Pid.B/2019/PN MksMenimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding olehPenuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara sertasyaratsyarat yang ditentukan oleh UndangUndang, maka permintaan bandingtersebut secara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnyamengemukakan hal hal yang pada pokoknya sebagai berikut :Halaman 5 putusan Nomor 321/PID/2020/PT MKS1.Bahwa dalam hukum peradilan tujuan pemidanaan ada 2 yaitu sebagaiRefresif (penghukuman

tangkal (Preventif), baik untuk terdakwa itu sendiri maupun untuk oranglain, karena dengan dijatuhinya hukuman pidana penjara selama 4 (empat)bulan dengan masa percobaan percobaan 8 (delapan) bulan, terdakwadapat saja mengulani perbuatannya karena putusannya selalu ringan,demikian pula tidak menjadi daya tangkal bagi orang lain, bahkan mungkinakan menjadi pendorong bagi orang lain untuk mengkuti perbuatan terdakwa, yang mana dapat dengan mudah emosi dan berbuat penganiayaanterhadap orang lain karena penghukuman

Bahwa dalam hukum peradilan tujuan pemidanaan ada 2 (dua)yaitu. sebagai Represif (penghukuman) juga sebagai Preventif(pencegahan), oleh karena pemidanaan yang dijatuhnkan kepadaterdakwa harus bersifat Refresif dan Preventif.2, Bahwa putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut tidakmempunyai daya tangkal (preventif), baik untuk terdakwa itu sendirimaupun untuk orang lain.

untuk ditolak ;Menimbang bahwa, selanjutnya pada posita dan petitum mengenaiputusan dapat dilaksanakan terlebin dahulu meskipun ada upaya hukum lain,Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR/191 Rbgyaitu Pengadilan dapat memerintahkan pelaksanaan terlebin dahulu akanputusanputusannya walaupun ada perlawanan atau banding jika di dasarkanpada suatu hak (title) otentik atau sehelai tulisan yang menurut ketentuanperundangundangan yang berlaku mempunyai ketentuan pembuktian atausuatu penghukuman

dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 180HIR/191 Rbg serta SEMA Nomor 2 tahun 2000 Jo SEMA Nomor 4 tahun 2001tersebut diatas penjatuhan putusan serta merta dapatlah dilakukan olen HakimHalaman 3 dari 5 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Beksepanjang terdapatnya suatu hak (title) yang autentik serta adanya jaminansecara materiil, namun dalam dalil gugatan maupun fakta dalam persidanganPenggugat tidak mengajukan bukti otentik maupun suatu putusan yang telahmemiliki Kekuatan hukum yang pasti mengenai penghukuman

Penggugat () sebagai pemegang hak asuh anak terhadap anaknya yang bernama lahir di Surabaya, tanggal 17 Januari 2020;

anak dikabulkan denganmenghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensibiaya pemeliharaan (nafkah) kKedua orang anak Penggugat Rekonvensi danTergugat Rekonvensi yang masingmasing bernama ANAK 1 bin Tahang danANAK 2 bin Tahang, sekarang dalam asuhan Penggugat Rekonvensi sejumlahRp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk satu orang anak, atausejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan untuk kedua oranganak tersebut dengan pertambahan 5 % setiap tahun dari penghukuman

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah dua oranganak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernamaANAK 1 bin Tahang dan ANAK 2 bin Tahang kepada PenggugatRekonvensi sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulanuntuk satu orang anak, atau sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)setiap bulan untuk kedua orang anak tersebut dengan pertambahan 5 %setiap tahun dari penghukuman pokok sampai kedua orang anaktersebut dewasa atau berumur 21 tahun.Dalam Konvensi dan

M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding dari Tergugat Tergugat / Pembanding ;----------------------------------------------- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 12 / Pdt.G /2013/PN.OLM. tanggal 23 Desember 2013 sekedar penambahan amar mengenai penghukuman yang berbunyi sebagai berikut ;-------------------------------------------------- Menghukum Tergugat I,II,III,IV dan V untuk menyerahkan kembali tanah sengketa dalam perkara ini yaitu

Karena amar dari Pengadilan TingkatPertama......Pertama tersebut tidak memuat penghukuman terhadap Tergugat /Pembanding, sedangkan didalam pertimbangan hukumnya PengadilanTingkat Pertama tersebut mempertimbangkan petitum no.5 dariPenggugat / Terbanding dikabulkan ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbanagantersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Oelamasi tersebut diatasharuslah diperbaiki dengan penambahan amar pengukuman diadalam amarputusannya sehingga amarnya berbunyi seperti tersebut

dikedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkandalam amar putusan dibawah ini ; Mengingat peraturan hukum dari perundangundangan yangberlaku khusus Kitab UndangUndang Hukum Perdata dan RBG sertaperaturan perundangundangan lainnya yangberkaitan.......10berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILIe Menerima permohonan banding dari TergugatTergugat / Pembanding ;e Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 12 /Pdt.G /2013/PN.OLM. tanggal 23 Desember 2013 sekedarpenambahan amar mengenai penghukuman

Oleh karena tidak ada amar penghukuman agar tanah obyek sengketadiserahkan Pembanding semula Tergugat kepada Terbanding semulaPenggugat selaku pemilik yang berhak, maka putusan Pengadilan Negeri Posoini belum menuntaskan perkara karena masih menyisakan sengketa, yaknibagi Terbanding semula Penggugat untuk dapat menguasai tanah obyeksengketa masih harus menggugat lagi dengan meminta pengadilan agarPembanding semula Tergugat dihukum untuk menyerahkan tanah obyeksengketa kepadanya.

Sehingga agar putusan perkara ini tuntas dengan tidakada lagi sisa sengketa, maka mestinya ada amar penghukuman yangmenghukum agar Pembanding semula Tergugat menyerahkan tanah sengketakepada Terbanding semula Penggugat, meskipun amar yang terakhir ini tidakdiminta oleh Terbanding semula Penggugat.Bahwa penambahan amar penghukuman dimaksud bukanlah ultrapetita sebagaimana dimaksud pasal 189 Rbg.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 224 HIR atau pasal 258 Rbg, salah satuprinsip yang harus terpenuhi dalam suatu putusan adalah bahwa putusantersebut harus memuat amar : condemnatoir yaitu putusan yangamar/diktumnya mengandung unsur penghukuman, karena putusan yang tidakmengandung penghukuman akan menjadi nonexecutable atau tidak dapatdilaksanakan.

Permohonanuntuk penghukuman ini sebagai konsekwensi dari perbuatan melawan hukumyang telah dilakukan oleh para Tergugat dan pembangunan kembali bangunanyang telah dirusak tidak perlu lagi melalui musyawarah rumpun keluarga karenapembongkarannya juga tidak melalui musyawarah rumpun keluarga sesuai adat(vide hal 39 Putusan).Perbuatan Tergugat tersebut meskipun telah ditegur dan didatangi beberapa kalinamun Terrgugat tidak mengindahkan, bahkan kemudian masalah ini dilaporkanmelalui jalur hukum keapa

pembangunan Tongkonan baru.Oleh karena itu kami mohon kiranya Majelis Hakim Tinggi yang memeriksaperkara ini dapatlah mempertimbangkan untuk mengabulkan pula salah satupetitum yang dimohonkan dalam surat gugatan, yaitu : menghukum Tergugat untuk segera membangun kembali rumahTongkonan Penggugat dan Tergugat yang telah dibongkar Tergugat tanpaizin ahli waris yang lain dari Patanggu dan Lai Kalobong.Sebagai konsekwensi dari suatu perbuatan melawan hukum maka adalah patutdan adil bila diberi sangksi pula ( penghukuman

LAI SIMURU alias NEPANGGOA ibu dari Penggugat IV;kelima orang bersaudara ini telah sepakat mengganti rumah orang tua merekayang bernama PATANGGU dan LAI KALOBONG dengan rumah adat Torajasebagai Rumah tongkonan ( vide berita acara pemeriksaan saksi Penggugat danTergugat ) , hanya yudex facti telah lalai menjatuhkan sanksi penghukuman bagiHal. 17 dari 24 Putusan No.3121/PDT/2016/PT.MKSScanned with CamScanner para tergugat sebagai konsekwensi perbuatan para tergugat yz Hrumah tongkonan tersebut tanpa

Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Hera Mikayla Ashafa bin Shonny Raudhan Hasan sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dengan pertambahan 10% setiap tahun dari penghukuman pokok sampai kedua orang anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

4.

dijatuhkan dan antara hal yang memberatkan dengan hal yangmeringankan ;Bahwa dengan pernyataan bersalah yang dilakukan Terdakwa denganhalhal yang memberatkan Terdakwa yakni telah menikmati hasil kejahatandengan pernyataan Terdakwa akan menyelesaikan uang pengambil 11 ekorsapi dari Syaifullan dengan jaminan 3 bidang tanah milik Terdakwa berikutsuratsuratnya sebagaimana terlampir dalan Nota Pembelaan yang disampaikanPenasehat Hukum yang dijadikan pertimbangan Pengadilan Negeri Sumberagar tidak terjadi penghukuman

ganda, dengan menghukum Terdakwa denganpidana penjara selama 1 (satu) tahun maka sangatlah tidak bersesuaian antarapernyataan bersalah dengan pidana dijatuhkan ;Bahwa dalam pertimbangan Judex Facti yang menyatakan agar tidakterjadi penghukuman ganda tersebut belum bersifat educative, prepentif,korektif, maupun represif ;Bahwa dengan pernyataan bersalahnya Terdakwa, dan Terdakwa telahmenikmati hasil kejahatannya yaitu sebesar Rp.110.000.000 (seratus sepuluhjuta) belum memenuhi rasa keadilan bila

1 (satu) tahun belum bersifat prepentif yangdikawatirkan perbuatan tersebut akan ditiru oleh calon pelaku untuk dijadikansuatu modus di dalam penegakan hukum disamping itu Terdakwa akanmengulangi perbuatan mengingat hukuman yang diberikan sangat terlalu ringankarena tidak persesuai antara perobuatan yang dilakukan dengan pemidanaanyang dijatuhkan ;Bahwa di dalam asas Legalisatas Pasal 372 Kitab UndangUndangHukum Pidana tersurat telah mengatur hukuman penjara atau denda yangsudah tentu di dalam penghukuman

unsur unsur daripasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum yaitu pasal pasal 310 ayat (4 ) UU RI No22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan telah terbukti secara sah danmeyakinkan . sehingga dengan terpenuhinya unsur unsur dari pasal tersebut,maka terdakwaharuslah dianggap telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana danharuslah dihukum sesuai dengan hukum yangMenimbang bahwa dalam penjatuhan hukumanharuslah dipertimbangkan terlebihdahulu apa yang menjadi tujuan penghukuman

tersebut;Menimbang bahwa tujuan penghukuman adalah bukan balas dendam akan tetapiuntuk pencegahan secara umum,dimana penghukuman tersebut ditujukan kepada khalayakramai agar tidak melakukan seperti apa yang dilakukan oleh terdakwa, dan tujuan pencegahansecara spesial yang ditujukan kepada terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan yang telahdilakukanya;Menimbang bahwa dalam perkara ini terdakwa ternyata telah melakukanperdamaian dengan keluarga terdakwa dan bahkan keluarga terdakwa telah membuat suratpernyataan

Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang telah memperbaikiputusan Pengadilan Negeri Bintuhan tersebut mengabaikan rasa keadilan.Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu tidak mempertimbangkanbahwa Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan pihak korban danmengingat bahwa Terdakwa seorang Pegawai Negeri Sipil yang merupakantulang punggung bagi keluarganya sehingga putusan pidana penjara 6(enam) bulan sangat dirasa tidak adil ;Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu tidak mempertimbangkanbahwa penghukuman

badan bukanlah satusatunya cara yang terbaik untukmemberikan efek jera pada pelaku tindak pidana, namun denganmemberikan penghukuman di luar dari Lembaga Pemasyarakatan padahakikatnya adalah penghukuman moril agar pelaku tindak pidana tidakmengulanginya lagi dan selalu waspada atau berhatihati dalamHal. 7 dari 10 hal.

kontramemori banding serta putusan dan putusan Pengadilan NegeriBandung tanggal 26 Oktober 2009 Nomor : 44/Pdt.G/2009/PN.Bdg.yang dimohonkan banding ;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapatpertimbangan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusanyang telah mengabulkan gugatan Penggugat telah tepat danbenar, oleh karenanya pertimbangan Hakim Tingkat pertamatersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan HakimPengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkatbanding, kecuali mengenai penghukuman

Yang dimohonkan banding tersebut, denganperbaikan sekedar mengenai penghukuman uang paksa,sehingga amar selengkapnya sebagai berikutDALAM EKSEPSI Menolak Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat IIdan Turut Tergugat ;DALAM POKOK PERKARA :1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II telahmelakukan perbuatan melawan hukum ;3. Menyatakan Surat No.

adanya putusan pailit diatas terhadap diri Tergugat, makatuntutan terhadap diri Tergugat tunduk kepada UU No.37 Tahun 2004tentang Kepailitan dan PKPU (UUK), dimana di dalam UUK menentukandengan tegas sebagai berikut: Pasal 26:(1) Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta palitharus diajukan oleh atau terhadap Kurator.(2) Dalam hal tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukanatau diteruskan oleh atau terhadap Debitor Pailit maka apabilatuntutan tersebut mengakibatkan suatu penghukuman

terhadapDebitor Pailit, penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukumterhadap harta pailit.

Penggugat kepada Tergugat tunduk kepada UndangUndang Kepailitan No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PenundaanKewajiban Pembayaran Utang, dimana di dalam UndangUndang Kepailitanmenentukan dengan tegas sebagai berikut: Pasal 26:(1) Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailitharus diajukan oleh atau terhadap Kurator.(2) Dalam hal tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukanatau diteruskan oleh atau terhadap Debitor Pailit maka apabilatuntutan tersebut mengakibatkan suatu penghukuman

Menghukum Terggugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak bernama Azka Malik Alzafran bin Haryo Bimo Kusumo tanggal lahir 16 Desember 2020 sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 % setiap pergantian tahun dari penghukuman pokok;

4.

Dewi Hasanah tetap dikuasai oleh pihak TergugatTergugat dalam perkara tersebut;Bahwa oleh karena putusan yang memuat penghukuman (condemnatoir)saja yang dapat dieksekusi maka selanjutnya Ny.

PengadilanTinggi Jakarta tanggal 22 Nopember 1965 Nomor 273/1965 jo PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 Juli 1966 No.266/K/Sip/1966, yang mana putusanputusan tersebut telah pulamempunyai kekuatan hukum tetap bahkan telah dieksekusi sesuai dengansurat Pencabutan tertanggal 19 November 1966 nomor72/1964/Perd.PN.Grt, sebagaimana telah diakui oleh Kuasa HukumPemohon kasasi Dewi Hasanah dalam alasan untuk mengajukan kasasinyadi dalam perkara Nomor 48/Pts.Pdt.G/1982/PN.Grt (perkara untukmengajukan penghukuman

perkara gugatan DewiHasanah dalam perkara nomor 37/1966/Perd.PN.Grt baik di tingkatPengadilan Pertama maupun tingkat Kasasi di Mahkamah Agung, sitajaminan tidak ditetapbkan sah dan berharga alias ditolak, atau dengan katalain Gugatan bantahan Dewi Hasanah hanya dikabulkan sebagian;Bahwa karena gugatan dikabulkan sebagian, dengan demikian ada petitumgugatan Dewi Hasanah yang tidak dikabulkan oleh PN Garut sampai tingkatMahkamah Agung, yaitu : permohonan untuk ditetapkan sita jaminan (petitum point 2) penghukuman

(Sesuai denganketerangan saksi Eri Masri dan lhin Solihin), juga sebagaimana telah diakuioleh Kuasa Hukum Pemohon Kasasi Dewi Hasanah dalam alasan untukmengajukan kasasinya di dalam perkara Nomor 48/Pts.Pdt.G/1982/PN.Grt(perkara untuk mengajukan penghukuman yang diajukan oleh DewiHasanah), sebagaimana telah dikutip dalam putusan Mahkamah AgungNomor 1818 K/Sip/1987 halaman 19, dimana disana disebutkan bahwawalaupun dalam butir 2 Putusan Mahkamah Agung Nomor 662 K/Sip/1980menyatakan bahwa kekuatan

;23.Disinilah kekeliruan pertimbangan hukum dari Judex factie PengadilanTinggi Bandung Nomor : 489/Pdt/2004/PT.BDG tertanggal 17 Maret 2005yang mengatakan bahwa : Putusan Pengadilan Negeri Garut No. 37/1966/Perd.PN.Grt Jo PutusanMahkamah Agung RI No. 662 K/Sip/1980 belum dapat dieksekusi,karena memang tidak akan pernah bisa dan tidak akan pernah adaeksekusi, karena dalam perkara tersebut penghukuman atau eksekusiditolak sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor :15/1983/PT.Bdg Jo Putusan

MENGADILI:

• Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat;
• Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 10 November 2016 Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Tdn yang dimohonkan banding tersebut, dengan perbaikan amar putusan tentang beban penghukuman biaya perkara, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI;

menelitiserta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmiputusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 10 November 2016 Nomor27/Pdt.G/2017/PN Tdn dan telah pula membaca serta memperhatikan denganseksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding, yang ternyata tidak ada halhal yang baru yang perludipertimbangkan baik Dalam Konvensi maupun Dalam Rekonvensi, makaPengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkatpertama, kecuali mengenai beban penghukuman

193 Rbg;Mengingat peraturan hukum dari perundangundangan yang berlaku,Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 27/PDT/2017/PT.BBLkhususnya UndangUndang No. 48 Tahun 20049 tentang KekuasaanKehakiman dan UndangUndang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umumdan RBG;MENGADILI:Menerima permohonan banding dari Pembanding, semulaPenggugat;Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandantanggal 10 November 2016 Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Tdn yangdimohonkan banding tersebut, dengan perbaikan amarputusan tentang beban penghukuman