyon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif oranglain;c) Pompe : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum denganpengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan Undangundangtetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis.d
Pengadilan PN MALILI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 13-06-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 15-05-2020
Putusan PN MALILI Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Mll
Tanggal 18 Juli 2019 — Penuntut Umum:
ANDI IRMA PURNAMA SARI, SH
Terdakwa:
NILASARI alias NILA binti TANDI
21 — 18
  • maka Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan dasar mengenaidiundangkannya UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikakhususnya mengenai formulasi pidana yang merupakan suatu bentukperumusan perbuatan pidana yang dituangkan dalam ketentuan pidana,sehingga dapat dikatakan dengan memahami formulasi pidana maka dapatdiketahul sampai sejauh mana pembentuk undangundang telah merumuskanPutusan No. 67/Pid.Sus/2019/PN MIlHal. 17 dari 32dengan tepat penegakan hukum yang dikehendaki berdasarkan politik
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 11-07-2011 — Upload : 13-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 159/B/PK/PJK/2010
Tanggal 11 Juli 2011 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK, ; PT. DYNO NOBEL INDONESIA,
26 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • angka 13 UndangUndang No. 8 Tahun 1983sebagaimana terakhir diubah dengan UndangUndang No.18 Tahun 2000 ("UU PPN") adalah"Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yangmerupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupunyang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroanterbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya,Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dandalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, danapensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasimassa, organisasi sosial politik
Pengadilan PN KAYUAGUNG Pidana Umum
Register : 19-05-2021 — Putus : 09-08-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN KAYUAGUNG Nomor 222/Pid.B/2021/PN Kag
Tanggal 9 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
Rizqy Indah W, SH
Terdakwa:
Hadi Yansyah als Bendot bin Sarman
29 — 6
  • tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanyamenimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (rechtguterverletzung),tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaanbagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangperbuatannya kembali dan juga harus~ melihat implikasi sosialkemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif,edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;Menimbang, bahwa sesuai dengan politik