Ditemukan 82213 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 22-01-2019 — Putus : 17-07-2019 — Upload : 22-07-2019
Putusan PN MARTAPURA Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Mtp
Tanggal 17 Juli 2019 — Penggugat:
Mawardi Abbas
Tergugat:
1.Bupati Banjar
2.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar
6419
  • Yani Km 37.500 Rt. 20/003 Kelurahan Sungai Paring Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan ukuran dan batas-batas :
    • Sebelah Utara 54,00 meter berbatas dengan H. Basriansyah, MM.
    • sebelah Selatan 54,00 meter berbatasan dengan Jl. Abbas Hasan.
    • Sebelah Timur 32,40 meter berbatasan dengan H. Yusefrin, MM.
    • Sebelah Barat 32,40 meter berbatas dengan Jl. A. Yani.

    3.

    Penggugat:
    Mawardi Abbas
    Tergugat:
    1.Bupati Banjar
    2.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar
    2016) dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar(tahun 2017 sampai dengan sekarang/ tahun 2019)..
    Bahwa pemanfaatan ast/barang eks Proyek Pusat Pengembangan Koperasi(PPK) yang merupakan aset Barang Milik Negara sejak tahun 1987sebagaimana Penggugat sampaikan dalam gugatannya sampai dengan erapelaksanaan otonomi daerah sebagai kantor satuan kerja perangkat daerah(SKPD) Kabupaten Banjar yakni Dinas Koperasi Kabupaten Banjar (tahun1987 sampai dengan tahun 2000), Dinas Pertambangan dan EnergiKabupaten Banjar (tahun 2000 sampai dengan tahun 2016), dan DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar
    telah membentuk beberapa satuan kerja perangkatdaeran (SKPD) yang baru, maka dalam rangka memperlancarpenyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten Banjar sejaktahun 2000 sampai dengan saat ini (tahun 2019) telah memanfaatkanaset/barang eks Proyek Pusat Pengembangan Koperasi (PPK) yangmerupakan aset Barang Milik Negara tersebut sebagai kantor DinasPertambangan dan Energi Kabupaten Banjar (tahun 2000 sampai dengantahun 2016) dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar(tahun
    Mawardi Abbas selaku Ketua Koperasi KUDKayu Tangi Martapura Kabupaten Banjar perihal Sporadik An. H.
Register : 21-08-2017 — Putus : 02-11-2017 — Upload : 15-01-2018
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 229/B/2017/PT.TUN.JKT;
Tanggal 2 Nopember 2017 — GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH; DAHLIM BANJAR NAHOR,SE.,MSi;
6112
  • GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH; DAHLIM BANJAR NAHOR,SE.,MSi;
    No. 229/B/2017/PT.TUN.JKTtertanggal 3 Mei 2017;0nne nnn noSelanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/PEMBANDING;MELAWANDAHLIM BANJAR NAHOR,SE.,MSi Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanAparatur Sipil Negara, Tempat tinggal Jalan. Hiu Putih IIA No3 Palangka Raya ; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :Gideon Silaen, SH, Kewarganegaraan Indo ekerjaanAdvokat, Tempat Tinggal Jalan. CamarRaya.
    Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No 21.2/172/2017abatan FungsionalDahlim Banjar Nahor,antan Tengah Nomor : 188.44/3/2017emerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat kepada kedudukansemula atau setingkat dan mengembalikan hakhak Penggugat sesuaidengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku;5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara sebesarRp. 216.000, ( dua ratus enam belas ribu rupiah );Hal 3 dari 10 hal. Put.
Register : 08-03-2017 — Putus : 31-05-2017 — Upload : 22-09-2017
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 71/B/2017/PT.TUN.JKT
Tanggal 31 Mei 2017 — I GUSTI AYU SUDARTI SARINADI; I GUSTI NGURAH AGUNG SANATHA DHARMA; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR; BUPATI BANJAR;
3521
  • I GUSTI AYU SUDARTI SARINADI;I GUSTI NGURAH AGUNG SANATHA DHARMA;KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR; BUPATI BANJAR;
    KEPALA KANTOR PERTANS AN KABUPATEN BANJAR,o perkedudukan Jalan Menteri IV No. 17, Martapura,or Kabvpaen Bani See Seera Tanggal 24 Agustus 2016 kepada : >cad eyCia 1. SYAIFUDDIN, SH.j Beran nnennnnnnncneee& . U i) ceSs Jabatan Kasi Sengketa, Koni dan Perkara PadaKantor Pertanahan Katy Ser Banjar; KyS 2.
    NOORHANI, S. site De ceceJabatan Kasuit S Sengketa dan Konflik Pertanahan =F pada Kagtor Pertanahan Kabupaten Banjar ; Ss>GSSs 3. PARIANSYAH, SH, ere Ssapr abatan Kasubsi Perkara Pertanahan pada RapierPod Pertanahan Kabupaten Banjar; g* > wvwy 4. RISYAD ABROR WIBAWA, SH. ; a woes oeEN Jabatan Analis Permohonan Hak Tanah dansy~~ Pendaftaran Tanah Pada Kantor Pertanahane 5. HUSNAYADI a SH.MH.
Putus : 16-05-2008 — Upload : 22-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 274PK/PDT/2001
Tanggal 16 Mei 2008 — I KETUT MATARAM ; MADE DARMAWAN, dkk ; BENDESA ADAT BANJAR SAKTI, NYOMAN SUTISNA ; KELIAN ADAT BANJAR SAKTI, MADE GAMA
7729 Berkekuatan Hukum Tetap
  • I KETUT MATARAM ; MADE DARMAWAN, dkk ; BENDESA ADAT BANJAR SAKTI, NYOMAN SUTISNA ; KELIAN ADAT BANJAR SAKTI, MADE GAMA
    ;melawan:BENDESA ADAT BANJAR SAKTI, NYOMAN SUTISNA ;KELIAN ADAT BANJAR SAKTI, MADE GAMA, dalam hal inibertindak untuk dan atas nama Desa Adat dan Banjar Sakti,keduanya bertempat tinggal di Dusun/Banjar Sakti, DesaSakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Daerah Tingkat IIKlungkung, para Termohon Peninjauan Kembali dahulu paraPemohon Kasasi/para Penggugat/Terbanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata paraPemohon
    Sakti ;Bahwa semenjak dibeli seperangkat/sebarung gamelan (gong) tersebutdisimpan di Balae Banjar Sakti ;Bahwa pada tahun 1991 para Tergugat dengan tanpa suatu alasan hakyang sah, telah mengambil barangbarang sengketa yang menjadi milik paraPenggugat, yang para Penggugat simpan di Balae Banjar Sakti ;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas para Penggugatmohon kepada Pengadilan Negeri Kulungkung agar terlebin dahulu meletakkansita jaminan atas barangbarang sengketa, dan selanjutnya menuntut
    anggota BanjarSakti ;Bahwa Banjar Adat Sakti tidaklah berstatus Badan Hukum, dan olehkarenanya bila para Penggugat bertindak dalam segala perbuatan hukum,khususnya untuk dapat bertindak di dalam sidang Peradilan haruslah ada kuasauntuk itu dari seluruh anggota Banjar Adat Sakti ;Bahwa para Penggugat di dalam gugatannya tidak ada menyebutkantentang adanya kuasa tersebut, dan ini berarti bahwa para Penggugat tidak/belum mendapat kuasa untuk mewakili seluruh anggota Banjar Sakti di mukasidang Pengadilan
    No. 274 PK/PDT/2001Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 3103 K/Pdt/1998, tanggal 24 Mei 2000 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebutadalah sebagai berikut :Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1.NYOMAN SUTISNA, Bendesa Adat Banjar Sakti, dan 2.
    MADE GAMA, KelianAdat Banjar Sakti tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 27 Oktober1997 Nomor 112/PDT/1997/PT.DPS. yang membatalkan putusan PengadilanNegeri Klungkung tanggal 5 Mei 1997 Nomor 2/PDT.G/1997/PN.KLK.
Putus : 26-09-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2720/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 26 September 2019 — PT BANJAR GAWI MAKMUR vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3621 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PT BANJAR GAWI MAKMUR;
    PT BANJAR GAWI MAKMUR vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
    PUTUSANNomor 2720/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT BANJAR GAWI MAKMUR, beralamat keputusan diJalan Banjar Gawi Barat Nomor 234 RT. 007 RW. 003Liang Anggang, Kota Banjarbaru, (dengan alamatkorespondensi di Kantor PT Tanah Mas Jalan TamanHasanudin A.22, Kelurahan Kuningan, KecamatanSemarang Utara, Kota Semarang 50176), yang diwakili olehDidik Soekmono, jabatan Direktur;Pemohon Peninjauan
    Banjar Gawi Barat I/D No. 234 RT. 007 RW. 003, Liang Anggang, KotaBanjarbaru, Kalimantan Selatan;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 November 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 31 Januari 2019 dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal31 Januari 2019
    Mengabulkan permohonan gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00183/NKEB/WPUJ.29/2018 tanggal26 Januari 2018 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2)Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) huruf b Karena Permohonan Wajib PajakNomor: 00106/240/12/731/15 tanggal 28 September 2015 Masa PajakSeptember 2012 atas nama: PT Banjar Gawi Makmur, NPWP:01.534.368.4731.000, alamat: Jalan Banjar Gawi Barat I/D Nomor
    Final Pasal 4 ayat (2) atasnama PT Banjar Gawi Makmur Masa Pajak September 2012 adalah nihil;5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara;Demikian Permohonan Peninjauan Kembali ini kami ajukan agar Keadilanditegakan, dalam peradilan yang baik mohon diputus seadiladilnya DemiKeadilan yang Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (et aequo et bono);Halaman 3 dari 7 halaman.
    Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: PT BANJAR GAWI MAKMUR;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 26 September 2019, oleh Dr. H.M.
Putus : 09-05-2017 — Upload : 12-05-2017
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 32/Pid.B/2017/PN. Sdw
Tanggal 9 Mei 2017 — NORANSYAH als KAI UPIN als BANJAR bin SARKAWi
3114
  • 1.Menyatakan Terdakwa NORANSYAH als KAI UPIN als BANJAR Bin SARKAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;2.Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;3.Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) buah HP merk Lenovo warna hitam; 1 (satu) buah HP merk Asuz warna putih hitam pakai pelindung warna biru;Dikembalikan kepada
    NORANSYAH als KAI UPIN als BANJAR bin SARKAWi
    PUTUSANNomor 32/Pid.B/2017/PN SdwDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara perkara pidanapada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telahmenjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : NORANSYAH als KAI UPIN als BANJAR bin SARKAWI;Tempat lahir : Amuntai;Umur / tgl.lahir : 36 tahun/03 Mei 1980;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Rantau Bujur RT.002 Kelurahan Rantau
    dibebani membayar biaya perkara sebesarRp 5.000, (lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebutterdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohondiberi keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanjitidak akan mengulangi lagi;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan SuratDakwaan Nomor : PDM 11/SDWR/TPUL/02/2017 tanggal : 8 Februari 2017,yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa terdakwa NORANSYAH Als KAI UPIN Als BANJAR
    SUNARDI Bin MUKINO yang berada diamplop laci meja kantor sebesar Rp. 3.500.000, (tiga juta lima ratus riburupiah) kemudian terdakwa membawa barang barang tersebut pergikeluar rumah menuju jendela tempat pertama terdakwa masuk dansetelah berhasil keluar lewat jendela selanjutnya terdakwa pulang;Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi SUNARDI Bin MUKINO dansaksi YUNI ASTUTI Bin SUPARNO mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000, (tujuh belas juta rupiah);Perbuatan Terdakwa NORANSYAH Als KAI UPIN Als BANJAR
    dijual kemudian hasilnya untuk keperlu anseharihari;Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari korban Sunardi Bin Mukino untukmengambil barangbarangnya tersebut dan terdakwa sama sekali tidak adahak atas barangbarang tersebut;Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Sunardi Bin Mukinomengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belasjuta rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, telahdapat dibuktikan bahwa terdakwa NORANSYAH als KAI UPIN als BANJAR
    Menyatakan Terdakwa NORANSYAH als KAI UPIN als BANJAR BinSARKAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu denganpidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;.
Register : 20-08-2021 — Putus : 27-09-2021 — Upload : 27-09-2021
Putusan PT JAMBI Nomor 107/PID.SUS/2021/PT JMB
Tanggal 27 September 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : DONI HENDRY WIJAYA, SH
Terbanding/Terdakwa : EDISON BANJAR NAHOR Bin MARULI BANJAR NAHOR Alm
630
  • Pembanding/Penuntut Umum : DONI HENDRY WIJAYA, SH
    Terbanding/Terdakwa : EDISON BANJAR NAHOR Bin MARULI BANJAR NAHOR Alm
Putus : 26-09-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2914 B/PK/PJK/2019
Tanggal 26 September 2019 — BANJAR GAWI MAKMUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
2811 Berkekuatan Hukum Tetap
  • BANJAR GAWI MAKMUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
    PUTUSANNomor 2914/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT BANJAR GAWI MAKMUR, beralamat di Jalan BanjarGawi Barat I/D 234, RT 007, RW 003, Liang Anggang, KotaBanjarbaru, Kalimantan Selatan, yang diwakili oleh DidikSoekmono, jabatan Direktur PT Banjar Gawi Makmur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Kav. 4042, Jakarta
    Tahun 2018, tanggal 24 Oktober 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP01514/NKEB/WPJ.29/2017 tanggal 27Desember 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) BerdasarkanPasal 36 Ayat (1) huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak Nomor00103/240/12/731/15 tanggal 28 September 2015 Masa Pajak April 2012atas nama PT Banjar
    Gawi Makmur, NPWP 01.534.368.4731.000,beralamat di Jalan Banjar Gawi Barat I/D 234, RT 007, RW 003, LiangAnggang, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 November 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 31 Januari 2019 dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan
    Mengabulkan permohonan gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP01514/NKEB/WPJ.29/2017 tanggal27 Desember 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2)Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) huruf b Karena Permohonan Wajib PajakNomor 00103/240/12/731/15 tanggal 28 September 2015 Masa PajakApril 2012 atas nama PT = Banjar Gawi Makmur, NPWP01.534.368.4731.000, alamat di Jalan Banjar Gawi Barat I/D, Nomor234,
    Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT BANJAR GAWI MAKMUR;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 26 September 2019, oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko,Halaman 6 dari 8 halaman.
Register : 24-07-2013 — Putus : 28-08-2013 — Upload : 25-03-2015
Putusan PA WAINGAPU Nomor 49 / Pdt.P / 2013 / PA.WGP
Tanggal 28 Agustus 2013 — Abdul Rajab bin Saleh Banjar ; Johria binti Mustamin
5616
  • Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Abdul Rajab bin Saleh Banjar) dengan Pemohon II (Johria binti Mustamin) yang dilaksanakan pada tahun 1989 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa Besar ; 3. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waingapu tahun 2013 sebesar Rp. 56.000,- ( Lima puluh enam ribu rupiah) ;
    Abdul Rajab bin Saleh Banjar ; Johria binti Mustamin
Upload : 24-06-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 520 PK/PDT/2009
I DEWA PUTU BANJAR; I DEWA NYOMAN DJEGIR
4126 Berkekuatan Hukum Tetap
  • I DEWA PUTU BANJAR; I DEWA NYOMAN DJEGIR
    P UT US A NNo.520PK/Pdt/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara DEWA PUTU BANJAR bertempat tinggal diLingkungan Kelod Keuh, Kelurahan Beng,Kecamatan Gianyar, Kabupaten Daerah Tingkat IIGianyar, dalam hal ini memberi kuasa kepada : DEWA PUTU MERTHA, SH.
    Advokat, berkantor diJalan Banjar Gunung, Desa/Kecamatan Abiansemal,Kabupaten Badung Propinsi Bali ;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu TermohonKasasi, Penggugat/Terbanding ;melawan DEWA NYOMAN DJEGIR, bertempat tinggal diLingkungan Tri Wangsa, Kelurahan Beng,Kecamatan Gianyar, Kabupaten Daerah Tingkat IIGianyar, dalam hal ini memberi kuasa kepadaRicky JD Brand, SH, Advokat, berkantor di JalanGn.
    DewaPutu) Banjar adalah kerabat tunggal Purusa dari NgakanPutu Kawit yang berasal dari pancer laki laki ;2. Bahwa Ngakan Putu Kawit yang berasal dari pancer lakilaki (purusa) mempunyai dua orang istri, namun tidakmempunyai anak dan tidak ada mengangkat anak. Ngakan PutuKawit beserta istrinya ada menggarap sebidang tanahwarisan orang tuanya bernama Ngakan Putu Gejer(almarhum), sedangkan selama Ngakan Putu Kawitberkeluarga dengan kedua istrinya tidak ada memperolehharta bersama berupa tanah ;3.
    DEWA PUTU BANJAR tersebutharus ditolak ;Hal. 9 dari 11 hal. Put.
    No.520PK/Pdt/2009Memperhatikan Pasal pasal dari UndangUndang No.48Tahun 2009, Undang Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yangtelah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No.5 Tahun2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No.3 Tahun2009 serta peraturan perundang undangan lain yangbersangkutan ;MENGADILMenolak permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali : DEWAPUTU BANJAR tersebut ;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayarbiaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali
Putus : 15-05-2012 — Upload : 13-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3020 K /Pdt/ 2011
Tanggal 15 Mei 2012 — PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR Cq. DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJAR Cq. KEPALA PUSKESMAS PESAYANGAN, dk vs H. MURHIDIN bin MANSUR HASAN
2016 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR Cq. DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJAR Cq. KEPALA PUSKESMAS PESAYANGAN, dk vs H. MURHIDIN bin MANSUR HASAN
    PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR Cq. DINASKESEHATAN KABUPATEN BANJAR Cq. KEPALAPUSKESMAS PESAYANGAN, berkedudukan danberkantor di Jalan Karya Bhakti, Kelurahan Pesayangan,Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar;2. PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR Cq.KECAMATAN MARTAPURA KOTA Cq. KEPALAKELURAHAN PESAYANGAN, berkedudukan danberkantor di Jalan Jambrut, Kelurahan Pesayangan,Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar, dalamhal ini keduanya memberi kuasa kepada : 1. STMahmudah,SH.MH; 2.
    Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar sebagai Badan HukumPublik bersedia memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan denganmembangun Puskesmas Pasayangan yang bertujuan memberikanpelayanan kesehatan kepada masyarakat, yang tidak bertentangandengan Undangundang' atau Kkesusilaan. Sehingga denganpembangunan Puskesmas Pasayangan tersebut Pemerintah DaerahKabupaten Banjar telah memenuhi dan melaksanakan ketentuanperaturan perundangundangan.b.
    Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar tidak ada Itikad/ niat untukmelakukan perbuatan melawan hukum.
    DINASKESEHATAN KABUPATEN BANJAR Cq.
    DINAS KESEHATANKABUPATEN BANJAR Cq. KEPALA PUSKESMAS PESAYANGAN., 2.PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR Cq. KECAMATAN MARTAPURAKOTA Cq.
Putus : 04-05-2007 — Upload : 21-09-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 184K/TUN/2006
Tanggal 4 Mei 2007 — Bupati Banjar; PT Wesi Arthalokatama; Wibowo Soelianto Tjie
627723 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bupati Banjar; PT Wesi Arthalokatama; Wibowo Soelianto Tjie
Putus : 26-09-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2721/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 26 September 2019 — PT BANJAR GAWI MAKMUR vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3816 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PT BANJAR GAWI MAKMUR;
    PT BANJAR GAWI MAKMUR vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
    PUTUSANNomor 2721/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT BANJAR GAWI MAKMUR, beralamat keputusan diJalan Banjar Gawi Barat Nomor 234 RT. 007 RW. 003Liang Anggang, Kota Banjarbaru, (dengan alamatkorespondensi di Kantor PT Tanah Mas Jalan TamanHasanudin A.22, Kelurahan Kuningan, KecamatanSemarang Utara, Kota Semarang 50176), yang diwakili olehDidik Soekmono, jabatan Direktur;Pemohon Peninjauan
    tanggal 24 Oktober 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMenolak permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP01309/NKEB/WPVJ.29/2017 tanggal 20November 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa BerdasarkanPasal 36 Ayat (1) huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak Nomor00127/207/11/731/15 tanggal 28 September 2015 Masa Pajak Desember2011 atas nama PT Banjar
    Banjar Gawi Barat Nomor 234 RT. 007 RW. 003 LiangAnggang, Kota Banjarbaru;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 November 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 31 Januari 2019 dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal31 Januari 2019;Menimbang, bahwa permohonan
    Gawi Makmur, NPWP: 01.534.368.4731.000, beralamat di Jalan Banjar Gawi Barat I/D Nomor 234 RT 007RW 003 Liang Anggang Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan;Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Masa Pajak Desember 2011 Nomor: 00127/207/11/731/15 tanggal28 September 2015;Menetapkan jumlah Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember2011 yang masih harus dibayar dalam Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Nomor: 00127/207/11/731/15 tanggal 28 September 2015 atasnama PT Banjar
    Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: PT BANJAR GAWI MAKMUR;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 26 September 2019, oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko,S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah AgungHalaman 6 dari 7 halaman.
Putus : 23-10-2023 — Upload : 11-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4944 K/Pid.Sus/2023
Tanggal 23 Oktober 2023 — MOHAMAD BANJAR
940 Berkekuatan Hukum Tetap
  • MOHAMAD BANJAR
Register : 11-08-2014 — Putus : 14-01-2015 — Upload : 02-03-2015
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 23 / G / 2014 / PTUN.BJM
Tanggal 14 Januari 2015 — MAHDI KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR HARSONO YUSUF
7728
  • MAHDIKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJARHARSONO YUSUF
    Banjar, Kalimantan Selatan,yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banjar padatanggal 19 Februari 2002 dan Surat Ukur Nomor 01195/GMB/2002tanggal 09 Januari 2002, ukuran luas seluruhnya 18.147 M2, dahuluatas nama Imberan sekarang beralih atas nama Doktoranda DIANATHERNESIA;2. Sertipikat Hak Milik Nomor 4878, terletak di Jalan Gubernur SarkawiKm.17, Kel. Gambut, Kec. Gambut, Kab. Banjar, Kalimantan Selatan,yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab.
    Yani Km.17 Desa Gambut, Kecamatan Gambut,Kabupaten Banjar..
    Banjar,Kalimantan Selatan, yang diterbitkan oleh Kepala KantorPertanahan Kab. Banjar pada tanggal 19 Februari 2002 danSurat Ukur Nomor 01195/GMB/2002 tanggal 09 Januari 2002,ukuran luas seluruhnya 18.147 M2, dahulu atas nama Imberansekarang beralih atas nama Doktoranda DIANA THERNESIA;Sertipikat Hak Milik Nomor 4878, terletak di Jalan GubernurSarkawi Km.17, Kel. Gambut, Kec. Gambut, Kab. Banjar,Kalimantan Selatan, yang diterbitkan oleh Kepala KantorPertanahan Kab.
    Km. 17 Y2 milik Penggugat Mahdi,yang ditujukan kepada Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Banjar ;20.
    Haji Rahmadi Ke Kantor PertanahanKabupaten Banjar tanggal 13 Maret 2013 ;Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda TerimaDokomen An.
Register : 15-06-2015 — Putus : 03-12-2015 — Upload : 23-03-2016
Putusan PN MARTAPURA Nomor 13/Pdt.G/2015/PN Mtp
Tanggal 3 Desember 2015 — MUHAMMAD IRFANSYAH LAWAN MARIE KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR
844
  • MUHAMMAD IRFANSYAHLAWANMARIEKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR
    /Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN MTPSelanjutnya disebut sebagai TERGUGATKONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSLI KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR,berkedudukan di Jalan Menteri Empat Nomor 17, KabupatenSetelah membaca suratsurat perkara ini; Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara; TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalamsurat gugatannya tanggal 15 Juni 2015 yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Martapura pada tanggal
    A.Yani kilometer 7.700.Desa Kertak Hanyar Il, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar,berdasarkan Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) No. 024/SKKT/DKHII/BPN/IV/2014 tertanggal 04 April 2014 yang diterbitkanoleh Lurah Kertak Hanyar dan diketahui oleh Camat Kertak Hanyardengan luas + 15.876,25 meter persegi, dengan ukuran dan batasbatas:e Batas sebelah Utara : 15.5 meter dan 225 meter, H.Fadlan,Agus Wahyudi dan H.Tarmizi;e Batas sebelah Selatan : 260 meter, Muhammad Subli;e Batas sebelah Timur
Register : 04-01-2024 — Putus : 19-01-2024 — Upload : 19-01-2024
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 1/G/TF/2024/PTUN.BJM
Tanggal 19 Januari 2024 — ., dkk -Melawan - KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR
9341
  • ., dkk-Melawan- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR
Register : 11-10-2022 — Putus : 29-11-2022 — Upload : 30-11-2022
Putusan PN TANGERANG Nomor 1681/Pid.B/2022/PN Tng
Tanggal 29 Nopember 2022 — Penuntut Umum:
DEDI SEPTIANTO, SH
Terdakwa:
SANTOS BANJAR NAHOR alias SANTOS Bin MANOTAR BANJAR NAHOR Alm
443
  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa SANTOS BANJAR NAHOR alias SANTOS Bin MANOTAR BANJAR NAHOR (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANTOS BANJAR NAHOR alias SANTOS Bin MANOTAR BANJAR NAHOR (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
    3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
    Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  • Memerintahkan barang bukti berupa :
    • 1 (satu) Buah Kartu ATM BCA Nomor: 5260512030575532 atas nama SANTOS BANJAR NAHOR.
    • Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Plaza Merdeka Mas dengan nomor rekening: 8820767404 atas nama SANTOS BANJAR NAHOR.
    • 1 (satu) Buah Kartu Tanda Penduduk atas nama SANTOS BANJAR NAHOR.
  • Dikembalikan kepada terdakwa.,

    • Laporan Internal Audit PT Pakde Solusi Digital Pada Kantor Wilayah Perwakilan Legok, Tangerang Selatan Tahun 2022.
    • Surat keterangan kerja Nomor: PSD-HR.2074/00/002/XI/2020, tanggal 26 November 2020 hal Pemberitahuan pengangkatan kontrak kerja atas nama SANTOS BANJAR NAHOR.
    • Slip Gaji 31 Desember 2021 atas nama SANTOS BANJAR NAHOR.
    • Surat PT PAKDE SOLUSI DIGITAL Nomor: PSD-HR.2296/12/002/I/2022, tanggal 28 Januari 2022 hal Pemberitahuan pemberhentian kontrak kerja atas nama SANTOS BANJAR NAHOR.
    • Slip Gaji 31 Januari 2022 atas nama SANTOS BANJAR NAHOR.
    • Rekening Koran BCA dengan nomor rekening: 8820767404 atas nama SANTOS BANJAR NAHOR tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022.
    • Rekening Koran BCA dengan nomor rekening: 8820767404 atas nama SANTOS BANJAR NAHOR tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022.
    • Rekening Koran BCA dengan nomor rekening: 8820767404 atas nama SANTOS BANJAR NAHOR tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022.
      Penuntut Umum:
      DEDI SEPTIANTO, SH
      Terdakwa:
      SANTOS BANJAR NAHOR alias SANTOS Bin MANOTAR BANJAR NAHOR Alm
Putus : 27-03-2019 — Upload : 27-03-2019
Putusan PT PONTIANAK Nomor 36/PID.SUS/2019/PT PTK
Tanggal 27 Maret 2019 — Muhammad Herry als Herry Banjar Bin Abdullah Sani
2521
  • Menyatakan Terdakwa Muhammad Herry als Herry Banjar Bin Abdullah Sani terbukti secra sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;2.
    Muhammad Herry als Herry Banjar Bin Abdullah Sani
    PUTUSANNomor 36/PID.SUS/2019/PT PTKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara pidana dalam peradilan tingkat banding telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:Nama lengkap : Muhammad Herry als Herry Banjar BinAbdullah Sani;Tempat lahir : Pelaihari;Umur/tanggal lahir :40 Tahun/01 April 1978;Tempat tinggal : JIn.
    tersebut terdapat 2 ( Dua ) buah paketshabu, kemudian petugas ada menemukan uang sebesar Rp.52.000,00Halaman 6 dari 14 halaman Nomor 36/PID.SUS/2019/PT PTK( Lima Puluh Dua Ribu Rupiah ) yang tersimpan didalam kotakKacamata warna Hitam Merk Boch, yang diakui Terdakwa bahwabarang barang tersebut miliknya.Kemudian berdasarkan Surat Keterangan Hasil PemeriksaanNarkotika Nomor: SKET/761/X/Ka/Rh.00/2018/BNNKSGU yangmelakukan pemeriksaan secara laboratorium terhadap urine terdakwaMuhammad Herry Als Herry Banjar
    Menyatakan Terdakwa Muhammad Herry Als Herry Banjar BinAbdullah Sani telah bersalah melakukan tindak pidana tanpa hakmenjual narkotika golongan bukan tanaman2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Herry Als HerryBanjar Bin Abdullah Sani dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun danpidana denda Rp. 800.000.000. (delapan ratus juta rupiah) subsidiair6 (enam) bulan penjara dengan dikurangkan lamanya terdakwaditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.3.
    Menyatakan Terdakwa Muhammad Herry als Herry Banjar BinAbdullah Sani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkanHalaman 8 dari 14 halaman Nomor 36/PID.SUS/2019/PT PTKbersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menyimpan NarkotikaGolongan Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua;2.
    Menyatakan Terdakwa Muhammad Herry als Herry Banjar BinAbdullah Sani terbukti secra sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Tanpa Hak Menyimpan NarkotikaGolongan Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatifkedua;Halaman 12 dari 14 halaman Nomor 36/PID.SUS/2019/PT PTK2.
Putus : 25-08-2008 — Upload : 06-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 15PK/TUN/2008
Tanggal 25 Agustus 2008 — BUPATI BANJAR ; PT. WESI ARTHALOKATAMA ; WIBOWO SOELIANTO TJIE
285246 Berkekuatan Hukum Tetap
  • BUPATI BANJAR ; PT. WESI ARTHALOKATAMA ; WIBOWO SOELIANTO TJIE
    PUTUSANNO. 15 PK/TUN/2008DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa permohonan peninjauan kembali telah mengambil putusansebagai berikut dalam perkara :1.BUPATI BANJAR, berkedudukan di Jalan A. Yani No. 2Martapura, Kabupaten Banjar, dalam hal ini memberikuasa kepada : Safrin Noor, SH., Kepala Bagian Hukum SetdaBanjar ; Hanafi, SH., Kasubag Bantuan Hukum Setda Banjar ; Hj. ST. Mahmudah, SH.
    ., Kasubag PeraturanPerundangundangan Setda Banjar ; Shalahuddin Yusuf, SH., Kasubag DokumentasiHukum Setda Banjar ; Dian Parwatisari, SH., Zuraida, SH., kedunya staf pada Bagian HukumSetda Banjar ;kesemuanya berkantor di Jalan A. Yani No. 2 Martapura,berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 180/00700/KUM/2007 tanggal 7 September 2007 ;. PT. WESI ARTHALOKATAMA, diwakili oleh Ir. HanafieKen Tangono, MBA., Direktur Utama PT.
    WesiArthalokatama adalah di RT/Dusun Sungai Dadap Desa Belimbing Lama,Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar ;Hal. 2 dari 14 hal. Put.
    No.15 PK/TUN/2008Bahwa produk Keputusan Tata Usaha Negara berupa KeputusanBupati Banjar/Tergugat No. 386 Tahun 2004, tanggal 21 Agustus 2004tentang Pemberian Usaha Pertambangan ekplorasi tersebut, baru secararesmi diketahui oleh Penggugat pada tanggal 18 Juli 2005, melalui SuratKepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Kalimantan Selatan,Kepala Bagian Tata Usaha Nomor : 540/516/SDBP/Distaben, tanggal 18 Juli2005, perihal : Konfirmasi Wilayah Kuasa Pertambangan (P.2) ;Bahwa Keputusan Bupati Banjar
    Wesi Arthalokatamatersebut, karena sebagian besar telah memasuki wilayah Desa Mangkalapi,Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu ;Bahwa produk Keputusan Bupati Banjar No. 386 Tahun 2004, tanggal21 Agustus 2004 tentang Pemberian Usaha Pertambangan Eksplorasi, yangdiberikan kepada PT.