Putusan NO.57/PDT/2020/PT JMBdapat didasarkan pada pasal 28 huruf h ayat (4) UUD 1945 yang menyatakanbahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebuttidak boleh diambil alih secara sewenangwenang oleh siapapun, selanjutnyadalam pasal 33 Ayat (8) UUD 1945 menyatakan bahwa: Bumi dan air dankekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dandipergunakan untuk sebesarbesar kemakmuran rakyat;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27, Pasal 34, dan Pasal 40Undangundang

Oleh karena itu pemerintah pusat memunyai kKewenanganuntuk mengawasi dan membina BUMN, hal ini dapat dilihat dalamBAB VI Hubungan Keuangan Antara Pemerintah dan PerusahaanNegara, Perusahaan Daerah, Perusahaan Swasta, serta BadanPengelola Dana Masyarakat Pasal 24 (3) Menteri Keuanganmelakukan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaannegara;Bahwa dasardasar kebijakan pengelolaan BUMN tercantum padapasal 33 UUD 1945.

Menurut pasal 33 UUD 1945 bumi, air, dankekayaan alam yang menguasai hidup orang banyak dikuasai olehnegara. BUMN berperan sebagai badan usaha yang diberikekuasaan negara untuk menjamin pemanfaatan bumi, air, dansegala kekayaan yang terkandung di dalamnya untukdipergunakan sebesarbesarnya bagi kemakmuran rakyat. Aturanyang lebih jelas diatur dalam UndangUndang Nomor :19 Tahun2003 tentang BUMN. Dalam penjelasannya padaangkaV Il.

perundangundangan, namunapabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasakeadilan atau normanorma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatantersebut dapat dipidana;Menimbang, bahwa pengertian secara melawan hukum dalam pengertianmateril dalam Penjelasan Pasal 2 ayat 1 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah dibatalkan oleh PutusanMahkamah Konstitusi Nomor 003/PUUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006, karenadianggap bertentangan dengan UUD

1945, sehingga tidak mempunyai kekuatanhukum mengikat, karena tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastianhukum yang adil yang dimuat dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 ;Menimbang, bahwa oleh karena adanya pembatasan mengenai pengertianmelawan hukum sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, makaMajelis Hakim berpendapat unsur melawan hukum yang dimaksud adalahmelawan hukum dalam arti formil saja, yaitu perobuatan tersebut bertentangandengan peraturan hukum yang berlaku atau bertentangan

JAMSOSTEK (Persero) sebagaiBadan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang melaksanakanamanat UU RI No. 3 Tahun 1992, Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja;Bahwa, dengan merujuk pada Amandemen UUD 1945, Tentang Perubahanpasal 34 ayat 2, yang berbunyi:"Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat danmemberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai denganmartabat kemanusiaan",Halam 4 dari 101 halaman, perkara Nomor 37/Pdt.SusPHI/2015/PN BdgMaka pada tahun 2004, terbitlah

Termasuk, pekerja yang melakukan mogokkerja dan aksi massa, sesuai pasal 28 UUD 1945, pasal 24 dan pasal 39 UU39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta pasal 5 ayat (1), pasal 28dan Pasal 43 UU 21 Tahun 2000 tentang Serikat Bekerja/Buruh.Tidak boleh ada PHK, dan hentikan rencana PHK terhadap pekerja/buruh,baik yang berstatus PKWT maupun PKWTT.Terhadap semua PHK yang telah berkekuatan hukum tetap, BUMN harussegera membayar hakhak normatif pekerja secara penuh sesuai pasal 156Halam 61 dari 101

danberbedabeda dari satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkunganmasyarakat lainnya, sehingga apa yang melawan hukum di satu tempatmungkin di tempat lain diterima dan diakui sebagai sesuatu yang sah dan tidakmelawan hukum, menurut ukuran yang dikenal dalam kehidupan masyarakatsetempat, sehingga oleh karenanya Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPKkalimat pertama tersebut, merupakan hal yang tidak sesuai denganperlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam Pasal28 D ayat (1) UUD

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK sepanjangmengenai frasa meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturanperundangundangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercelakarena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau normanorma kehidupan sosialHal 87113Putusan No.19/PidsusTPK/2015/PN Gto.dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, harus dinyatakanbertentangan dengan UUD 1945;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta sebagaimana diuraikandiatas bahwa pada TA 2013 Kementerian

Keuangan Negara (Undangundangno. 17/2003, Undangundang no. 1/2004, dan Undangundang no.15/ 2004),mengingat Undangundang Bidang Keuangan Negara, secara khusus,mengatur pengelolaan kekayaan Negara dalam lingkup bidang fiscal yangmerupakan kekayaan Negara yang tidak dipisahkan.Ahli menerangkan bahwa pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkantunduk pada ketentuan Undangundang No. 19/2004 tentang BUMN danberbagai ketentuan derivasinya.Ahli menerangkan bahwa dengan mengacu pada konsepsi yang tertuangdalam UUD

Pola pemikiran seperti tersebut di atas,yang pada prinsipnya didasarkan pada konsepsi yang tertuang dalam UUD 45,dicerminkan dalam UU no. 19 tahun 2003 tentang BUMN.Ahli menerangkan bahwa dasar pemikiran utama yang harus dijadikan acuandasar dalam pengambilan keputusan dalam pengeluaran negara adalahmenghindarkan terjadinya kerugian Negara, berlaku juga untuk pengelolaankekayaan negara yang dipisahkan, yaitu BUMN.Ahli menerangkan bahwa seharusnya semua tata kelola mengikuti konsepdasar yang telah

Yaitu, MenteriKeuangan dalam kedudukannya selaku Bendahara Umum Negara, sebagaipemilik, dan Menteri Negara BUMN sebagai pengendali teknis mewakili pemilik.Pola pemikiran seperti tersebut di atas, yang pada prinsipnya didasarkan padakonsepsi yang tertuang dalam UUD 45, dicerminkan dalam UU no. 19 tahun 2003tentang BUMN sesuai dengan pendapat Ahli bahwa dasar pemikiran utama yangharus dijadikan acuan dasar dalam pengambilan keputusan dalampengeluaran negara adalah menghindarkan terjadinya kerugian

Penuntut Umum adalahbentuk tindakan yang subyektif dan sangat gegabah, karena untukmenyimpulkan kerugian negara sebagai akibat dari perbuatan yangdituduhkan kepada Terdakwa I haruslah dilakukan oleh ahli dalamkeuangan negara, perekonomian negara, serta ahli dalam analisishubungan perbuatan seseorang dengan kerugian, atau dengan katalain, perhitungan tersebut harus dilakukan oleh pejabat yangberkompeten, yaitu Badan Periksa Keuangan Republik Indonesi (BPKRl), hal ini Sesuai dengan aturan di dalam UUD

pleidoi yang menyampaikan pada intinya Laporan Hasil AuditPerhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dikeluarkan oleh BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi SulawesiSelatan Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana BOSTahun Anggaran 2017 dan 2018 tanggal 27 Februari 2020 tidak dapatditerima sebab menurut Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yangberhak melakukan perhitungan keuangan negara adalah Badan PeriksaKeuangan Republik Indonesi (BPK RI), hal ini sesuai dengan aturan didalam UUD

Sekarang sudah meningkatmenjadi Kementerian contohnya Departemen Luar Negeri sekarangKementerian Luar Negeri, jadi pengertian dari instansi pemerintah sekarangartinya kementerian dan lembaga dari lembaga Negara;Bahwa yang pertama yang harus dijadikan dasar acuan harus yang palingtinggi yaitu UU PNBP UU No. 20 Tahun 1997, kalau mengenai tekhnispelaksanaanya terkait dengan disetorkan ke Menteri Keuangan, karena posisisumber daya alam punya posisi yang lebih tinggi yaitu di UUD 1945, sehinggakalau di

Putusan Nomor : 92/G/2018/PTUNJKT.Bahwa kalau di Migas detailed study itu suatu keharusan karena sudah diaturdalam PMK dan PP, apabila tidak ada detailed study maka biaya alokasioverhead itu tidak dapat diklaim sebagai cost recovery;Bahwa Cost recovery di Migas, konsep cost recovery semua kekayaan alamadalah milik negara menurut Pasal 33 UUD 1945.

tentang Petunjuk Penanganan Perkara Tindak PidanaKehutanan;Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor021 / PUU III/2005, yang intinya bahwa Pasal 78 ayat (15) UndangUndangNomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan tidak bertentangan dengan konstitusidan dalam pertimbangan halaman 80 paragraf kedua yang menyebutkanmenimbang bahwa dari uraian diatas bahwa jelaslah tidak setiap perampasanHalaman 87 dari 92 Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN Kfm.hak milik serta merta bertentangan dengan UUD

Namundemikian terlepas dari keabsahan perampasan hak milik sepanjang dilakukansesuai dengan due process of law diatas, hak milik dari pihak ketiga yangberitikad baik (ter goeder Trouw, good feith) tetap harus dilindungi, oleh karenaitu berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatas, mahkamah berpendapatbahwa pasal 78 ayat (15) UndangUndang Kehutanan beserta penjelasannyatidak ternyata bertentangan dengan UUD 1945 , kemudian apabiladiteriemahkan maksud dari hak milik dari pihak ketiga yang beritikad

perbuatan melawan hukum formil adalah semua perbuatan yangbertentangan dengan Undangundang, melawan hukum materil adalah perbuatan tersebutbertentangan dengan rasa keadilan, kepatutan dalam masyarakat, kepentingan hukum yangdilidungi ; Menimbang, bahwa dilihat didalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.03/PPUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006, menyatakan penjelasan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.31Tahun 1999 Jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur perbuatan melawanhukum materiil bertetangan dengan UUD

Terdakwa Hamdani Amin dan Putusan MARINO.1974 K/ Pid/2006 tanggal 13 Oktober 2006) tetap menerapkan ajaran perbuatanmelawan hukum materiil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 JoUndang Undang Nomor 20 Tahun 2001;Menimbang, bahwa alasan alasan MARI adalah, bahwa apabila penjelasanketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Jo Undang Undang Nomor 20 Tahun2001 yang mengatur perbuatan melawan hukum materiil bertetangan dengan UUD 1945 dantidak mempunyai kekuatan mengikat, maka

AHMADMULYANA melakukan perbuatan dalam rangka pencairan dana BantuanSosial pemerintah Kota Bandung tahun anggaran 2009 dan 2010, HakimTinggi Ad Hoc Tipikor tidak sependapat karena putusan ini tidakmemutus terbukti atau tidak terbuktinya pihak lain yang bukan menjaditerdakwa dalam perkara ini ;Menimbang bahwa pasal 27 UUD 45 disebutkan bahwa Segalawarga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahandan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak adakecualinya ;Menimbang

bahwa pasal 28 D UUD 45 disebutkan bahwa Setiaporang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukumyang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum ;Menimbang dengan demikian pihakpihak yangterlibat/terkaitsehingga terjadi tindak pidana dalam perkara ini atau pihakpihak yang diduga berusaha untuk mengaburkan perkara ini yang akhirnyamerugikan keuangan negara agardilakukan penuntutan oleh penegak hukumsesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturanperundangundangan

Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi , yang dimaksud dengansecara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukumdalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebuttidak diatur dalam peraturan perundangan undangan, namun apabilaperbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilanatau norma norma kehidupan social dalam masyarakat, maka perbuatan106tersebut dapat dipidana bertentangan dengan UUD

Menimbang, bahwa hal penting yang perlu dinyatakan dari pertimbangan PutusanMahkamah Konstitusi tersebut jika dihubungkan dengan teori tentang sifat melawanhukum materiil dalam fungsi negatif dan positif, maka yang dinyatakan bertentangandengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah bukansifat melawan hukum secara materiil secara keseluruhan, tetapi hanya melawanhukum materiil dalam fungsi positif, hal ini harus ditegaskan agar tidak terjadikerancuan baik dalam tataran normatif

Jadi yang dinyatakanbertentangan dengan UUD 1945 menurut Mahkamah Konstitusi adalah sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang positif ; Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim yang perlu dibuktikan atasadanya fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu apakah ada darirangkaian perbuatan para Terdakwa yang bersifat Melawan Hukum Formil yaitubertentangan dengan hukum tertulis (Undang Undang) ?

tersebut di atas menurut hemat kami,adalah salah dan telah melanggar atau menyalahi dari peraturanperundangundangan yang berlaku ;Bahwa dalam hirarki perundangundangan dinyatakan bahwaperaturan perundangundangan yang lebih rendah tidak bolehbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi;Bahwa selanjutnya berdasarkan UNDANGUNDANG NO. 12 TAHUN2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN dinyatakan bahwa hierarki peraturan perundangundangan di Indonesia adalah sebagai berikut : UUD

UUD 1945 ditempatkan dalam Lembaran NegaraRepublik Indonesia ; Ketetapan MPR ;Hal. 116 dari 159 hal. Put. No. 1525 K/Pid.Sus/201410.11.12.13.

Majelis Hakim Agung yang kami muliakan,Bahwa menurut Pasal1 ayat (3) UUD 1945 Perubahan Ketiga, NegaraIndonesia adalah NEGARA HUKUM dimana supremasi hukum harusditegakkan dalam pengertian semua peraturan hukum yang berlaku harusditegakkan dan diberlakukan.Bahwa fakta ada pelanggaran terhadap peraturan perundangundangantelah lama terjadi dan seolaholah tidak ada yang salah menurut hukumatas hasil audit yang dilakukan oleh BPKP ;Bahwa seolaholah kita menutup mata atau mungkin tidak mengetahuiadanya

Putusan Nomor : 91/G/2014/PTUNBDG20.21.22.23.sehingga diharapkan adanya kerja sama yang baik dan kesadaran dariPara Penggugat untuk menyerahkan kembali rumah negara yangdikuasainya kepada Tergugat secara baikbaik tanoa harus dilakukanupaya paksa (ekSekUSi) ; 22 nnn nnn noe nen nnn nee nen nee een nce neBahwa keliru dan tidak berdasarkan hukum dalil Para Penggugat padaDuduk Perkara angka 21 yang menyatakan Tergugat melanggar Pasal28 huruf d ayat (1) dan Pasal 28 huruf h ayat (1) UUD 1945 yangmenjelaskan

Putusan Nomor : 91/G/2014/PTUNBDGBahwa keliru dan tidak berdasarkan hukum dalil Para Penggugat padaDuduk Perkara angka 21 yang menyatakan Tergugat melanggar Pasal 28huruf d ayat (1) dan Pasal 28 huruf h ayat (1) UUD 1945 yang menjelaskansetiap orang berhak atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukumyang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan berhak untukhidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkanlingkungan hidup yang baik ; Bahwa dalil tersebut terlalu abstrak

Nomor 6 K/Pdt.SusHKI/2016masyarakat dan tidak boleh digunakan sebagai merek dagang, seperti:Republik Indonesia, Pancasila, UUD 1945, ABRI, Angkatan Darat disingkatAD, TNI AD, TNI AL, TNI AU, Sekolah Dasar disingkat SD, UniversitasGajah Mada disingkat UGM, dst termasuk PERADIN, adalah merupakannama, tanda, gambar, kata, atau hurufhuruf yang sudah terkenal dan cukupdikenal dan karenanya tidak dapat diajukan atau dimohonkan sebagaiMerek, akan tetapi Tergugat Rekonvensi tetap saja melakukan hal yangmelawan

Bahwa menanggapi makna asas keadilan dan keseimbangandalam UUKPKPU, bahwa justru dengan penerapan aturan hukumtersebut, telah sesuai dengan jiwa dan konsep asas keadilan dankeseimbangan dalam kepailitan, dimana:Keadilan dalam pembagian hak diantara para Kreditor atas hartaDebitor Pailit harus dilihat dari moralitas dan jiwa UUD 1945, sebagaisuatu amanat untuk melindungi segenap bangsa secara adil danbeRperikemanusiaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,sejalan dengan hal tersebut atas dasar

kekeluargaan yang tercantumdalam Pasal 33 UUD 1945, Negara berhak mengatur dan menjagaberbagai kepentingan ekonomi seluruh lapisan masyarakat, keadilanakan teRpenuhi apabila berbagai elemen yang berbeda kepentingannyadalam masyarakat dapat hidup dan berkembang secara harmonis,termasuk dalam hal kepentingan Debitor dan Kreditor lainnya;Bahwa dalam prinsip keseimbangan kesetaraan diantara yang berbeda,diartikan Kreditor akan mendapat perlindungan hukum yang sama,sehingga keadilan distributive tidak

YOTENItertanggal 30 Agustus 2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya); Surat Pernyataan Orang Asli Papua tertanggal 25 April 2017(fotokopi dari fotokopi); Surat Pernyataan Beriman dan Bertaqwa Kepada Tuhan YangMaha Esa tertanggal 25 April 2017 (fotokopi dari fotokopi); Surat Pernyataan Setia dan Taat Kepada Pancasila danMemiliki Komitmen Yang Kuat Untuk Mengamalkan DalamKehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegaratertanggal 25 April 2017 (fotokopi dari fotokopi); Surat Pernyataan Setia dan Taat Kepada UUD

Panitia Penjaringan dan PenyaringanPerangkat Desa sangat tidak profesional dan tidak sesuai denganstandart operasional prosedur (SOP);Bahwa Para Penggugat telah mengikuti pelaksanaan ujian sebagaimanaketentuan pendaftaran, mendaftar sesuai dengan formasi yang diinginkanoleh Para Penggugat, dan ketentuan dalam pelaksaan ujian akandiberikan soalsoal umum (meliputi Pancasila dan UUD 45, PengetahuanUmum, Bahasa Indonesia, Matematika) dan soalsoal khusus sesuaidengan bidang tugas dan formasi masingmasing

tersebut akan menjadi tanah negara akan tetapijika tidak digunakan untuk kepentingan umum maka bekas pemegang hak itulahyang diutamakan untuk mengajukan permohonan karena bekas pemegang hakmempunyai hubungan keperdataan atau hubungan keekonomian dengan tanahtersebut ;Hal. 42 dari 47 Putusan Nomor 443/Pdt.G/2016/PN.Smg.Menimbang, bahwa ahli dari Para Tergugat juga menerangkan bahwa istilahtanah negara bebas dan tanah negara tidak bebas muncul dalam UU No.1 Tahun1958 karena dasar pembentukannya adalah UUD