---------------------------------------M E N G A D I L I----------------------------------------Dalam Penundaan :- Menyatakan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Surat Keputusan Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 164/KPTS/2013 Tanggal 8 Oktober 2013 Tentang Mutasi / Alih Tugas Pegawai PDAM Tirtanadi Provinsi Utara, atas nama Drs Irwansyah Siregar dari Jabatan semula Staf Ahli Direksi Bidang Keuangan menjadi Pegawai Bagian Umum dan Personalia

Menyatakan tidak sah : Surat Keputusan Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 164/KPTS/2013 Tanggal 8 Oktober 2013 Tentang Mutasi / Alih Tugas Pegawai PDAM Tirtanadi Provinsi Utara, atas nama Drs Irwansyah Siregar dari Jabatan semula Staf Ahli Direksi Bidang Keuangan menjadi Pegawai Bagian Umum dan Personalia Cabang Brastagi ; -------------------------------------------------------------------------------------3. Mewajibkan3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut : Surat Keputusan Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 164/KPTS/2013 Tanggal 8 Oktober 2013 Tentang Mutasi / Alih Tugas Pegawai PDAM Tirtanadi Provinsi Utara, atas nama Drs Irwansyah Siregar dari Jabatan semula Staf Ahli Direksi Bidang Keuangan menjadi Pegawai Bagian Umum dan Personalia Cabang Brastagi ; -------------------------------------------4.

IRWANSYAH SIREGAR VS DIREKSI PDAM TIRTANADI PROVINSI SUMATERA UTARA

Bahwa tidak benar Penggugat dimutasikan / dialih tugaskan dari tugaslama Kepala Divisi Keuangan menjadi staf Ahli Direksi BidangKeuangan serta selanjutnya dimutasikan / dialih tugaskan kembaliberdasarkan KEPUTUSAN DIREKSI DIREKSI PDAM TIRTANADIPROPINSI SUMATERA UTARA NO. 164 / KPTS / 2013 tanggal 08Oktober 2013 memegang jabatan baru menjadi PEGAWAI BAGIANUMUM & PERSONALIA CABANG BERASTAGI oleh karena adanyakomentarkomentar Penggugat pada Koran Harian Tribun tertanggal16 Juni 2013 mengenai Kasus Hukum

Keputusan Direksi Perusahaan Air MinumTirtanadi Provinsi Sumatera Utara No. 148 / KPTS / 2008 khususnyaPasal 6 point d angka 1 ( satu ) adalah dalil yang sangat keliru danoleh karena itu haruslah Ditolak ; 10.Bahwa Objek Sengketa yaitu KEPUTUSAN DIREKSI PDAMTIRTANADI PROVINSI SUMATERA UTARA NO. 96 / KPTS / 2013Tentang PROMOS!

No. 164 / KPTS /2013 (Objek sengketa) Tergugat selaku Direksi telah lebih dahulumengadakan Rapat Dengan DEWAN PENGAWAS, pada hari Selasatanggal 16 07 2013 dimana dalam Rapat bersama antara DewanPengawas dengan Direksi tersebut telah menghasilkan keputusansuntuk Memberhentikan Penggugat selaku Kepala DevisiKeuangan PDAM Tirtanadi Prop Sumatera Utara dan dialihkanuntuk menduduki jabatan baru sebagai Staf Direksi PDAM34Tirtanadi dan selanjutnya Mengangkat Drs.

Wahril selakuKepala Cabang Medan Denai menjadi Kepala Divisi KeuanganPDAM Tirtanadi Propinsi Sumatera Utara ; 20.Bahwa selanjutnya mengenai adanya dulu dikeluarkan SuratKeputusan Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara No. 96 /KPTS / 2013 / tertanggal 16 Juli 2013 dan dilanjutkan dengan SuratKeputusan Direksi No. 164 / KPTS / 2013 ( Objek sengketa )sebenarnya tidak lah jadi masalah karena setelah Direksi( Tergugat ) bersama sama denganDewan Pengawas melihat dan menyikapi kembali untuk FORMASIPEGAWAI

Irwansyah Siregar sebagai Penggugat melawan Direksi PDAMTirtanadi Provinsi Sumatera Utara, (Bukti P1) ;Foto copy Surat Keputusan Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi SumateraUtara No. 164/KPTS/2013, tanggal 08 Oktober 2013, Tentang Mutasi/Alih Tugas Pegawai PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara atasnama Drs.

DAIFID MUCHTAR, S.E VS DIREKSI PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT BATIPUH

permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa keberatankeberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, olehkarena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 20Desember 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 28 Januari 2019dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang tidak salahmenerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa Pemohon merupakan Direksi

BPR Batipuh/TermohonKasasi yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) sejak tanggal 11 April 2002 dengan persetujuan BankIndonesia tanggal 27 Maret 2002 Nomor 4/161/DPBPR/IdBPR/Pdg, dankemudian diberhentikan berdasarkan RUPS sebagai Direktur Utama PT.BPR Batipuh terhitung tanggal 14 November 2017;Bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang Undang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, direksi adalah wakil dariperseroan, bukan pekerja sehingga tidak menjadi

HASYIM DKK VS DIREKSI PT. LANNA HARITA INDONESIA

TRIYANTI HERISUSANTI melawan DIREKSI PD BPR BKK UNGARAN KABUPATEN SEMARANG

Seruni Raya No.19 Desa Wonoyoso Kecamatan mat Pringapus Kabupaten Semarang; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; MELAWANNama : DIREKSI PD BPR BKK UNGARAN KABUPATENJabatan SEMARANG;Tempat : Jl.

keputusan ini ternyata ada kekeliruan yang mendasar terutama status,jabatan dan tugas pekerjaan khususnya atas diri Penggugat.Tergugat telah mengingkari Surat Keputusan yang telah dibuatnya yakniSurat Keputusan Direksi PD BPR BKK Ungaran Kabupaten Semarang Nomor15/Kep Dir/ BPR BKK Ung/ V/ 06 tanggal 5 Mei 2006 bahwa Penggugatdipindahkan menjadi staf pada PD BPR BKK Ungaran Cabang Sumowono,dan surat keputusan Direksi PD BPR BKK Ungaran Kab.

Surat pernyataan Penggugatditandatangani bukan atas tekanan tetapi sukarela, waktu yang disediakanhanya 2x24 jam untuk mengambil keputusan, akhirnya Tergugat bersedia,maka diangkat dengan Surat Keputusan Direksi PD BPR BKK Ungarannomor 17/Kep Dir/BPR BKK Ung/VII/2010, tanggal 20 Juli2010. Surat Keputusan Direksi Nomor 15/Kep/Dir/BPR BKK Ung/V/06, sangatberbeda dengan Surat Keputusan Direksi Nomor : 17/Kep Dir/BPR BKK Ung/VII/2010. Karena Tergugat dalam status kontrak dan Calon Pegawai.

Fotokopi surat Direksi PD BPR BKK Ungaran Kab. Semarangkepada Ketua DPRD Kabupaten Semarang tanggal 22 Juli Halaman 23 dari 46 hal Putusan Nomor: 16/G/2012/PTUNSMG 2011 Nomor : 321/BPR BKK Ung/VII/11 perihal KlarifikasiInformasi (sesuai dengan aslinya); aesFotokopi surat Direksi PD BPR BKK Ungaran Kab.

Semarangkepada Penggugat tanggal 28 Juli 2011 nomor : 428/BPR BKKUng/VII/11 perihal Pemberhentian Sementara TriyantilHerisusanti (sesuai denganaslinya); 235Fotokopi Surat Keputusan Direksi PD BPR BKK Ungarantanggal 28 Juli 2011 Nomor : 36/Kep.Dir/VII/ 2011 tentangPemberhentian Sementara Calon Pegawai PD BPR BKKUngaran Kab. Semarang (sesuai dengan aslinya); 24.Fotokopi Surat Keputusan Direksi PD BPR BKK UngaranKab.

Penggugat:
ADRIANTO GUNAWAN
Tergugat:
DIREKSI PT. LAUTAN BERLIAN UTAMA MOTOR
Turut Tergugat:
DIREKSI PT. DIPO STAR FINANCE

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : DIREKSI PD. (PERUSAHAAN DAERAH) PASAR MEDAN tersebut ;

DIREKSI PD. (PERUSAHAAN DAERAH) PASAR MEDAN vs DONI POLIYANDRA, SE.

PUTUSANNo. 1058 K/Pdt.Sus/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasitelah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :DIREKSI PD. (PERUSAHAAN DAERAH) PASAR MEDAN,berkedudukan di Jala Razak Baru No.1A Pasar Petisah Lantaill Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada H.REFMAN BASRI, SH., MBA, dkk Advokat pada Law Office H.Refman Basri, SH., MBA.

Bahwa pada tanggal 18 September 2009, tanpa pemberitahuan dan alasanyang jelas Tergugat tiba tiba telah memberhentikan Penggugat denganSurat Keputusan Direksi PD. Pasar Kota Medan, No. 814/3268/PDPKM/2009,tanggal 18 September 2009 ;. Bahwa memperhatikan konsideran membaca SK Direksi PD. Pasar KotaMedan No. 814/3268/PDPKM/2009, tentang Pemberhentian tersebut, bahwaHal. 1 dari 12 hal. Put.

Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar KotaMedan No. 814/2200/PDPKM/2002 tertanggal 10 April 2002, diberhentikanoleh Penggugat D.R Tergugat D.C;Bahwa kesalahan Tergugat D.R /Penggugat D.C menyebabkandiberhentikan nya Penggugat oleh Penggugat D.R Tergugat D.Cdikarenakan tidak masuk bekerja selama 2 (dua) bulan awal Agustussampai akhir September 2009, sehingga telah melanggar KeputusanDireksi PD. Pasar Kota Medan No. 814/2200/PDPKM/2002 Jo.

No. 1058 K/Pdt.Sus/201010.kembali Tergugat D.R /Penggugat D.C sedangkan Tergugat D.R/Penggugat D.C telah melakukan kesalahan yang melanggar ketentuanKeputusan Direksi PD. Pasar Kota Medan No. 81412200/PDPKM/2002tertanggal 10 April 2002 Jo.

No. 1058 K/Pdt.Sus/2010MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : DIREKSI PD.(PERUSAHAAN DAERAH) PASAR MEDAN tersebut ;Memperbaiki putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Medan No. 46/G/2010/PHI.Mdn. tanggal 22 September 2010, sehinggaamar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :POKOK PERKARA1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja antar Penggugat dengan Tergugatsejak tanggal 22 April 2010.3.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Direksi PT. ANDALAS MERAPI TIMBER tersebut;

Direksi PT. Andalas Merapi Timber VS 1. Suardi Syaip, DKK

MUHAMMAD RIFAI VS DIREKSI PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), TBK;

Angka 4.8 huruf c SE Direksi PTBTN (Persero) Tbk, Nomor 43/DIR/CMO/2011 Indeks 153/P/HCENG/2011 tanggal 28 November 2011 menyebutkan PermohonanPeninjauan Kembali tersebut wajib diproses sesuai prosedur yangberlaku oleh HCD melalui LKS Bipartit Khusus dan KeputusanPeninjauan Kembali sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam butir4.8.a dilakukan oleh Direksi.

Hal ini melanggar Asasasas Umum Pemerintahan yangBaik (AAUPB) yaitu. asas kepastian hukum dan asastertibpenyelenggaraan negara;Bahwa Angka 4.5.2 SE Direksi PT BTN (Persero) Tbk, Nomor43/DIR/CMO/2011 Indeks 153/P/HCENG/2011 tanggal 28 November2011 juncto SE Direksi PT BTN (Persero) Tok, Nomor 66/DIR/HCD/2014tanggal 22 Desember 2014 LKS Bipartit Knusus bertugas yaitu:a.

Hal ini melanggar SE Direksi PT BTN(Persero) Tbk, Nomor 43/DIR/CMO/2011 tanggal 28 November 2011; Surat HCD PT BTN (Persero) Tbk, Nomor 885/HCD/HCM/IX/2015tanggal 17 September 2015 menyampaikan pemberitahuan kepadaPenggugat bahwa berdasarkan Keputusan Direksi tanggal 11September 2015 dilakukan PHK karena melakukan pelanggaran tatatertib/disiplin dan telah mendapat SP I, SP II dan SP III;Angka 4.8.1 huruf b SE Direksi PT BTN (Persero) Tbk, Nomor43/DIR/CMO/2011 Indeks 153/P/HCENG/2011 tanggal 28 November2011

28November 2011 juncto SE Direksi Nomor 66/DIR/HCD/2014tanggal 22 Desember 2014 Pasal 4.7.

Surat Keputusan Direksi PT BTN (Persero), Tok Nomor 530/DIR/2015 tentang Pemberhentian Pegawai;2.

KABELINDO MURNI, Tbk;DIREKSI PT. JAKARTA INDUSTRIAL ESTATE PULOGADUNG

., MKN
2.DIREKSI BANK HSBC CABANG DARMO PARK
3.DIREKSI BANK DANAMON KK PGB SURABAYA PANGLIMA SUDIRMAN
4.DIREKSI BANK ICBC KANTOR CABANG BASUKI RAHMAT
5.DIREKSI BANK PERMATA KANTOR CABANG TUNJUNGAN
6.DIREKSI CIMB NIAGA CABANG SUNGKONO

AMIEN ABDURACHMAN, vs DIREKSI PT. KERETA API INDONESIA (Persero),

Bahwa yang menjadi obyek sengketa ialah, Keputusan Direksi PT.Kereta Api (Persero) Nomor KEP.D4/KP605/IV/3775/KA2008, tanggal24 April 2008, Perihal Penyesuaian Pokok Penerimaan Pensiun PegawaiPT. Kereta Api (Persero) Eks PNS Departemen Perhubungan yangterakhir menjabat sebagai Direksi atas nama Ir.

Kereta Api(Persero) Eks PNS Departemen Perhubungan yang terakhir menjabatsebagai Direksi atas nama Ir. Amien Abdurachman ;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Direksi PT. KeretaApi (Persero) Nomor KEP.D4/KP605/IV/3775/KA2008, tanggal 24 April2008, Perihal Penyesuaian Pensiunan Pokok Penerima Pensiun PegawaiPT. Kereta Api (Persero) Eks PNS Departemen Perhubungan yang terakhirmenjabat sebagai Direksi atas nama Ir. Amien Abdurachman ;4.

Kereta ApiIndonesia (Persero) Eks Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubunganyang terakhir menjabat sebagai Direksi atas nama Ir. Amien Abdurachman ;Hal. 17 dari 28 hal. Put. No. 77 K/TUN/2010 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Direksi PT. KeretaApi Indonesia (Persero) Nomor KEP.D4/KP605/IV/3775/KA2008, tanggal24 April 2008, perihal Penyesuaian Pensiun Pokok Penerima PensiunPegawai PT.

Kereta ApiIndonesia (Persero) Eks Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubunganyang terakhir menjabat sebagai Direksi atas nama Ir.

Bahwa adalah keliru sekali pendapat Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta yang telah memberikan pertimbangan bahwa penerbitan ObyekSengketa, Keputusan Direksi PT. Kereta Api (Persero) Nomor KEP.D4/KP605 /N3775/KA2008, tanggal 24 April 2008, perihal Penyesuaian PensiunPokok Penerima Pensiun PT. Kereta Api (Persero) Eks PNS DepartemenPerhubungan yang terakhir menjabat sebagai Direksi atas nama Ir.

M E N G A D I L IDalam Penundaan :- Menguatkan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Surat Keputusan Direksi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 164/KPTS/2013 Tanggal 8 Oktober 2013 Tentang Mutasi / Alih Tugas Pegawai PDAM Tirtanadi Provinsi Utara, atas nama Drs Irwansyah Siregar dari Jabatan semula Staf Ahli Direksi Bidang Keuangan menjadi Pegawai Bagian Umum dan Personalia Cabang Brastagi dinyatakan tetap sah dan berlaku sampai sengketa Tata Usaha Negara ini

DIREKSI PDAM TIRTANADI PROVINSI SUMATERA UTARA vs Drs. IRWANSYAH SIREGAR

P U T US ANNomor : 53/B/2014/PT.TUNMDNDEMTI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkatbanding, telah menjatuhkan putusan seperti berikut dalam sengketa antara :DIREKSI PDAM TIRTANADI PROPINSI SUMATERA UTARA,Berkedudukan di Jalan Sisingamaraja No. 1Kelurahan Pasar baru, Kecamatan Medan Kota,Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:1.

tanggal 15 April 2014tentang penentuan hari sidang dalam sengketa ini;TENTANG DUDUK SENGKETA Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan mengambilalih keadaankeadaan dan duduk perkara inisebagaimana yang disebutkan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan Nomor: 100/G/2013/PTUNMDN, tanggal 30 Januari 2014 yang amarputusannya sebagai berikut:MENGADILIDalam Penundaan :Menyatakan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata UsahaNegara berupa : Surat Keputusan Direksi

PDAM Tirtanadi ProvinsiSumatera Utara Nomor : 164/KPTS/2013 Tanggal 8 Oktober 2013 TentangMutasi / Alih Tugas Pegawai PDAM Tirtanadi Provinsi Utara, atas namaDrs Irwansyah Siregar dari Jabatan semula Staf Ahli Direksi BidangKeuangan menjadi Pegawai Bagian Umum dan Personalia Cabang Brastagidinyatakan tetap sah dan berlaku sampai sengketa Tata Usaha Negara inimempunyai kekuatan hukum tetap ; Dalam Pokok Perkara :1.

Menyatakan tidak sah : Surat Keputusan Direksi PDAM Tirtanadi ProvinsiSumatera Utara Nomor : 164/KPTS/2013 Tanggal 8 Oktober 2013 TentangMutasi / Alih Tugas Pegawai PDAM Tirtanadi Provinsi Utara, atas namaDrs. Irwansyah Siregar dari Jabatan semula Staf Ahli Direksi BidangKeuangan menjadi Pegawai Bagian Umum dan Personalia CabangBrastagi; = ++ ===3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut : Surat Keputusan DireksiPDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 164/KPTS/2013Tanggal 8 Oktober 2013 Tentang Mutasi / Alih Tugas Pegawai PDAMTirtanadi Provinsi Sumatera Utara, atas nama Drs Irwansyah Siregardari Jabatan semula Staf Ahli Direksi Bidang Keuangan menjadi PegawaiBagian Umum dan Personalia Cabang Brastagi ; 4.

TRIYANTI HERISUSANTI vs DIREKSI PD BPR BKK UNGARAN KABUPATEN SEMARANG

Menyatakan sah Keputusan Direksi BPR BKK Ungaran Nomor.45/BPR BKK Ung/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011 ; 4, Menghukun ...4.

RACHMAT MUJIONO lawan DIREKSI PT. BANK SYARIAH BUKOPIN

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Direksi PT. RADANA FINANCE/PT.HD.FINANCE tersebut;

Direksi PT. RADANA FINANCE/PT. HD. FINANCE VS BONGRIS PASARIBU

Bahwa ternyata Putusan Judex Facti mengabulkan gugatan Penggugat/Pekerja sebesar Rp64.680.000,00 (enam puluh empat juta enam ratus tigadelapan puluh ribu rupiah), yang dalam hal ini melanggar ketentuan Pasal178 HIR/Pasal 189 Rbg;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan' kasasi dari Pemohon Kasasi: Direksi PT.

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang UndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Direksi

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi DIREKSI PT BERKAH BATU BANAWA tersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

DIREKSI PT BERKAH BATU BANAWA VS CV AD PLUS, dk

berwenang atau melampaui bataswewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang UndangNomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahankedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyatabahwa putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Palu dalam perkara ini tidakbertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonankasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: DIREKSI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi DIREKSI PTBERKAH BATU BANAWA tersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakimpada hari Jumat, tanggal 10 Agustus 2018 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs.

CORNELIS LUMANSIK VS DIREKSI PT. OMBAK PUTIH : JOHN CHARLES PRIEBE

Ombak Putih yangdipimpin oleh Tergugat sejak awal Juli 2010, dimana Penggugatdipekerjakan oleh Direksi Perusahan Sdr. Syvaln Croise, secara lisandengan jabatan Port Captain/DPA;Bahwa hakhak Penggugat sejak bekerja hingga Desember 2010 olehTergugat belum diberikan.

Ombak Putlh John Charles Priebe(Tergugat) dengan Nomor 012/DPA/POP 12 dan Surat Keputusan Nomor004/DIR/POP/12 tertanggal 1 April 2012 yang mengangkat danmenetapkan kembali Penggugat dengan Jabatan DPA/ManajerOperasional;Bahwa Syvain Croise (Managing Director) dan Dirk Bergsma (Komisaris)merupakan Direksi PT.

Bahwa pernyataan Penggugat dalam Posita 4 tercantum menyatakanManaging Director dan Komisaris merupakan Direksi PT OmbakPutih dan berdasarkan UU Perseroan 40 Tahun 2007 Pasal 92 ayatHalaman 9 dari 27 halaman. Putusan Nomor 410 K/Pdt.SusPHI/2016(1) Berwenang menjalankan pengurusan untuk melakukankepentingan perseroan. Hal ini jelas tidak benar serta rancu ataukabur, karena Direktur dan Komisaris merupakan jabatan yangterpisah serta mempunyai tugas dan kewajiban yang berbeda.

Selainitu, Pasal 92 ayat (1) secara lengkap tercantum "Direksi menjalankanpengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuaidengan maksud dan tujuan Perseroan". Pasal ini sebagai bagian dariBagian Kesatu yang hanya mengatur tentang Direksi saja (tidaktermasuk Komisaris), karena aturan mengenai Komisaris telah diaturdalam Bagian lain yaitu Bagian Kedua Pasal 108 s/d. Pasal 121;d. Dalam Posita 8 terjadi kerancuan dalam pernyataan "melalui pihakHRD PT.

SOEHANDONO, SH, DK VS DIREKSI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (Persero),

SOEHANDONO, bertempat tinggal di JalanDiponegoro No. 9, Desa Pecoro, Kecamatan Rambipuji, KabupatenJember; dalam hal ini memberi kuasa insidentil kepadaSoehandono, SH, yang bertindak untuk diri sendiri dan juga selakukuasa dari istrinya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23Desember 2008 ;Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi /Tergugat II dan HI/ Para Pembanding ;melawan :DIREKSI PT.

RUSLI TAMBIALIlawanDireksi Perusahaan PT. Indonesia Permai di Ambon

- DEDY SANTONI (PENGGUGAT)- Direksi PT. UNIVERSAL INDOFOOD PRODUCT (UNIBIS) (TERGUGAT)