DALAM EKSEPSI: Bahwa Tergugat dengan tegas membantah semua dalildalil yang diajukanPenggugat kecuali dengan tegas yang diakui kebenarannya oleh Tergugat; Exeptio Plurium Litis ConsortiumBahwa Gugatan yang diajukan Penggugat Kurang para Pihaknya atauyang ditarik sebagai Tergugat kurang lengkap, masih ada orang yang harusikut dijadikan sebagai Tergugat baru masalah yang dipersoalkan dapatdiselesaikan secara tuntas dan menyeluruh yaitu Pihak Alm.Hasril Ritongaatau Ahli Warisnya (RV Pasal 7, 248 No.

Exeptio Plurium Litis ConsortiumBahwa Gugatan yang diajukan Penggugat Kurang para Pihaknya atau yangditarik sebagai Tergugat kurang lengkap, masih ada orang yang harus ikutdijadikan sebagai Tergugat baru masalah yang dipersoalkan dapat diselesaikansecara tuntas dan menyeluruh yaitu.

Oleh karena itu dengandilaksanakannya secara sukarela dan tuntas syaratsyarat perdamaian dalam suratpernyataan tertanggal 12 Juli 2002, maka menurut hukum (vide ketentuan pasal 1851KUHPerdata) sengketa perdata Nomor 25/PDT/2002/PT.Dps. Jo. No. 44/Pdt.G/2001/PN.Dps. tersebut telah diselesaikan oleh Pelawan dan Terlawan dengan perdamaian.Dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 10 April 2002 No. 25/PDT/2002/PT.Dps.

Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 16 Juli 2001 No.44/Pdt.G/2001/PN.Dps. sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi ( nonHalaman7 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 369/Pdt.Plw/2015/PN.Dps8.10.executable ) terhadap Pelawan dan Terlawan karena telah sepakat menyelesaikansengketanya dengan perdamaian, dan wujud perdamaian yaitu pembagian hak dankewajiban Pelawan dan Terlawan dalam perkara tersebut berdasarkan surat pernyataanperdamaian tertanggal 12 Juli 2002 telah dilaksanakan dengan tuntas

Pol. : LPB/390/IV/2000/Pamapta,tanggal 12 April 2000;Bahwa hak dan kewajiban Pelawan dan Terlawan sebagaimana syarat perdamaian dalamsurat pernyataan tertanggal 12 Juli 2002 telah dilaksanakan dengan baik dan tuntas olehPelawan dan Terlawan, sebagaimana berikut :Pelawan yang terdahulu sebagai Tergugat/ Pembanding telah menyerahkan kepadaTerlawan yang terdahulu sebagai Penggugat/ Terbanding dan telah diterima denganbaik oleh Terlawan pembagian sebagian barangbarang yang menjadi obyekjaminan dalam

Jo. putusan Pengadilan NegeriDenpasar tanggal 16 Juli 2001 No. 44/Pdt.G/2001/PN.Dps. sudah tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat lagi ( non executable ) terhadap Pelawan dan Terlawan karenatelah sepakat menyelesaikan sengketanya dengan perdamaian, dan wujud perdamaian yaitupembagian hak dan kewajiban Pelawan dan Terlawan dalam perkara tersebut berdasarkansurat pernyataan perdamaian tertanggal 12 Juli 2002 telah dilaksanakan dengan tuntas sertaditerima baik oleh Pelawan dan Terlawan;Bahwa akan tetapi

tanggal 7 Oktober 2018 tidak mengenai pokokperkara, maka sangat keliru majelis hakim pengadilan negeriLhoksukon pada putusan No. 1/Pdt.Bth/2020/PNLsk tanggal 23 Juni2020 menyatakan gugatan pelawan tidak dapat diterima karena NebisIn Idem;Bahwa putusan No. 1/Pdt.Bth/2020/PNLsk tanggal 23 Juni 2020halaman 24 menyatakan: Penjatuhan putusan positif atas perkaramengakibatkan apa yang disengketakan sudah bersifat litis finiriOppertet yaitu masalah yang disengketakan dalam gugatan telahberakhir dengan tuntas

Putusan No. 56/Pdt.G/1998/PTAcehtanggal 16 Juni 1998 Jo.Putusan No. 5064/K/PDT/1998 tanggal 8Maret 2000 telah berakhir dan tuntas.

Putusan No.722/PK/PDT/2019 7 Oktober 2019 (vide: bukti T.5, T.6, T.7, T.8);Bahwa berdasarkan uraianuraian memori banding ini, pada pokoknyapembanding/semula pelawan tidak menerima perkara aquo dikatakanNebis In Idem karena kedudukan dan status pembanding/semulapelawan secara hukum belum ada kepastian dan tuntas;Kedudukan Para Pihak dalam perkara A quo berdasarkan fakta persidanganpada perkara No. 1/Pdt.Bth/2020/PNLsk tanggal 22 Januari 2020;Bahwa pembanding/semula pelawan dalam menentukan pihakterlawan

Hasani dan T.Bustamam, BAMajelis Hakim telah berkewenangan untuk memeriksa pokok perkarasehingga kedudukan dan status hukum pembanding/semula pelawanmendapat kepastian dan tuntas menurut hukum;Berdasarkan alasanalasan memori banding tersebut diatas pembanding/semulapelawan memohon kepada ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh C.q.

Firdaus RegencyB12 A Jombang dinyatakan selesai ((berakhir) dengan tuntas;Pasal 6Dengan telah selesaianya permasalahan ini KEDUA BELAH PIHAK dengan inimengikatkan diri untuk tidak saling mengajukan tuntutan hukum apapun satusama lain dan membgerikan pembebasan (aquit et de charge) satu sama laindari segala tuntutan hukum;Demikian KESEPAKATAN PERDAMAIAN ini dibuat dan ditandatangani denganitikad baik dari kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanpa adanyapaksaan atau tekanan dari pihak manapun

Tergugat sama sekali tidak memberi nafkah lahir terhadap Penggugat darisejak awal pernikahan tanggal 11 Januari 2015 yang sampai sekarangsudah lebih dari 6 (enam) bulan lamanya sedangkan nafkah bathinselama nikah hanya dua kali itupun tidak tuntas, ia lebin senang hubungandengan sejenis dan nikah hanya mencari status demikianpengakuan Tergugat sendiri kepada Penggugat;b.

Tergugat sama sekali tidak memberi nafkah wajib terhadap Penggugatsejak awal pernikahan sampai sekarang dan nafkah bathin hanya duakali itu tidak tuntas, Tergugat suka dengan sesama jenis, sesuai denganPengakuan Tergugat kepada Penggugat;c.

paling tepatmenurut aturan hukum dan rasa keadilan sebagai pemilik;Menimbang, bahwa oleh karena adanya orang lain yangmempunyai hak atas tanah objek perkara seperti ternyata dari bukti suratbertanda T.2, yaitu Sertifikat Hak Milik nomor 8059 atas nama JohaniSurya, menurut Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi, dengantidak disertakannya Johanis Surya sebagai pihak didalam perkara ini,maka maksud dan tujuan gugatan Terbanding semula Penggugat, tidakakan tercapai, tidak selesai dan tidak akan tuntas

secara serta merta hakdimaksud diabaikan;Menimbang, bahwa permasalahan hukum baru yang petensil timbuldengan surat gugatan Terbanding semula Penggugat adalah dengandikabulkannya sebahagian gugatan dan dinyatakan Terbanding semulaPenggugat sebagai pemilik atas tanah objek sengketa, berdasarkanputusan pengadilan, sementara secara administratif hukum Pertanahanorang lain juga adalah sebagai pemilik, dan dengan putusan yangdemikian sudah dapat di duga penyelesaian perkara dimaksud tidakselesai dengan tuntas

Bahwauang penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) telah disetujui,disepakati, dan diterima oleh Tergugat dan Penggugat II kKemudian PenggugatIl tidak masuk kerja lagi setelah penyelesaian tersebut, maka dengandemikian seluruh proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara Tergugatdengan Penggugatll telah selesai dan tuntas;11.

Bahwauang penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) telah disetujui,disepakati, dan diterima olehTergugatdan Penggugatlll kemudianPenggugatlll tidak masuk kerja lagi setelah penyelesaian tersebut, maka dengandemikian seluruh proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antaraTergugatdengan Penggugat lll telah selesai dan tuntas;12.

Bahwauang penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) telah disetujui,disepakati, dan diterima olehTergugat dan Penggugat IV, kemudianPenggugat IV tidak masuk kerja lagi setelah penyelesaian tersebut, makadengan demikian seluruh proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)antaraTergugat denganPenggugat IV telah selesai dan tuntas;13.

secarakemanusiaan lagi sehingga Tergugat memutuskan untuk melakukanPemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada bulan Mei 2016;Bahwa setelah 2 (dua) bulan berlalunya waktu Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) yang telah disepakati oleh semua pihak dijalankan, Penggugat ,Penggugat Il, Penggugat Ill, danPenggugat IV melalui kuasa hukumnyamenegur Tergugat untuk memenuhi apa yang dianggapnya merupakankewajiban Tergugat, dimana sebenarnya menurut Tergugat segala urusanantara Tergugat dan Para Penggugat telah selesai dan tuntas

tidak masuk kerja menurut Tergugathal itu sama saja dengan Penggugat menerima usulan pemutusan hubungankerja namun tidak mau menerima penyelesaian kompensasi pesangon ; Putusan No. 59/Pdt.SusPHI/2018/PN.Bdg Hal 32e Bahwa oleh karena penyelesaian pemutusan hubungan kerja telah disetujui dandisepakati dan diterima oleh Penggugat Il, Penggugat Ill dan Penggugat IV dengandemikian seluruh proses pemutusan hubungan kerja antara Tergugat denganPenggugat Il, Penggugat III dan Penggugat IV telah selesai dan tuntas

Bunga : Rp.7.933.217,Totalsebesar Rp. 44.213.217,(empat puluh empat juta dua ratus tiga ribu ribudua ratus tujuh belas rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa antaraPenggugat dengan Tergugat Tidak memenuhi kewajibannya/wanprestasi;sejak tanggal 16 Mei 2016 dengan total sebesar Rp. 44.213.217,(empatpuluh empat juta dua ratus tiga ribu ribu dua ratus tujuh belas rupiah);Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut untuk memperolehpenyelesaian perkara ini secara tuntas dan untuk

Majelis berpendapat bahwaAlma Katili harus juga ditarik sebagai pihak dalam perkara ini ;Menimbang bahwa Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinyakekurangan pihak dalam gugatan lebih baik menarik pihak kedua yangbersangkutan sebagai pihak , dengan jalan menariknya sebagai Tergugatuntuk memberikan jaminan kepada Penggugat bahwa gugatannya tidakmengandung cacat plurium litis consortium, dan agar pihak kedua tersebutdapat tunduk dalam putusan, hal ini penting agar dapat dijatunkan putusanyang tuntas

Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik karensikap Tergugat yang pendiam dan acuh tak acuh bahkan bilabertengkar Tergugat selalu pulang ke rumah orang tuanya sehinggasetiap terjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tidakdapat diselesaikan secara tuntas ;d. Apabila terjadi percekcokan dan perselisihan antara Penggugat danTergugat, Tergugat pernah menampar Penggugat ;5.

Bahwa penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugatadalah karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan hanya karenamasalah yang kecil, Penggugat pernah menyuruh Tergugat membantumerenovasi rumah orang tua Penggugat tetapi Tergugat tidak mau padahalPenggugat dan Tergugat tinggal dirumah tersebut,Tergugat tidak adakecocokan dengan orang tua Penggugat karena Tergugat yang bersifatpendiam dan acuh tak acuh sehingga apabila ada permasalahan tidak dapatdiselesaikan secara tuntas,

Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor15/PDT.G/2006/PN.BTM;Bahwa mengenai izin Prinsip Nomor 080/IPAP/V/91 yang didalilkan olehPengugat sebagai dasar pengelolaannya sesuai angka 5 gugatannya telahdiperkarakan, telah dibahas tuntas dan telah diputus oleh Mahkamah Agung RIdalam Putusan Nomor 962 K/Pdt/2007 (Putusan MA) jo. Putusan PengadilanTinggi Riau Nomor 16/Pdt/2007/PTR (Putusan PT Riau) jo. PutusanPengadilan Negeri Batam (Putusan PN Batam) Nomor 15/Pdt.G/ 2006/PN.BTM,dalam perkara antara PT.

Lagoi Internasional yang kemudian dibatalkanmelalui Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam Nomor: 03/KPTS/KPAQT/II/2000 tanggal 14 Februari 2000;Mengenai pembatalan izin Prinsip Nomor 080/IPAP/V/91 tanggal 23 Mei 1990telah dibahas tuntas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang padahalaman 78 alinea 3 Putusannya menyebutkan:Menimbang berdasarkan pertimbangan hukum tentang pembatalan sebagianhak Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat bukanlah merupakan perbuatanmelawan

Surat Perintah Pembebasan Tanah/Pemindahan Penduduk Asii;Analisa Dampak Lingkungan oleh Lamtek Universitas Indonesia Jakarta;Bahwa mengenai dokumendokumen tersebut telah diperkarakan, telahdibahas tuntas dan telah diputus oleh Mahkamah Agung RI dalam putusanNomor 962 K/Pdt/2007 (Putusan MA) jo. Putusan Pengadilan Tinggi RiauNomor 16/Pdt/2007/PTR (Putusan PT Riau) jo.

Lagoi Internasional yang kemudian sebagian dibatalkan dengan SuratKeputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor03/KPTS/KPAQT/II/2000 tanggal 14 Februari 2000 dikarena Tergugat II tidakmampu melaksanakan kewajibankewajibannya sebagai penerima alokasilahan termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban pembayaran UWTO;Mengenai pembatalan izin Prinsip Nomor 080/IPAP/V/91 tanggal 23 Mei 1990dan pengalokasian lahan kepada Tergugat III telah dibahas tuntas oleh MajelisHakim Pengadilan

Meimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidakkeberatan dan membenarkanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberi kesempatan untuk menghadirkan Saksi yangmeringankan bagi dirinya, akan tetapi kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa, makadipersidangan ditanyakan dengan mendengar keterangan Para Terdakwa yang menerangkan padapokoknya adalah sebagai berikut : Bahwa terdakwa ditangkap pada hari kamis tanggal 19 Mei 2016 sekira pukul 15:00 Wib diDesa Tuntas

Resnarkoba10tertanggal 20 Mei 2016, telah dilakukan pemeriksaan terhadap MULIA WARMAN Bin TIMULYO padahari Jumat tanggal 20 Mei 2016 dengan hasil kesimpulan dijumpai Zat adiktif/ Narkoba dalam bentukMarijuana di dalam urine;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, bukti surat, keteranganterdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berhubungan, maka dapatlahdiperoleh fakta hukum sebagai berikut :Bahwa terdakwa ditangkap pada hari kamis tanggal 19 Mei 2016 sekira pukul 15:00 Wib diDesa Tuntas

Selanjutnya pasal 39 menyebutkan bahwanarkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan saranapenyimpanan sediaan farmasi pemerintah.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, barang bukti dan keteranganterdakwa dipersidangan diperoleh fakta temyata terdakwa ditangkap pada hari kamis tanggal 19 Mei2016 sekira pukul 15:00 Wib di Desa Tuntas Harapan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten AcehSingkil, pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang duduk dibengkel

tempat terdakwabekerja;Menimbang, bahwa sebelum terdakwa ditangkap pada hari kamis tanggal 19 Mei sekirapukul 11:00 Wib saksi Edy Candra (terdakwa dalam berkas terpisah) mendatangi bengkel terdakwadi Desa Tuntas Harapan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil dengan mengendaraisepeda motor merk dayang tanpa plat nomor, kemudian mengajak terdakwa menggunakanNarkotika jenis ganja secara bersamasama setelah pulang kerja, dengan cara memberikan uangsebesar Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah

S0848/PW06/3/2010 tanggal 18Februari 2010 prihal Penegasan Bukti Tindak lanjut dari BPKPPerwakilan Bengkulu yang menyatakan/Dikategorikan TUNTAS, danSurat laporan perhitungan oleh Ahli LPUKD Propinsi Bengkulu Ahli Ir.Erwanto Bowo Laksono, IAI bahwa dalam Pembangunan 3 Kantor Camatdan 9 Kantor Lurah bahkan menguntungkan Negara (tidak dianggap AhliJPU) Negaralah yang kurang bayar kepada kontraktor sebesar,Rp137.221.301,9.

Bahwa BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu tidak mempunyai Pendirian,hal ini dapat dilihat dari adanya dua pendapat berbeda dari BPKP atas hasilaudit pada objek yang sama pertama menyatakan "TUNTAS", dan keduamenyatakan "Ada Kerugian Negara" (Hasil audit yang kedua cacat Hukumpenjelasan point 1 di atas) padahal oleh lembaga yang sama, hal inimenyebabkan tidak adanya kepastian hukum; Selanjutnya atas pertanyaan kamikepada ahli dari BPKP Perwakilan Bengkulu terhadap dua macam pernyataanhasil audit yang

S0848/PW06/3/2010 tanggal 18 Februari 2010 prihalPenegasan Bukti Tindak lanjut dari BPKP Perwakilan Bengkulu yangmenyatakan/Dikategorikan TUNTAS.

S0848/PW06/3/2010 tanggal 18Februari 2010 prihal Penegasan Bukti Tindak lanjut dari BPKPPerwakilan Bengkulu yang menyatakan/Dikategorikan TUNTAS; (T.12). Selanjutnya fakta hukum yang ada berdasarkan Ahli. LPJKDPropinsi Bengkulu Ir. ERWANTO BOWO LAKSONO, IAI. tertanggal25 Nopember 2009 Negara kurang bayar kepada KontraktorPelaksana sebesar Rp137.221.301,91 ; (1.13);Hal. 33 dari 42 hal. Put. Nomor : 453 K/Pid.Sus/201234IV.

S0848/PW06/3/2010 tanggal 18 Februari 2010 prihal penegasan Bukti Tindaklanjut dari BPKP Perwakilan Bengkulu terhadap pembangunan 3 kantorcamat dan 9 kantor lurah Dinyatakan/Dikategorikan TUNTAS, olehkarena itu unsur dakwaan terhadap Terdakwa telah merugikan keuangannegara/daerah tidak ada lagi. Berdasarkan kepada uraian dakwaan padaPasal yang didakwakan dalam surat dakwaan maka telah jelas unsurkerugian negara tersebut menjadi tidak terbukti dalam perbuatanTerdakwa.

tujuan dari suatu) hukum khususdalam kasuS perceraian seperti diatur dalam Undangundang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang mempersempitperceraian karena perkawinan adalah ikatan atauperjanjian yang kokoh dan abadi, maka dengan telahterjadi perdamaian diantara suami isteri, tujuan danprinsip Undangundang Perkawinan telah dijalankan denganbaik, oleh karena itu) Majelis Hakim berpendapat bahwapersetujuan perdamaian oleh Penggugat/Terbanding danTergugat/Pembanding telah mengakhiri perselisihansecara tuntas

Kpn21) Bahwa kesiapan PENGGUGAT untuk menyelesaikan kesepakatan jualbeli obyek sengketa dengan cara melunasi sisa pembayaran harga jadi JUALBELI OBYEK SENGKETA yang di bayarkan pada saat penandatanganan AktaJual Beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) wilayah hukumkabupaten Malang;22) Bahwa PENGGUGAT dengan ini mohon kepada Ketua PengadilanNegeri Kepanjen di Kabupaten Malang untuk menghukum dan memerintahkanTERGUGAT untuk memenuhi dan melaksanakan Perjanjian jual beli obyeksengketa sampai tuntas

obyeksengketa sebesar Rp. 1.350.000.000 (satu Milyar tiga ratus lima puluh jutaRupiah);6) Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGATdalam perkara ini;7) Menyatakan total pembayaran dari PENGGUGAT kepada TERGUGATmaupun melalui bayar tunai serta transfer ke rekening TURUT TERGUGAT 2dengan total penerimaannya sebesar Rp. 760.000.000 (Tujuh ratus enam puluhjuta Rupiah);8) Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT untuk memenuhi danmelaksanakan Perjanjian jual beli obyek sengketa sampai tuntas

Bahwa Para Pihak dengan ini menyatakan bahwa permasalahan inidinyatakan telah selesai dengan tuntas, melalui jalan musyawarahmufakaat dan perdamaian ini mengakhiri semua Gugatan Perdatakhususnya ats Gugatan Perdata Nomor Register Perkara268/Pdt.G/2020/PN Jkt.Tim antara S Bharoto dengan Drs. H. AndiEffendy Nur,MM.Halaman 2 dari 4 HalamanPutusan No. 268/Pat.G/2020/PN. Jkt.

antara pihakpihak yangterlibat di dalamnya, secara sesuai menurut hukum(Acortiing to the law/due process of law), adil (fair and justtrial) yang dapat menyelesaikan secara tuntasperrnasafahan dalam perkara Aquo, yang tidakmenimbulkan kekaburan dan atau menimbulkanpermasalahan baru di antara pihakpihak yang bersengketayang diperiksa danCOBahwa untuk menjamin kepastian hukum dan didapatnyakeadilan baik Pihak Penggugat maupun Tergugat telahmenimbulkan problematik Yuridis yang harus diselesaikansecara tuntas

dan menurut hukum yang berlaku danuntuk tidak menimbulkan terdapatnya putusan yang salingtumpang tindih (Over Japing) dan saling bertentangan kelak,yang memungkinkan semakin kompleknya permasalahandalam perkara Aquo, dan guna dapat menetapkan danmenyelesaikan permasalahan dalam perkara Aquo, secarakomprehensif dan tuntas yang dapat merugikan semua pihakdatam permasatahan dimaksud dan guna menetapkan hakhakpihak lain yang terlibat atas obyek tanah terperkarapihakpihak terkait adalah sangan esensiil

dan merupakanHalaman 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 331/Pdt/2015/PT.SMGConditio Sine Quanon dengan penyelesaian secarakomprehensif dan tuntas permasalahan perkaraBahwa meskipun dalam kaedah hukum acara perdataadalah menjadi hak Penggugat untuk menentukan subyekhukum yang menjadi pihak Tergugat yang telah melanggar hakdan merugikan kepentingannya, namun secara kasuistisGugatan Penggugat tersebut merupakan suatu Gugatan yangkurang pihak (error in persona) dengan tidak digugatnyapihak tertentu.

mohon putusan yang seadiladilnya(ex aquo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV mengajukaneksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Exceptio plurium litis consortium:Bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat juga mengakui bahwa TergugatIV telah memberikan izin kepada orang untuk menempati objek gugatan,dengan demikian semestinya merekamereka yang mendapatkan hak sewadari pihak Tergugat IV juga harus ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini,sehingga perkara ini secara tuntas

berkas perkara beserta turunan resmi PutusanPengadilan Negeri Ambon Nomor 146/Pdt.G/2015/PN.Amb pada tanggal 23Februari 2016, Kemudian menyatakan permohonan banding dari Pembandingsemula Tergugat IV tidak dapat di terima;Dalam Eksepsi:ieBahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi Ambon telah salah dankeliru, dalam penerapan hukum;Bahwa dengan pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi Ambon telah salahdan keliru dalam Penerapan hukum terkait perkara a quo, telah mengakibatkanpermasalahan tidak tuntas

dalam penyelesaiannya, sehingga apa yangdipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh (Putusan MANomor 621 K/Sip/1975), maka secara hukum gugatan Penggugat mengandungcacat Prunum litis consortium,Bahwa Hakim Tingkat Pertama Cq Pengadilan Tinggi Ambon telah salah dalampenerapan hukumnya, dengan tidak mempetimbangkan eksepsi yaitu gugatanpenggugat kurang pihak karena dalam pertimbangan hukum Hakim TingkatPertama Cq.

Bahwa senyatanya PEMBAYARAN BELUM TUNTAS DAN SELESAIATAU LUNAS,Tergugat telahmembongkar rumahhim 4 dari 16 hlm Put.No.19/PDT/2011/PT.PLGPenggugat dan membangun 4 unit rumah tanah yangbelum lunas tersebut guna dijualkembali; ++c errr errr eee eee eee ee10.Bahwa Tergugat sampai saat ini tidak melaksanakankewajibannya (WANPRESTASI) dalam hal PEMBAYARANPELUNASAN YANG JATUH TEMPO PADA 31 MARET2010; 11.Bahwa jelas dalam TEORI HUKUM WANPRESTASITergugat adalah salah satu pihak gagal melaksanakankewajibannya

., dan usaha perdamaian tersebut berhasil;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita AcaraPersidangan Penggugat dan Tergugat menyatakan sepakat secara sukarela akan mengakhiri sengketa antara kedua belah pihak secara tuntas(KUH Perdata Pasal 1851) sesuai dengan beberapa kesepakatan yangtelah dibuat bersama dengan iktikad baik dan kejujuran sebagaimanatercantum dalam Akta Perdamaian tersebut di atas; Putusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 0313/Pat.G/2016/PA.

berdasarkanperghitungan BPKP yang melibatkan LPJKD Provinsi Bengkuluterkoreksi kekurangan volume dari Rp159.126.012,00 menjadiRp76.136.210,00 terhadap kerugian Negara tersebut berdasarkanfakta hukum telah dikembalikan ke kas daerah pada tanggal 19Januari 2010 melalui Bank BPD Bengkulu sehingga selanjutnyaBPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu mengeluarkan Surat Nomor :S0848/PW06/3/2010 tanggal 18 Februari 2010 prihal penegasanbukti tindak lanjut dari BPKP perwakilan Bengkulu yangmenyatakan/dikategorikan TUNTAS

Tahun 2001 ; maka unsur kerugian negara yang didakwakanterhadap Terdakwa dalam dakwaan subsidiair pun harus dinyatakantidak terbukti dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan daridakwaan (Vrijspraak) ;Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan 3 kantor Camat dan 9kantor Lurah tidak ada kerugian Negara sesuai dengan surat dari BPKPPerwakilan Propinsi Bengkulu Nomor : S0848/PW06/3/2010 tanggal 18Februari 2010 prinal Penegasan Bukti Tindak lanjut dari BPKP PerwakilanBengkulu yang menyatakan/Dikategorikan TUNTAS

Selanjutnya BPKP Perwakilan Bengkulu mengeluarkansurat Nomor : S0848/PW06/3/2010 tanggal 18 Februari 2010 prihalpenegasan bukti tindak lanjut dari BPKP Perwakilan Bengkulu yangmenyatakan/dikategorikan TUNTAS terhadap pembangunan 3 kantorCamat dan 9 kantor Lurah tersebut. Oleh karena itu unsur dakwaanterhadap Terdakwa telah merugikan keuangan negara/daerah tidak adalagi.

adalah suratNomor : SR3514/PW.06/5/2010 tertanggal 22 Juli 2010 yangmenyatakan adanya kerugian Negara adalah cacat Hukum hal ini dapatdibuktikan dari 41 nilai item pekerjaan yang tertuang dalam kontrak kerjahanya 6 item saja yang sama sesuai dengan kontrak, sedangkan BPKPPerwakilan Bengkulu sebelumnya telah mengaudit dengan hasil Audityang benar adalah LHA Nomor : S0848/PW06/3/2010 tanggal 18Februari 2010 prihal Penegasan Bukti Tindak lanjut dari BPKPPerwakilan Bengkulu yang menyatakan/dikategorikan TUNTAS

Erwanto BowoLaksono IAI, Negara diuntungkan sebesar Rp137.221.301,91 (Bukti T.13),dan bersesuaian pula dengan LHA Surat BPKP Perwakilan BengkuluNomor : S0848/PW06/3/2010 tanggal 18 Februari 2010 perihalPenegasan bukti tindak lanjut dari BPKP Perwakilan Bengkulu yangmenyatakan/dikategorikan TUNTAS (Bukti T. 12) dan berhubung puladengan keterangan saksisaksi di persidangan lainnya ;5.