Tersebut Penggugat berkedudukansebagai Pihak Pertama (Pemberi Pekerjaan) Sedangkan Tergugatberkedudukan Sebagai Pihak Kedua (Penerima Pekerjaan);Bahwa Sesuai Kesepakatan di dalam Surat Perjanjian Kerja, Tergugat (SAMSUDDIN PALINRANGI) akan mengerjakan pekerjaan dari PenggugatYaitu Pekerjaan Berupah :Membuka Lahan;Membersihkan Lahan Penggugat;Melakukan Pengeruk Kan Lahan Penggugat;Melakukan Cliring, Meratakan Gunung, dan Menimbun Jurang LahanPenggugat Seluas + 11 Hekta Are (Sebelas Hektar) Sampai Tuntas

telah Bersepakat dengan Tergugat untuk Mengikatkandiri dalam Surat Perjanjian Kerja /Perjanjian Kontrak yang dibuat dan ditandatangani bersama antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 01 Maret2017, yang isinya Terdiri atas 9 PASAL; Bahwa sesuai kesepakatan di dalam Surat Perjanjian Kerja, Tergugat akanmengerjakan pekerjaan dari Penggugat Yaitu Pekerjaan Membuka Lahan,Membersihkan Lahan Penggugat, Melakukan Pengeruk Kan LahanPenggugat, Melakukan Cliring, Meratakan Gunung dan Menimbun Jurangsampai tuntas

Rupiah) jadi ingkar janji Penggugatterhadap Tergugat sebesar Rp 185.000.000,00 (seratus delapanpuluh lima juta Rupiah);Menimbang, bahwa dari uraian gugatan Penggugat dan jawaban paraTergugat di atas, dapat disimpulkan bahwa pokok persengketaan dalam perkaraini adalah apakah benar ada perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang dilakukanoleh para Tergugat yang tidak menyelesaikan pekerjaannya dalam Membuka,Membersihkan, Melakukan Pengerukkan, Melakukan Cliring, Meratakan Gunungdan Menimbun Jurang sampai tuntas

pihakkedua (Tergugat); Bahwa Tergugat sudah Membawa Alat berat Bul Doser Ke Lokasi LahanPenggugat;Menimbang, bahwa dalam hal ini dengan mencermati pokokpermasalahan di atas, maka untuk sampai pada kesimpulan bahwa paraTergugat telan melakukan ingkar janji/wanprestasi, tentu Penggugat terlebihdahulu harus membuktikan dalilnya tentang para Tergugat yang tidakmenyelesaikan pekerjaannya dalam Membuka, Membersihkan, MelakukanPengerukkan, Melakukan Cliring, Meratakan Gunung dan Menimbun Jurangsampai tuntas

Penggugat telahBersepakat dengan Tergugat untuk Mengikatkan diri dalam Surat PerjanjianKerja /Perjanjian Kontrak yang dibuat dan ditandatangani bersama antaraPenggugat dan Tergugat tertanggal 01 Maret 2017, yang isinya Terdiri atas 9PASAL dan sesuai kesepakatan di dalam Surat Perjanjian Kerja, Tergugat akanmengerjakan pekerjaan dari Penggugat Yaitu Pekerjaan Membuka Lahan,Membersihkan Lahan Penggugat, Melakukan Pengeruk Kan Lahan Penggugat,Melakukan Cliring, Meratakan Gunung dan Menimbun Jurang sampai tuntas

Bahwa karena Tergugat tidak dapat menyelesaikan Kewajibannyamembayar gantirugi kepada Para Penggugat secara tuntas dan ditambah dengan pernyataan Tergugat melalui Suratnya No.831/Dir.Umum/1978 pada tanggal 23 November 1978, menyatakanmembangun Proyek Indonesia Terminal Tanker (Proyek ITT) tersebutdibatalkan (tidak dapat diteruskan), maka kami berpendapat Tanahtersebut kembali kepada Para Penggugat, dengan kenyataan tanahtanah milik Para Penggugat dikuasai dan dikelola oleh ParaPenggugat sampai sekarang

Sehinggadengan tidak adanya hubungan Hukum antara Para Penggugat denganObjek Gugatan, maka Gugatan haruslah dinyatakan tidak diterima.Tidak Jelas Objek Gugatan Para PenggugatDalil Para Penggugat dalam butir 4 menyebutkan Tergugat tidak dapatmenyelesaikan kewajibannya membayar ganti rugi kepada Para Penggugatsecara tuntas dan ditambah dengan pernyataan Tergugat melalui surat No.831/Dir.umum/1978 tanggal 23 November 1978, menyatakan membangunproyek Indonesia Terminal Tanker (Proyek ITT) tersebut dibatalkan

Bahwa dalil Para Penggugat dalam butir 4 Gugatannya menyebutkanTergugat tidak dapat menyelesaikan kewajibannya membayar ganti rugikepada Para Penggugat secara tuntas dan ditambah dengan pernyataanTergugat melalui Surat No. 831/Dir.umum/1978 tanggal 23 November1978, menyatakan pembangunan Proyek Indonesia Terminal Tanker(Proyek ITT) tersebut dibatalkan (tidak dapat diteruskan), maka kamiberpendapat tanah tersebut kembali kepada Para Penggugat, dengankenyataan tanahtanah milik Para Penggugat dikuasai

Bahwa Tergugat telah membayar ganti rugi secara tuntas kepadapenduduk yang tanah miliknya terkena Proyek Indonesia Terminal Tanker(Proyek ITT) melalui Bank Pembangunan Daerah Lampung dan Paraanggota Panitia Ganti Rugi Kabupaten Lampung Selatan menyaksikanatas pembayaran tunai itu dilakukan.. Bahwa Surat No. 831/Dir.umum/1978 tanggal 23 November 1978 adalahberisikan tentang pembatalan rencana proyek Telkom di Gisting danrencana Proyek pelebaran jalan S.

Bahwa keberatan pertama dari Pembanding/Penggugat dalam memoribanding terhadap putusan perkara a quo adalah perbuatan melawanhukum yang dilakukan oleh Terbanding/Tergugat terkait denganpermasalahan sengketa tanah yang dilakukan oleh Terbanding/Tergugat yang tidak tuntas untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi kepadaPembanding/Penggugat; Keberatan ketiga bahwa Majelis Hakim telahkeliru dalam menerapkan hukum, yang faktanya dalam gugatan adalahPerbuatan Melawan Hukum;Terhadap dalil pertama dan ketiga

Nomor 3295 K/Pdt/2016di Daftar Perseroan di Sisminbakum resmi di Ditjen AHU dan didapatkandatadata kepemilikan saham di PT Bulungan Surya Mas Pratama sebagaiberikut (sebelum Tergugat V sebagai investor asing membela saham): Bukti Uji Tuntas Terhadap Akta Hasil Uji Tuntas (due dilligance)T.IV1 Akta Pendirian PT BSMP No. Hasil Uji Tuntas: pada tanggal 1826 tanggal 18 Januari 2005 Januari 2005 PT BSMP didirikan olehNotaris Muchlis Tabrani, Tuan Riduansyah, Tuan Ir.

Bahwa sebelum Investor Asing (Tergugat V) membeli saham Riduansyah(Tergugat ) dan Kurniadi Sukintjo (Tergugat III), terlebin dahulu investorasing (Tergugat V) melakukan uji tuntas atau due diligence terhadapaktaakta dan dokumendokumen terkait sahamsaham dan perizinan PTBSMP. Berdasarkan uji tuntas Tergugat V dan pengecekan diHalaman 273 dari 348 hal.Put.

(sebelum Tergugat V sebagai investor asing membela saham): Bukti Uji Tuntas Terhadap Akta Hasil uji tuntas (due dilligance)T.IV1 Akta Pendirian PT BSMP No.

,Hasil uji tuntas: pada tanggal3 Mei 2008 telah terjadipengalinan saham perserosebanyak 23/7 lembar sahammilik Riduansyah kepadaKurniadi Sukintjo melalui jualbeli: T.IV10 Akta Kesepakatan Bersama Hasil uji tuntas: pada tanggal Halaman 278 dari 348 hal.Put.

Bukti Pembeli Yang Beriktikad BaikBahwa uji tuntas (due diligence) yang dilakukan oleh Tergugat V adalahdengan mengecek susunan dan nama pemegang saham dan pengurusdi Daftar Perseroan di Sisminbakum resmi di Ditjen AHU dandidapatkan datadata kepemilikan saham di PT Bulungan Surya MasPratama sebagai berikut (sebelum Tergugat V sebagai investor asingmembela saham): Bukti Uji Tuntas Terhadap Akta Hasil Uji Tuntas (Due Dilligance)T.IV1 Akta Pendirian PT BSMP No.

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban mutah dan nafkah iddah yangdiputuskan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim TingkatBanding juga menyatakan sependapat dengan apa yang telah diputuskan olehMajelis Hakim Tingkat Pertama, karena merupakan kewajiban melekat yangharus dibebankan kepada Pemohon bilamana perkawinan putus karena talak,sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dalam kerangka kepastian hukum dan menjaminputusan dapat dilaksanakan secara tuntas

No. 0086/Pdt.G/2019/PTA.Btnmenjadi penting untuk ditetapkan berdasarkan kepentingan kepastian hukumdan menjamin putusan dapat dilaksanakan secara tuntas sebagaimana telahdipertimbangkan pada putusan Pengadilan Tingkat Pertama;Menimbang, bahwa Terbanding tidak keberatan atas PutusanPengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0868/Pdt.G/2019/PA.Tgrs; tanggal 21Mei 2019;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan AgamaTigaraksa

PadahalHal 6 Perk.No.73/PDT/2020/PT.DKItransaksi pengembalian sahamsaham Abdul Latief kepada Tergugat belum tuntas, karena saham tersebut belum pernah ditawarkan kepadaPara Penggugat ataupun pihak ketiga untuk dijual belikan.

KODEL(TERGUGAT 1) SUDAH TUNTAS. HAL INI DIBUKTIKAN DALAMAKTA NOMOR 5 TAHUN 1980, DIMANA PENGEMBALIAN SAHAMABDUL LATIEF KEPADA PT. KODEL SUDAH DISETUJUI OLEHSEMUA PEMEGANG SAHAM PT. KODEL, TERMASUK PARAPENGGUGAT. DAN TRANSAKSI PENGEMBALIAN SAHAMTERSEBUT SUDAH TERJADI LEBIH DARI 30 TAHUN YANGLALU SEHINGGA SUDAH TIDAK DAPAT DIPERMASALAHKANSECARA HUKUM DALUWARSA.H.

KODEL(TERGUGAT 1) SUDAH TUNTAS. HAL INI DIBUKTIKAN DALAMAKTA NOMOR 5 TAHUN 1980, DIMANA PENGEMBALIAN SAHAMABDUL LATIEF KEPADA PT. KODEL SUDAH DISETUJUI OLEHSEMUA PEMEGANG SAHAM PT. KODEL, TERMASUK PARAPENGGUGAT.

DAN TRANSAKSI PENGEMBALIAN SAHAMTERSEBUT SUDAH TERJADI LEBIH DARI 30 TAHUN YANG LALUSEHINGGA SUDAH TIDAK DAPAT DIPERMASALAHKAN SECARAHUKUM.43.Kami menolak dengan tegas dalildalil Para Penggugat dalamGugatannya dalam nomor 13 halaman 5 yang pada intinya menyatakanbahwa transaksi pengembalian sahamsaham milik Bapak Abdul Latiefkepada Tergugat 1 belum tuntas, karena saham tersebut belum pernahditawarkan kepada Para Penggugat ataupun pihak ketiga untuk dijualbelikan.44.

Kodel/Tergugat 1 TELAH TUNTAS sebagaimanatertuang dalam RUPS Tahun 1980 yang telah dihadiri dandisepakati pula oleh Para Penggugat.

anak yang masih dibawah umur tersebut diatas yang berada dalam pengasuhan danpengurusan PEMOHON sebagai IBU KANDUNGNYA;Bahwa almarhum MADE SUDIARTIKA sebelum menikah denganPEMOHON pernah mempunyai rumah di Perum Lukluk Indah A/10,terletak di Desa Sempidi, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung yang dibangun diatas tanah Kapling sebagaimana tersebut dalam SHGB No.211/Desa Sempidi, Gambar Situasi tanggal 29111994, No. 6309/1994,Luas 60 M2, atas nama MADE SUDIARTIKA, akan tetapi proses jual bellnya belum TUNTAS

KADEK ABINADIWINATA;Bahwa untuk melengkapi persyaratan jual beli atas rumah dan tanahtersebut menjadi tuntas supaya bisa dibalik nama menjadi atas namapembeli, maka harus dipenuhi salah satu persyaratannya yaitu adanyaPenetapan Pengadilan untuk Perwalian anakanak yang masih dibawahumur tersebut sekaligus Penetapan jjin untuk menjual, oleh sebab itukiranya PERMOHONAN PEMOHON yakni :1.

Bahwa almarhum I MADE SUDIARTIKA sebelum menikah dengan PEMOHONpernah mempunyai rumah di Perum Lukluk Indah A/10, terletak di Desa Sempidi,Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung yang di bangun diatas tanah Kaplingsebagaimana tersebut dalam SHGB No. 211/Desa Sempidi, Gambar Situasi tanggal29111994, No. 6309/1994, Luas 60 M2, atas nama I MADE SUDIARTIKA, akantetapi proses jual beli nya belum TUNTAS;7.

Bahwa dalam perjanjian kerjasama tersebut, setelan selesai pekerjaannyaakan saksi bayar dengan diperhitungkan uanguang yang telah di gunakanterdakwa.Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1364/Pid.B/2018/PN Plig Bahwa pekerjaan yang saksi berikan kepada terdakwa banyak sekali yangtidak selesai dan ada yang selesai tapi tidak tuntas yang akhirnya harus saksisendiri yang menyelesaikannya; Bahwa oleh karena banyak pekerjaan terdakwa yang tidak selesai dan adayang selesai tapi tidak tuntas yang akhirnya harus

yang dikerjakan terdakwa sudah sampai dimana danperjanjian bagaimana; Bahwa menurut perhitungannya terdakwa sudah berkerja selama 3 bulan yangkalau diperhitungkan diperkirakan sudah mendapatkan Rp. 135.000.000,(seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan berencana akan membeli mobil Livigna,itu tidak benat, Karena pekerjaannyapun belum selesai dan uang saksi korbanHalaman 11 dari 21 Putusan Nomor 1364/Pid.B/2018/PN Pigyang telah dipakai juga sudah cukup banyak, bahkan karena pekerjaan terdakwatidak tuntas

, saksi korban harus menyelesaikannya sendiri; Bahwa tentang terdakwa yang bayar pajak mobil satu kali itu pakai uang saksikorban tapi yang membayarkannya memang terdakwa, dan selanjutnya karenayang pakai mobil adalah terdakwa, sudah semestinya yang membayar pajakadalah terdakwa; Bahwa tentang mengapa mobil baru di permasalahkan tahun 2018, karenasampai dengan saat ini urusan pengurusan perizinan pembangunan TowerProvider yang dilakukan oleh terdakwa tidak beres dan tidak tuntas;Atas keterangan saksi

Pol D 602 yang baru dibelinya dari adik iparnya Fauwaz untuk dipakaioperasional dalam pengurusan perijinan pembangunan Tower Provider dimaksud.Bahwa pengurusan perijinan tersebut cukup banyak di beberapa lokasi,danternyata dari pengurusan ijin tersebut banyak yang tidak sesuai dan ada yangselesai tapi tidak tuntas dan akhirnya harus diselesaikan sendiri oleh saksi korbanAde Irawan.

Kasus penyerbuan Kantor TVRI Gorontalo serta pemukuan kepala stasiun TVRI Gorontalomenjelang Pilwako Gorontalo yang hingga saat ini tidak di usut tuntas oleh Kepolisian DaerahGorontalo.5. Kasus penyimpangan penggunaan keuangan negara pada dana DPDF, PPD & DPPIP KotaGorontalo tahun anggaran 2010 sebesar Rp 59.203.934.132, serta penggunaan anggaran Rp.9.604.776.073, tidak dapat dipertanggungjawabkan.6.

Kasus penyerbuan Kantor TVRI Gorontalo serta pemukuan kepala stasiun TVRI Gorontalomenjelang Pilwako Gorontalo yang hingga saat ini tidak di usut tuntas oleh KepolisianDaerah Gorontalo.. Kasus penyimpangan penggunaan keuangan negara pada dana DPDF, PPD & DPPIP KotaGorontalo tahun anggaran 2010 sebesar Rp 59.203.934.132, serta penggunaan anggaran Rp.9.604.776.073, tidak dapat dipertanggungjawabkan..

Kasus penyerbuan TVRI Gorontalo serta pemukuan kepala stasiun TVRI Gorontalomenjelang pilwako yang hingga saat ini tidak di usut tuntas oleh Kepolisian DaerahGorontalo.5. Kasus penyimpangan penggunaan keuangan negara pada dana DPDF,PPD & DPPIPKota Gorontalo tahun anggaran 2010 sebesar Rp.59.203.934.132, serta penggunaananggaran Rp 9.604,776,073, tidak dapat dipertanggungjawabkan.6.

Kasus penyerbuan TVRI Gorontalo serta pemukuan kepala stasiun TVRI Gorontalomenjelang Pilwako yang hingga saat ini tidak di usut tuntas oleh Kepolisian DaerahGorontalo.5. Kasus penyimpangan penggunaan keuangan negara pada dana DPDF,PPD & DPPIPKota Gorontalo tahun anggaran 2010 sebesar Rp.59.203.934.132, serta penggunaananggaran Rp. 9.604,776,073, tidak dapat dipertanggungjawabkan.6.

Adhan Dambea;Kasus penyerbuan TVRI Gorontalo serta pemukuan kepala stasiun TVRI Gorontalomenjelang pilwako yang hingga saat ini tidak di usut tuntas oleh Kepolisian DaerahGorontalo;Kasus penyimpangan penggunaan keuangan negara pada dana DPDF,PPD & DPPIP KotaGorontalo tahun anggaran 2010 sebesar Rp.59.203.934.132, serta penggunaan anggaranRp 9.604,776,073, tidak dapat dipertanggungjawabkan;.

Ada semacam pembagian kerjadengan tanggung jawab yang dibebankan pada kelompok secara tuntas memenuhi semuaunsur delik.

Sehingga dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwauntuk berpurapura melihat keadaan dalam toko dengan berpurapura membeli barangadalah merupakan pembagian kerja sampai terwujudnya delik pencurian secara tuntas;Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 362 joPasal 56 ke1 KUHP tidak terbukti karena unsur perbantuan yang dilakukan olehTerdakwa tidak terpenuhi karena perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa untukberpurapura melihat keadaan dalam toko dengan

Ada semacam pembagian kerja dengan tanggung jawabyang dibebankan pada kelompok secara tuntas memenuhi semuaunsur delik.

Sehingga dengan demikian perbuatan yang dilakukanoleh para Terdakwa untuk berpurapura melihat keadaan dalam tokodengan berpurapura membeli barang adalah merupakan pembagiankerja sampai terwujudnya delik pencurian secara tuntas;e Bahwa dimulai dari adanya niat para Terdakwa (keenam Terdakwa)dari Manado ke Gorontalo adalah untuk melakukan pencuriankarena sesampainya di Gorontalo tidak pernah ada seseorang yangakan ditemui oleh keenam Terdakwa dan jika Terdakwa KasmanMooduto (melarikan diri dari Rutan

Dan perkara tuntas sampai disitu ;Catatan khususKami/Penggugat (Soedarmi alias Darmi) iniakan mengambil langkah lain yaitu~= = mintakepada Allah Yang Maha Mengetahui & MahaMelihat untuk memberikan laknat duniaakhirat kepada pihak yang tidak jujur dalamperkara ini ; Selain itu. juga kami akan mengadukanTergugat a.n.

Perkara tuntas sudah (sesuaisifat litis Decisoir dari SumpahPemutus yang kami tuntut yakni sesuaiPasal 156) ;b. Sebaliknya bilamana Termohon PeninjauanKembali / Tergugat = a.n. Ruslan takutmengucapkan sumpah pemutus karena memangberbuat kebohongan betul dalam perkaraterdahulu) tersebut dimuka, dan sumpahpemutus dikembalikan kepada PemohonPeninjauan Kembali/Penggugat, dan :b.1.

Perkara ini selesai tuntas, sesuaidengan sifat litis Decisoir(menuntaskan perkara) dari sumpahpemutus tersebut ;7. Jika Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat = a.n.Ruslan tidak merasa membohongi hakim 3 (tiga)Strata dalam perkara gugatannya dulu itu, secaralogika semestinya7.1. Semestinya Termohon PeninjauanKembali/Tergugat a.n.

Pasti perkara gugatan kamiNo.129/Pdt.G/2009/PN.Bwi. melawanRuslan/Termohon Peninjauan Kembali semulaTergugat tuntas secara singkat ;7.3. Tetapi fakta berbicara Termohon PeninjauanKembali / Tergugat = a.n. Ruslan : Takutsetengah hati mengucapkan = sumpah, yangdituntut oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat, buktinya yang tak bisa dibantahadalah. Fakta fakta hukum yang terungkap' dipersidanganberbicara bahwa :8.1.

agarmemperoleh izin dalam melakukan jual beli tanah Sertifikat Hak Guna UsahaNomor 02, tanggal 3 November 2010, atas nama PT Kemakmuran Swarubuluroto.Bahwa selanjutnya proses pengurusan permohonan izin sebagaimana tersebut diatas dilakukan oleh Pihak Kedua.Catatan: Penjual dalam pasal tersebut mengacu pada Penggugat, sementara pihakkedua mengacu pada Tergugat.7 Tergugat dan Turut Tergugat menyanggupi untuk melakukan segalapengurusan perizinan yang diperlukan guna pemenuhan proses jual belitersebut secara tuntas

Penggugat, melalui kuasanya, selalumenanyakan kepada Tergugat melalui berbagai cara komunikasi baiklisan maupun tulisan untuk segera menandatangani akta jual beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah sesuai dengan kesepakatan yangdiperjanjikan dan terlebih lagi, supaya jual beli tersebut tuntas dan diakuioleh hukum, namun usaha Penggugat tidak pernah membuahkan hasil;9 Bahwa telah diperjanjikan secara jelas kewajiban Tergugat sebagaipembeli tidaklah selesai dengan dilakukannya pembayaran; melainkanpembayaran

tersebut harus dilakukan sesuai dengan jangka waktu, tatacara dan kewajiban yang ditetapkan dalam Pasal 1 Butir 4 APJB JunctoPasal 6 Akta Pelunasan;10 Bahwa Penggugat telah melakukan kewajibannya sesuai dengan Pasal 6Akta Pelunasan tersebut dengan membuatkan surat permohonan ke BadanPertanahan Nasional untuk kepentingan Tergugat agar Tergugat dapatsegera melakukan proses pengurusan izin, dan agar jual beli diantaramereka tersebut tuntas, sah dan mengikat secara hukum; namun padakenyataannya Tergugat

yangkami cantumkan berikut ini: Sertifikat merupakan surat tanda bukti hakyang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dandata yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan datayuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan bukutanah hak yang bersangkutan.Bahwa berdasarkan uraian dari segi hukum tersebut di atas, Tergugatsecara jelas belum memiliki hak atas tanah Sertifikat HGU, dan jual beliantara Penggugat dan Tergugat karenanya belum dianggap tuntas

sebelumnya pada saatterdakwa membangun ruko ;Menimbang bahwa dari keterangan saksi Setyo Budhi Utomo, ST danketerangan terdakwa dan juga bukti surat dan para saksi jelas terungkap pokokpermasalahan antara saksi Setyo Budhi Utomo,ST dengan terdakwa adalahsengketa mengenai kepemilikan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 4603 ;Menimbang bahwa sengketa mengenai kepemilikan harus diselesaikanmelalui jalur gugatan sebab dengan putusan perdata penyelesaian mengenaisengketa kepemilikan dapat diselesaikan secara tuntas

tentang siapa yangpaling berhak atas tanah sengketa dan dengan eksekusi tanah sengketadiserahkan kepada yang paling berhak ;Menimbang bahwa penyelesaian sengketa kepemilikan melalui jalur pidanatidak dapat menyelesaikan sengketa kepemilikan secara tuntas karena dalamHal 6 dari 8 hal Put.No.192/Pid/2017/PT SMGperkara pidana tidak dapat ditentukan siapa yang paling berhak atas tanahsengketa dan tidak ada perintah pengosongan untuk diserahkan kepada yangpaling berhak ;Menimbang bahwa oleh karena pokok

sebagai pelacur,namun terhadap alasan ini Pemohon tidak mampu membuktikan bahwa Termohonbekerja di komplek sebagai pelacur, karena tidak didukung dengan bukti yangkuat, dua orang saksi yang dihadirkan tidak ada satu pun saksi yang mengetahuilangsung bahwa Termohon bekerja di komplek sebagai pelacur, oleh karena ituMajelis Hakim menilai bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon tersebutdiawali karena adanya kesalahfahaman halhal tertentu, hal mana terhadapkesalahfaham tersebut tidak diselesaikan sampai tuntas

bulanSeptember 2017 yang akhirnya Pemohon menikah sirri dengan wanita tetanggaTermohon dan kemudian pada bulan Nopember 2017 Termohon mulai tinggal dirumah orang tua Termohon hingga sekarang (proses pemeriksaan perkara hinggadiputus bulan April 2018) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangansebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihanrumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi karena diawali dengan adanyasalahfaham yang berkepanjangan yang tidak diselesaikan secara tuntas

telah terjadiperselisihan serius sehingga menyebabkan rumah tangga tersebut sulitdirukunkan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal sebagaimana terurai di atas,maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan kondisi sebagaimana terurai diatas, maka dapat dimaknai Pemohon dengan Termohon terbukti telah terus10menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit di rukunkan yangdisebabkan karena adanya kesalahfahaman kedua belah pihak yang berlarutlarutsampai 3 tahun yang tidak pernah diselesaikan secara tuntas

Alasannya, sudah sejak dahulu pada bidang tanah objek sengketatelah diterbitkan Sertipikat hak oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar, dan kinitelah diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat;Tanpa melibatkan kedua Institusi tersebut di atas dapat dipastikanpemeriksaan perkara ini tidak akan tuntas dimana putusan Hakim kelak akanngambang dan tidak tuntas;Secara hukum Penggugat tidak mempunyai kepentingan lagi untukmenuntut hak atas sebidang tanah dengan berdasarkan alas hak Sertipikat HakGuna

PELAKSANAANPara Pihak sepakat bahwa pelaksanaan kewajiban masingmasing pihak dilakukanpada saat perjanjian ini ditandatangani;Pasal 4PENUTUPPerjanjian Perdamaian yang telah dibuat dan ditandatangani Para Pihak mengikatsebagai UndangUndang/Pacta Sun Servanda (Pasal 1338 KUHPerdata), setelahSurat perjanjian tersebut ditandatangani, maka Pihak Pertama ataupun PihakKedua sepakat untuk tidak lagi mengajukan gugatan atau tuntutan hukumberkaitan dengan perkara ini dan menganggap perkara ini selesai secara tuntas

Wng untuk selanjutnya dibuatkan suatu Putusan Perdamaian;Pasal 4Bahwa PARA PIHAK sepakat dengan ditandatanganinya perjanjian perdamaian ini,maka perselisihan hukum yang terjadi dan masih dalam proses persidangan akanberakhir secara otomatis dan dianggap tuntas atau selesai ;PUTUSANDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri tersebut;Telah membaca surat surat yang bersangkutan;Telah mendengar dan membaca kesepakatan kedua belah pihak tersebut diatas;Memperhatikan PERMA 1 tahun

Melakukan penyelesaian hingga lunas tuntas terhadap kewajibanhutang bahwa sdr.GAGAN SUGANDI dan sdri.MIMIN AMINAH padahari Senin tanggal 05 Agustus 2019, sejumlah sisa dari sisa kewajibanyang telah dikurangi pembayaran pada tanggal 12 Juli 2019 ;Bahwa selanjutnya setelah memperhatikan dan mempertimbangkanisi Kesepakatan perdamaian ini Kemudian memohon kepada Hakim Tunggalyang memeriksa perkara perdata nomor : 29 / Pdt.G.S / 2019 / PN Cbd ,Akta Perdamaian nomor 29/ Padt.G.S /2019/PN Cbd.

~rn kehidupan rumah tangga Penggugat dan TeJgugat tidak pernahdibicarakan dan diselesaikan secara tuntas dikarenakan Penggugat takutak~n.sifat dan tabiat Tergugat yang sangat keras tadi.Bahwa hingga diaJukannyagugatan cerai ini, percekcokan, perselisihnan danpertengkaran (Syigag) antara Penggugat dengan.

Saksisebagai orang tua harus menyerahkan uang sejumlah Rp.35.000.000, (tigapuluh lima juta rupiah), dan saat itu Saksi menyampaikan kepada Terdakwabahwa benar ada anak Saksi yang berkeinginan masuk PNS (Pegawai NegeriSipil) yaitu Robi Pemasi;Bahwa di saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa apabila anakSaksi Sudah sarjana maka uang yang harus Saksi serahkan kepada Terdakwaadalah sebesar Rp.35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah), dan Terdakwajuga menyampaikan bahwa Terdakwa akan mengurus sampai tuntas

Terdakwamemperkenalkan diri dan memberitahukan kepada orang tua Saksi bahwaapabila orang tua Saksi mempunyai anak yang hendak masuk PNS maka iabersedia membantu untuk mengurus dengan catatan bahwa orang tua Saksiharus menyerahkan uang sejumlah Rp.35.000.000, (tiga puluh lima jutarupiah), dan saat itu orang tua Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwabenar ada anaknya yang hendak masuk PNS yaitu Saksi;Bahwa saat itu Terdakwa menyampaikan kepada orang tua Saksi bahwaTerdakwa akan mengurus sampai tuntas

dan istrinya bahwaapabila mereka mempunyai seorang anak yang hendak masuk PNS maka iabersedia membantu untuk mengurus dengan catatan bahwa saksi YanusPemasi Alias Keke sebagai orang tua harus menyerahkan uang sejumlahRp.35 000.000, (tiga puluh lima juta rupiah), dan saat itu saksi Yanus PemasiAlias Keke menyampaikan kepada Terdakwa bahwa benar ada anaknya yanghendak masuk PNS yaitu Robi Pemasi;Bahwa saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi Yanus Pemasi danistrinya bahwa ia akan mengurus sampai tuntas

Nomor 3002 K/Pdt/2013Bahwa mengingat sengketa perdata harus dapat menyelesaikan suatusengketa antara pihakpihak yang terlibat di dalamnya, secara sesuaimenurut hukum (According to the law/due process of law), adil (fair and justtrial) yang dapat menyelesaikan secara tuntas permasalahan dalam perkaraa quo, yang tidak menimbulkan kekaburan dan atau menimbulkanpermasalahan baru diantara pihakpihak yang bersengketa yang diperiksadan diputus;Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan didapatnya keadilan

baikpihak Penggugat maupun Tergugat telah menimbulkan problematik yuridisyang harus diselesaikan secara tuntas dan menurut hukum yang berlakudan untuk tidak menimbulkan terdapatnya putusan yang saling tumpangtindin (over laping) dan saling bertentangan kelak, yang memungkinkansemakin kompleksnya permasalahan dalam perkara a quo, dan guna dapatmenetapkan dan menyelesaikan permasalahan dalam perkara a quo.Secara komprehensif dan tuntas yang dapat merugikan semua pihak yangterlibat atas objek tanah

terperkara pihakpihak terkait adalah sangatesensial dan merupakan conditio sine quanon dengan penyelesaian secarakomprehnsif dan tuntas permasalahan perkara a quo;Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (exeptio obscuri libell) sebagaimanaketentuan hukum acara yang berlaku gugatan harus dibuat secara jelas,secara cermat, benar dan lengkap sehingga gugatan tidak menjadi kabur,Penggugat dalam gugatannya tidak jelas dan tidak lengkap karena di dalamposita dan petitumnya tidak secara limitatif mengenai pokok