Yani) Mengundurkan diri, banyakAktifitas Partai Masih dilakukannya tanpa alas an yang jelas antara lainmelaksanakan Munaslub Partai Peduli Rakyat Nasional Di Hotel MercureAncol Jakarta Utara pada tanggal 2122 Juni 2011, serta MEMALSUKANTanda Tangan Sekjen Partai Peduli Rakyat Nasional, untuk kepentinganPemecatanpemecatan Terhadap Anggotaanggota partai (Bukti P.9,10).5.

sesuai dengan pasal 4 ayat (2) Anggaran Rumah Tanggadisebutkan bahwaKeanggotaan Partai Peduli Rakyat Nasional Berakhir Apabila MengundurkanDiri Atas Permintaan Sendiri yang disampaikan secara tertulis.Bahwa hal tersebut sama dengan yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (1), anggaranRumah tangga tentang Disiplin Partai, disebutkanAnggota Partai Peduli Rakyat Nasional Dilarang Anggota Partai Lain.

Keanggotaan Partai Politik Sebagaimana dimaksudPada Ayat (1) diatur Di dalam AD Dan ART.

Kerugian ini terkait dengan tindakan Tergugat melakukan pemecatanterhadap Penggugat, Padahal Tergugat tahu bahwa Penggugat adalah seorang KetuaDeperpu partai Peduli Rakyat Nasional. Dalam Proses Pemecatan jelas memilikimekanisme yang diatur dalam ketentuan Partai yaitu Anggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga Partai Peduli Rakyat Nasional.

No.371 K/Pdt.Sus/2012Undang undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang secara tegasmenyatakan Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politiksebagaimana diatur dalam AD dan ART;Bahwa sesuai dengan Pasal 32 ayat 2 Undang undang No. 2 Tahun 2011 AtasPerubahan Undangundang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik secara tegasmenyatakan Penyelesain Perselisihan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat 1 (satu) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atausebutan

Dummy suratsuara akan dikoreksi oleh masingmasing Partai Politik PesertaPemilihan Umum.Dalam perkara a quo, Penggugat terdaftar sebagai CalonAnggota Legislatif dari Partai Hanura. Koreksi dummy surat suarajuga dilakukan oleh Partai Hanura atas seluruh nama Calon AnggotaLegislatifnya. Seharusnya, Partai Hanura melakukan koreksi terhadapnama M. Aly Shobat, mengingat koreksi dummy surat suara tidakdilakukan 1 (satu) kali, melainkan 2 (dua) kali.

Kelalaian justru ada pada Partai Hanura yang tidakmengoreksi nama M.

KPU memersilakan partai untukmembawa dummy surat suara untuk dikoreksi secaraseksama di kantor masingmasing partai. Dalam koreksiterhadap dummy surat suara yang pertama, Partai Hanuramemberikan persetujuan berupa paraf pada kolom PartaiHanura. Sedangkan terdapat koreksi dari partai lain, yaituPartai Golkar yang mencoret salah satu nama calon karenatidak lolos.Dummy surat suara yang sudah diperbaiki dicetakuntuk dilakukan koreksi dan otentivikasi.

Politik dikoordinasi oleh Partai Politik Peserta Pemilu, sehinggasegala bentuk koordinasi dilakukan Tergugat dengan Partai Politik PesertaPemilu, bukan secara langsung Tergugat dengan seluruh Calon Legislatif,termasuk Tergugat dengan Penggugat dan bahwa dengan terdaftar sebagaiCalon Legislatif dari suatu Partai Politik, maka untuk memperjelas gariskoordinasi, segala informasi akan disampaikan kepada Partai Politik yangkemudian ditindaklanjuti oleh Partai Politik kepada Calon Legislatifnya.

Sedangkan atasdummy surat suara yang diberikan Tergugat kepada Partai Hanura untukdikoreksi pada pengoreksian pertama, Partai Hanura memberikan paraf sebagaitanda bahwa Partai Hanura telah menyetujui namanama yang tercantumsebagai Calon Legislatif dari Partai Hanura, sehingga atas persetujuan yangdiberikan oleh Partai Hanura tersebut Tergugat menilai bahwa namanama yangtercantum sebagai Calon Anggota Legislatif dari Partai Hanura sudah valid dandijadikan sebagai dasar pencetakan surat suara sebagaimana

Penggugat:
HOTMA ADELTINA LUMBANTOBING
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Golkar Tapanuli Utara
2.TORANG LUMBANTOBING, alias TOLUTO
3.CHRISMANTO LUMBANTOBING

Yakub Lumban Tobing mengusulkan kepada suamiPenggugat (Lundu Panjaitan, SH,MA) yang pada masa itu menjabatsebagai Bupati Tapanuli Utara dan sekaligus merangkap sebagai KetuaDewan Penasihat DPD Partai Golkar Tapanuli Utara untuk menyediakanlahan guna rencana pembangunan gedung Kantor Partai Golkar di TapanuliUtara ;Bahwa seiring dengan rencana pembangunan Gedung Partai Golkar diTarutung Tapanuli Utara, Drs.

Yakub Lumban Tobing berjanji untukmencarikan dana pembangunan Gedung Partai Golkar tersebut, sedangkanSuami Penggugat ( Lundu Panjaitan, SH, MA ) berusaha untuk mencarilahan/tanah untuk pembangunan Gedung Partai Golkar ;.

Bahwa apabila Partai Golkar di Tarutung Tapanuli Utara sudah mempunyailahan tersendiri untuk pembangunan Gedung Partai Golkar Tapanuli Utarayang menetap, maka dengan sendirinya tanah objek terperkara tersebutkembali kepada Penggugat sebagai Pemilik yang sah secara hukum ;7.

Bahwa adapun motivasi Penggugat memberikan tanah objek perkara untukpembangunan Gedung Partai Golkar Tapanuli Utara adalah karena merasaterpanggil untuk mewujudkan kecintaannya demi kemajuan Partai Golkar diTapanuli Utara ;8. Bahwa oleh karena Penggugat telah bersedia memberikan tanah objekperkara tersebut untuk pembangunan gedung kantor Partai Golkar diTapanuli Utara, maka berdasarkan kesepakatan bersama antara Drs.

Bahwa setelah tergugat II selesai melaksanakan pembangunan FisikGedung Kantor Partai Golkar tersebut diatas tanah milik Penggugat yangmerupakan objek dalam perkara ini, maka Tergugat memakai GedungKantor Partai Golkar tersebut sebagai tempat sekretariat sementara partalgolkar Tapanuli Utara untuk menjalankan kegiatan rutinitas Partai Golkar diKabupaten Tapanuli Utara ;10.Bahwa selama Tergugat berkantor di atas tanah milik Penggugat yangmerupakan objek dalam perkara ini, pada umumnya berjalan dengan

tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;

yang diatur dalam AD danART.(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politiksebagaimana yang dimaksud ayat (1) dilakukan oleh suatuMahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk olehPartai Politik.(3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lainsebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan olehpimpinan Partai Politik kepada Kementrian.(4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politiksebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan palinglambat 60 (enam puluh) hari.(5

lain yang dibentukoleh Partai Politik.(3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lainsebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan olehpimpinan Partai Politik kepada Kementrian.(4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politiksebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikanpaling lambat 60 (enam puluh) hari.(5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lainbersifat final dan mengikat secara internal dalam halperselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.Bahwa terhadap terjadinya

Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan.

dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atausebutan lain yang dibentuk oleh partai politik;Menimbang, bahwa dalam hal usulan dari partai politik sesuai denganketentuan pasal 42 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahTentang Tata Tertio Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dikaitkan denganpenyelesaian perselisinan internal partai politik oleh Mahkamah Partai dalamketentuan pasal 32 ayat (2) Undangundang Nomor 2 Tahun 2011

TentangPerubahan Undangundang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik,Majelis Hakim berpendapat bahwa mekanisme usulan pemberhentianpimpinan DPRD yang dari partai politik yang diberhentikan harusdiselesaikan terlebin dahulu oleh internal partai politik sebagaimana diaturdalam Angaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai GERINDRA danpenyelesaiannya dilakukan dalam Mahkamah Partai, serta telah dibentukBadan Kehormatan oleh DPRD Kota Bukittingi untuk menguji apakahHalaman 57 dari 64 Halaman, Putusan

Msi: Pekerjaan Anggota DPRD Simalungun Periode 2009s/d 2014 Status dalam Partai Demokrat sebagai Bendahara Dewan Pimpinan Cabang(DPC) Partai Demokrat (PD) Kabupaten Simalungun dan sebagai Calon Legislatif(Caleg) Partai Demokrat untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Simalungundalam Pemilihan Legislatif (Pileg) Tahun 2014 Daerah Pemilihan (Dapil) 1 (satu)Nomor umurt (satu), Alamat Jalan Teratai Gang Anggrak No. 2 Nagori PamatangSimalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, dalam hal ini

Simalungun, selanjutnya disebut sebagai, TERGUGAT IL3 > BENSON DAMANIK, SH: Pekerjaan Swsata, Status dalam Partai Demokratsebagai AnggotaStatus dalam Pileg 2014 sebagai Caleg Partai Demokrat untuk pengisian keanggotaanDPRD Kabupaten Simalungun Dapil dengan nomor urut 8, Alamat Nagor UsangKecamatan Tapian Dolok Kab.

Simalungun. selanjutnya disebutsebagai, TERGUGAT ITI;JETRO SARAGIH, SE : Pekerjaan Swasta, Status dalam Partai Demokrat sebagaiAnggota Status dalam Pileg 2014 sebagai Caleg Partai Demokrat untuk pengisiankeanggotaan DPRD Kabupaten Simalungun Dapil 1 dengan nomor urut 4, AlamatNagori Dolok Kecamatan Silau Kahean Kab.

Demokrat CabangSimalungun tidak ada menanggapi surat Penggugat tersebut, sehinggaPenggugat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Partai Demokrat diJakarta, guna untuk menyelesaikan permasalahan tersebut terkait dengan kodeetik partai democratBahwa atas permohonan Penggugat tersebut Mahkamah Partai Demokrat telahmenjatuhkan Putusan tanggal 16 September 2014 Nomor: 050/DPPPHPU/2014 dengan amar:Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;Biaya Perkara Rp. 5.000.000.

Msi: Pekerjaan Anggota DPRD Simalungun Periode2009 s/ d2014 Status dalam Partai Demokratsebagai Bendahara Dewan Pimpinan Cabang(DPC) Partai Demokrat (PD) KabupatenSimalungun dan sebagai Calon Legislatif (Caleg)Partai Demokrat untuk pengisian keanggotaanDPRD Kabupaten Simalungun dalam PemilihanLegislatif Pileg) Tahun 2014 Daerah Pemilihan(Dapil) 1 (satu) Nomor umurt (satu), AlamatJalan Teratai Gang Anggrak No. 2 NagoriPamatang Simalungun, Kecamatan Siantar,Kabupaten Simalungun.

(PDIP);Bahwa sejak selama menjadi anggota, kader, dan menjadi pengurus PartaiDemokrasi Indonesia Perjuangan, Penggugat dengan setiamemperjuangkan membesarkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,dan tidak pernah mendapat teguran dan/atau pemecatan DEWANPIMPINAN PUSAT,DPD atau DPC karena melanggar konstitusi dan/ataukode etik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP);Bahwa atas kesetiaan sebagai anggota dan kader Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan yang ikut serta memperbesar nama Partai DemokrasiIndonesia

NagekeoProvinsi Nusa Tenggara Timur, untuk Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan peserta Pemilu dengan Nomor Urut 4.

pemeriksaan oleh Tim Penyelesaian SengketaPerselisinan Hasil Pemilu 2014 Internal Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan.

BukanKewenangan Partai Politik PDIP/Tergugat.)

Menyatakan hukum Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan Nomor 210/KPTS/DPP/XII/2016 tentang PemecatanYAKOBUS SUSU, S.IP Dari Keanggotaan Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan, tanggal 28 Desember 2016 Cacat Hukum dan Tidak BerkekuatanHukum;3.

Islam.Sebagai hasil Musyawarah Daerah Dewan masjid Indonesia (MUSDA DMI)tahun 2008 yang diikuti oleh seluruh Imam dan BTM se kota Bitung.Dengan memilih caleg dari partai Islam, maka niscaya akan terbentuk satubahkan dua Fraksi Partai Islam Bersatu (FPIB) dan ini merupakan garansi ataujaminan untuk umat Islam bisa mengusung pasangan Calon Walikota dan WakilWalikota dari kader Islam.Saat ini telah terbentuk Forum Partai Islam Bersatu yang hanya terdiri darilima partai Islam; 1.

PARTAI BULANBINTANG (PBB), 3. PARTAl BINTANG REFORMASI (PBR), 4. PARTAIKEADILAN SEJAHTERA (PKS), dan 5. PARTAI KEBANGKITAN NASIONALULAMA (PKNU). Sebagai gambaran Pemilu 2009 diikuti oleh 44 partai dan diBitung hanya diikuti oleh 36 partai.

Dari 36 partai tersebut terdapat 6 partaiIslam dan 30 partai non Islam dengan demikian bahwa 54% Penduduk Bitungyang non muslim diperebutkan oleh 30 Partai, sedangkan 46% penduduk BitungMuslim hanya di serap oleh 6 partai Islam, ini merupakan satu keuntungan buatumat Islam jika kita semua menyadarinya.Hal. 7 dari 15 hal. Put.

Bahwa sampai saat ini Penggugat tidak pernah di pecat dan dicabutkeanggotaannya dari Partai Demokrat, hal ini sesuai Surat KeputusanDewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor278/SK/DPP.PD/DPC/X/2017 Tentang Susunan Kepengurusan DewanPimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Gowa Provinsi SulawesiSelatan Periode 20172022, Tanggal 6 Oktober 2017, dimana dalamLampiran SK DPP Partai Demokrat tersebut tercantum nama Penggugat /nCasu A.

NABA /n Casu Penggugat, sesuai surat DewanPimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Gowa Tanggal 7 Maret 2016Nomor : 03/EXT/DPC PD/Kab. Gowa/III/2016 telah dicabut/ditarik kembalioleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Gowa sesuaisurat tanggal 22 Desember 2017 Nomor : 007 / B / DPCPD / GW / XIl /2017, Perihal : Penarikan Surat DPC Partai Demokrat Kab. Gowa ;3.

Gowa dari Partai Demokrat yang ditujukan kepada PimpinanKPU Kabupaten Gowa /In Casu Turut Tergugat, yang tembusannya jugadisampaikan kepada Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Gowa,dimana isi surat Tergugat tersebut didasarkan pada salinan PutusanPengadilan Negeri Sunggumina Nomor 48/Pdt.G/2017/PN.

tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum PartaiDemokrat dan Sekjen Partai Demokrat ;Menimbang, bahwa dari bukti P3 yaitu Surat Nomor : 007/B/DPCPD/GW/XII/2017, perihal : penarikan Surat DPC Partai Demokrat KabupatenGowa, tanggal 22 Desember 2017 diperoleh data jika surat tersebut ditujukanpada Pimpinan DPRD Kabupaten Gowa (Tergugat) yang pada pokoknya untukmencabut/menarik kembali surat gidewan pimpinan cabang partai demokratKabupaten Gowa yang ditujukan kepada pimpinan DPRD kabupaten Gowa No :O3

SH. ; Bahwa Saksi tidak pernah menerima surat pemecatan Penggugatdari Partai Demokrat pada tahun 2017 ; Bahwa pada saat Saksi menjabat Ketua Dewan Kehormatan tidakpernah melakukan proses pemecatan terhadap Tergugat; Bahwa sepengetahuan Saksi proses penjaringan Calon Legislatifyang di lakukan Partai Demokrat menggunakan system online yangterkait langsung dengan Website Dewan Pimpinan Pusat jadi kalau adaAnggota Partai yang dipecat maka nama yang bersangkutan pastiterblok;Menimbang, bahwa Tergugat

MAXMILIAN ARLY SUPIT, S.E.dari suara partai dan caleg, atas permintaan dari saksi AGUSTIANAlias IAN lalu terdakwa mengatakan Dengan pimpinan partaibagaimana ? dan dijawab oleh saksi AGUSTIAN Alias IAN Sayasudah ketemu disuruh oleh Ketua DPC Pak Hendrik (SaksiHENDRIK TANGKE ALLO), kalaupun partai tahu, jatuhnya ini akanurusan internal partai, mendengar perkataan tersebut lalu terdakwamenjawab Kalau emang di internal partai PDIP kondusif, sayasiap membantu.

Cilangkap, yang saksilakukan hanya mendengar diluar ruangan;Bahwa jumlah perolehan suara partai dan caleg dari partai pada formulirmodel C. 1 dan formulir D.1 adalah sebagai berikut. :Suara Partai : 727No. Urut.1 MAXMILIAN ARLY SUPIT, SE : 279No. Urut.2 MATHEUS BENNY LATUL : 51No. Urut.3 Hj. SIT SUTINAH : 142No. Urut.4 AIDIL FITRI : 47No. Urut.5 HENDRA KURNIAWAN >: =84No.Urut.6 BINAYANTI : 36No. Urut.7 DRS.

Cilangkap Kecamatan Tapos Kota Depok;e Bahwa pada saat itu saksi sempat mengatakan kepada terdakwapermisi pak, saya mohon bantuan untuk menambah suara calegnomor satu yaitu Maxmilian Arly Supit, SE. dari suara partai dan calegPDIP dan terdakwa mengatakan dengan pimpinan partaibagaimana dan dijawab oleh saksi saya sudah ketemu disuruh olehKetua DPC Pak Hendrik, kalau pun partai tau, jatuhnya ini akan urusaninternal partai, mendengar perkataan tersebut Terdakwa mengatakankalau emang diinternal partai

Pemilu dan hasil daripenghitungan suara DPRD Kota dari Partai PDIPe formulir model D.1 dari TPS Kel.

Bahwa oleh karena Partai Patriot tidak lolos vertifikasi sebagai pesertapemilu tahun 2014, Penggugat bermaksud untuk menjadi calon legeslatifpada pemilu tahun 2014, maka Penggugat harus menjadi anggota partaipolitik yang lolos vertifikasi pada pemilu tahun 2014, yaitu partai PDIPerjuangan, untuk menjadi anggota Partai Politik yang lolos verifikasiPenggugat harus mengundurkan diri dari Partai Patriot untuk menjadianggota partai PDI Perjuangan, hal tersebut dilakukan oleh Penggugatdengan surat pernyataan

Partai politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagimenjadi peserta Pemilu atau kepengurusan partai politiktersebut sudah tidak ada lagi ;b. Anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidak ditarikoleh Partai politik yang mencalonkannya ;c.

Partai politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagimenjadi peserta Pemilu atau kepengurusan partai politiktersebut sudah tidak ada lagi ;b. Anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidak ditarikoleh parati politik yang mencalonkannya ;c. Tidak lagi terdapat calon pengganti yang terdaftar tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidakdimaknai. Dikecualikan bagi anggota DPR atau DPR dandalam Daftar Calon Tetap dari Partai yang mencalonkannya.2.

Partai Politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagi menjadi pesertaPemilu atau kepengurusan partai politik tersebut sudah tidak ada lagi ;b. Anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidak ditarik oleh PartaiPolitik yang mencalonkannya,c.

Tidak lagi terdapat calon Pengganti yang terdaftar dalam Daftar Calon tetapdari Partai yang mencalonkannya,Bahwa tanggal 2013 Dewan Pimpinan Wilayah Partai Patriot Propinsi KalimantanTimur mengeluarkan Surat sebagai tindak lanjut dari Putusan MahkamahKonstitusi Nomor : 39/PUUXI/2013 perihal istruksi pembatalan PAW AnggotaDPRD Kab/Kota se Kaltim dari partai Patriot ;Bahwa sebagai pelaksanaan instruksi Dewan Pimpinan Wilayah Partai PatriotPropinsi Kalimantan Timur, Dewan Pimpinan Cabang Partai Patriot

No. 1185 K/Pid/2010keuangan partai, bersama dengan bendahara bertanggungjawab atas seluruhpembiayaan operasional organisasi dan kegiatan partai;e Bahwa sumber dana yang didapat sesuai AD/ART partai adalah berasal dari iurananggota partai, sumbangan yang tidak mengikat dari donator partai, bantuanparpol, subsidi dari DPD atau DPP yang bersifat incidental/sesuai dengankepentingannya;e Bahwa dalam pelaksanaan keuangan partai ternyata terdapat penyimpangan yangdilakukan Terdakwa antara lain, pertama:

. 7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tidakdimasukkan kedalam neraca keuangan; ketiga: bantuan sumbangan fraksi sebesar Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah) untuk HUT Partai tetapi hanya dimasukkankedalam laporan neraca keuangan sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah);keempat: adanya dana Panitia HUT Partai yang dalam laporan di tulis Rp. 21.500.000,(dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tetapi kenyataannya yang diterima olehPanitia HUT partai hanya sebesar Rp. 8.500.000

keuangan partai yangbertanggungjawab adalah Bendahara dan Ketua Partai, adanya beberapa kejanggalanyang indikasinya terdapat penyelewengan pada laporan neraca keuangan partai tersebutyaitu antara lain;1 Adanya bingkisan Hari Raya bantuan Fraksi PDIP yang bersifat insidentalsebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) berdasarkan kwitansi tanggal 20Oktober 2006, akan tetapi tidak dimasukkan kedalam laporan neraca keuangan;2 Bantuan sapi korban dari fraksi yang bersifat insidental, berupa uang sebesar

No. 1185 K/Pid/2010dimasukkan kedalam Laporan Neraca Keuangan sebesar Rp. 15.000.000, (limabelas juta rupiah);4 Adanya Dana Panitia HUT Partai yang dalam Laporan dikeluarkan sebanyak tigakali sebesar totalnya 20.000.000, dan diakumulasi ditulis Rp. 21.500.000,padahal dalam kenyataan yang diterima oleh Panitia HUT Partai yang diketuaioleh saudara Fajar Basuko, hanya sebesar Rp. 8.500.000, sehingga dalam hal inikeuangan Partai yang terindikasi diselewengkan sebesar Rp. 13.000.000, (tigabelas juta rupiah

HENRA M.AMIN SIRI MelawanM E L A W A NPARTAI GOLONGAN KARYA cq.Dewan Pimpinan Pusat cq.Dewan Pimpinan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan cq.Dewan Pimpinan Daerah Kota Parepare

Bahwa Penggugat adalah kader Partai Golongan Karya (PartaiGolkar) yang sejak tahun 1995 telah terdaftar sebagai AnggotaPartai Golkar di Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki KotaParepare.2. Bahwa selama menjadi Anggota Partai Golkar, Penggugatmemegang teguh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tanggaserta Peraturan Organisasi Partai Golkar dan aktif berpartisipasidalam kegiatan kegiatannya.3.

Bahwa Partai Golongan Karya, masih menganggap Penggugatsebagai kader, sehingga tercoretnya nama Penggugat dalamdaftar Calon Legislatif usulan DPD Partai Golongan Karya KotaParepare Daerah Pemilihan Ill Kec.

Pasal 15 Anggaran Dasar Partai Golongan Karya mewajibkansemua kader/Pengurus Partai untuk aktif melaksanakan semuakebijakan Partai jo Keputusan DPP Partai Golongan KaryaNomor : B501/GOLKAR/V/2013 tanggal 4 Mei 2013 perihalPengesahan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah Kota Parepare..

tidak diberikan kesempatan untukpindah ke partai lain.Bahwa benar partai Golkar mengusung pasangan TaufanPawe No.urut 5.Bahwa benar selama Penggugat menjadi kader GolkarPenggugat telah mengeluarkan banyak biaya..

undang No.2 Tahun 2008Tentang Partai Politik, Peraturan Organisasi Partai Golongan KaryaNomor : PO13/DPP/GOLKAR/X/2011 Tentang Disiplin Dan SanksiOrganisasi, Serta Pembelaan Diri Pengurus Dan/Atau Anggota PartaiGolongan Karya dan Peraturan Organisasi Partai Golongan KaryaNomor PO09/DPP/GOLKAR/VII/2010 Tentang PedomanPenyelesaian Perselisihan Internal Partai Golongan Karya.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelisberpendapat bahwa gugatan Pengggugat tidak memenuhi syaratyang diatur

Surat pernyataan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembalibagi:1. anggota partai politik yang dicalonkan oleh partai politik yangberbeda dengan partai politik asal, baik Partai Politik PesertaHalaman 13 dari 29 halaman.

Bahwa ketentuan Pasal 19 huruf i angka 2 juncto huruf j dan huruf kPeraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 berbunyi sebagaiberikut: Huruf i angka 2:Anggota partai politik yang dicalonkan oleh partai politik yang berbedadengan partai politik asal, baik Partai Politik Peserta Pemilu maupunHalaman 18 dari 29 halaman.

lanjut, dan mengenai kesediaanuntuk hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik peserta pemilu untuk 1(satu) lembaga perwakilan tanpa ada pembahasan/pengaturan mengenaikewajiban untuk mengundurkan diri dari partai politik asal, dalam haldicalonkan oleh partai politik lain.

hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan dan hanya di 1 (satu)daerah pemilinan, dan apabila seorang anggota partai politik tersebutmenjadi anggota partai politik lain maka dapat diberhentikan darikeanggotaannya dari partai politik sesuai dengan tata cara pemberhentiankeanggotaan partai politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART partaipolitik bersangkutan dan apabila anggota partai politik yang diberhentikanadalah anggota lembaga perwakilan rakyat maka pemberhentiannya selakuanggota partai politik di

Makna hukum Pasal 16 ayat (1) huruf c UndangUndang Partai Politikbahwa seorang anggota partai politik diberhentikan keanggotaannyadari partai politik asal apabila menjadi anggota partai politik lain,ketentuan pasal a quo mengandung makna hukum bahwa seseorangmenjadi anggota partai politik hanya di 1 (satu) partai politik dan apabilakemudian menjadi anggota partai politik lainnya maka yangbersangkutan harus diberhentikan keanggotaannya dari partai politikasal untuk kepastian hukum;c.

caleg No urut 1 dan partai No urut 14 PartaiDemokrat sebanyak 2 surat suara;Partai No urut2 Gerindradan partai No urut5 Partai Nasdem sebanyak1 surat suara;Partai No urut 1 PKB, caleg No urut 1 dan partai No urut 10 PPPsebanyak 2 surat suara;Partai No urut 1 PKB, caleg No urut 1 dan partai Nomer urut 3.

PDIPerjuangan sebanyak 3 surat suara;Partai No urut 1 PKB, caleg No urut 1 dan parta no urut 2 Gerindra,sebanyak 3 surat suara;Partai No urut 1 PKB, caleg No urut 1 dan partai no urut 4 Golkarsebanyak 5 surat suara;Partai No urut 1 PKB, caleg No urut 1 dan partai No. urut 8 PKS,sebanyak 11 surat suara;Partai No urut 2 Gerindra dan partai Nomer urut 8 PKS sebanyak 1surat suara;Partai No urut 2 Gerindra dan partai no urut 14 Partai demokratsebanyak 1 surat suara;Partai No urut 1 PKB, caleg No urut

1, dan partai No urut 19 Partai PBBsebanyak 1 surat suara;Partai No urut 1 PKB, caleg No urut 1 dan Partai No urut 11 PSIsebanyak 2 surat suara;Partai No urut 1 PKB, caleg No urut 1dan partai No urut 5 Nasdemsebanyak 5 surat suara;Partai No urut 1 PKB, caleg No urut 1 dan partai No urut 12 PANsebanyak 3 surat suara;Partai No urut 1 PKB, caleg No urut 1 dan partai No urut 13 Hanurasebanyak 6 surat suara;15.

Tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai politik, tandagambar Partai Politik, atau nama Partai Politik dinyatakan sah untukPartai Politik;b.

Gerindra berkurang 3 (tiga) suara,Partai PDI Perjuangan berkurang 3 (tiga) suara, Partai Golkar berkurang 5(lima) Suara, Partai Nasdem berkurang 5 (lima) suara, Partai PKS berkurang11 (sebelas) suara, Partai PPP berkurang 2 (dua) suara, Partai SolidaritasIndonesia berkurang 2 (dua) suara, Partai Amanat Nasional berkurang 3(tiga) suara, Partai Hanura berkurang 6 (enam) suara, Partai Demokratberkurang 2 (dua) suara dan Partai Bulan Bintang berkurang 1 (satu) suara;Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut

ONTO ;

Boalemo dari Partai Kebangkitan Bangsa (dilegalisir) ;

Boalemo Nomor : 131/PL.01.4-SD/7520/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 26 Agustus 2018 perihal permintaan klarifikasi ;

Kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu;j. Surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh (Satu)partai politik untuk 1 (Satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di ataskertas bermeterai cukup; dan;k.

Gawi Djafar sebagai Pimpinan Partai bersama HersonTina sebagai Sekretaris Partai, bahwa Komisi Pemilihnan Umum KabupatenBoalemo memberitahukan kepada partai, surat keterangan sehat tersebutdinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dan tidak perlu melakukan perbaikandokumen.

oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo yaitu:OOOOOPartai Kebangkitan Bangsa (PKB);Partai Gerindra;Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP);Partai Golkar (Golongan Karya);Partai Nasdem (Nasional Demokrasi);Partai Keadilan Sejahtera (PKS);Partai Perindo (Persatuan Indonesia);Partai Persatuan Pembangunan (PPP);Partai Amanat Nasional (PAN);Partai Hanura (Hati Nurani Rakyat);Partai Demokrat;Partai Bulan Bintang (PBB);Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo dalammenyelenggarakan

o Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP);oO Partai Golkar (Golongan Karya);oO Partai Nasdem (Nasional Demokrasi);oO Partai Keadilan Sejahtera (PKS);oO Partai Perindo (Persatuan Indonesia);o Partai Persatuan Pembangunan (PPP);o Partai Amanat Nasional (PAN);oO Partai Hanura (Hati Nurani Rakyat);o Partai Demokrat;o Partai Bulan Bintang (PBB); Bahwa pendaftaran awal tersebut Komisi Pemilinan Umum (KPU) KabupatenBoalemo menerima jenis dokumen berupa:o Model B DPRD Kabupaten;Oo Model B1 DPRD Kabupaten

Boalemo dari Partai KebangkitanBangsa (dilegalisir), Fotokopi dokumen hasil penelitian persyaratan administrasibakal calon anggota legislatif DPRD Kab. Boalemo Partai Kebangkitan Bangsa(dilegalisir), Fotokopi daftar calon sementara (DCS) angotaanggota legislatif DPRDKab. Bolaemo Partai Kebangkitan Bangsa (dilegalisir), Fotokopi daftar calon tetap(DCT) anggota legislatif DPRD Kabupaten Boalemo Partai Kebangkitan Bangsa(dilegalisir), Asli 2 (dua) lembar Surat KPU Kab.

anggota dan/atau pengurus partai politik tanpa pengunduran dirisebagai Pegawai Negeri Sipil, diberhentikan tidak dengan hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil ; selanjutnya Pasal 9 ayat 3 PP.No. 37 Tahun 2004 tentang Larangan PNSmenjadi anggota Partai Politik menegaskan Pegawai Negeri Sipil yangyang mengundaurkan diri dan ditangguhkan pemberhentiannya tetapi tetapmenjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, diberhentikan tidakdengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, terhitung mulai akhir bulanyang

No. 37 tahun 2004 tentanglarangan PNS menjadi Anggota dan/atau pengurus Partai Politik, junto pasal250 huruf c PP.

Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2004tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik jo.

mengundurkan dirisetelah menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik diusulkan oleh:a.

sesuai denganPasal 9 Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang LaranganPegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik jo.

Partai, dikategorikan sebagaipelanggaran berat ;12.

,M.H. dari keanggotaan Partai PDI Perjuangan,apakah DPP PDI Perjuangan tidak Pimpinan Partai Politik Penggugat ?

Bahwa Dewan PimpinanCabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan KabupatenKampar bukan induk dari organisasi Penggugat, sehingga bukan DPCyang memberi usulan sebagai pimpinan Partai Politik.

hal tersebut kepada Partai, maka hal demikianmerupakan pelanggaran berat terhadap kode etik dan disiplin partai,sehingga berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah TanggaPartai Demokrasi Indonesia Perjuangan tahun 20192024Halaman 46 dari 89 halaman Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.PBRmenyebutkan : pemberhentian keanggotaan seseorang sebagaiAnggota Partai atau pemecatan hanya dilakukan berdasarkankeputusan DPP Partai .

Atas dasar perbuatan Penggugat tersebut,maka DPP Partai yang berwenang dengan penuh/mutlak melakukanpemecatan kepada Penggugat sebagai anggota Partai dan melarangmengguganakan identitas Partai untuk kepentingan Penggugat ;3. Bahwa poin 10, 11, 12, 13, 15, merupakan kewenangan mutlakdari pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sehinggabukan kewenangan dari Tergugat II Intervensi ;4.

dan melanggar aturan internal partai (Vide bab III Tahun 2011Pasal 3 Ketetapan Rapat Kerja Nasional Partai Amanat Nasional Nomor 11tahun 2011), Penggugat tidak pernah melakukan perbuatanperbuatan yangmelanggar peraturan perundangan yang berlaku dan tetap memegangteguh syarat, hak dan kewajiban Anggota Partai Amanat Nasional (PAN)(Vide Pasal 2 ayat 3 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga PartaiAmanat Nasional);Bahwa berdasarkan point 8 tersebut di atas, apa yang disebut Akta NotarisNomor 33 yang

Amanat Nasional adalahmerupakan perselisihan internal partai politik yang tata carapenyelesaiannya sebagaimana telah diatur dalam UndangUndang Nomor2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah dirubah denganUndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dimana berdasarkanpada Pasal 32 secara jelas dan tegas menyebutkan bahwa:Ayat (1):Penyelesaian Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politiksebagaimana dimaksud dalam

Nomor 107 K/Pdt/2014Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik;Bahwa gugatan saudara Penggugat terhadap Tergugat selaku KetuaUmum DPP Partai Amanat Nasional, serta terhadap Tergugat Ill selakuKetua DPD Parta Amanat Nasional Kabupaten Garut baik terkait denganpemberhentian Penggugat sebagai anggota partai maupun terkait denganperjanjian tentang Pergantian Antar

Nomor 2Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 32 ayat (2) yang menyebutkanPenyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik;Bahwa Pasal 33 ayat (1) secara jelas dan tegas menyebutkan bahwa :Hal 5 dari 12 hal.

maka harus diselesaikan terlebin dahulu secaramusyawarah dan mufakat di dalam Internal partai, dengan melaluimekanisme partai apabila para pihak berkeberatan/tidak puas atas putusantersebut maka bisa diajukan ke Pengadilan;Bahwa keberatan atas pemecatan Pemohon Kasasi dari keanggotaanPartai Amanat Nasional merupakan perselisihnan partai politik yang belumpernah diselesaikan secara internal partai politik;Bahwa dengan demikian perkara a quo premature diajukan ke Pengadilankarena perselisihnan atau

Partai Demokrasi Kebangsaaan (PDk);g. Partai Karya Perjuangan(PAKAR PANGAN);h. Partai Buruh;Partai Demokrasi Pembaruan (PDP);j.. Partai Barisan Nasional (Barnas);k. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN);. Partai Matahari Bangsa (PMB);m. PKDI;4.

Nursaadah, MMtidak memenuhi persyaratan 15% dukungan partai.Menyatakan sah dan memenuhi syarat 9 Partai Pengusaha dan PekerjaIndonesia (PPPI), Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB),Partai Karya Perjuangan (PAKAR PANGAN), Partai Bintang Reformasi(PBR), PKDI, Partai Matahari Bangsa (PMB), Partai Indonesia Sejahtera(PIS), Partai Republikan Nusantara ( RepublikaN ), Partai Damai Sejahtera(PDS), sebagai partai pengusung Para Penggugat dalam pencalonansebagai Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang

Partai Karya Perjuangan (PAKAR PANGAN) 6294. Partai Bintang Reformasi (PBR) 6205. Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI) 6786. Partai Barisan Nasional(BARNAS) 9277. Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB) 1.403 Halaman 30 dari 49 halaman. Putusan Nomor 519 K/TUN/2013 8. Partai Matahari Bangsa (PMB) 1.2349. Partai Indonesia Sejahtera (PIS) 1.11310. Partai Republik Nusantara 1.80511. Partai Kebangkitan Bangsa 1.42612. Partai Buruh 43213. Partai Damai Sejahtera 1.11614.

Partai Barisan Nasional (BARNAS) 9276. Partai Indonesia Baru 1.4037. Partai Republik Nusantara 1.8058. Partai Kedaulatan 1289. Partai Nahdatul Umat Indonesia 7410. Partai Demokrasi Pembaruan 30911. Partai Pemuda Indonesia 11112 Partai Nasional Benteng Kemerdekaan Indonesia 2.054JUMLAH SUARA 10.007 (15,06%) Halaman 31 dari 49 halaman.

PARTAI PENGUSUNG PEROLEHAN SUARA1.4261. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)9712. Partai Karya Perjuangan Bangsa (PKPB)4293. PDK4324. PARTAI BURUH309 5.