pengurangan atau perubahan dalam gugatan Penggugatdan atau jawaban Tergugat;Bahwa oleh karena yudex factie tidak menjawab secara jelas dalampertimbangannya mengenai ke 3 (tiga ) eksepsi Para Tergugat tersebut, makamenurut Para Pembanding yudex factie melanggar ketentuan hukum acaraperdata yang mewajibkan bagi Hakim untuk mengadili seluruh bagian dalilkedua belah pihak sebagaimana yang diatur pada Pasal 189 ayat(2) R.Bg danPasal 50 Rv, yang memberikan kaidah hukum bahwa putusan Hakim harustotal, tuntas

Keberatan Pertama, Bahwa Yudex Factie telah melanggar Azas yangmewajibkan Hakim mengadili seluruh bagian gugatan, sebagaimana yangdiatur pada Pasal 189 ayat (2 ) R.Bg dan Pasal 50 RV, yang memberikankaidah hukum bahwa Putusan Hakim harus total dan tuntas sekaligus,diterjemahkan dan dianalisis sesuai yang diminta kedua belah pihak.

adil dan bijaksana Penggugat dan II harusmenanggung bersama dengan Ady Rahman ( Tergugat II ) kerugian itubukan sebaliknya melakukan tindakan hukum dengan sengaja melaporkanAdy Rahman ke Polres Polman dengan tuduhan penggelapan, yangselanjutnya membuat pengakuan utang;Bahwa berdasarkan dua fakta yang terjadi dipersidangan dengan tidakdipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka menurut parapembanding putusan yudex faxtie dapat dikategorikan adalah putusan yangtidak lengkap dan tidak tuntas

Bahwa pertimbangan yudex factie lagilagi tidak jelas apa maksud dantujuannya, pada alenena ke 4 untuk jelasnya dapat dibaca Menimbang,bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat para Penggugat belummelakukan pembayaran atas hutanganya, karena tidak jelas dan tuntas,maka pembanding berpendapat putusan tersebut harus dibatalkan;.

dan salah dalam memahamipokok persoalan dalam perkara ini, Sebagaimana yang diamanatkan olehUndangUndang khususnya Pasal 189 ayat (2 ) R.Bg dan Pasal 50 RV, yangmemberikan pengertian bahwa Putusan Hakim harus total dan tuntas ;D.

Tingkatpertama seraya memerintahkan Pengadilan tingkatpertama untuk memeriksa dan memutus pokok perkara.Namun demi untuk tegaknya azas peradilan sederhana,cepat dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalampasal 2 (1) Undang Undang No.48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, praktek peradilan telahmelenturkan ketentuan beracara dimaksud denganmemberikan kewenangan kepada Peradilan tingkatbanding untuk langsung memeriksa dan memutus pokokperkara dengan syarat apabila peradilan tingkat pertamatelah tuntas

secara menyeluruh memeriksa pokokperkara ;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelahmemeriksa dan meneliti berkas perkara, ternyataPengadilan Negeri Andoolo telah tuntas memeriksa pokokperkara dan pembuktian yang berkenaan dengan perkaraini oleh karena itu) Pengadilan Tinggi akan langsungmemeriksa dan memutus pokok perkara tanpamengembalikan berkas terlebih dahulu kepada Pengadilantingkat pertama ;Dalam Pokok Perkara :Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebelummenjatuhkan putusan= akhir terlebih

Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat ;Bahwa Perjanjian Perdamaian tertanggal 22 Oktober 2021, para pihakmenerangkan sebagai berikut :PASAL 1KESEPAKATAN DAMAI SEHUBUNGAN DENGAN GUGATANPMH1.1 Para Pihak, tanpa dapat dianggap sebagai pengakuanpertanggungjawaban apapun, secara tegas menyatakan bahwa setiapdan seluruh sengketa, perselisinan, perbedaan pendapat, upayahukum, gugatan, tuntutan, kerugian atau ganti rugi yang berkaitandengan Gugatan PMH, telah diselesaikan oleh Para Pihak secaradamai, final, tuntas

awalPerjanjian ini serta setiap rangkap atau masingmasing salinan asliPerjanjian memiliki kekuatan hukum yang sama dan mengikat terhadapParaPihak.Menimbang, bahwa setelah Akta Perdamaian tersebut oleh Majelisdibacakan dimuka Persidangan, Para Pihak menyatakan benar dan telahmenyetujui seluruh isinya ;Menimbang, bahwa berhubung segala sesuatunya telah jelas, lagi pulayang telah disetujui oleh para pihak tersebut diatas tidak bertentangan denganhukum serta dapat menyelesaikan sengketa mereka dengan tuntas

Secara sesuaimenurut hukum (According to the law/due process of law), adil (fairand just trial) yang dapat menyelesaikan secara tuntas permasalahandalam perkara Aquo, yang tidak menimbulkan kekaburan dan ataumenimbulkan permasalahan baru di antara pihakpihak yangbersengketa yang diperiksa dan diputus;Bahwa meskipun dalam kaedah hukum acara perdata adalah menjadihak Penggugat/Pelawan untuk menentukan subyek hukum yangmenjadi pihak Tergugat/Terlawan yang telah melanggar hak danmerugikan kepentingannya

kasuistis gugatanperlawanan Pelawan tersebut merupakan suatu gugatan yang kurangpihak (error in persona) dengan tidak digugatnya pihak tertentu yangerat kaitannya Conditio Sine Quanon dengan pokok perkara yangsedang diperiksa akan menimbulkan kesulitan pelaksanaan putusankelak dan atau bertentangan dengan tujuan pemeriksaan perkaraPerdata;Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan didapatnya keadilanbaik pihak Pelawan maupun Terlawan telah menimbulkanproblematik Yuridis yang harus diselesaikan secara tuntas

danmenurut hukum yang berlaku dan untuk tidak menimbulkanterdapatnya putusan yang saling tumpang tindih (over laping) dansaling bertentangan kelak, yang memungkinkan semakinkompleksnya permasalahan dalam perkara Aquo, dan guna dapatmenetapkan dan menyelesaikan permasalahan dalam perkara Aquo.Secara komprehensif dan tuntas yang dapat merugikan semua pihakdalam permasalahan di maksud dan guna menetapkan hakhak pihakyang terlibat atas obyek tanah terperkara pihakpihak terkait adalahsangat Esensiil

dan merupakan Conditio Sine Quonon denganpenyelesaian secara komprehensif dan tuntas permasalahan perkaraAquo;6 Bahwa oleh karenanya gugatan Pelawan adalah Error in Persona olehkarena gugatan Pelawan dalam materi pokok perkara (konvensi)perkara Aquo belumlah dapat diperiksa dan diputus karena gugatanPelawan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (NietOnvankelijke Verklaard );7 Bahwa gugatan Pelawan dalam pekara Aquo tidak jelas antara positadan petitum tidak sinkron dan saling kontradiktif

Gugatan penggugat kurang pihak (Exceptio plurium litis Concorsium)Bahwa dalam gugatan Penggugat yang nyata nyata ada pihal lainselain Tergugat sendiri yaitu ahli waris beserta yang menempati obyekperkara a quo tidak dijadikan pihak yang berpekara, padahal untukmenyelesaikan permasalahan penggugat secara tuntas danmenyeluruh ahli waris harus di tarik pula sebagai pihak dalam gugatanperkara a quo.

Bahwa dalil gugatan Penggugat point 4 hal, 2 dalam gugatan Penggugat yang nyata nyata ada pihak lain selain Tergugat sendiri yaitu ahli waris yang tidak dijadikan sebagai pihakyang berperkara atau pihak yang menempati obyek perkara, padahal untuk menyelesaikanpermasalahan penggugat secara tuntas dan menyeluruh ahli waris harus di tarik pula sebagaipihak dalam gugatan perkara a quo.

2021/PT YYKadalah suami Penggugat, sedangkan obyek sengketa adalah milik Penggugatyang diperoleh dari orang tuanya berdasarkan warisan (Sebagaimanaketerangan saksi Dukuh) dan bukti P2 berupa SHM atas tanah obyek sengketatersebut di bagian petunjuk tertera diperolen berdasarkan warisan, yaituberdasarkan Surat Pernyataan / Keterangan Warisan tanggal 16092004,sehingga obyek sengketa tersebut adalah hak penuh milik Penggugat (bukanharta gono gini); Bahwa memang benar pada asasnya putusan hakim harus "tuntas

Bahwa jikalau gugatan ini dikabulkan dengan tanpa melibatkan TuanSuroso sebagai pihak dalam perkara ini, putusannya dapat dijalankandan/atau diselesaikan dengan tuntas dan dapat menyudahi masalah atausengketa antara para pihak itu dan tidak akan memunculkan masalahbaru; adapun Tuan Suroso dilibatkan sebagai pihak kesatu dalamperjanjian sewamenyewa tersebut dalam kapasitasnya sebagai suamiPenggugat ikut menyetujul perjanjian Sewamenyewa tersebut, Bahwa oleh karena itu dengan tidak diikutsertakannya

denganPenggugat adalah merupakan satu kesatuan selaku Pihak Kesatu, dalam SuratPerjanjian Sewa Menyewa tanggal 29 Juni 2009, yang ikut menandatangani danmengikatkan diri dalam suatu perjanjian, maka Penggugat maupun Tuan Surososelaku Pihak Kesatu dalam Perjanjian Sewa Menyewa mempunyai hak dankewajiban yang sama dalam perjanjian tersebut;Menimbang, bahwa dengan tidak diikutsertakannya Tuan Suroso selakusuami Penggugat sebagai pihak dalam perkara ini, maka permasalahan aquo tidakdapat diselesaikan dengan tuntas

denganketentuan sebagai berikut :a) Setelah Perjanjian ini ditandatangani oleh Para Pihak atauselambatlambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Perjanjian iniditandatangani oleh Para Pihak;b) Pihak Pertama telah melengkapi dokumen pengajuan klaimsebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan Polis;c) Setelah Perjanjian ini ditandatangani, Pihak Pertama sepakatuntuk tidak mencabut Gugatan Perbuatan Melawan HukumNo.119/Pdt.G/2019/PN Mdn tertanggal 19 Februari 2019 karena ParaPihak akan menyelesaiannya secara tuntas

Perry Sohuturon Panggabean;(2) Bahwa pembayaran Nilai penyelesaian oleh Pihak Kedua kepadaPihak Pertama juga merupakan penyelesaian secara tuntas danmenyeluruh atas Perkara Gugatan Perbuatan Melawan HukumNo.119/Pdt.G/2019/PN Mdn tertanggal 19 Februari 2019 yang tercatat diKepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dan sehubungan dengan Polis No.59303184 a.n. Alm.

Menperind No.428 / M / SK / 12 / 1987 menyebutkandalam pasal 1 Jo. pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 yang membedakanPERUSAHAAN AGEN TUNGGAL dan PENGAKUANKEAGENAN TUNGGAL apabila ada permasalahan yang timbul,Menteri Perindustrian berwenang untuk penyelesaian secara tuntas(Clean Break) diatur dalam SK Menperind No.428 /M / SK / 12/1987 . Bab IV Pasal 5 ayat butir 4;Pasal 1, SK. Dep.

RII dan sekaligusPenyelesaian tuntas kasus Sony di Indonesia sebagaimana Bukti PK10 ; dan selanjutnya pengambilalihan PT. RII yang memperkuatadanya PT. Amcol GEl sebagai PERUSAHAAN AGEN TUNGGALdari Prinsipal Jepang, yang akan didaftarkan di DepartemenPerindustrian, setelah diketahui PT. RII selaku Pemegang MerkDagang Sonydengan Izin SK No.025 / DJAI / IUT5 / Nonfas / II /85 (Bukti PK7), karena PT.

RII yang mendapat Pengakuan Pemerintah (Bukti PK 22).Dalam rangka melakukan Penyelesaian secara tuntas (Clean Break)terhadap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari ketidakwajaranpihak principal SONY Jepang dalam pemutusan perjanjian denganPT.Ratu Irama Inti sebagai Perusahaan Agen Tunggal yangmemperoleh pengakuan keagenan tunggal dari Pemerintah Cq.Menteri Perindustrian, yang mempunyai hak untuk memperolehperlindungan dari Pemerintah Cq.

Menteri Perindustrian untukpenyelesaian secara tuntas (Clean Break) terhadap permasalahan yangtimbul dimaksud tersebut (Vide Bab IV, pasal 5 ayat 1 butir 4 SKMenteri Perindustrian No. 28/M/SK/ 12/1987, (Bukti PK 6 )Oleh karena Termohon I PK juga dalam jabatannya sebagai PresidentDirector PT.

Undangundang No. 6 tahun 1968 Jo UndangUndangNo. 12 tahun 1970 dan Penerapan Hukum penyelesaian Tuntas Kasus Sonydi Indonesia yang dialami PT.

Saksi R.Cyclus Cahyono, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknyamenerangkan: Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Bahwa berawal pada bulan Nopember 2018 saksi dan Tim ( saksi AlfianNurkholis dan saksi Bayu Dewo) dari anggota Resmob Ditreskrimum PoldaDIY bertugas menyelesaikan perkaraperkara yang belum tuntas Bahwa selanjutnya saksi beserta Tim melakukan operasi rutin, setelahsaksi beserta Tim mendatangi Polres melihat dari CCTV melihat ada pelakupencurian sepeda motor , saat itu saksi sekilas

Saksi Alfian Nurkholis, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknyamenerangkan:Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwaBahwa berawal pada bulan Nopember 2018 saksi dan Tim dari anggotaResmob Ditreskrimum Polda DIY bertugas menyelesaikan perkaraperkarayang belum tuntas , selanjutnya melakukan operasi rutin, setelah saksibeserta Tim mendatangi Polres melihat dari CCTV melihat ada pelakupencurian sepeda motor , saat itu saksi sekilas melihat curiga ke terdakwakarena sebelumnya terdakwa pernah melakukan

Saksi Bayu Dewo Susilo, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknyamenerangkan:Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwaBahwa berawal pada bulan Nopember 2018 saksi dan Tim dari anggotaResmob Ditreskrimum Polda DIY bertugas menyelesaikan perkaraperkarayang belum tuntas, selanjutnya melakukan operasi rutin, setelah saksibeserta Tim mendatangi Polres melihat dari CCTV melihat ada pelakupencurian sepeda motor, saat itu saksi sekilas melihat curiga ke terdakwakarena sebelumnya terdakwa pernah melakukan

Bahwa dengan demikian jelas bahwa gugatan Penggugat telah diajukandengan salah alamat (error in persona) dikarenakan kewajiban untukmemberikan suatu penyelesaian secara tuntas (clean break) hanyalahuntuk pemutusan perjanjian prinsipal distributor atau agen sebelumberakhir suatu masa Surat Tanda Pendaftaran.

Tanpa adanya suatuperjanjian tersebut antara Tergugat sebagai prinsipal dan Penggugatsebagai agen tunggal maka tidak ada hubungan hukum prinsipal distributor atau agen antara Tergugat dengan Penggugat dan karenanyatidak ada kewajiban penyelesaian secara tuntas (clean break) bagiTergugat kepada Penggugat. Suatu gugatan harus diajukan oleh pihakyang memiliki hubungan hukum. 6.

Hal inisungguh ganjil, karena justru Surat Berakhirnya Perjanjian inilah yangdianggap sebagai tindakan perobuatan melawan hukum yang kemudianmenimbulkan kewajiban penyelesaian tuntas (clean break) kepada Penggugat dari Tergugat ;Dengan memperhatikan Perjanjian Jual Beli dan Surat BerakhirnyaPerjanjian maka jelas terlihat bahwa Penggugat hanyalah merupakanpelanggan dari Tergugat Il.

Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa Penggugat telahmenuduh dalam dalildalil Gugatannya bahwa Tergugat telahmelakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak memberikanpenyelesaian secara tuntas (clean break) setelah berakhirnya hubunganantara Tergugat dengan Tergugat Il. Penggugat juga kemudian denganlebih keliru lagi menyatakan bahwa dirinya adalah agen tunggal dariTergugat .

Sebagaimana telah dijelaskan, Tergugat Illtidak memiliki kewenangan ataupun berada dalam kapasitas,sebagaimana dapat dengan jelas dibaca dalam Permendag 11/2006,untuk mengakhiri keagenan tunggal siapapun, termasuk Penggugat(quod non) atau untuk menyediakan suatu penyelesaian secara tuntas(clean break), karena kewajiban penyelesaian secara tuntas ada padapihakpihak yang mengadakan suatu perjanjian keagenan tunggaldengan Penggugat (bilamana memang ada); Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat

telah selesai terhitung sejak ditandatanganinya perdamaian ini, dan olehkarenanya PARA PIHAK sepakat, Perdamaian ini merupakan penyelesaianyang tuntas serta menyeluruh terhadap segala perselisinan yang ada antaraPARA PIHAK.PASAL 7Bahwa oleh karena PARA PIHAK sepakat Perdamaian ini merupakanpenyelesaian yang tuntas serta menyeluruh terhadap segala perselisihan yangada antara PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiriSengketa Perkara Perdata Pengadilan Negeri Tangerang sebagaimanaRegister

secara tunai, bersamasamakesisaan hutang pokok sebesar Rp 66.250.000,00 tersebut ;Bahwa agar supaya putusan Pengadilan dalam perkara a quo ditaatiTergugat, dan tidak menjadi Penggugat terlalu lama, dan terlalu besar menderitakerugian, adalah wajar dan patut Tergugat dihnukum membayar uang paksa(dwangsom) kepada Penggugat paling tidak sebesar Rp 100.000,00 (seratusribu Rupiah) perharinya dihitung, dan diperhitungkan sejak putusan PengadilanNegeri diucapkan hingga putusan perkara ini terlaksana secara tuntas

dua ratus lima puluhribu Rupiah) kepada Penggugat, secara tunai dan sekaligus ;Menghukum Tergugat membayar ganti keuntungan yang diharapkanselama 2 2 (dua setengah) tahun dari sisa hutangnya, paling tidaksebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) kepada Penggugat ;Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) paling tidaksebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) kepada Penggugatperharinya, diperhitungkan sejak putusan Pengadilan Negeri inidiucapkan hingga putusan tersebut terlaksana tuntas

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq Majelis HakimPengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan memutuskanperkara ini, kiranya Tergugat dibebani kewajiban untuk membayar uangpaksa (dwang som) dalam setiap hari kepada Penggugat sebesar /sebanyak Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) dalam setiap hariTergugat lalai menjalankan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusanperkara ini berkekuatan hukum tetap atau pasti Sampai dengandilaksanakannya isi putusan perkara ini secara utuh dan tuntas

nama Tergugat atau atas nama orang lain yang adalah tidak sahdan tidak mempunyai kekuatan ukum apapun serta tidak mengikat kepadapara Penggugat.11.Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom)dalamsetiap hari kepada Para Penggugat sebesar/sebanyak Rp. 500.000, (limaratus ribu rupiah) dalam setiap hari Tergugat lalai menjalankan isi putusanperkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hulum tetapatau pasti Sampai dengan melaksanakannya isi putusan perkara ini Secarautuh dan tuntas

Suarni binti Abd.Rahim (anak kandung);

-Rasni R. binti Abd.Rahim (anak kandung);

-Lukman binAbd.Rahim (anak kandung);

-Herman binAbd.Rahim (anak kandung);

-Tuntas Rahim bin Abd.Rahim (anak kandung);

-Hastuti binti Abd.Rahim (anak kandung);

-Erni binti Abd.Rahim (anak kandung);

-Rosmini binti Abd. Rahman (anak kandung);

3.

Bahwa dalam perkawinan al marhum Abd.Rahim bin H Siata dengan isterikeduanya yang bernama al marhumah Hj.Tati Partan dikarunia dua oranganak yaitu Tuntas dan Hastuti. Bahwa dalam perkawinan al marhum Abd Rahim bin H.Siata dengan isteriketiganya yang bernama Surallang dikaruniai satu orang anak yang namaErni.( Pemohon X ). Bahwa perkawinan al marhum Abd Rahim bin H.

Prg Bahwa anak al marhum Abd.Rahim bin H.Siata dengan isteri keduanya almarhumah Hj.Tati Partan sebanyak dua orang yaitu Tuntas ( Pemohon VII )dan Hastuti ( Pemohon VIII ). Bahwa anak al marhum Abd Rahim bin H.Siata dengan isteri ketiganya almarhumah Surallang dikaruniai Satu orang anak yaitu Erni ( Pemohon X ). Bahwa anak al marhum Abd Rahim bin H Siata dengan isteri keempatnyayang bernama HJ.satong binti P Midi ( Pemohon II ) sedang anak bernamaRosmini (Pemohon IX ).

Prgdikarunial pada isteri Keduanya sebanyak dua orang yaitu Tuntas bin Abd Rahimdan PEMOHON 8.Menimbang bahwa anak yang dikaruniai al marhum Abd Rahim denganisteri ketiganya hanya satu orang yaitu Erni binti AodRahim, sedang pada isterikeempatnya juga dkaruniai satu orang anak yang bernama Rosmini binti AbdRahim.Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi paraPemohon dan Surat Keterangan Kematian yang dibuat oleh pejabat yangberwenang, yang masingmasing menerangkan bahwa pewaris telah

SPPT(NOP) 73.14.039.010.0110067.0, seluas 7.748 M2, yang merupakanharta warisan dari NANGKO tidak dalam keadaan sengketa danterhadap pembagian warisnya telah tuntas dibagikan dan pembagianwaris dimaksud pun dibagikan langsung oleh SAPIAH (PEMBANDING)serta terhadap bagian dari pada NANI (TURUT TERGUGAT) sebagaiAhli Waris pengganti orang tuannya Almarhum LA DUDDU pun telahdibagikan dan terhadap bagiannya NANI telah pula dijual kepada RIN (TERBANDING) hal ini semua jelas terungkap didalampersidangan

SPPT (NOP) 73.14.039.010.0110067.0, seluas 7.748 M2,telah tuntas dan clear dibagikan dan terhadap pembagiannya pundilakukan oleh SAPIAH dalam hal ini selaku PEMBANDING /PENGGUGAT hal ini sebagaimana jelas dan tegas terungkap didalampersidangan dan serta telah tertuang didalam Surat Pernyataan,tertanggal 21 Mei 2014, sehingga dengan demikian terhadapPertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan apa yang tertuangdidalam Surat Pernyataan tersebut (vide bukti T8) adalah kebenaransempurna kecuali PEMBANDING

SPPT (NOP)73.14.039.010.0110067.0, seluas 7.748 M2, telah tuntas dan cleardibagikankepadaseluruhparaAhli Warisnya, danpunyangterbuktididalampersidanganobjek sengketamerupakanhartawarisan yang telah diwariskan oleh Inangko, kemudian Penggugatmemberikanobjek sengketa tersebut kepada adikadiknya (I RINIdan LA DUDDU dalamhalinidiberikankepadaahliwarispenggantinya NANI) dan NANI kemudian menjualbagiannyayang didapatnya kepada RINI sehingga secara keseluruhan tanahdan atau sawah yang terletak di Ling.

Menyatakan secara hukum utang Penggugat kepada Tergugat tersebuttelah lunas tuntas pada tanggal 9 Februari 2015 sebagaimana tersebutdalam Perjanjian Pelunasan sesuai Akta Notaris Nomor 23 tanggal 9Februari 2015 dibuat oleh Notaris Anom Junprahandi, S.H., yangmengikat sah secara hukum terhadap Penggugat dan Tergugat;4. Menyatakan kelebihan utang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratusjuta rupiah) adalah kewajiban Turut Tergugat kepada Tergugat;5.

Menyatakan secara hukum utang Pemohon Kasasi kepada TermohonKasasi tersebut telah lunas tuntas pada tanggal 9 Februari 2015,sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Pelunasan sesuai Akta Notaris 23tanggal 9 Februari 2015 dibuat oleh Notaris Anom Junprahadi, S.H., yangmengikat sah secara hukum terhadap Pemohon Kasasi dan TermohonKasasi;4. Menyatakan kelebihan utang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratusjuta rupiah) adalah kewajiban Turut Termohon Kasasi kepada TermohonKasasi;5.

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah ingkar janji/wanprestasi terhadap kesepakatan tanggal 12 Mei 2015 yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT;

3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi materiil, biaya dan bunga kepada PENGGUGAT secara tuntas dan lunas yakni;

- Biaya Success Fee Jasa hukum Pengadilan Pajak sesuai

Namun demi untuk tegaknya azasperadilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimanadiamanatkan dalam pasal 2 (1) Undang Undang No.48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, praktek peradilan telahmelenturkan ketentuan beracara dimaksud dengan memberikankewenangan kepada Peradilan tingkat banding untuk langsungmemeriksa dan memutus pokok perkara dengan syarat apabilaperadilan tingkat pertama telah tuntas secara menyeluruhmemeriksa pokok perkara ;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksadan

meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Negeri Andoolotelah tuntas memeriksa pokok perkara dan pembuktian yangberkenaan dengan perkara ini oleh karena itu Pengadilan Tinggiakan langsung memeriksa dan memutus pokok perkara tanpaHAL6 DARI HAL 11mengembalikan berkas terlebih dahulu kepada Pengadilan tingkatpertama ;Dalam Pokok Perkara:Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebelummenjatuhkan putusan akhir terlebih dahulu telah menjatuhkanputusan Sela dengan memerintahkan kepada Pengadilan NegeriAndoolo

>Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan ;

Nomor 410 K/Pdt/2017Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi untuk mendukung danmemperjelas dasar penguasaan, pemilikan Penggugat atas tanah danbeberapa rumah obyek perkara yang baru + 50 hari diganti rugi Penggugatdari Tengku Raja Gamal Telunjuk Alam maka seharusnya Penggugatmengikut sertakan Tengku Raja Gamal Telunjuk Alam dalam perkara aquo sebagai Tergugat atau Turut Tergugat agar suatu gugatan atausengketa dapat diselesaikan secara tuntas atau menyeluruh sehinggatidak cukup Tengku Raja Gamal

Bahwa dalam perkara a quo ini meskipun Tengku Raja Gamal TelunjukAlam tidak dijadikan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat, Tengku RajaGamal Telunjuk Alam dijadikan sebagai saksi dibawah sumpahmenerangkan serta menjelaskan secara jelas dan akurat tentang asalusul tanah yang diganti rugi oleh Pemohon Kasasi, sehingga secarahukum asal usul kepemilikan Pemohon Kasasi atas tanah terperkarajelas, tuntas dan menyeluruh serta tidak menghambat atau menghalangipada saat eksekusi (pelaksanaan putusan);5.

Otto Simangunsong;Bahwa kemudian posisi kasus/perkara Paultje Pinontoan berbeda jauhdan tidak ada relevansinya dengan perkara a quo ini, karena dalam kasusPaultje Pinontoan pihak Tergugat Il membeli tanah sengketa dari PaultjePinontoan sehingga secara hukum Paultje Pinontoan harus diikutsertakansebagai pihak agar asal usul tanah jelas, tuntas dan menyeluruh, akantetapi dalam perkara a quo ini yang membeli tanah adalah Penggugatbukan Tergugat, kemudian meskipun Tengku Raja Gamal Telunjuk AlamHalaman

Nomor 410 K/Pdt/2017tidak dijadikan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat, pihak Tengku RajaGamal Telunjuk Alam sebagai saksi dibawah sumpah memberikanketerangan yang jelas tentang asal usul tanah yang diganti rugi olehPemohon Kasasi, sehingga secara hukum asal usul kepemilikan PemohonKasasi atas tanah terperkara jelas, tuntas dan menyeluruh serta tidakmenghambat atau menghalangi pada saat eksekusi;Bahwa dengan demikian Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan dalamputusannya Nomor 459/PDT/2015/PT MDN.