>Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan ;

Bahwa Tergugat I selanjutnya melakukan pembebasan lahan hingga Tahun 1975,namun Tergugat Itidak melakukan pembayaran secara tuntas sehingga pada Tahun1978 Tergugat Imenyatakan Pembangunan Proyek Indonesia Terminal Tanker(Proyek ITT) tersebut di batalkan, dengan pengertian Hak dan Kewajiban bagiTergugat I semenjak Tahun 1978 hingga sekarang (Tahun 2013) sudah ditinggalkan dan kembali menjadi milik Para Penggugat;4.

Bahwa karena Tergugat I tidak dapat menyelesaikan Kewajibannya membayargantirugi kepada Para Penggugat secara tuntas dan di tambah dengan pernyataanTergugat I melalui Suratnya No. 831/Dir.Umum/1978 pada tanggal 23 November1978, menyatakan membangun Proyek Indonesia Terminal Tanker (Proyek ITT)tersebut di batalkan (tidak dapat diteruskan), maka kami berpendapat Tanahtersebut kembali kepada Para Penggugat, dengan kenyataan tanahtanah milik ParaPenggugat dikuasai dan dikelola oleh Para Penggugat sampai

Bahwa dalil Para Penggugat pada butir 3 Gugatannya pada pokoknya menyebutkanTergugat I melakukan pembebasan lahan hingga tahun 1975, namun Tergugat Itidak melakukan pembayaran secara tuntas sehingga pada tahun 1978 Tergugat Imenyatakan pembangunan Proyek Indonesia Terminal Tanker (Proyek ITT)tersebut dibatalkan, dengan pengertian hak dan kewajiban bagi Tergugat I semenjaktahun 1978 hingga sekarang (Tahun 2013) sudah ditinggalkan dan kembali menjadimilik Para Penggugat ..

Bahwa Tergugat I telah membayar ganti rugi secara tuntas kepada penduduk yangtanah miliknya terkena Proyek Indonesia Terminal Tanker (Proyek ITT) melaluiBank Pembangunan Daerah Lampung dan para anggota Panitia Ganti RugiKabupaten Lampung Selatan menyaksikan atas pembayaran tunai itu dilakukan.3.

Bahwa Surat No. 831/Dir.umum/1978 tanggal 23 November 1978 adalah berisikantentang pembatalan rencana proyek Telkom di Gisting dan rencana Proyekpelebaran jalan S. kagunganBatu Balai, sedang proses ganti rugi telahdilaksanakan oleh Tergugat I secara tuntas sejak tahun 1974 hingga tahun 1983,apabila Para Penggugat berpendapat tanah tersebut kembali kepada Para Penggugat,Hal. 19dari46 hal. Putusan No. 05/Pdt.G/2013/PN.

. : LPB/390/IV/2000/Pamapta, tanggal 12 April 2000;Bahwa hak dan kewajiban Pelawan dan Terlawan sebagaimana syaratperdamaian dalam surat pernyataan tertanggal 12 Juli 2002 telah dilaksanakandengan baik dan tuntas oleh Pelawan dan Terlawan, sebagaimana berikut :6.1.

Oleh karena itu dengan dilaksanakannya secarasukarela dan tuntas syaratsyarat perdamaian dalam surat pernyataantertanggal 12 Juli 2002, maka menurut hukum (vide ketentuan pasal 1851KUHPerdata) sengketa perdata Nomor 25/PDT/2002/PT.Dps. Jo. No.44/Pdt.G/2001/PN.Dps. tersebut telah diselesaikan oleh Pelawan danTerlawan dengan perdamaian. Dengan demikian putusan Pengadilan TinggiDenpasar tanggal 10 April 2002 No. 25/PDT/2002/PT.Dps.

Jo. putusanPengadilan Negeri Denpasar tanggal 16 Juli 2001 No. 44/Pdt.G/2001/PN.Dps.sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi ( non executable )terhadap Pelawan dan Terlawan karena telah sepakat menyelesaikansengketanya dengan perdamaian, dan wujud perdamaian yaitu pembagian hakdan kewajiban Pelawan dan Terlawan dalam perkara tersebut berdasarkansurat pernyataan perdamaian tertanggal 12 Juli 2002 telah dilaksanakandengan tuntas serta diterima baik oleh Pelawan dan Terlawan;.

Bahwa segala permasalahan dan urusan yang berkenaanantara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tersebut diatsadinyatakan selesai dengan tuntas dan kedua belah pihakberjanji dan menikatkan dirin untuk tidak saling8.

Bahwa pernyataan dimaksud dalam butirbutir diatas,merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapatditarik kembali oleh PARA PIHAK baik sekarang maupunyang akan datang.10.Bahwa PARA PIHAK berpendapat bahwa permasalahanini dinyatakan telah selesai dengan tuntas, melalui jalanmusyawarah mufakat damai, dan perdamaian inimengakhiri semua sengketa maupun pengaduan dansemua proses pemeriksaan di tingak Pengadilan AgamaSumedang serta perdamaian ini tidak dapat dibantahatau dibatalkan dengan alasan apapun

pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telahhidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anakbernama :1.Anak 1) Wanita, umur 17 tahun;2.Anak Il (wanita), umur 14 tahun;3.Anak Ill (wanita), umur7 tahun;4.Aank IV (Pria), umur4 tahun;Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebenarnya baibaik saja, tidak ada permasalahan yang serius yang terjadi dalam rumahtangga kami sehingga hampir semua dapat terselesaikan dengan baik,namun begitu ada 1 persoalan yang tidak pernah tuntas

Indokarya Gemasakti seluas5000 Ha yang berlokasi di Desa Samurango, Desa Rantau Bintungandan Desa Legai, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, PropinsiKalimantan Timur, yang telah selesai dan tuntas dilaksanakan sesuaidan berdasarkan atas Berita Acara Sita Eksekusi yang dibuat olehJurusita Pengadilan Negeri Tanah Grogot tanggal 03 Nopember 2011No. 17/Pdt.G/2008/PN.Bpp.Dan Penetapan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : E..22.201017/Pdt.G/2008/.PN.Bpp.

Indokarya Gemasakti seluas 5000 Ha yang berlokasi didesa Samurango, Desa Rantau Bintungan dan Desa Legai, KecamatanBatu Sopang, Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur, yang telahselesai dan tuntas dilaksanakan sesuai dan berdasarkan atas BeritaAcara Pengosongan Nomor : E. 22.2010 17/Pdt.G/2008/PN.BppTanggal 14 Nopember 2013.Bahwa telah menjadi hukum standar (law standard) menurut hukumacara perdata bahwa syarat formal pengajuan perlawanan ataupunbantahan (verzet) adalah harus diajukan sebelum

E.22.201017/Pdt.G/2008/PN.Bpp Tanggal 23 Juni 2011 tentang PerintahEksekusi, yang telah selesai dan tuntas dilaksanakan sesuai danberdasarkan atas Berita Acara Sita Eksekusi yang dibuat olehJurusita Pengadilan Negeri Tanah Grogot tanggal 03 Nopember2011 No. 17/Pdt.G/2008/PN.Bpp. Jo Penetapan Pengadilan NegeriHalaman 25 dari 47 Halaman Putusan No. 76/PDT/2015/PT.SMRBalikpapan Nomor : E..22. 201017/Pdt.G/2008/.PN.Bpp.

Tanggal16 September 2013 tentang Perintah Eksekusi Riil, yang telahselesai dan tuntas dilaksanakan sesuai dan berdasarkan atasBerita Acara Pengosongan Nomor: E. 22.2010~ 17/Pdt.G/2008/PN.Bpp Tanggal 14 Nopember 2013.Bahwa dengan telah selesainya Penetapan PengadilanNegeri Balikpapan No. E.22.2010 17/Pdt.G/2008/PN.Bpp Tanggal23 Juni 2011 Jo Penetapan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor :E..22. 201017/Pdt.G/2008/.PN.Bpp.

Putusan KasasiMahkamah Agung No. 20 K/PDT/2010 tertanggal 23 Juni 2010Jo.Putusan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 76 PK/Pdt/2012 tertanggal26 September 2012.Bahwa Eksekusi riil berdasarkan penetapan tersebut telahselesai dan tuntas dilaksanakan sesuai dan berdasarkan atas BeritaAcara Pengosongan Nomor : E. 22.2010 17/Pdt.G/2008/PN.BppTanggal 14 Nopember 2013, dimana dalam berita acara pengosongantersebut telah ditandatangani oleh pejabat yang menjalankan eksekusidan ditandatangani dua orang saksi

gugatan penggugat, penggugat mendalilkansebagai pemilik sah atas tanah tersebut berdasarkan SHM tahun 1988 danhingga sekarang belum pernah dialinkan ke pihak manapun;Bahwa berdasarkan uraian gugatan tersebut, ternyata masih terdapat adanyaorang atau pihak yang harus ikut dijadikan sebagai tergugat a quo BPN KotaHalaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 91/PDT/2021/PT MKSMakassar, sehingga sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secaratuntas dan menyeluruh.Bahwa suatu perkara perdata haruslah tuntas

Gugatan Terbanding/Penggugat yang diajukan hanyakepada Pembanding/Tergugat SAH secara hukum, Hal inisebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1072K/Sip/1982, Tanggal 24 Agustus 1983, menyatakanGugatan cukup ditujukan kepada pihak yang secara feitelijkmenguasai barangbarangbarang sengketa.Bahwa eksepsi Gugatan kurang pihak yang didalilkan olehpembanding / Tergugat dengan tidak ikut dijadikannya sebagaiTergugat a quo BPN Kota Makassar sehingga sengketa yangdipersoalkna dapat diselesaikan secara tuntas

Catatane Hak Milik ini tidak dibebani Hak Tanggungan dan tidak adapencatatan apapun sesuai data pada Buku Tanahe Hak Milik ini berasal dari HM.2637/Panaikang yangdireferensi menjadi HM.23285/Masale.Surat Keterangan ini jelas merupakan bukti yang kuat untukmenyelesaikan masalah sengketa obyek secara tuntas danmenyeluruh.Satusatunya hal yang dapat menjadikan masalah Gugatanobyek sengketa ini tidak tuntas apabila Pihak Pembanding /Tergugat selalu berusaha untuk menghindar dan tidak punyaitikad baik

dikemukakan penggugat dalamgugatannya ,kecuali dalil dalil yang Tergugat I dan Tergugat II akui kebenarannya;Bahwa benar point ke 1 gugatan penggugat ,memang telah terjadi kesepakatanperdamaian antara penggugat dengan para tergugat sebagaimana tertuang dalamPutusan Perkara No. 86/ Pdt.G/ 2012 /PN.Slmn TANGGAL 15 Agustus 2012;Bahwa tidak benar point ke 2 dan 3 gugatan penggugat , dengan alasan Tergugat Idan Tergugat II telah melakukan dan melaksanakan kewajiban selaku pembeli obyekjual beli secara tuntas

Hal ini akan kami buktikan dalam pembuktian dipersidangan;Bahwa tidak benar point ke 4 dan 5 gugatan penggugat dengan alasan Tergugat Itelah melaksanakan kewajiban terhadap Tergugat V secara tuntas dan lunas total Rp.1.000.000.000,00 ( satu milyard rupiah) dengan perincian Rp. 500.000.000,00 ( limaratus juta rupiah) telah diterima langsung Tergugat V dan sisanya Rp.500.000.000,00 ( lima ratus juta rupiah) dari pencairan Simpanan Berjangka dari Koperasi Arto Mulyo semula sudah diberikan kepada Tergugat

dikemukakan penggugat dalamgugatannya ,kecuali dalil dalil yang Tergugat I dan Tergugat II akui kebenarannya;3 Bahwa benar point ke 1 gugatan penggugat ,memang telah terjadi kesepakatanperdamaian antara penggugat dengan para tergugat sebagaimana tertuang dalamPutusan Perkara No. 86/ Pdt.G/ 2012 /PN.SImn TANGGAL 15 Agustus 2012;4 Bahwa tidak benar point ke 2 dan 3 gugatan penggugat , dengan alasan Tergugat Idan Tergugat II telah melakukan dan melaksanakan kewajiban selaku pembeliobyek jual beli secara tuntas

Hal ini akan kami buktikan dalampembuktian di persidangan;5 Bahwa tidak benar point ke 4 dan 5 gugatan penggugat dengan alasan Tergugat Itelah melaksanakan kewajiban terhadap Tergugat V secara tuntas dan lunas totalRp. 1.000.000.000,00 (satu milyard rupiah) dengan perincian Rp. 500.000.000,00( lima ratus juta rupiah) telah diterima langsung Tergugat V dan sisanya Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari pencairan Simpanan Berjangka dari oeKoperasi Arto Mulyo semula sudah diberikan kepada Tergugat

dan lunas dan telah dibuatkan AktePerikatan Jual Beli No. 13 tanggal 8 September 2012 .Bahwa Tergugat I dan tergugat II telah melaksanakan kewajibanterhadap Tergugat V secara tuntas dan lunas total Rp 1.000.000.000,00(satu. milrad rupiah) dengan perincian Rp. 500.000.000,00 (lima ratus jutarupiah) telah di terima langsung Tergugat V dan sisanya sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) telah di konsinyasi di PengadilanNegeri Sleman sebagaimana tersebut dalam Berita Acara ConsignatiePerkara

BDNI belum tuntas, namunsebagai kerja sama memproses klaim PT. Bank Bali, ia (PandeN. Lubis) langsung memerintahkan bawahannya pada Staf BankLiabilities untuk menyelesaikan klaim PT. Bank Bali tersebut,sedangkan sebenarnya hal itu tidak dapat dilakukan karenaverifikasi klaim oleh Bank Indonesia belum tuntas. Demikian pulaketika Pande N. Lubis menerima Memo Nomor : 008/BL tanggal9 April 1999 Staf Bank Liabilities yang ditandatangani IndraSamiko, Toto Budiarto dan F.X.

BDNI yang belum tuntas dengansurat laporan tertanggal 26 Maret 1999 perihal : Laporan hasil verfikasiPT. Bank Bali dan pembahasan usul penyempurnaan Surat KeputusanBersama Penjaminan dengan Bapak Pande N. Lubis (Wakil KetuaBPPN), di mana Surat Bank Indonesia Nomor : 31/1658/UPPB/AdPtertanggal 23 Maret 1999 turut dilampirkan.

Bank Bali belum tuntas dan mengetahui pulabahwa bahwa transaksitransaksi sebagai kewajiban PT. BDNIkepada PT. Bank Bali tidak termasuk jenis kewajiban yang dapatdijamin, namun setelah Nota Dinas Ketua BPPN Nomor .

BDNI belum tuntas, namunsebagai kerja sama memproses klaim PT. Bank Bali, ia (PandeN. Lubis) langsung memerintahkan bawahannya pada Staf BankLiabilities untuk menyelesaikan klaim PT. Bank Bali tersebut,Hal. 30 dari 72 hal. Put. No. 07 PK/PID.SUS/20095.7.sedangkan sebenarnya hal itu tidak dapat dilakukan karenaverifikasi klaim oleh Bank Indonesia belum tuntas. Demikian pulaketika Pande N.

Bank Bali belum tuntas dan mengetahui pulabahwa bahwa transaksitransaksi sebagai kewajiban PT. BDNIHal. 32 dari 72 hal. Put. No. 07 PK/PID.SUS/20097.2.7.3,kepada PT. Bank Bali tidak termasuk jenis kewajiban yang dapatdijamin, namun setelah Nota Dinas Ketua BPPN Nomor .

dan Tergugat belum dikaruniaianak;Bahwa tidak benar sejak 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadiperselisinan dan pertengkaran, yang benar mulai tidak harmonis sejak tahun2016, sedangkan sebelumnya baikbaik saja;Bahwa tidak benar Tergugat dan Penggugat sering bertengkar, yang benarkadangkadang saja;Bahwa benar yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah masalah anak,tapi tidak benar Tergugat menolak diajak berobat, Tergugat dan Penggugatsudah berusaha berobat ke dokter hanya saja belum tuntas

sehingga tidakdapat memenuhi nafkah Penggugat;Bahwa benar sejak bulan Oktober 2016 Tergugat dengan Penggugatberpisah, Penggugat sekarang bertempat tinggal di tempat kerjanya di Jogja;Bahwa Tergugat tidak keberatan dengan gugatan Penggugat;Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telahmemberikan replik secara lisan pada pokoknya Penggugat tetap pada dalildalilgugatan cerai Penggugat, Penggugat juga membenarkan bahwa Penggugat danTergugat berobat ke dokter namun sering ditundatunda dan tidak tuntas

Kec.Pringsewu dan menginap ditempat tersebut kurang lebih selarna 3(tiga) malam ; Selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2011 atau suatu waktu lain masihpada bulan Maret 2011, terdakwa mengajak MIKA YUNINGSIH melakukanhubungan layaknya swami istri dengan berkata" dik kamu sudahselesai apa belum, kemudian ajakan terdakwa tersebut ditolakoleh MIKA YUNINGSIH dengan berkata saya masih haid dan belumtuntas mendengar kata kata tersebut terdakwa terus membujukMIKA YUNINGSIH dengan mengatakan "memang kalau belum tuntas

Raden umur 66 tahun, agamaIslam, pekerjaan Jualan/Geuchik, tempat kediaman di Gampong MesjidUtue, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie di bawah sumpahnyamemberikan keterangan sebagai berikut:Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai warga ;Bahwa Pemohon sudah dilamar oleh Muhammad Rakib tetapiorang tua (ayah kandung) Pemohon tidak setuju karena ianyamasih punya masalah yang belum tuntas pada MahkamahSyariyah Sigli yaitu urusan perceraianya dengan Isteri (Ibukandung) Pemohon ;Bahwa sebelum dilamar saksi

tidak ada hubungan yangmenghalangi nikah;Nurmawati binti Ibrahim umur 50 tahun, agamaIslam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman diGampong Mesjid Utue, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie di bawahsumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai ponakan ;Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 270/Padt.P/2019/MS.Sgi Bahwa Pemohon sudah dilamar oleh Muhammad Rakib tetapiorang tua (ayah kandung) Pemohon tidak setuju karena ianyamasih punya masalah yang belum tuntas

Bahwa karena Tergugat tidak dapat menyelesaikan Kewajibannyamembayar gantirugi kepada Para Penggugat secara tuntas dan ditambah dengan pernyataan Tergugat melalui Suratnya No.831/Dir.Umum/1978 pada tanggal 23 November 1978, menyatakanmembangun Proyek Indonesia Terminal Tanker (Proyek ITT) tersebutdibatalkan (tidak dapat diteruskan), maka kami berpendapat Tanahtersebut kembali kepada Para Penggugat, dengan kenyataan tanahtanah milik Para Penggugat dikuasai dan dikelola oleh ParaPenggugat sampai sekarang

Sehinggadengan tidak adanya hubungan Hukum antara Para Penggugat denganObjek Gugatan, maka Gugatan haruslah dinyatakan tidak diterima.Tidak Jelas Objek Gugatan Para PenggugatDalil Para Penggugat dalam butir 4 menyebutkan Tergugat tidak dapatmenyelesaikan kewajibannya membayar ganti rugi kepada Para Penggugatsecara tuntas dan ditambah dengan pernyataan Tergugat melalui surat No.831/Dir.umum/1978 tanggal 23 November 1978, menyatakan membangunproyek Indonesia Terminal Tanker (Proyek ITT) tersebut dibatalkan

Bahwa dalil Para Penggugat dalam butir 4 Gugatannya menyebutkanTergugat tidak dapat menyelesaikan kewajibannya membayar ganti rugikepada Para Penggugat secara tuntas dan ditambah dengan pernyataanTergugat melalui Surat No. 831/Dir.umum/1978 tanggal 23 November1978, menyatakan pembangunan Proyek Indonesia Terminal Tanker(Proyek ITT) tersebut dibatalkan (tidak dapat diteruskan), maka kamiberpendapat tanah tersebut kembali kepada Para Penggugat, dengankenyataan tanahtanah milik Para Penggugat dikuasai

Bahwa Tergugat telah membayar ganti rugi secara tuntas kepadapenduduk yang tanah miliknya terkena Proyek Indonesia Terminal Tanker(Proyek ITT) melalui Bank Pembangunan Daerah Lampung dan Paraanggota Panitia Ganti Rugi Kabupaten Lampung Selatan menyaksikanatas pembayaran tunai itu dilakukan.. Bahwa Surat No. 831/Dir.umum/1978 tanggal 23 November 1978 adalahberisikan tentang pembatalan rencana proyek Telkom di Gisting danrencana Proyek pelebaran jalan S.

Bahwa keberatan pertama dari Pembanding/Penggugat dalam memoribanding terhadap putusan perkara a quo adalah perbuatan melawanhukum yang dilakukan oleh Terbanding/Tergugat terkait denganpermasalahan sengketa tanah yang dilakukan oleh Terbanding/Tergugat yang tidak tuntas untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi kepadaPembanding/Penggugat; Keberatan ketiga bahwa Majelis Hakim telahkeliru dalam menerapkan hukum, yang faktanya dalam gugatan adalahPerbuatan Melawan Hukum;Terhadap dalil pertama dan ketiga

Menghukum Tergugat untuk membayar bunga kepada Penggugat sebesar 12% (dua belas persen) per tahun atau 1% (satu persen) perbulan dari total kewajiban yang belum dilaksanakan yaitu sebesar Rp. 88.150.000,- ( delapan puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp. 881.500,- (delan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) /bulan terhitung sejak bulan Desember 2015 sampai dengan putusan ini dilaksanakan secara tuntas;7.

Menghukum Tergugat untuk membayar bunga kepada Penggugat sebesar1.5 % (satu koma lima persen) dari total kewajiban yang belumdilaksanakan yaitu sebesar Rp. 88.150.000, ( delapan puluh delapan jutaseratus lima puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp. 1.322.325, (satu juta tigaratus dua puluh dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) /oulan terhitungsejak bulan Desember 2015 sampai dengan putusan ini dilaksanakansecara tuntas;Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor; 1/Pdt.Kbrt.G.S/2016/PN Lht5.

konsumsi maka dengan mengacu pada lamanBadan Pusat Statistik (BPS) tentang Bank Indonesia (Bl) Rate dan Suku BungaKredit Rupiah Menurut Kelompok Bank, 20022015, bunga yang wajyardikenakan kepada Tergugat adalah 12% per tahun atau 1% per bulan (lihat;http://ops.go.id/LinkTabelStatis/view/id/1304), dengan demikian perhitungannyaadalah : 1 % x Rp. 88.155.000, = Rp. 881.550, /obulan terhitung setelahtergugat melakukan wanprestasi yaitu bulan Desember 2015 sampai dengan putusan ini dilaksanakan secara tuntas

Menghukum Tergugat untuk membayar bunga kepada Penggugatsebesar 12% (dua belas persen) per tahun atau 1% (satu persen)perbulan dari total kewajiban yang belum dilaksanakan yaitu sebesarRp. 88.150.000, ( delapan puluh delapan juta seratus lima puluh riburupiah) atau sebesar Rp. 881.500, (delan ratus delapan puluh satu ribulima ratus rupiah) /oulan terhitung sejak bulan Desember 2015 sampaidengan putusan ini dilaksanakan secara tuntas;7.

sebagai pelacur,namun terhadap alasan ini Pemohon tidak mampu membuktikan bahwa Termohonbekerja di komplek sebagai pelacur, karena tidak didukung dengan bukti yangkuat, dua orang saksi yang dihadirkan tidak ada satu pun saksi yang mengetahuilangsung bahwa Termohon bekerja di komplek sebagai pelacur, oleh karena ituMajelis Hakim menilai bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon tersebutdiawali karena adanya kesalahfahaman halhal tertentu, hal mana terhadapkesalahfaham tersebut tidak diselesaikan sampai tuntas

bulanSeptember 2017 yang akhirnya Pemohon menikah sirri dengan wanita tetanggaTermohon dan kemudian pada bulan Nopember 2017 Termohon mulai tinggal dirumah orang tua Termohon hingga sekarang (proses pemeriksaan perkara hinggadiputus bulan April 2018) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangansebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihanrumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi karena diawali dengan adanyasalahfaham yang berkepanjangan yang tidak diselesaikan secara tuntas

telah terjadiperselisihan serius sehingga menyebabkan rumah tangga tersebut sulitdirukunkan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal sebagaimana terurai di atas,maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan kondisi sebagaimana terurai diatas, maka dapat dimaknai Pemohon dengan Termohon terbukti telah terus10menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit di rukunkan yangdisebabkan karena adanya kesalahfahaman kedua belah pihak yang berlarutlarutsampai 3 tahun yang tidak pernah diselesaikan secara tuntas

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya secara tuntas kepada Turut Tergugat sehubungan dengan Surat Penawaran Penggugat mengenai Harga Mesin Otokemas tanggal 24 Pebruari 2016 jo Purchase Order No.320160300026 tanggal 23 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat .4.

sebelumnya pada saatterdakwa membangun ruko ;Menimbang bahwa dari keterangan saksi Setyo Budhi Utomo, ST danketerangan terdakwa dan juga bukti surat dan para saksi jelas terungkap pokokpermasalahan antara saksi Setyo Budhi Utomo,ST dengan terdakwa adalahsengketa mengenai kepemilikan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 4603 ;Menimbang bahwa sengketa mengenai kepemilikan harus diselesaikanmelalui jalur gugatan sebab dengan putusan perdata penyelesaian mengenaisengketa kepemilikan dapat diselesaikan secara tuntas

tentang siapa yangpaling berhak atas tanah sengketa dan dengan eksekusi tanah sengketadiserahkan kepada yang paling berhak ;Menimbang bahwa penyelesaian sengketa kepemilikan melalui jalur pidanatidak dapat menyelesaikan sengketa kepemilikan secara tuntas karena dalamHal 6 dari 8 hal Put.No. 192/Pid/2017/PT SMGperkara pidana tidak dapat ditentukan siapa yang paling berhak atas tanahsengketa dan tidak ada perintah pengosongan untuk diserahkan kepada yangpaling berhak ;Menimbang bahwa oleh karena pokok

Manusia.5.3 Penggugat bersamasama dengan lembagalembaga yang fokusterhadap isuisu Hak Asasi Manusia telah konsisten melakukanpengawasan dan advokasi pengungkapan kasus pembunuhanMunir sejak awal terjadinya peristiwa pembunuhan Munir sampaidengan saat ini dalam rangka menuntut adanyapertanggungjawaban dari pelaku pembunuhan Munir sampai kelevel pelaku intelektual dan memastikan pemerintah telahHalaman 8 dari 120 halaman Perkara No.22/G/201 5/PTUNJKT10.maksimal dan sungguhsungguh dalam mengungkap tuntas

Akan tetapi sampaisaat ini Negara belum maksimal dalam menghormati Hak AsasiManusia yang tercermin dalam tindakannya yang masih belum mampumengungkap tuntas kasus pembunuhan Munir.27.Selain itu dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 109/PK/PID/2007a.n Pollycarous Budihari Priyanto pada tanggal 25 Januari 2007,Halaman 22 dari 120 halaman Perkara No.22/G/2015/PTUNJKT28.20.perbuatan Pollycarpus dianggap sebagai perbuatan yang sangat kejidan dilakukan sematamata karena kebencian terhadap Munir yangdalam

Tergugat mengenyampingkan fakta bahwa kasus Munir masih belumterungkap tuntas dan Pollycarpus belum menyadari kesalahannyadalam memberikan Keputusan Pembebasan Bersyarat salah satunyaHalaman 25 dari 120 halaman Perkara No.22/G/2015/PTUNJKTdikarenakan dampak dari sistem pemberian Pembebasan Bersyarat itusendiri yang memungkinkan Tergugat untuk tidak memperhatikan danmempertimbangkan satu persatu siapa Narapidana yang berhakmendapatkan Pembebasan Bersyarat berdasarkan persyaratan yangtelah diatur dalam

Dimana hal itu adalah selain merupakan tindakan yang tidakberalasan hukum juga perbuatan yang tidak perlu karena, dengandikeluarkannya Surat Keputusan Tergugat tersebut tidak memberikanimplikasi positif terhadap penegakan hukum khususnya pengungkapankasus pembunuhan Munir secara tuntas.43.Bahwa Tergugat juga keliru dalam memahami hak memperolehPembebasan Bersyarat yang seolaholah diartikan oleh Tergugat sebagaisuatu hal yang sudah pasti dan harus diberikan kepada setiapTerpidana.

kasus Pembunuhan Munir.Bahwa Pembebasan Bersyarat kepada Tergugat II Intervensi adalahhak Tergugat Il Intervensi sebagaimana narapidana lainnya yangtelah memenuhi syarat dan tidaklah bisa dikaitkan dengan klaimPenggugat soal belum mampunya negara mengungkap tuntas kasusPembunuhan Munir.Bahwa jikapun benar walaupun faktanya salah, klaim Penggugat soalbelum mampunya negara mengungkap tuntas kasus PembunuhanMunir tidaklah bisa dijadikan alasan untuk tidak memberikan apayang menjadi hak Tergugat Il

Menghukum/memerintahkan Tergugat dan Tergugat II untukmembongkar sampai tuntas bangunan yang dibangun di atas tanahHak Milik Nomor 200 tersebut dalam tenggang waktu 1 minggusetelah putusan pengadilan ini dapat dilaksanakan;7.

Menghukum apabila dalam tenggang waktu 1 minggu setelahputusan dapat dilaksanakan, Tergugat dan Tergugat II tidakmalakukan pembongkaran atau belum tuntas pembongkarannyamaka Tergugat dan Tergugat II dihnukum untuk membayar uangpaksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari sejakputusan ini dapat dilaksanakan;8.

Patut pula bila Pengadilan menghukum/memerintahkan Tergugat dan Tergugat II atau setiap orang yang memperoleh hak dari mereka untukmembongkar sampai tuntas bangunan yang dibangun di atas ObjekSengketa dalam tenggang waktu 1 minggu setelah putusan ini dinyatakandieksekusi oleh Pengadilan.

Namun apabila dalam tenggang waktu 1minggu setelah putusan ini dinyatakan dieksekusi oleh Pengadilan, ternyataTergugat dan Tergugat Il atau setiap orang yang memperoleh hak darimereka tidak malakukan pembongkaran atau belum tuntas pembongkaranbangunan itu, maka Tergugat dan Tergugat II dihukum/diperintahkan untukmembayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiapHalaman 12 dari 29 hal.Put.

Menghukum/memerintahkan Tergugat dan Tergugat II sertasekalian orang yang memperoleh hak dari mereka untuk membongkarsampai tuntas bangunan yang dibangun di atas Objek Sengketa dalamtenggang waktu 1 minggu setelah putusan ini dinyatakan dieksekusioleh Pengadilan;Halaman 15 dari 29 hal.Put. Nomor 1742 K/Pdt/201713.

P7) tersebut, ditemukan faktafakta sebagai berikut;BAHWA PROSES PEMBEBASAN LAHAN DAN PROSES IZIN PINJAMPAKAI JALAN BELUM SELESAI DAN ALAT BERAT MILIKPENGGUGAT TIDAK BISA MASUK KE LOKASI KERJA KARENAHal. 4 Putusan No. 555/PDT/2016/PT.DKITIDAK ADA AKSES JALAN YANG DAPAT DIGUNAKAN danAKIBATNYA PENGGUGAT MENGALAMI HAMBATAN TIDAK DAPATMEMULAI PEKERJAAN.Padahal sangat jelas berdasarkan ketentuan Butir 6 huruf a SuratPerjanjian (Bukti : P2), disamping TERGUGAT wajib menyelesaikanterlebih dahulu secara tuntas

Bahwa Penyedia Jasa telah siap diarea Fleet A, namun tidak dapatmelaksanakan pekerjaanya karena masalah pembebasan lahan yangbelum tuntas oleh Pengguna Jasa dalam hal ini TERGUGAT;Hal. 5 Putusan No. 555/PDT/2016/PT.DKId. Bahvwa Penyedia Jasa tidak dapat memobilisasi alat ke fleet B dan Ckarena tidak memiliki jalan masuk baik melalui jalan Robert maupunJalan masyarakat karena proses negosiasi Pengguna Jasa belumselesai;e.

tidak bisa langsung masuk keBlok C.Bahwa memang akhirnya alat berat milik PENGGUGAT dapat tembusmasuk ke Blok C dan PENGGUGAT pun mulai bekerja pada tanggal7 Nopember 2012, namun ini pun tidak berlangsung lama karena padatanggal 19 Desember 2012 terjadi Demo di Lokasi Kerja di Blok C yangdilancarkan oleh masyarakat setempat kepada TERGUGAT.Bahwa penyebab utama Demo yang dilancarkan masyarakat pada waktuitu. adalah terkait dengan Persoalan Pembebasan lahan yang belumselesai diurus TERGUGAT secara tuntas

2014 (Bukti : P25), namunTERGUGAT tidak hadir memenuhi undangan PENGGUGAT sesuai waktudan tempat yang ditentukan PENGGUGAT;Bahwa dengan demikian, berdasarkan faktafakta yang diurai jelaskan diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa tidak selesainyaseluruh Pembangunan Infrastruktur Jalan Hauling dan Stockpile dimaksudHal. 16 Putusan No. 555/PDT/2016/PT.DKI34.35.36.dalam Surat Perjanjian (Bukti : P2) adalah sepenuhnya disebabkan olehtidak dilakukannya pengurusan dan penyelesaian secara tuntas

olehTERGUGAT atas pembebasan lahan dan Izin Pinjam Pakai sebagaimanadipersyaratkan dalam Surat Perjanjian (Bukti : P2) yang secara yuridisadalah merupakan tugas dan tanggungjawab sepenuhnya bagiTERGUGAT;Bahwa faktanya dan tidak terbantahkan bahwa persoalan tentangpembebasan lahan, berikut izin pinjiaam pakai dengan masyarakat setempattetap tidak terselesaikan secara tuntas sesuai apa yang telah diakui dandinyatakan TERGUGAT dalam surat tanggapannya (Bukti : P24) telahmengakibat batas waktu penyelesaian