Ditemukan 17963 data
119 — 89
271 — 210
maupunhukum syari yang mengatur tentang Wakaf serta alat bukti yang diajukandidepan persidangan selengkapnya sebagai berikut:1.
Bahwa unsur wakaf sesuai pasal 6 UU Nomor 41 tahun 2004 tentang wakafadalah: a. Wakif, b. Nazhir, c. Harta benda wakaf (mauquf bihi), d. krarWakaf (Sighat), e. Peruntukan harta benda wakaf (Mauquf alaihi), f. Jangkawaktu wakaf, dan Pasal 9 menyatakan, bahwa Nazhir meliputi: a.Perseorangan, b. Organisasi atau c. Badan Hukum;Him. 6 dari 11 him. Put. Nomor 24/Pdt.G/2018/PTA.JK2.
Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang Wakafdinyatakan, bahwa Nazhir organisasi wajib didaftarkan pada Menteri danBadan Wakaf Indonesia ( BWI ) melalui Kantor Urusan Agama setempat.Faktanya organisasi PERSIS Pusat dan Wilayah DKI Jakarta yangmendalilkan dirinya selaku Nazhir terhadap tanah wakaf masjid AlHusainimaupun tanah wakaf Madrasah AlHusainiyah belum terdaftar di KementerianAgama maupun BWI;3.
Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI ) Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata carapendaftaran dan penggantian Nazhir harta Benda Wakaf tidak bergerak berupatanah, pada pasal 2 ayat ( 4 ) dinyatakan, bahwa KUA menerbitkan suratpengesahan Nazhir, dalam ayat ( 6 ) nya dinyatakan, bahwa dalam hal NazhirOrganisasi atau badan hukum, sertifikat tanah wakaf mengatasnamakanorganisasi atau badan hukum dan nama pengurusnya.
Piagam Wakaf yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat PERSIS tanpa nomor,tertanggal 01 Juni 2016, tentang namanama dan jabatan Nazhir atas wakafMasjid AlHusaini ( Bukti. P.10 ) dan Piagam Wakaf yang dikeluarkan olehPengurus Pusat PERSIS nomor:2035/H.2C. 2/PP/2015 tertanggal 4 Mei2015, tentang namanama dan jabatan Nazhir atas wakaf Madrasah/Pesantren PERSIS Nomor 52 (Bukti. P.11) adalah bukan merupakanpengesahan Nazhir sebagamana yang diatur dalam peraturan perundangundangan tentang wakaft ;6.
217 — 141
Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya yang mengelola atau mengurus atas objek wakaf berikut bangunan yang ada di atasnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum;3. Menghukum Para Tergugat untuk segera mengembalikan fungsi bangunan di atas tanah wakaf alm.
Badriyah yang belakangan dipergunakan sebagai bangunan menyerupai pendopo untuk tempat istirahat, tirakat bagi para peziarah ke makam KH Ali Masud menjadi berfungsi kembali untuk kepentingan peribadatan (langgar) sesuai amanah pemberi wakaf pada saat memberikan wakafnya;4. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selainnya;Dalam Rekonvensi1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan menurut hukum para Penggugat II berdasarkan Akta Ikrar Wakaf No.
W2/116/02/1993 tanggal 2 Februari 1993 dari Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo dan Sertifikat Tanah Milik Nomor 63 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, masing-masing sebagai Wakil Ketua dan Sekretaris pada susunan nazhir atas tanah wakaf alm. Badriyah, sebagai nazhir yang sah;3.
Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya yang menghuni, mengelola, mengurus, mendiami atau menguasai atas objek wakaf berikut bangunan yang ada di atasnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum;4.
Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya yang menghuni, mengelola, mengurus, mendiami atau menguasai objek wakaf berikut bangunan di atasnya agar segera mengosongkan tanpa syarat dan mengembalikannya kepada nazhir dalam keadaan baik, utuh, sempurna dan tanpa beban hak apapun di atasnya;5.
Badriyah;Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan dugaan adanya peralihanperuntukan tanah wakaf, dari yang dimaksudkan oleh pewakif sebagaimanadimaksud dalam pokok masalah kedua di atas, Tergugat/Terbanding mengakuibahwa dalam renovasi, bangunan mushola putri yang sebelumnya berdiri diatas tanah wakaf dipindahkan ke selatan tanah wakaf.
Dengandemikian telah terbukti bahwa tanah wakaf alm.
jika terdapatsebab yang menuntut hal itu;Mazhab Imam Syafii melarang penjualan dan penggantian secara mutlak,meskipun wakaf khusus, seperti wakaf kepada anak keturunan, walaupaunterdapat seribu satu sebab yang menuntut untuk itu, mereka hanyamembolehkan penerima wakaf untuk menggunakan dan wakaf khusushingga habis jika terdapat tuntutan untuk itu, seperti pohon yang mongeringdan tidak lagi mendatangkan buah, maka penerima wakaf boleh menebangpohon tersebut dan menjadikannya sebagai bahan bakar untuk
Kedua, jika barang wakaf berupa barang yang dapat dipindah dan iasudah tidak lagi mendatangkan manfaat sesuai dengan tujuan wakaf,maka ia boleh dijual dan harganya disalurkan untuk sesuatu yang samadengan wakaf tersebut;c. Ketiga, tanah wakaf boleh dijual untuk perluasan masjid yang harusdilakukan, juga jalan atau pekuburan.
atas tanah wakaf berdasarkan Akta Ikrar Wakaf No.
46 — 39
- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menetapkan sebidang tanah seluas lebih kurang 5900 M2 (lima ribu sembilan ratus meter persegi) yang terletak di Dusun III Desa Lengau Seprang, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang dengan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor:B.xxxx/kua.02.01.8/PW.01/I/2023 dan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor: B.xxxx/kua.02.01.8/PW.01/I/2023, dan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor:B.xxxx/kua.02.01.8
/PW.01/I/2023 yang diterbitkan pada tanggal 31 Januari 2023 oleh Kantor Urusan Agama Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur berbatas dengan Gang Bilal;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Afan Nst;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Afan Nst dan Jalan umum;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Muliono, Siti Maryam dan Poniman;
Adalah tanah wakaf almarhum Bapak Masio, Bapak Paino
, Bapak Datuk Tembenar dan Bapak Afan Nasution yang diperuntukan untuk Lapangan Sepak Bola;
- Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah wakaf almarhum xxxx, xxxx, xxxx dan xxxx sebagaimana tersebut di atas;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya
- Dalam Rekonvensi.
154 — 65
Menyatakan sah Surat Ikrar Wakaf tanggal 19 Rabiul Tsani 1440 H atautanggal 27 Desember 2018 M, dan Akta Ikrar Wakaf Nomor:W.2/8/010/XII/2018 tanggal 19 Rabiul Tsani 1440 H atau tanggal 27 Desember2018 M, serta Surat Pengesahan Nazhir atau = Nadzir Nomor:W.5/8/010/KP/XII/2018 tanggal 19 Rabiul Tsani 1440 H atau tanggal 27Desember 2018 M;4. Menyatakan Sebidang tanah seluas + 1.054 M?
Mahfud Jailani,Sekarang berbatasan dengan tanah Anton/ Toko Asia Sebelah Selatan berbatasan dengan : Way Yukum;Berdasarkan Surat Ikrar Wakaf, dan Akta Ikrar Wakaf No. W.2/8/010/XI1I/2018tertanggal 19 Rabi'ul Tsani 1440 H, atau tanggal 27 Desember 2018 M yangdibuat dihadapan Drs. Haryanto, Kepala Kantor Urusan Agama selakuPejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, Kecamatan Terbanggi Besar KabupatenHal.2 dari 10 hal.
Menghukum Tergugat Rekonvensi atau pihak manapun yang menempati ataumenguasai tanah wakaf sebagaimana dimaksud dalam diktum 4 (empat)untuk menyerahkan tanah wakaf tersebut kepada Penggugat Rekonvensiselaku Nazhir dalam keadaan kosong tanpa syarat;7. Menolak gugatanPenggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;Dalam Konvensi Dalam RekonvensiMembebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensisejumlah Rp. 3.920.000.
Harta Benda Wakaf : Sebidang tanah luas 1.045 M2, terletak di KelurahanYakum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar,Kabupaten Lampung Tengahd. Ikrar Wakaf : Telah diucapkan / dibacakan dihadapan PPAIW,Kecamatan Terbanggi Besar , Kabupaten Lampung Tengah, dengandisaksikan oleh saudara SYUEB dan AGUNG NASUCHA, pada hari Kamistanggal 27 Desember 2018;e. Peruntukan harta benda wakaf : Untuk Pembangunan Pondok Pesantren;f.
danAKTA IKRAR WAKAF tidak terdapat klausula tersebut, oleh karena itu Majelis Hakimtingkat banding berpendapat bahwa keberatan Pembanding yang berkaitan denganhal di atas (Wakaf seolah olah disyaratkan dengan jumlah perolehan suara dalamPILEG 2019 di Wilayah Kabupaten Lampung Tengah) adalah tidak dapatdibenarkan;Menimbang, bahwa keberatan lain dari Pembanding adalah ahli warisPembanding tidak dilibatkan dalam penandatanganan Akta Ikrar Wakaf.
131 — 138
Menyatakan gugatan para Penggugat tentang pembatalan Sertifikat Tanah Wakaf No.01/2007 tidak dapat ditereima (N.O);
3. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.480.000,00 (dua juta empat rarus delapan puluh ribu rupiah);
178 — 34
176 — 28
MENGADILI
- Mengabulkan Gugatan Penggugat;
- Menyatakan Akta Ikrar Wakaf yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Nomor 01/1988 tertanggal 25 Januari 1988 adalah batal demi hukum dan selanjutnya mewajibkan Penggugat mewakafkan kembali tanah tersebut berdasarkan sertifikat hak milik nomor548 dan sertifikat hak guna bangunan nomor 2999 atas nama Penggugat;
- Membebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung
147 — 68
MUHAMMAD SABIL bin SABIL
Tergugat:
1.KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA di Jakarta, cq DEPARTEMEN AGAMA WILAYAH ACEH di BANDA ACEH cq DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN ACEH TENGAH
2.KEPALA MTSN II TAKENGON
3.KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KEBAYAKAN
4.MASDI.spd
5.REJE KAMPUNG PINANGAN
6.BUPATI KABUPATEN ACEH TENGAH
Turut Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN KABUPATEN ACEH TENGAH
156 — 19
Ikrar wakaf Nomor : W2/19/6 Tahun 2009 ;b. Surat pernyataan Nomor :591.1/1027/2009 ;c. Surat Tentang Perwakafan Tanah Milik No:36/VI/PN2009 ;d. Sertifikat Tanah Wakaf No.277 Tahun 2011 ;11.
Ikrar wakaf Nomor : W2/19/6 Tahun 2009 ;b. Surat pernyataan Nomor :591.1/1027/2009 ;c. Surat Tentang Perwakafan Tanah Milik No:36/VI/PN2009 ;d. Sertifikat Tanah Wakaf No.277 Tahun 2011 ;4.
Tanah Wakaf No. 277 Tahun 2011. Ikrar Wakaf Nomor : W2/19/6 Tahun 2009.2. Surat Pernyataan Nomor : 591.1/1027/2009.3. Surat Tentang Perwakafan Tanah Milik Nomor : 36/VI/PN2009.4.
Surat Ikrar Wakaf tanggal 10 Juni 2009.3.
Sampai Saat Ini Status Tanah Objek A Quo adalahMasih Tercatat Sebagai Tanah Wakaf. Bahwa harta wakaf tersebut telah sesuai dengan peruntukkannya yaitu untukpembangunan gedung MTs .N 2 Takengon Il. Hal ini sebagaimana fungsiwakaf itu sendiri yakni untuk mengekalkan manfaat benda wakaf sesualdengan tujuan wakaf.
73 — 7
171 — 85
PENETAPANNomor 932/Pdt.G/2019/PA.Sel.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalamperkara Wakaf antara :Muhammad Rais Bin Amaq Rasman, umur 44 tahun, agama Islam,pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman diDusun Belambang, DesaSakra Selatan, KecamatanSakra,Kabupaten Lombok Timur, telah memberikan Kuasa Hukumkepada : (1) MUSTIADI S.H. (2) MARHAT TUA SIMBOLONS.H
mewakili Masjid Baiturrahman seluas +0,120 Ha (12 Are) dan T 3 (bertindak sebagai Nazir) mewakili LembagaKesejahteraan Sosial AlIkhlas Seluas + 0,120 Ha(12 Are), jika dijumlahkan menjadi +0,240 Ha (24 Are) sesuai dengan Posita Angka 2tersebut diatas;Bahwa oleh karena T1 Bukan Pemilik tanah yang sah menurut hukum,karena tidak melampirkan/menunjukkan suratsurat yang sah menuruthukum dalam melakukan tindakan hukum (sebagai Pewakif);Bahwa oleh karena T 1 bukan Pemilik tanah yang maka suratketerangan wakaf
dari kantor desa setempat dan dari KantorKUA/PPAIW Kecamatan Sakra tidak berani membuatkan/ mengeluarkanSurat apapun tentang status Tanah objek sengketa (Posita angka 2)tersebut;Bahwa oleh karena T 2 dan T 3 tidak memenuhi syarat prosedursebagai Nazir (penerima wakaf) dalam melakukan tindakan hukum,maka oleh karenanya tanah objek sengketa (Posita angka 2) harusdikembalikan kepada ahli waris yaitu Penggugat dan Para TurutTergugat;Hal. 4 dari 9 Put.
, Sertifikat, SPPT, Surat Hibah atau suratSurat lainnya;Bahwa Para Penggugat ada kekhawatiran Obyek Sengketa akandipindah tangankan baik dalam bentuk jualbeli, gadai atau tindakanhukumlainnya oleh karenanya Para Penggugat mohon agar ObjekSengketa diletakkan sitajaminan (Conser vatoir Beslaag)Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara wakaf maka Penggugatmohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq.Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar melaksanakan amarputusan ini terlebin
AmaqRasman dalam keadaan kosong tanpa syarat dan ikatan apapun bilaperludengan bantuan aparat Negara TNI/POLRI;Menyatakan menurut hukum tidak berlaku atau tidak berkekuatan segalabentuk tindakan hukum yang telah memindah tangankan objek sengketatanpa hak kepada pihak lain berikut segala bentuk surat menyurat baikberupa sertifikat, pipil, Surat hibah, surat wakaf, maupun surat jual belliyang menimbulkan hak baru atas objek sengketa tersebut;Hal. 6 dari 9 Put. No. 932/Pdt.G/2019/PA.Sel8.
78 — 52
98 — 0
183 — 100
No. 0014/Pdt.G/2014/PTA.MTR.fungsikan harta wakaf tersebut untuk dijual ke pihak lain sehingga ParaPenggugat mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan menuntutpembatalan Ikrar Wakaf dan menuntut Para Pengurus Yayasan tersebutuntuk menyerahkan harta wakaf kepada Para penggugat agar dapatmenggantikan mengelola harta wakaf sesuai tujuan wakaf semula.
Al Ittinadul Islamiyah, hal ini sejalandengan pengertian wakaf sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Pasal 1 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang UndangNomor 41 Tahun 2004;Menimbang, bahwa Para Penggugat memohon kepada pengadilanagar membatalkan wakaf almarhum Ali Bagis disertai penyerahan kembaliharta wakaf kepada Para Penggugat untuk dikelola sendiri sesuai tujuanwakaf, Majelis Hakim banding menganggap dalil
tersebut tidak beralasanhukum karena pembatalan wakaf hanya dimungkinkan jika ada syaratsyaratwakaf saat terjadinya ikrar wakaf tidak dipenuhi dan atau adanya pelanggaranlain pada saat terjadinya ikrar wakaf, sedangkan dalam gugatan ParaPenggugat tidak menguraikan adanya pelanggaran dan atau tidak dipenuhinyasyaratsyarat ikrar wakaf yang dilakukan almarhum Ali Bagis.
Apabila ParaPenggugat menganggap setelah ikrar wakaf itu ada pelanggaran yang dilakukanoleh Nadzir baik berupa tidak dipenuhinya syaratsyarat sebagai Nadzir ataupengelolaan harta wakaf tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf semula, makaPara Penggugat sebagai ahli waris almarhum Ali Bagis sebagai Wakif dapatmengusulkan pergantian Nadzir kepada Badan Wakaf Indonesia dan bukanmeminta pembatalan wakaf dengan menarik harta wakaf untuk dikelola sendiri,hal ini sejalan dengan dasar dasar wakaf itu sendiri
yaitu Wakaf yang telahHalaman 8 dari 8 Hal.
134 — 28
PENETAPANNomor 6/Pdt.G/2017/PA.KbjanDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kabanjahe yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telahmenjatuhkan penetapan dalam perkara Wakaf yang diajukan oleh :1. Nama : PENGGUGAT I, umur 82 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani,Alamat Kecamatan Dolat Rayat, Kabupaten Karo;2.
31 — 0
169 — 26
- Membatalkan Akta Ikrar Wakaf Nomor: 172/Wkf/I/Tahun 2001, tertanggal 14 Syaban 1422 H., bertepatan dengan tanggal 31 Oktober 2001 yang dibuat oleh Drs. H.
Pudin Saepudin, Kepala Kantor Urusan Agama selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, atas obyek tanah seluas 3.000 (tiga ribu) meter persegi yang diatasnya berdiri bangunan sekolah MTsN 3 Bekasi dengan batas-batas;
- Sebelah Barat : Rumah Makan milik Hj. Ida
- Sebelah Utara : Tanah kosong milik H. Nur Nurdin.
199 — 50
Solokuro Kabupaten Lamongan dengan ukuran panjang 90/85 m2 dan lebar 45/40 m2 dan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah barat : Jalan Raya
- Sebelah timur : Sriyami dan Nur Fatah
- Sebelah utara : Jalan perbatasan Bluri-Banyubang
- Sebelah selatan : Tanah Zainuddin,
- adalah sebagai obyek wakaf
Jaelan meninggal dunia dan saat ini di kuasai oleh para ahli warisnya;
- Menyatakan bahwa surat serah terima wakaf antar pemilik dan penerima Tanggal 20 Agustus 1996 di Desa Banyubang, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan adalah sah dan mengikat menurut hukum sebagai akta wakaf ;
- Menyatakan sah penguasaan obyek wakaf atas nama Lembaga Pendidikan Maarif NU Nurul Hidayah Banyubang, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan atas dasar serah terima
wakaf.
Jaelan atas obyek wakaf kepada Lembaga Pendidikan Maarif NU Nurul Hidayah Banyubang Solokuro Lamongan untuk kepentingan administrasi lebih lanjut Tanda Bukti Hak atas obyek wakaf tersebut ;
- Memerintahkan kepada Pengurus Lembaga Pendidikan Maarif NU Nurul Hidayah Banyubang Solokuro Lamongan untuk mendaftarkan proses wakaf dan objek wakaf kepada pejabat yang berwenang untuk itu ;
- Menolak gugatan Penggugat selainnya;
- Membebankan biaya
Bahkanuraian dalildalil Penggugat dalam gugatan perkara a quo jelasjelasmenguraikan bahwa wakaf itu belum terjadi dan belum sah menuruthukum dan ketentuan yang berlaku;Bahwa dalam Pasal 21 Undangundang Nomor 41 tahun 2004tentang Wakaf, Suatu pernyataan wakaf/ikrar wakaf dituangkandalam akta ikrar wakaf, yang paling sedikit memuat :a. Nama dan identitas wakifb. Nama dan identitas nazhir, benda wakaf,c. Peruntukan harta benda wakaf dand.
6 Wakaf dilaksanakan dengan memenuhiunsur wakaf sebagai berikut:a.
Harta benda wakaf;c. Ikrar wakaf;d. Peruntukan harta benda wakaf;e. Jangka waktu wakaf;Bahwa wakaf harus memenuhi unsurunsur Sebagaimana yangtelah ditentukan oleh Undangundang tentang wakaf, dan olehkarena untuk terjadinya wakaf harus ada suatu pernyataan wakafatau ikrar wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta ikrar wakaf,berdasarkan Pasal 21 Undangundang Nomor 41 tahun 2004tentang Wakaf, Suatu pernyataan wakaf/ ikrar wakaf dituangkandalam akta ikrar wakaf, yang paling sedikit memuat :a.
Bahwa dalam repliknya Penggugat mengakui bahwaperbuatan Hukum Tergugat dalam perkara a quo tidakmemenuhi ketentuanketentuan peraturan perundangundangan wakaf, yaitu Undangundang Nomor 41 tahun 2004tentang Wakaf. Karena berdasarkan pasal 6 UndangundangNomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf dilaksanakandengan memenuhi unsurunsur sebagai berikut:a. Wakif;b. Nadhir;c. Harta benda wakaf;d. Ikrar wakaf;e. Peruntukan harta benda wakaf;f.
Sebagaimanadengan pernyataan wakaf/ikrar wakaf yang dituangkan dalambentuk akta ikrar wakaf, berdasarkan pasal 21 Undangundang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf Suatupernyataan wakaf/ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrarwakaf, yang paling sedikit memuat:a. Nama dan identitas wakif;b. Nama dan identitas nadhir;c. Data dan keterangan harta benda wakaf;d. Peruntukan harta benda wakaf;e.
187 — 28