Pemerintah RI akan memfasilitasi Perusda Bhakti Satya dan PerusdaPertambangan dan Energi Kutai Timur dalam melakukan duediligence (uji tuntas) terhadap PT. KPC;.

Bahwa keputusankeputusan Pemerintah tersebut di atas, terutamaKeputusan Rakortas Antar Menteri, knususnya Nomor IV butir 2 yangmenyatakan bahwa Pemerintah Republik Indonesia memfasilitasiPerusda Melati Bhakti Satya dan Perusda Pertambangan dan EnergiKutai Timur dalam melakukan due diligence (uji tuntas) terhadap PT.KPC, tidak pernah dilaksanakan Tergugat atau Menteri Energi danSumber Daya Mineral, sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yangHal. 6 dari 6 hal. Put.

Untuk 31% saham yang dialokasikan bagi Pemda Kaltimkepada Perusda Melati Bhakti Satya dan PerusdaPertambangan dan Energi Kutai Timur; Pemerintah akan memfasilitasi Perusda Bhakti Satya danPerusda Pertambangan dan Energi Kutai Timur dalammelakukan due diligence (uji tuntas) terhadap PT. KPC;3. Bahwa benar keputusankeputusan Pemerintah tersebut di atas,terutama Keputusan Rakornas Antar Menteri, knususnya No.

IV butir 2yang menyatakan bahwa Pemerintah RI memfasilitasi Perusda MelatiBhakti Satya dan Perusda Pertambangan dan Energi Kutai Timurdalam melakukan due diligence (uji tuntas) terhadap PT. KPC, tidakpernah dilaksanakan Tergugat atau Menteri Energi dan Sumber DayaMineral, sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang mempunyai tugasmengawasi pelaksanaan kewajiban PT. KPC berdasarkan PKP2B KPCdan tidak pernah pula dipatuhi/dilaksanakan PT. KPC, sehingga prosesdivestasi PT.

Tentang fasilitas Pemerintah melakukan due diligence (uji tuntas).Berkaitan dengan dalil Penggugat (pada halaman 5 nomor urut 6);Bahwa adanya anggapan Tergugat tidak mempasilitasi Penggugat untukmelaksanakan Due Delegence terhadap PT. KPC sebagaimana telahdijelaskan pada pendahuluan, hasil Rakortas Bidang Perekonomiantanggal 30 Juli 2002 dan Siaran Pers Kementerian Bidang PerekonomianHal. 19 dari 19 hal. Put.

yang tidak sah dan melawan hukum,sehingga mengakibatkan Para Penggugat tidak bisa menikmati hasilTanah Sengketa sejak tahun 2002 sampai saat ini, dan menimbulkankerugian moriil dan materiil bagi Para Penggugat;Bahwa adapun kerugian moriil yang diderita oleh Para Penggugat akibatperbuatan Para Tergugat yang telah menguasai dan memanfaatkan hasilTanah Sengketa secara melawan hukum tersebut, yaitu sekitar Rp.250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar secaratunai, lunas dan tuntas

(tiga ratusempat belas juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga dengan demikiankerugian moriil dan materiil yang dialami oleh Para Penggugat yaitusebesar Rp. 564.800.000, (lima ratus enam puluh empat juta delapanratus ribu rupiah) yang harus dibayar secara tunai, lunas dan tuntas secaratanggung renteng oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat ketikaperkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;Bahwa Para Penggugat telah berulang kali menemui Para Tergugatkhsususnya Tergugat 4 (H.

Lalu Yakub (Sekarang Tanah ParaPenggugat);Sebelah Timur : Jalan Raya jurusan Tetebatu;Bahwa agar Para Tergugat tidak lalai atau enggan untuk menjalankanamar putusan perkara ini, maka mohon agar kiranya Majelis Hakimberkenan untuk menghukum Para Tergugat membayar denda paksa(dwangsoom) untuk setiap hari keterlambatan sebesar Rp. 500.000, (limaratus ribu rupiah) yang harus dibayar secara tunai, lunas dan tuntas olehPara Tergugat secara tanggung renteng ketika perkara ini telahberkekuatan hukum tetap

sebagai hukum, bahwa semua suratsurat yang dijadikansebagai dasar dan legalitas untuk menguasai dan mempertahankan TanahSengketa oleh Para Tergugat harus dinyatakan tidak sah dan/atau BatalDemi Hukum dan tidak mempunyai kekuatan yuridis sebagai alat bukti;Menyatakan dan menghukum Para Tergugat secara tanggung rentenguntuk membayar kerugian moriil yang dialami oleh Para Penggugatsebesar Rp. 250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang harusdibayar kepada Para Penggugat secara tunai, lunas dan tuntas

ketikaperkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;Menyatakan dan menghukum Para Tergugat secara tanggung rentenguntuk membayar kerugian materiil yang dialami oleh Para Penggugatsebesar Rp. 314.800.000, (tiga ratus empat belas juta delapan ratus riburupiah) yang harus dibayar kepada Para Penggugat secara tunai, lunasdan tuntas ketika perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;Melatakkan sita jaminan atas Tanah Kebun milik Para Tergugat untukmenjamin tuntutan ganti rugi yang diajukan

berdasarkanperghitungan BPKP yang melibatkan LPJKD Provinsi Bengkuluterkoreksi kekurangan volume dari Rp159.126.012,00 menjadiRp76.136.210,00 terhadap kerugian Negara tersebut berdasarkanfakta hukum telah dikembalikan ke kas daerah pada tanggal 19Januari 2010 melalui Bank BPD Bengkulu sehingga selanjutnyaBPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu mengeluarkan Surat Nomor :S0848/PW06/3/2010 tanggal 18 Februari 2010 prihal penegasanbukti tindak lanjut dari BPKP perwakilan Bengkulu yangmenyatakan/dikategorikan TUNTAS

Tahun 2001 ; maka unsur kerugian negara yang didakwakanterhadap Terdakwa dalam dakwaan subsidiair pun harus dinyatakantidak terbukti dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan daridakwaan (Vrijspraak) ;Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan 3 kantor Camat dan 9kantor Lurah tidak ada kerugian Negara sesuai dengan surat dari BPKPPerwakilan Propinsi Bengkulu Nomor : S0848/PW06/3/2010 tanggal 18Februari 2010 prinal Penegasan Bukti Tindak lanjut dari BPKP PerwakilanBengkulu yang menyatakan/Dikategorikan TUNTAS

Selanjutnya BPKP Perwakilan Bengkulu mengeluarkansurat Nomor : S0848/PW06/3/2010 tanggal 18 Februari 2010 prihalpenegasan bukti tindak lanjut dari BPKP Perwakilan Bengkulu yangmenyatakan/dikategorikan TUNTAS terhadap pembangunan 3 kantorCamat dan 9 kantor Lurah tersebut. Oleh karena itu unsur dakwaanterhadap Terdakwa telah merugikan keuangan negara/daerah tidak adalagi.

adalah suratNomor : SR3514/PW.06/5/2010 tertanggal 22 Juli 2010 yangmenyatakan adanya kerugian Negara adalah cacat Hukum hal ini dapatdibuktikan dari 41 nilai item pekerjaan yang tertuang dalam kontrak kerjahanya 6 item saja yang sama sesuai dengan kontrak, sedangkan BPKPPerwakilan Bengkulu sebelumnya telah mengaudit dengan hasil Audityang benar adalah LHA Nomor : S0848/PW06/3/2010 tanggal 18Februari 2010 prihal Penegasan Bukti Tindak lanjut dari BPKPPerwakilan Bengkulu yang menyatakan/dikategorikan TUNTAS

Erwanto BowoLaksono IAI, Negara diuntungkan sebesar Rp137.221.301,91 (Bukti T.13),dan bersesuaian pula dengan LHA Surat BPKP Perwakilan BengkuluNomor : S0848/PW06/3/2010 tanggal 18 Februari 2010 perihalPenegasan bukti tindak lanjut dari BPKP Perwakilan Bengkulu yangmenyatakan/dikategorikan TUNTAS (Bukti T. 12) dan berhubung puladengan keterangan saksisaksi di persidangan lainnya ;5.

antara pihakpihak yangterlibat di dalamnya, secara sesuai menurut hukum(Acortiing to the law/due process of law), adil (fair and justtrial) yang dapat menyelesaikan secara tuntasperrnasafahan dalam perkara Aquo, yang tidakmenimbulkan kekaburan dan atau menimbulkanpermasalahan baru di antara pihakpihak yang bersengketayang diperiksa danCOBahwa untuk menjamin kepastian hukum dan didapatnyakeadilan baik Pihak Penggugat maupun Tergugat telahmenimbulkan problematik Yuridis yang harus diselesaikansecara tuntas

dan menurut hukum yang berlaku danuntuk tidak menimbulkan terdapatnya putusan yang salingtumpang tindih (Over Japing) dan saling bertentangan kelak,yang memungkinkan semakin kompleknya permasalahandalam perkara Aquo, dan guna dapat menetapkan danmenyelesaikan permasalahan dalam perkara Aquo, secarakomprehensif dan tuntas yang dapat merugikan semua pihakdatam permasatahan dimaksud dan guna menetapkan hakhakpihak lain yang terlibat atas obyek tanah terperkarapihakpihak terkait adalah sangan esensiil

dan merupakanHalaman 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 331/Pdt/2015/PT.SMGConditio Sine Quanon dengan penyelesaian secarakomprehensif dan tuntas permasalahan perkaraBahwa meskipun dalam kaedah hukum acara perdataadalah menjadi hak Penggugat untuk menentukan subyekhukum yang menjadi pihak Tergugat yang telah melanggar hakdan merugikan kepentingannya, namun secara kasuistisGugatan Penggugat tersebut merupakan suatu Gugatan yangkurang pihak (error in persona) dengan tidak digugatnyapihak tertentu.

mohon putusan yang seadiladilnya(ex aquo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV mengajukaneksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Exceptio plurium litis consortium:Bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat juga mengakui bahwa TergugatIV telah memberikan izin kepada orang untuk menempati objek gugatan,dengan demikian semestinya merekamereka yang mendapatkan hak sewadari pihak Tergugat IV juga harus ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini,sehingga perkara ini secara tuntas

berkas perkara beserta turunan resmi PutusanPengadilan Negeri Ambon Nomor 146/Pdt.G/2015/PN.Amb pada tanggal 23Februari 2016, Kemudian menyatakan permohonan banding dari Pembandingsemula Tergugat IV tidak dapat di terima;Dalam Eksepsi:ieBahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi Ambon telah salah dankeliru, dalam penerapan hukum;Bahwa dengan pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi Ambon telah salahdan keliru dalam Penerapan hukum terkait perkara a quo, telah mengakibatkanpermasalahan tidak tuntas

dalam penyelesaiannya, sehingga apa yangdipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh (Putusan MANomor 621 K/Sip/1975), maka secara hukum gugatan Penggugat mengandungcacat Prunum litis consortium,Bahwa Hakim Tingkat Pertama Cq Pengadilan Tinggi Ambon telah salah dalampenerapan hukumnya, dengan tidak mempetimbangkan eksepsi yaitu gugatanpenggugat kurang pihak karena dalam pertimbangan hukum Hakim TingkatPertama Cq.

tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi jenis obat keras tanpa izin edar; - Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap terdakwa UKIK SANTOSO BIN JAMAL tersebut diatas, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ,dengan ketentuan, apabila pidana denda tersebut tidak dibayar dengan tuntas

dengankesalahan terdakwa; 22220 21Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan selama proses persidanganperkara ini, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya masa tahananyang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan ; Menimbang, didalam perkara aquo, disamping terdakwa diancamkan dengan pidanapokok beberapa pidana penjara, juga diancamkan dengan pidana denda secara komulatif,maka untuk menjamin putusan aquo dapat dilaksanakan dengan tuntas

bersangkutan; MENGADILI:e Menyatakan terdakwa UKIK SANTOSO BIN JAMAL tersebut diatas telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidanaDengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi jenis obat keras tanpa izinedar;e Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap terdakwa UKIK SANTOSO BINJAMAL tersebut diatas, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidanadenda sejumlah Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) ,dengan ketentuan, apabilapidana denda tersebut tidak dibayar dengan tuntas

Hal tersebut tidak dapat dibiarkan berlarutlaruttanpa penyelesaian secara tuntas dan pasti, salah satu alternatif untukmemberikan penyelesaian tuntas dan pasti hanyalah secara hukum yaitumengakhiri perkawinan Penggugat dengan Tergugat melalui perceraian,sebagai langkah akhir mengakhiri sengketa perkawinan Penggugat denganTergugat;Menimbang, bahwa jika salah satu pihak (Suami atau istri) Sudahtidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya atau perkawinannyaditandai istri telah mengajukan gugatan

kehidupan rumah tangga bersamatergugat, dan juga dengan wanita lain didalamnya, penggugat sempatmeminta izin untuk kembali menyelesaikan tesis yang tertunda dan kembalikerumah orang tua di Jakarta, pada saat itu diantarkan oleh tergugat dansempat kumpul bersama pada Idul Fitri tahun 2008, pada saat itu hubungansempat membaik dengan tergugat, pada bulan September 2008, (Hari RayaIdul Fitri), tergugat berjanji akan menyelesaikan urusannya dengan wanitalain tersebut, namun hingga sekarang ini tidak tuntas

kehidupan rumah tangga bersama tergugat, danjuga dengan wanita lain didalamnya, penggugat sempat meminta izin untuk kembalimenyelesaikan tesis yang tertunda dan kembali kerumah orang tua di Jakarta, padasaat itu diantarkan oleh tergugat dan sempat kumpul bersama pada Idul Fitri tahun2008, pada saat itu hubungan sempat membaik dengan tergugat, pada bulanSeptember 2008, (Hari Raya Idul Fitri), tergugat berjanji akan menyelesaikanurusannya dengan wanita lain tersebut, namun hingga sekarang ini tidak tuntas

Bahwa sebenarnya alasan Termohon mengatakan kepada Pemohonkalau Termohon masih haidl / datang bulan setiap diajak hubunganbadan dengan suaminya / Pemohon adalah bohong belaka,karenamenurut kebiasaan,seorang perempuan dalam menjalani haidl /datangbulan paling banter adalah satu minggu harus sudah tuntas / bersih,disamping itu Termohon tampak sehatsehat saja (nggak punyaPutusan Nomor 0427/Pdt.G/2018/PA.Kjn. hal. 2 dari 13 hal.penyakit dan ngak sakit)sehingga dengan Termohon selalumenolaknya atas hal

selalumenolaknya ,dengan alasan sedang haidl /datang bulan ,dan Termohonsebagai pasangan yang baru menikah dengan Pemohon juga biladiajak oleh Pemohon sebagai suaminya keluar rumah pergi jalanberdua juga tidak mau ;Bahwa sebenarnya alasan Termohon mengatakan kepada Pemohonkalau Termohon masih haidl / datang bulan setiap diajak hubunganbadan dengan suaminya / Pemohon adalah bohong belaka,karenamenurut kebiasaan,seorang perempuan dalam menjalani haidl /datangbulan paling banter adalah satu minggu harus sudah tuntas

Menghukum Tergugat(Mirsan) secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugiantersebut secara lunas, utuh, tuntas seketika dan sekaligus kepada ParaPenggugat sebesar Rp43.200.000,00 (empat puluh tiga juta dua ratusribu rupiah) sampai adanya sejak putusan perkara ini berkekuatanhukum tetap (pasti);20. Menyatakan pembangunanpondasi di atas saluran air tanah milik Para Penggugat yang dibangunoleh Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daad);21.

Halida Said Alie (Para Penggugat) dalam perkara inisecara utuh dan tuntas, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukumtetap (pasti) perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriBarru:Halaman 8&8 dari 15 hal. Put. Nomor 802 K/Pdt/202022. Menyatakan pula, bahwaputusan ini dapat dilaksanakan/dijalankan terlebin dahulu (uitvoerbaardbij vooraad), meskipun Tergugat dan Para Turut Tergugat menyatakanupaya hukum baik perlawanan, verzet, bading dan kasasi atau upayahukum lainnya;23.

Sawahlunto menolak melaksanakan pernikahan tersebut ;Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan menolak pernikahan Pemohondengan calon suami Pemohon tersebut disebabkan ayah kandung Pemohontidak menyetujui dan tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon;Bahwa setahu saksi ayah kandung Pemohon tidak merestui pernikahantersebut adalah karena Pemohon dan calon suami Pemohon masih adahubungan keluarga, yaitu kakek Pemohon bersaudara kandung dengannenek calon suami Pemohon dan juga karena Pemohon belum selesaisecara tuntas

Agama Kecamatan menolak melaksanakan pernikahan tersebut ;Bahwa Kantor Urusan Agama menolak pernikahan Pemohon dengan calonsuami Pemohon tersebut disebabkan ayah kandung Pemohon tidakmenyetujui dan tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon;Bahwa setahu saksi ayah kandung Pemohon tidak merestui pernikahantersebut adalah karena Pemohon dan calon suami Pemohon masih adahubungan keluarga, yaitu kakek Pemohon bersaudara kandung dengannenek calon suami Pemohon dan juga karena Pemohon belum selesaisecara tuntas

Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan didapaitnya keadilan baikterhadap Penggugat maupun Tergugat, yang telah menimbulkanproblematic Yuridis yang harus diselesaikan secara tuntas dan menuruthukum yang berlaku dan untuk tidak menimbulkan suatu putusan yangtumpang tindin (Over laping) dan saling bertolak belakang kelak, yangHalaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 545/Padt/2018/PT SMGmemungkinkan semakin kompleksnya permasalahan dalam perkaraAquo.

Secara komprehensif dan tuntas yang dapat merugikan semuapihak dalam permasalahan dimaksud dan guna menetapkan hakhakpihak yang terlibat atas perkara tersebut adalah sangat esensiil danmerupakan Conditio Sine Quonon dengan suatu penyelesaian secarakomprehensif dan tuntas permasalahan perkara Aquo..

Menghukum Tergugat untuk segera membayar kerugian materiil berupakekurangan pembayaran proyek pembangunan Gudang Ikan dan Kantormilik Tergugat yang terletak di Jalan Terboyo Park IV Kawasan IndustriTerboyo Semarang sebesar Rp3.404.500.000,00 (tiga milyar empat ratusempat juta lima ratus ribu rupiah) serta kerugian materiil berupa biayabiaya konsultasi kepada konsultan hukum/Pengacara serta biayabiayauntuk mengurus dan menyelesaikan perkara ini hingga tuntas yangdikeluarkan oleh Penggugat sebesar

2018Menghukum Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk segeramembayar kerugian materiil berupa kekurangan pembayaran proyekpembangunan Gudang Ikan dan Kantor milikTergugat/Terbanding/Termohon Kasasi, yang terletak di JalanTerboyo Park IV Kawasan Industri Terboyo Semarang sebesarRp3.404.500.000,00 (tiga milyar empat ratus empat juta lima ratusribu rupiah) serta kerugian materiil berupa biayabiaya konsultasikepada konsultan hukum/Pengacara serta biayabiaya untukmengurus dan menyelesaikan perkara ini hingga tuntas

Haltersebut, secara hukum tidak dapat dibiarkan berlarutlarut tanpa penyelesaiansecara hukum, tuntas dan pasti, salah satu alternatif untuk memberikanpenyelesaian secara tuntas dan pasti hanyalah mengakhiri perkawinanPenggugat dengan Tergugat melalui perceraian sebagai langkah akhirmengakhiri sengketa perkawinan Penggugat dengan Tergugat;Menimbang, bahwa jika salah satu pihak (Suami atau istri) Sudahtidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya atau perkawinannya yangditandai Penggugat sebagai

Tangga, tempat kediaman di Jalan AdeIrma Suryani, RT.0O7 RW.OO1, No.47, Kelurahan Klangon, KecamatanBojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Dalam perkara a quo bertindakuntuk dan atas nama diri sendiri sebagai Pihak : Termohon/ Tergugat;Bahwa dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan iniPemohon/Penggugat dan Termohon/ Tergugat pada pokoknya telah samaSama sepakat untuk menyelesaikandan mengakhiriPerkara Nomor :877/Pdt.G/2021/Pa.Bjn, Perihal : Gugatan Hadlonah Ini melalui musyawarahkekeluargaan secara tuntas

yaitusisa 9 (Sembilan) bulan X Rp262.500.000,/oulan = Rp2.362.500.000, (duamiliar tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);11.Agar Tergugat tidak meremehkan tuntutan Penggugat ini, menuntut Tergugatagar dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugatsecara tunai dan sekaligus paling tidak Rp1.000.000, (satu juta rupiah)perharinya dihitung dan diperhitungkan sejak 8 hari setelah PutusanPengadilan Negeri dalam perkara ini diucapkan sampai putusan perkara initerlaksana secara tuntas

Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepadaPenggugat paling tidak sebesar Rp1.000.000, (satu juta rupiah) perharinya,terhitung dan diperhitungkan sejak setelah 8 (delapan) hari putusanPengadilan Pengadilan Negeri dalam perkara ini diucapbkan sampai denganputusan perkara ini pelaksana secara tuntas;7. Membebankan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepadaTergugat;8.

waktu itu Tergugatsedang mengalami musibah yaitu sedang menghadapi masalah hukum karena Tergugatterlibat dalam perkara penipuan sebagai mana terbukti dalam Putusan Pengadilan NegeriSingkawang No. 304/PID/B/2006/PN/SKW tanggal 8 Pebruari 2007 yang sudahmempunyai kekuatan hukum tetap.Bahwa oleh karena Tergugat masih tersangkut masalah hukum Penggugatmengijinkan kepada Tergugat dan keluarganya untuk tetap menghuni rumah tokotersebut hingga permasalahan hukum perkara penipuan yang dialami Penggugat tuntas

,akan tetapi setelah perkara yang dihadapi oleh Tergugat sudah tuntas Tergugat terusmenghuni bangunan ruko tersebut tanpa memperhatikan kepentingan Penggugat atasrumah toko tersebut walaupun telah berkalikali Penggugat peringatkan secara lisanmaupun melalui perantara dan Ketua RT setempat, akan tetapi peringatanperingatantersebut sama sekali tidak diindahkan oleh Tergugat.Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2007 secara tertulis Penggugat membuatteguran kepada Tergugat memohon agar Tergugat paling lambat

Haltersebut, secara hukum tidak dapat dibiarkan berlarutlarut tanpapenyelesaian secara tuntas dan pasti, salah satu alternatif untuk memberikanpenyelesaian secara tuntas, hanyalah mengakhiri perkawinan Penggugatdengan Tergugat melalui perceraian sebagai langkah akhir mengakhirisengketa perkawinan Penggugat dengan Tergugat;Menimbang, bahwa jika salah satu pihak (Suami atau istri) Sudahtidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya atau perkawinannya yangditandai Penggugat sebagai istri telah mengajukan

balik nama sertifikat tanah yangmerupakan harta bersama Pihak Pertama dan Pihak Kedua menjadi hak milikPihak Pertama;Pasal 4Bahwa perjanjian akta perdamaian ini mulai berlaku sejak ditandatangani olehPara Pihak dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan diberi materai serta mempunyaikekuatan hokum yang sama dan mengikat Para Pihak;Pasal 5Demikian telah terlaksananya perdamaian ini Pihak Pertama dan Pihak Keduamenerangkan bahwa mereka telah mengakhiri perkara perdata diantara merekatersebut diatas secara tuntas

Bahwa yang bersangkutan melaksanakan hal tersebut (membuat SPP,SPJ dan LPJ dalam kegiatan pembangunan tersebut yang belum tuntas)tidak pernah menerima sesuatu baik berupa uang, barang atau yanglainnya dari Kepala Desa Terdakwa RIYANTONO BIN TUGIYO. Bahwaterkait program kegiatan bidang pembangunan PemdesSumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab.

Jombangantersebut yang belum tuntas dikerjakan dengan rincian sesuai RABDesasepanjang 280 m (2 sisi) dengan nilai anggaran senilai Rp.132.256.200, dan hanya dikerjakan sepanjang 94 m (2 sisi) dengandiding 0,5 m dan tinggi pondasi 0,3 m dengan konsitruksi pasangan batubelah belum terdapat plesteran/siaran senilai Rp. 40.562.760, sehinggaterdapat kelebihan bayar senilai Rp. 91.693.440..

Paving, Drainase, TPT danperawatan atau rehab kantor Balai Desa yang bersumber dari DanaDesa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang mana terhadap kesemuakegiatan pembangunan tersebut tidak tuntas dikerjakan atau bahkan adayang tidak dikerjakan.

Bahwa pada beberapa program kegiatan bidang pembangunantersebut pengerjaannya belum tuntas dikerjakan bahkan ada yang tidakdikerjakan sama sekali, akan tetapi telah dilakukan penarikan anggaranatau dalam arti lain telah dilakukan pencairan anggaran terhadap kegitanbidang pembangunan tersebut. Terkait kegiatan bidang pembangunan Ds. Sumberwuluh Kec.Dawarblandong Kab.

Bahwa terhadap pekerjaan bidang pembangunan telah dibuat SPJ danLPJ dengan laporan pekerjaan telah tuntas 100%. Bahwa terkait kegiatan bidang pembangunan Desa Sumberwuluh Kec.Dawarblandong Kab.