Ctahun 2013 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kandangan, Kecamatan Benowodengan Reg 145 dan No Buku Pendaftaran : 6707, atas nama Sumarni/ MafiraMegawati berada dalam pengusaan saksi SUJARWADI karena menjadijaminan hutang Tergugat I, hutang mana uangnya dipakai oleh Tergugat untukmengambil Kutipan Register Letter C tahun 2013 yang menjadi jaminan hutangSumarni di BRI;Halaman 6 dari 10Putusan Nomor 774/PDT/2021/ PT SBYMenimbang, bahwa adanya fakta tersebut, maka untuk menyelesaikanperkara a quo secara tuntas

C Tahun 2013 dalam penguasaan saksiSUJARWADI, ,Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui pendapat MajelisHakim Tingkat Pertama bahwa meskipun saat mengajukan gugatan Penggugattidak tahu bahwa surat obyek Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat dijadikan jaminan hutang oleh Tergugat kepada saksi SUJARWADI, namundalam persidangan ditemukan fakta surat obyek perjanjian antara Penggugatdengan Tergugat tersebut dalam penguasaan saksi SUJARWADI, maka agardalam persengketaan perkara aquo menjadi tuntas

. : LPB/390/IV/2000/Pamapta, tanggal 12 April 2000;Bahwa hak dan kewajiban Pelawan dan Terlawan sebagaimana syaratperdamaian dalam surat pernyataan tertanggal 12 Juli 2002 telah dilaksanakandengan baik dan tuntas oleh Pelawan dan Terlawan, sebagaimana berikut :6.1.

Oleh karena itu dengan dilaksanakannya secarasukarela dan tuntas syaratsyarat perdamaian dalam surat pernyataantertanggal 12 Juli 2002, maka menurut hukum (vide ketentuan pasal 1851KUHPerdata) sengketa perdata Nomor 25/PDT/2002/PT.Dps. Jo. No.44/Pdt.G/2001/PN.Dps. tersebut telah diselesaikan oleh Pelawan danTerlawan dengan perdamaian. Dengan demikian putusan Pengadilan TinggiDenpasar tanggal 10 April 2002 No. 25/PDT/2002/PT.Dps.

Jo. putusanPengadilan Negeri Denpasar tanggal 16 Juli 2001 No. 44/Pdt.G/2001/PN.Dps.sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi ( non executable )terhadap Pelawan dan Terlawan karena telah sepakat menyelesaikansengketanya dengan perdamaian, dan wujud perdamaian yaitu pembagian hakdan kewajiban Pelawan dan Terlawan dalam perkara tersebut berdasarkansurat pernyataan perdamaian tertanggal 12 Juli 2002 telah dilaksanakandengan tuntas serta diterima baik oleh Pelawan dan Terlawan;.

dilaksanakanannmaning.Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan didapatnyakeadilan baik pihak Pelawan maupun Terlawan telahmenimbulkan problematik Yuridis yang harus diselesaikan secaratuntas dan menurut hukum yang berlaku dan untuk tidakmenimbulkan terdapatnya putusan yang saling tumpang tindih(Over laping) dan saling bertentangan kelak yang memungkinkansemakin kompleksnya permasalahan dalam perkara Aquo, danguna dapat menetapkan dan menyelesaikan permasalahandalam perkara Aquo, secara komprehensif dan tuntas

No.473/PDT/2016/PT SMG.merugikan semua pihak dalam permasalahan dimaksud danguna menetapkan hakhak pihak yang terlibat atas obyek tanahterperkara pihakpihak terkait adalah sangat Esensiil danmerupakan Conditio Sine Quonon dengan penyelesaian secarakomprehensif dan tuntas permasalahan perkara Aquo.Bahwa mengingat sengketa perdata harus dapat menyelesaikansuatu sengketa antara pihakpihak yang terlibat di dalamnya.Secara sesuai menurut hukum (According to the law/dueprocess of law), adil (fair and just

trial) yang dapatmenyelesaikan secara tuntas permasalahan dalam perkara Aquo,yang tidak menimbulkan kekaburan dan atau menimbulkanpermasalahan baru di antara pihakpihak yang bersengketa yangdiperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta.Bahwa Gugatan Pelawan Kabur (Exceptio Obscuur Libell)sebagaimana ketentuan hulum acara yang berlaku gugatan harusdibuat secara jelas, secara cermat, benar dan lengkap sehinggagugatan tidak menjadi kabur.

Menghukum/memerintahkan Tergugat dan Tergugat Iluntuk membongkar sampai tuntas bangunan = yangdibangun di atas tanah Hak Milik Nomor: 200 tersebutdalam tenggang waktu 1 minggu setelah putusanpengadilan ini dapat dilaksanakan;7.

(dua puluhjuta rupiah) pada putusan yang lalu tetap dipertahankan sajawalaupun sangat kecil nilainya bila diperhitungkan dengan tingkatkemahalan saat ini, namun dengan perbaikan yakni terhitung sejakTergugat melakukan kegiatan membangun di atas ObjekSengketa pada bulan Agustus 1993 sampai putusan atas perkaraini benarbenar dieksekusi.Patut pula bila Pengadilan menghukum/memerintahkan Tergugat dan Tergugat Il atau setiap orang yang memperoleh hak darimereka untuk membongkar sampai tuntas bangunan

Namunapabila dalam tenggang waktu 1 minggu setelah putusan inidinyatakan dieksekusi oleh Pengadilan, ternyata Tergugat danTergugat Il atau setiap orang yang memperoleh hak dari merekatidak malakukan pembongkaran atau belum tuntas pembongkaranbangunan itu, maka ~Tergugat !

Putusan Nomor 29/ PDT/ 2016/PT AMB16.17.sampai benarbenar tuntas pembongkarannya.

dan Tergugat Il tidak malakukan pembongkaran ataubelum tuntas pembongkaran bangunan itu, maka Tergugat danTergugat Il dihukum/diperintahkan untuk membayar uang paksasebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) setiap hari terhitungsejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap, sampaiTergugat dan Tergugat Il melakukan pembongkaran bangunantersebut sampai benarbenar tuntas pembongkarannya ;Menghukum/memerintahkan Tergugat dan Tergugat imembayar ganti rugi dan uang paksa tersebut pada nomorrekening bank

telah tercantumdalam Akta Perjanjian Nomor 25 tanggal 28 jell 2011 kepada Penggugat untuktetap melanjutkan pekerjaan pengurusan suratsurat yang telah diperjanjikan ;Bahwa dengan demikian jelas terlihat keterlibatan She Ming Mintardja Wiliusadalam perkara ini, sehingga dengan tidak diikutsertakannya She MingMintardja Wiliusa sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini maka gugatanPenggugat menjadi TIDAK LENGKAP dan KURANG PIHAK, sehingga dapatmenyebabkan perkara a quo tidak dapat terselesaikan secara tuntas

seluruhkepengurusan suratsurat yang diperlukan seperti yang telah diperjanjikandalam akta tersebut sampai dengan batas waktu tanggal 28 September 2011.jadi apabila Penggugat belum dapat memenuhi kewajibannya dengan tidakmenyelesaikan secara tuntas seluruh suratsurat yang diperjanjikan sampaibatas waktu tersebut, bagaimana mungkin Penggugat dapat meminta uangBahwa Akta Perjanjian Nomor: 25 tanggal 28 Juli 2011 yang dibuat oleh paraPihak (Tergugat , She Ming Mintardja Wiliusa, dan Penggugat) adalah

Bahwa barter tersebut (tukar menukar uang sejumlahRp. 3.500.000.000, (Tiga Milyar Lima Ratus juta Rupiah) dengan suratsurat dimaksud pada point (a) diatas harus dilakukan/diselesaikandengan tuntas oleh Tergugat maksimal pada tanggal 28 September2011;.

Azam) kepada Pak Mintardja ;e Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi selalu mengikutidan saksi yang menghubungkan dengan pembeli (Pak Mintardja) melaluisaksi Widoyo ;e Bahwa setahu saksi pengurusan suratsurat olen Penggugat tersebut telahselesai tahun 2011 ;46e Bahwa mengenai biayabiaya pengurusan suratsurat tanah, saksi tidakmengetahui ;e Bahwa mengenai jual beli tanah tersebut sekarang belum tuntas, dan saksitidak mengetahui sebabnya ;e Bahwa masalah perkara ini saksi tahu yaitu

Jadiapabila Penggugat belum dapat memenuhi kewajibannya dengan tidakmenyelesaikan secara tuntas seluruh suratsurat yang diperjanjikan sampaibatas waktu tersebut, bagaimana mungkin Penggugat dapat meminta uangtersebut kepada Tergugat ?

tidak pernahmengetahui bahwa tanah terperkara telah diterbitkan sertifikat;Bahwa dengan hal tersebut proses penerbitan sertifikat tersebut sungguhsangat tertutup, hal ini memang sangat dimungkinkan sebab TermohonKasasi pada waktu itu masih aktif menjabat sebagai kepala desasehingga tidak ada kesuliatan yang berarti dalam hal penerbitan sertifikattersebut dan kebetulan tanah terperkara pada waktu itu tidak dikuasaisecara langsung oleh Pemohon Kasasi oleh karena pembagian tanahwarisan tersebut belum tuntas

Hal ini bertujuan agarperkara a quo dapat terungkap secara tuntas dan terang benderangterlebin untuk mengetahui alas hak apa yang menjadi dasar yangdipergunakan oleh Termohon Kasasi dalam hal pengajuan sertifikattersebut;Bahwa jika diperhatikan pula dari fakta persidangan yaitu dalam hal buktisurat Termohon Kasasi tidak pernah ada melampirkan bukti hasilpembagian tanah terperkara dari hasil warisan dari orangtuanya.

Hal ini jelas merupakan pertimbangan yang kelirusebab Judex Facti kurang cukup pertimbangannya (onvoldoendegemomtiveerd) dalam menggali kKebenaran atas perkara a quo dandengan pertimbangan tersebut, Judex Facti tidak akan dapat mengadiliperkara a quo secara tuntas dan terang yang berasaskan keadilan;Bahwa seharusnya Judex Facti dalam pertimbangannya harusnyamemutuskan bahwa perkara a quo harus dinyatakan tidak dapat diterimakarena kurang pihak dalam perkara a quo;Bahwa oleh karena persyaratan formil

NASIR semasa hidupnya yang juga diakukan olehTERGUGAT 3 atas tindakannya yang sama sekali tidak menghargai hakwaris Para Penggugat, merupakan perbuatan melawan hukum, sehinggamengakibatkan Para Penggugat menderita kerugian moriil yang ditaksirsebesar Rp. 250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang harusdibayar secara tunai dan tuntas secara tanggung renteng ahli waris dariSayid Muhamad, Sayid Usen dan Daeng Moh Nasir ( Tergugat 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dan Tergugat 20 ) serta

MAHSUN (suami dan ayah dari Tergugat 17, 18, 19 dan 20)semasa hidupnya dan terakhir oleh TERGUGAT 3 dan 4 yaitu selama +50 tahun X Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah) = Rp. 750.000.000,maka dengan demikian kerugian materii yang dialami oleh ParaPenggugat yaitu sebesar Rp. 750.000.000, (tujuh ratus lima puluh jutarupiah) yang harus dibayar secara tunai dan tuntas secara tanggungrenteng oleh ahli waris dari almarhum SAYID MUHAMAD, SAYID USEN,DAENG MOH. NASIR dan H.

MAHSUN yaitu Tergugat 11, 12, 13, 14, 1, 16, 17, 18, 19 dan Tergugat20 secara tunai dan lunas serta tuntas secara tanggung renteng yangterhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti;43.Bahwa perbuatan hukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang telah beranimembeli dan/atau menerima Tanah Sengketa 3.a tanpa dasar dan alasPutusan No. 122/Pdt.G/2015/PN Sel halaman 14 dari 45hak yang sah dari yang tidak berhak dan begitu juga halnya denganTergugat 3 yang telah berani membeli Obyek Sengketa

NASIR semasahidupnya yang juga diakukan oleh TERGUGAT 3, Almarhum H.MAHSUN, TERGUGAT 17 yang dibantu oleh TERGUGAT 4 atastindakannya yang sama sekali tidak menghargai hak waris ParaPenggugat mengakibatkan Para Penggugat menderita kerugian moriilyang ditaksir sebesar Rp. 250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah)yang harus dibayar secara tunai dan tuntas secara tanggung renteng ahliwaris dari Sayid Muhamad, Sayid Usen dan Daeng Moh Nasir ( TergugatPutusan No. 122/Pdt.G/2015/PN Sel halaman 20

MAHSUN (suami dan ayah dari Tergugat 17, 18, 19 dan 20)yang harus dibayar secara tunai dan tuntas secara tanggung renteng olehahli waris dari almarhum SAYID MUHAMAD, SAYID USEN, DAENGMOH. NASIR dan H.

PLN Persero, Dahlan Ilskan membuatSurat Pernyataan dari Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwatanah lokasi pembangunan Gardu Induk 150 kV New Sanur telah tuntas, namunkenyataannya pada saat itu tanah lokasi tersebut belum tuntas dibebaskan, dantanggal 12 Desember 2011, bertempat di Kantor Kementerian ESDM, PenggunaAnggaran (Sekjen Kementerian ESDM, Waryono Karno) membuat SuratPernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) yang menyatakan bahwa tanahlokasi pembangunan Gardu Induk 150 kV New Sanur

telah tuntas, namunkenyataannya pada saat itu tanah lokasi tersebut belum tuntas dibebaskan ; Berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatanganioleh Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengguna Anggaran tersebut makaMenteri Keuangan mengeluarkan izin kontrak multi years yaitu Surat Ijin MenteriKeuangan yang diterbitkan dalam Surat No.

Gardu Induk 150 KV Malimping,dilengkapi dengan Surat Pernyataan Pengadaan Tanah sudah tuntas/bebas dariKPA (Dahlan Iskan) tanggal 19 Oktober 2011 ; Bahwa sepengetahuan saksi apabila tanah lokasi Gardu Induk tersebut belumtuntas/masih dalam prosesijin kontrak multiyears tidak dapat dikeluarkan olehKementerian Keuangan, karena sesuai dengan Peraturan yang ada, diperlukanpernyataan semua tanah tersebut sudah harus tuntas.

Bahwa kemudian untuk memenuhi persyaratan tersebut, Dahlan Iskan membuatSurat Pernyataan Pertanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sedangkan WaryonoKarno menganai SPTJM menyatakan tanah lokasi pembangunan Gardu Induktelah bebas/tuntas, sedangkan kenyataannya menurut Suhari, SE., tanah untukpembangunan Gardu Induk 150 kV New Sanur baru tuntas/bebas pada JanuariBO gf nanos esau ane te ten nena tena ent pacer panama at2.

Pst.Karno menganai SPTJM menyatakan tanah lokasi pembangunan Gardu Induktelah bebas/tuntas, sedangkan kenyataannya menurut Suhari, SE., tanah untukpembangunan Gardu Induk 150 kV New Sanur baru tuntas/oebas pada JanuariD1 GS eee rceomane ananassae en nara Monesea A A nena eruntR Imma3.

anak yang masih dibawah umur tersebut diatas yang berada dalam pengasuhan danpengurusan PEMOHON sebagai IBU KANDUNGNYA;Bahwa almarhum MADE SUDIARTIKA sebelum menikah denganPEMOHON pernah mempunyai rumah di Perum Lukluk Indah A/10,terletak di Desa Sempidi, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung yang dibangun diatas tanah Kapling sebagaimana tersebut dalam SHGB No.211/Desa Sempidi, Gambar Situasi tanggal 29111994, No. 6309/1994,Luas 60 M2, atas nama MADE SUDIARTIKA, akan tetapi proses jual bellnya belum TUNTAS

KADEK ABINADIWINATA;Bahwa untuk melengkapi persyaratan jual beli atas rumah dan tanahtersebut menjadi tuntas supaya bisa dibalik nama menjadi atas namapembeli, maka harus dipenuhi salah satu persyaratannya yaitu adanyaPenetapan Pengadilan untuk Perwalian anakanak yang masih dibawahumur tersebut sekaligus Penetapan jjin untuk menjual, oleh sebab itukiranya PERMOHONAN PEMOHON yakni :1.

Bahwa almarhum I MADE SUDIARTIKA sebelum menikah dengan PEMOHONpernah mempunyai rumah di Perum Lukluk Indah A/10, terletak di Desa Sempidi,Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung yang di bangun diatas tanah Kaplingsebagaimana tersebut dalam SHGB No. 211/Desa Sempidi, Gambar Situasi tanggal29111994, No. 6309/1994, Luas 60 M2, atas nama I MADE SUDIARTIKA, akantetapi proses jual beli nya belum TUNTAS;7.

Bahwa yang menjadi penyebab ketidak harmonisan dalam rumah tanggaantara Penggugat dan Tergugat adalah antar Penggugat dan Tergugat telahterjadi ketidakcocokan yang berlangsung secara teruS menerus , yangmenimbulkan permasalahan kecil dan jadi besar dan tidak pernah terlesaikandengan tuntas ;7. Bahwa dalam setiap percekcokan , Tergugat sering meninggalkan rumahsehingga tidak ditemukannya penyelesaianPermasalahan ;8.

Bahwa Tergugat I selanjutnya melakukan pembebasan lahan hingga Tahun 1975,namun Tergugat Itidak melakukan pembayaran secara tuntas sehingga pada Tahun1978 Tergugat Imenyatakan Pembangunan Proyek Indonesia Terminal Tanker(Proyek ITT) tersebut di batalkan, dengan pengertian Hak dan Kewajiban bagiTergugat I semenjak Tahun 1978 hingga sekarang (Tahun 2013) sudah ditinggalkan dan kembali menjadi milik Para Penggugat;4.

Bahwa karena Tergugat I tidak dapat menyelesaikan Kewajibannya membayargantirugi kepada Para Penggugat secara tuntas dan di tambah dengan pernyataanTergugat I melalui Suratnya No. 831/Dir.Umum/1978 pada tanggal 23 November1978, menyatakan membangun Proyek Indonesia Terminal Tanker (Proyek ITT)tersebut di batalkan (tidak dapat diteruskan), maka kami berpendapat Tanahtersebut kembali kepada Para Penggugat, dengan kenyataan tanahtanah milik ParaPenggugat dikuasai dan dikelola oleh Para Penggugat sampai

Bahwa dalil Para Penggugat pada butir 3 Gugatannya pada pokoknya menyebutkanTergugat I melakukan pembebasan lahan hingga tahun 1975, namun Tergugat Itidak melakukan pembayaran secara tuntas sehingga pada tahun 1978 Tergugat Imenyatakan pembangunan Proyek Indonesia Terminal Tanker (Proyek ITT)tersebut dibatalkan, dengan pengertian hak dan kewajiban bagi Tergugat I semenjaktahun 1978 hingga sekarang (Tahun 2013) sudah ditinggalkan dan kembali menjadimilik Para Penggugat ..

Bahwa Tergugat I telah membayar ganti rugi secara tuntas kepada penduduk yangtanah miliknya terkena Proyek Indonesia Terminal Tanker (Proyek ITT) melaluiBank Pembangunan Daerah Lampung dan para anggota Panitia Ganti RugiKabupaten Lampung Selatan menyaksikan atas pembayaran tunai itu dilakukan.3.

Bahwa Surat No. 831/Dir.umum/1978 tanggal 23 November 1978 adalah berisikantentang pembatalan rencana proyek Telkom di Gisting dan rencana Proyekpelebaran jalan S. kagunganBatu Balai, sedang proses ganti rugi telahdilaksanakan oleh Tergugat I secara tuntas sejak tahun 1974 hingga tahun 1983,apabila Para Penggugat berpendapat tanah tersebut kembali kepada Para Penggugat,Hal. 19dari46 hal. Putusan No. 05/Pdt.G/2013/PN.

pertahunnya.Bahwa kerugian mana yang dialami (diderita) oleh Penggugat , Il, III danIV berupa keuntungan yang diharapkan dari hasil sawah sengketa dalampertahunnya yaitu sebesar Rp. 3.600.000, (tiga juta enam ratus ribu rupiah)adalah wajar dan patut bilamana kerugian tersebut dibebankan atau diwajibkankepada Para Tergugat untuk membayarnya secara lunas, utuh, sekaligus danseketika kepada PenggugatPenggugat terhitung mulai sejak tahun 2002 s/ddilaksanakan/dijalankan putusan perkara ini secara utuh dan tuntas

Bapak Ketua/Majelis Pengadilan NegeriPinrang kiranya TergugatTergugat secara tanggung renteng dibebani kewajiban untuk membayar uang paksa (dwang som) dalam setiap harinya kepadaPenggugat , Il, Ill dan IV sebesar/sejumlah Rp. 500.000, (lima ratus riburupiah) dalam setiap hari TergugatTergugat lalai menjalankan/melaksanakan isiputusan perkara ini secara utuh dan tuntas, terhitung sejak putusan perkara iniberkekuatan hukum tetap atau pasti.Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, para Penggugat I,

Menghukum TergugatTergugat secara tanggung renteng untuk membayardwangsom (uang paksa) sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah)dalam setiap harinya kepada Penggugat , Il, Ill dan IV dalam setiap hariTergugatTergugat lalai menjalankan/melaksanakan isi putusan perkara inisecara utuh dan tuntas, terhitung sejak putusan dalam perkara iniberkekuatan hukum tetap atau pasti ;11.

sebelumnya pada saatterdakwa membangun ruko ;Menimbang bahwa dari keterangan saksi Setyo Budhi Utomo, ST danketerangan terdakwa dan juga bukti surat dan para saksi jelas terungkap pokokpermasalahan antara saksi Setyo Budhi Utomo,ST dengan terdakwa adalahsengketa mengenai kepemilikan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 4603 ;Menimbang bahwa sengketa mengenai kepemilikan harus diselesaikanmelalui jalur gugatan sebab dengan putusan perdata penyelesaian mengenaisengketa kepemilikan dapat diselesaikan secara tuntas

tentang siapa yangpaling berhak atas tanah sengketa dan dengan eksekusi tanah sengketadiserahkan kepada yang paling berhak ;Menimbang bahwa penyelesaian sengketa kepemilikan melalui jalur pidanatidak dapat menyelesaikan sengketa kepemilikan secara tuntas karena dalamHal 6 dari 8 hal Put.No.192/Pid/2017/PT SMGperkara pidana tidak dapat ditentukan siapa yang paling berhak atas tanahsengketa dan tidak ada perintah pengosongan untuk diserahkan kepada yangpaling berhak ;Menimbang bahwa oleh karena pokok

sebelumnya pada saatterdakwa membangun ruko ;Menimbang bahwa dari keterangan saksi Setyo Budhi Utomo, ST danketerangan terdakwa dan juga bukti surat dan para saksi jelas terungkap pokokpermasalahan antara saksi Setyo Budhi Utomo,ST dengan terdakwa adalahsengketa mengenai kepemilikan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 4603 ;Menimbang bahwa sengketa mengenai kepemilikan harus diselesaikanmelalui jalur gugatan sebab dengan putusan perdata penyelesaian mengenaisengketa kepemilikan dapat diselesaikan secara tuntas

tentang siapa yangpaling berhak atas tanah sengketa dan dengan eksekusi tanah sengketadiserahkan kepada yang paling berhak ;Menimbang bahwa penyelesaian sengketa kepemilikan melalui jalur pidanatidak dapat menyelesaikan sengketa kepemilikan secara tuntas karena dalamHal 6 dari 8 hal Put.No. 192/Pid/2017/PT SMGperkara pidana tidak dapat ditentukan siapa yang paling berhak atas tanahsengketa dan tidak ada perintah pengosongan untuk diserahkan kepada yangpaling berhak ;Menimbang bahwa oleh karena pokok

dan Tergugat belum dikaruniaianak;Bahwa tidak benar sejak 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadiperselisinan dan pertengkaran, yang benar mulai tidak harmonis sejak tahun2016, sedangkan sebelumnya baikbaik saja;Bahwa tidak benar Tergugat dan Penggugat sering bertengkar, yang benarkadangkadang saja;Bahwa benar yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah masalah anak,tapi tidak benar Tergugat menolak diajak berobat, Tergugat dan Penggugatsudah berusaha berobat ke dokter hanya saja belum tuntas

sehingga tidakdapat memenuhi nafkah Penggugat;Bahwa benar sejak bulan Oktober 2016 Tergugat dengan Penggugatberpisah, Penggugat sekarang bertempat tinggal di tempat kerjanya di Jogja;Bahwa Tergugat tidak keberatan dengan gugatan Penggugat;Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telahmemberikan replik secara lisan pada pokoknya Penggugat tetap pada dalildalilgugatan cerai Penggugat, Penggugat juga membenarkan bahwa Penggugat danTergugat berobat ke dokter namun sering ditundatunda dan tidak tuntas

punatas nama orang lain yang erat hubungannya atau keterkaitannyadengan tanah objek sengketa A, B dan C tersebut adalah tidak sah dantidak mempunyai kekuatan hukum apapun serta tidak mengikat PenggugatI, Ul, Il, IV dan V;Menghukum kepada TergugatTergugat secara tanggungrenteng untukmembayar uang paksa (dwangsom) dalam setiap harinya kepada ParaPenggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam setiaphari TergugatTergugat lalai menjalankan/melaksanakan isi putusanperkara ini secara utuh dan tuntas

, terhitung sejak putusan perkara inimemperoleh kekuatan hukum tetap atau pasti sampai dengandilaksanakannya isi putusan perkara ini secara utuh dan tuntas olehTergugatT ergugat;Menghukum kepada TergugatTergugat secara tanggung renteng untukmembayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;Menghukum kepada Para Turut Tergugat untuk mentaati dan mematuhiisi putusan perkara ini;Menyatakan, bahwa putusan' perkara ini dapat dilaksanakandan/atau dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaard bij

SutrisnoLukito Disastro dengan mengatakan bahwa Sanusi Wijaya alias RonnyAndreas Franky Paulus adalah orang kepercayaan Direksi dan KomisarisBank Mandiri dan Bank Mandiri pasti akan menerbitkan Credit Line danpasti selesai, apabila tidak tuntas uang administrasi tersebut akandikembalikan, dan juga mengatakan bahwa Sanusi Wijaya alias RonnyAndreas Franky Paulus adalah orang yang sangat sibuk dan sebentar lagiakan dilantik sebagai Kakanwil Bank Mandiri di Medan Sumatera Utara,selain itu Terdakwa 1

Sutrisno Lukito Disastro dengan mengatakan bahwa Sanusi Wijayaalias Ronny Andreas Franky Paulus menjamin dan sanggup untukmengurus sampai tuntas Credit Line di Bank Mandiri untuk tahap pertamasebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampaiRp1.300.000.000.000,00 (satu triliyun tiga ratus milyar rupiah), jangan ragudan takut pasti berhasil asalkan ada biaya administrasinya sebesarRp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), kKemudian Sanusi Wijaya aliasRonny Andreas Franky Paulus menyampaikan

ADAM MAULANA, dalam pertemuantersebut Terdakwa kembali menjelaskan bahwa Sanusi Wijaya alias RonnyAndreas Franky Paulus adalah orang Bank Mandiri, selanjutnya SanusiWijaya alias Ronny Andreas Franky Paulus yang datang dalam pertemuantersebut menggunakan seragam Bank Mandiri mengaku sebagai karyawanBank Mandiri dengan jabatan Auditor menyatakan menjamin dan sanggupuntuk mengurus sampai tuntas Credit Line di Bank Mandiri untuk tahappertama sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampaiRp1.300.000.000.000,00

Sutrisno Lukito Disastro dengan mengatakan bahwaSanusi Wijaya alias Ronny Andreas Franky Paulus menjamin dan sanggupuntuk mengurus sampai tuntas Credit Line di Bank Mandiri untuk tahappertama sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampaiRp1.300.000.000.000,00 (satu triliyun tiga ratus milyar rupiah), jangan ragudan takut pasti berhasil asalkan ada biaya administrasinya sebesarRp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), kemudian Sanusi Wijaya aliasRonny Andreas Franky Paulus menyampaikan

Bahwa dalam perjanjian kerjasama tersebut, setelan selesai pekerjaannyaakan saksi bayar dengan diperhitungkan uanguang yang telah di gunakanterdakwa.Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1364/Pid.B/2018/PN Plig Bahwa pekerjaan yang saksi berikan kepada terdakwa banyak sekali yangtidak selesai dan ada yang selesai tapi tidak tuntas yang akhirnya harus saksisendiri yang menyelesaikannya; Bahwa oleh karena banyak pekerjaan terdakwa yang tidak selesai dan adayang selesai tapi tidak tuntas yang akhirnya harus

yang dikerjakan terdakwa sudah sampai dimana danperjanjian bagaimana; Bahwa menurut perhitungannya terdakwa sudah berkerja selama 3 bulan yangkalau diperhitungkan diperkirakan sudah mendapatkan Rp. 135.000.000,(seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan berencana akan membeli mobil Livigna,itu tidak benat, Karena pekerjaannyapun belum selesai dan uang saksi korbanHalaman 11 dari 21 Putusan Nomor 1364/Pid.B/2018/PN Pigyang telah dipakai juga sudah cukup banyak, bahkan karena pekerjaan terdakwatidak tuntas

, saksi korban harus menyelesaikannya sendiri; Bahwa tentang terdakwa yang bayar pajak mobil satu kali itu pakai uang saksikorban tapi yang membayarkannya memang terdakwa, dan selanjutnya karenayang pakai mobil adalah terdakwa, sudah semestinya yang membayar pajakadalah terdakwa; Bahwa tentang mengapa mobil baru di permasalahkan tahun 2018, karenasampai dengan saat ini urusan pengurusan perizinan pembangunan TowerProvider yang dilakukan oleh terdakwa tidak beres dan tidak tuntas;Atas keterangan saksi

Pol D 602 yang baru dibelinya dari adik iparnya Fauwaz untuk dipakaioperasional dalam pengurusan perijinan pembangunan Tower Provider dimaksud.Bahwa pengurusan perijinan tersebut cukup banyak di beberapa lokasi,danternyata dari pengurusan ijin tersebut banyak yang tidak sesuai dan ada yangselesai tapi tidak tuntas dan akhirnya harus diselesaikan sendiri oleh saksi korbanAde Irawan.

BDNI belum tuntas, namunsebagai kerja sama memproses klaim PT. Bank Bali, ia (PandeN. Lubis) langsung memerintahkan bawahannya pada Staf BankLiabilities untuk menyelesaikan klaim PT. Bank Bali tersebut,sedangkan sebenarnya hal itu tidak dapat dilakukan karenaverifikasi klaim oleh Bank Indonesia belum tuntas. Demikian pulaketika Pande N. Lubis menerima Memo Nomor : 008/BL tanggal9 April 1999 Staf Bank Liabilities yang ditandatangani IndraSamiko, Toto Budiarto dan F.X.

BDNI yang belum tuntas dengansurat laporan tertanggal 26 Maret 1999 perihal : Laporan hasil verfikasiPT. Bank Bali dan pembahasan usul penyempurnaan Surat KeputusanBersama Penjaminan dengan Bapak Pande N. Lubis (Wakil KetuaBPPN), di mana Surat Bank Indonesia Nomor : 31/1658/UPPB/AdPtertanggal 23 Maret 1999 turut dilampirkan.

Bank Bali belum tuntas dan mengetahui pulabahwa bahwa transaksitransaksi sebagai kewajiban PT. BDNIkepada PT. Bank Bali tidak termasuk jenis kewajiban yang dapatdijamin, namun setelah Nota Dinas Ketua BPPN Nomor .

BDNI belum tuntas, namunsebagai kerja sama memproses klaim PT. Bank Bali, ia (PandeN. Lubis) langsung memerintahkan bawahannya pada Staf BankLiabilities untuk menyelesaikan klaim PT. Bank Bali tersebut,Hal. 30 dari 72 hal. Put. No. 07 PK/PID.SUS/20095.7.sedangkan sebenarnya hal itu tidak dapat dilakukan karenaverifikasi klaim oleh Bank Indonesia belum tuntas. Demikian pulaketika Pande N.

Bank Bali belum tuntas dan mengetahui pulabahwa bahwa transaksitransaksi sebagai kewajiban PT. BDNIHal. 32 dari 72 hal. Put. No. 07 PK/PID.SUS/20097.2.7.3,kepada PT. Bank Bali tidak termasuk jenis kewajiban yang dapatdijamin, namun setelah Nota Dinas Ketua BPPN Nomor .

yang ditanda tangani dihadapan Notaris ALI MASADI,SH.M.Kn adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;4.Menyatakan sebagai hukum, bahwa Para Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk memenuhi kewajibannya mengembalikan uang Para Penggugat sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sehingga Para Tergugat harus dinyatakan wanprestasi;5.Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan uang milik Para Penggugat sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) secara tunai, lunas dan tuntas

.330.894.000,00yang kemudian dibulatkan menjadi Rp300.000.000,00 (tiga ratus jutarupiah) dikenakan bunga sejak tanggal 30 September 2017 sampaidengan bulan Desember 2019, berarti sudah berjalan selama 28 bulan x2% X Rp.300.000.000,00 = Rp.168.000.000,00 (seratus enam puluhdelapan juta rupiah);Bahwa akibat wanprestasi yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT makaPARA TERGUGAT harus dihukum untuk membayar bunga sebesarRp.440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah) yang harusdibayar secara tunai, lunas dan tuntas

dan mempunyaikekuatan hukum yang mengikat;Menyatakan sebagai hukum, bahwa PARA TERGUGAT tidak mempunyaiitikad baik untuk memenuhi kewajibannya mengembalikan uang PARAPENGGUGAT sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)sehingga PARA TERGUGAT harus dinyatakan wanprestasi;Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkaN diatas OBYEKSENGKETA;Menghukum PARA TERGUGAT untuk mengembalikan uang milik PARAPENGGUGAT sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) secaratunai, lunas dan tuntas

SENGKETAsecara paksa dengan menggunakan kekuatan alat negara yaituPolisi/TNI/Pol PP;Meletakkan sita jaminan atas semua harta kekayaan PARA TERGUGAT,baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak sebagai jaminan ataskekuarangan sisa pembayaran uang milik PARA PENGGUGAT daripenyerahan dan/atau hasil penjualan OBYEK SENGKETA;Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar bunga atas kerugianPARA PENGGUGAT sebesar Rp.440.000.000,00 (empat ratus empatpuluh juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai, lunas dan tuntas

Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya jasa Pengacarasebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang harus dibayarsecara tunai, lunas dan tuntas:11.

Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan uang milik ParaPenggugat sebesar Rp/00.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) secara tunal,lunas dan tuntas;6.