Ditemukan 17963 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 29-11-2021 — Putus : 12-05-2022 — Upload : 12-05-2022
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 140/Pdt.G/2021/PN Sim
Tanggal 12 Mei 2022 — Penggugat:
NURHAFNI SILVIA LUBIS
Tergugat:
1.Yayasan Wakaf Al-Barokah
2.Pesantren Modern Al-Barokah
Turut Tergugat:
2.Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Simalungun
3.Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
737
  • Penggugat:
    NURHAFNI SILVIA LUBIS
    Tergugat:
    1.Yayasan Wakaf Al-Barokah
    2.Pesantren Modern Al-Barokah
    Turut Tergugat:
    2.Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Simalungun
    3.Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
Register : 01-07-2020 — Putus : 22-07-2020 — Upload : 22-07-2020
Putusan PA SINGARAJA Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Sgr
Tanggal 22 Juli 2020 — Pemohon melawan Termohon
6533
  • Menyatakan sah pernyataan wakaf ibu Rahmah, Maimunah dan Aisah yang dilaksanakan pada tanggal 3 September 1998 kepada Nadzir Wakaf Masjid Agung Jami Abdurrahman Alawi Hamid melalui wakilnya Abdullah Said Baharmus atas tanah dan bangunan seluas +85 m2 dengan sertifikat hak milik Nomor 22.04.05.11.1.00145tahun 2002 yang terletak di Kelurahan Kampung Kajanan dengan batas-batas sebagai berikut:

    Sebelah Barat : Rumah milik M.

    Bahwa pada tanggal 8 April 2015 Bapak Tokoh Masyarakat Mewakafkantanah tersebut kepada Bapak Nadzir Wakaf Masjid Agung Jamik Singaraja(nadzir wakaf Masjid Agung Jami Singaraja)5. Bahwa setelah pewakafan tanah tersebut hingga saat ini tanah tersebuttelah dipergunakan oleh Pengguna Tanah Wakaf untuk kegiatan EkonomiProduktif nadzir wakaf Yayasan Masjid Agung Jami Singaraja yang hasilnyauntuk kegiatan ibadah sosial.6.
    ;Bahwa sepengetahuan saksi Pengguna Tanah Wakaf tidak mempunyaihubungan nasab dengan Ibu I, Ibu II dan Ibu III;Bahwa Pengguna Tanah Wakaf tinggal dengan Ibu , Ibu II dan Ibu Illsejak remaja;Bahwa sepengetahuan saksi Tokoh Masyarakat yang mengurus semuakeperluan untuk proses ikrar wakaf atas nama lbu , Ibu II dan Ibu Ill,pada saat itu tahun 2015 yang menjadi Ketua Takmir Masjid adalahNadzir Wakaf Masjid Agung Jamik Singaraja;Halaman 9 dari 29 hal.
    ;Bahwa sepengetahuan saksi Pengguna Tanah Wakaf tidak mempunyaihubungan nasab dengan Ibu I, Ibu II dan Ibu III;Bahwa Pengguna Tanah Wakaf tinggal dengan Ibu , Ibu II dan Ibu IIIsejak remaja;Bahwa sepengetahuan saksi Tokoh Masyarakat yang mengurus semuakeperluan untuk proses ikrar wakaf atas nama lbu I, Ibu II dan Ibu Ill,pada saat itu tahun 2015 yang menjadi Ketua Takmir Masjid adalahNadzir Wakaf Masjid Agung Jamik Singaraja;Bahwa Tokoh Masyarakat tidak mempunyai hubungan keluarga denganlbu , Ibu
    AbdullahAlaydrus; Bahwa dalam surat pernyataan wakaf tersebut juga ditunjuk seorang yangbernama Tokoh Masyarakat untuk menjadi wakil (kuasa) dari Ibu , Ibu Ildan Ibu III yang diberi kuasa untuk mengurus dokumen terkait wakaf tanahHalaman 25 dari 29 hal.
    , bahwa untuk sahnya suatu perobuatan wakaf harusmemenuhi syarat dan rukun wakaf sebagaimana diatur dalam Kompilasi HukumIslam Pasal 217 219 jo Pasal 6 UndangUndang Nomor 41 tahun 2004tentang Wakaf;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terurai di atasmaka dapat disimpulkan rukun dan syarat dari perobuatan wakaf dapatterpenuhi, Ibu , Ibu Il dan Ibu Ill sebagai pewakaf (wakif), pengurus MasjidAgung Jamie Singaraja sebagai Nazhir, harta bendanya juga nyata dan telahbersertifikat hal milik
Register : 08-06-2017 — Putus : 08-01-2018 — Upload : 27-06-2019
Putusan MS LHOK SEUMAWE Nomor 128/Pdt.G/2017/MS.Lsm
Tanggal 8 Januari 2018 — PENGGUGAT I PENGGUGAT II TERGUGAT
8922
  • Il, olehBadan Wakaf Indonesia di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2014 telahmemberhentikan Tergugat sebagai Nazhir tanah Wakaf Dayah Ulumuddindengan SURAT KEPUTUSAN BADAN PELAKSANA WAKAF INDONESIANomor 013/BWI/NZ/2014 Tentang Pergantian Nazhir, tanggal 21 Oktober2014 dan mengangkat YAYASAN DAYAH ULUMUDDIN sebagai Nazhirtanah Wakaf Dayah Ulumuddin yang baru dan telah terdaftar di BadanWakaf Indonesia sebagai Nazhir tanah wakaf dengan Nomor pendaftaranNazhir 11.73.3.1.00001;Hal. 3 dari 32 hal.
    dan Keikhlasan Wakifpada saat melakukan WAKAF.
    UU RI No. 41Tahun 2004 Tentang Wakaf dimana hal tersebut merupakankewenangan mutlak dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang salah satuwewenangnya adalah untuk memberhentikan dan/atau menggantinadzir;4.
    Dhiaul Aqbar, SH, M,Kn, berkedudukan di KotaLhokseumawe (T.12);Bahwa, Tergugat selaku nadzirdalam melaksanakan tugas dan amanahpengelolaan dan pengembangan benda wakaf memahami/mendalamitugastugasnya sesuai dengan amanah pasal 11 UU No 41 Tahun 2004Tentang Wakaf yang berbunyi :Naazir mempunyai tugas :a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuaidengan tujuan, fungsi dan peruntukannya;c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf,;d.
    Bahwa para Penggugat menggugat Tergugat berdasarkan KeputusanBadan Wakaf Indonesia (BWI) Nomor 013/BWI/NZ/2014 tanggal 14Oktober 2014 tentang Penggantian Nazhir Tanah Wakaf DayahUlumuddin yang memberhentikan Tergugat selaku Nadzir DayahUlumuddin disebabkan habis masa baktinya dan mengangkat YayasanDayah Ulumuddin sebagai Nadzir sesuai Akta Ikrar Wakaf (AIW) NomorK.A3/768/Tahun 1988, Akta Ikrar Wakaf Nomor K.A3/11/769/Tahun 1988dan Akta Ikrar Wakaf Nomor K.A3/770/Tahun 1988;2.
Register : 17-04-2014 — Putus : 13-05-2014 — Upload : 21-08-2014
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 75/B/2014/PT.TUN.SBY
Tanggal 13 Mei 2014 — KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF KECAMATAN KREMBANGAN. 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II. 3. Drs. H. HARMANI, M.M
4624
  • KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF KECAMATAN KREMBANGAN. 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II. 3. Drs. H. HARMANI, M.M
    KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA DAN PEJABAT PEMBUAT AKTAIKRAR WAKAF KECAMATAN KREMBANGAN,tempatkedudukan di Jalan Ikan LumbaLumba Nomor 66 Surabaya;Selanjutnya disebut sebagai..... TERGUGAT / TERBANDING;2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYAtempatkedudukan di Jalan Krembangan Barat Nomor 57 Surabaya; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKA /14/35.80.600/VII/2013 tanggal 15072013, memberikan kuasa kepada: 1 NamaBUDI SUSANTA.Ptnh.
Register : 21-03-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PA SELONG Nomor 390/Pdt.G/2019/PA.Sel
Tanggal 26 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
166112
  • atau tulisan serta dituangkan dalamAKTA IKRAR wakaf oleh PPAIW;Undangundang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 21 ayat (1)menyatakan ikrar wakaf dituangkan dalam AKTA IKRAR WAKAF;Peraturan pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaanundangundang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 32 ayat (3)menyatakan bahwa IKRAR WAKAF yang dilaksanankan olehWakif dan diterima oleh Nazir dituang dalam AKTA IKRAR WAKAFoleh pejabat pembuat AKTA IKRAR WAKAF;Peraturan pemerintah No. 28 tahun 1997 tentang perwakafan
    Tentu pernyataan dengan isyarat tersebut harus sampai benarbenar di mengerti pihak penerima wakaf agar dapat menghindaripersengketaan di kemudian hari.Dalam Pasal 21 UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004, suatupernyataan wakaf/ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf, yangpaling sedikit memuat :Him 61 dari 70 halaman putusan Nomor 390/Pdt.G/2019/PA.Sela. nama dan identitas wakif,b. nama dan identitas nazhir,c. data dan keterangan harta benda wakaf,d. peruntukan harta benda wakaf, dane. jangka waktu
    pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan olehnazhir lain, karena pemberhentian dan penggantian nazhir dilakukandengan tetap memperhatikan peruntukkan harta benda wakaf yangditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.6.
    undang undang wakaf, namun hal demikian tidakmenyebabkan secara otomatis wakaf tersebut menjadi tidak sah (batal)sebab sesungguhnya rukun dan syarat wakaf telah terpenuhi ketika terjadiperistiwa wakaf dimaksud;Menimbang bahwa dalam kasus aquo para pengurus masjid dapat(dimungkinkan) untuk mengurus administrasi tanah wakaf dengan caramemohon kembali kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) untukmengurus penerbitan Akta Pengganti Akta Ikrar
    Wakaf (APAIW) sesuaidengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun2006 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004Tentang Wakaf Pasal 31 Dalam hal perbuatan wakaf belum dituangkandalam akta ikrar wakaf sedangkan perbuatan wakaf sudah diketahuiberdasarkan berbagai petunjuk (qarinah) dan 2 (dua) orang saksi sertaAkta Ikrar Wakaf tidak mungkin dibuat karena Wakif sudah meninggaldunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dibuat AktaPengganti Akta Ikrar Wakaf jo.
Register : 06-06-2011 — Putus : 10-07-2012 — Upload : 26-07-2012
Putusan PA JAKARTA BARAT Nomor 668/Pdt.G/2011/PA.JB
Tanggal 10 Juli 2012 — H. MOCHAMMAD AMRI MUSTOFA BIN MUSTOFA Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Grogol Petamburan H. HUSAENI BIN H. MUH. SANA NURYADI BIN H. SADELI HASAN SUKAESIH BINTI H. SADELI HASAN BASRI BIN PULAN MAHMUDDIN BIN H. SADELI HASAN
4915
  • Menetapkan tanah wakaf Madrasah Tajul U
    Bahwa TANAH WAKAF MADRASAH, In Litis asalnya dari seorangWAKIF (orang yang menyerahkan harta benda miliknya untuk menjadiharta benda WAKAF) bernama WAKIF berdasarkan Akta Ikrar Wakafyang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akte Ikrar Wakaf (PPAIW)Kecamatan Grogol Petamburan yang dimaksudkan SANG WAKIFsebagaimana tersebut didalam akte bertujuan untuk keperluan umum,termasuk didalamnya bidang pendidikan dari tingkat kanakkanak, tingkatdasar sampai tingkat tinggi serta tempat penyantunan anak yatim,tunanetra
    Perbuatan TERGUGAT yang mengeluarkan dan mengesahkan suratkepada PARA TURUT TERGUGAT untuk ditetapkan sebagai NAZHIRapabila dibenarkan dikhawatirkan dapat meresahkan karena setiap orangdengan semaunya dapat mengatur dan mengalihkan fungsi tanah wakafsesuail keinginannya sementara orang tersebut justru jauh bertempattinggal dimana tanah wakaf tersebut berada atau dengan kata lainMisalnya Warga di Cirebon dapat menentukan tanah wakaf di Makasar,Warga di Bali menentukan tanah wakaf di Jakarta, begitupula
    halnyadalam kasus ini Warga yang bertempat tinggal di daerah banten dapatmenentukan tanah wakaf di Jakarta, in casu Tanah Wakaf Madrasah yangterletak di Jakarta Barat; .
    SAKSI I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaanWiraswasta, tempat tinggal di Kota Jakartae Bahwa, saksi adalah Pengurus Masjid, yang merupakan masjid wakaf, kenalkepada Penggugat dan kenal juga kepada para Tergugat;10Bahwa, saksi tahu tanah yang terletak di Jakarta Barat, adalah tanah wakafdari wakif alm. WAKIF; Bahwa, yang mewakili pertama wakaf dari wakif alm.
    Oleh karena itu gugatan Penggugatpatut dikabulkan;Menimbang, bahwa pembatalan nazhir wakaf perorangan termasukbidang wakaf dan perdata umum, maka sesuai dengan pasal 181 ayat (1) HIRbiaya yang timbul akibat perkara ini ditanggung renteng oleh Penggugat danpara Tergugat.
Putus : 09-07-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 207 K/AG/2013
Tanggal 9 Juli 2013 — 1. MASNOOR ISMAR bin PERMATA MAIL, DKK VS Pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah cq. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bandar Lampung
5867 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 207 K/AG/2013menemui Bapak Raden Syachri Djaya Diwiria selaku pemberi wakaf untukminta bukti tertulis tentang penyerahan tanah wakaf tersebut kepada panitiapembangunan madrasah dan mushollah yang diketuai oleh Hi. Abd.
    tertanggal 23 Juli 1971 dari Bapak Raden SyachriDjaya Diwiria selaku pemberi wakaf kepada panitia pembangunan madrasahdan mushollah selaku penerima wakaf dan dalam surat penyerahan tanahwakaf tersebut sekaligus ditegaskan bahwa semua surat yang telahdikeluarkan sejak tahun 1958 yang berkenaan dengan tanah wakaf tersebutdinyatakan dicabut atau dibatalkan;Bahwa sejak tanah wakaf itu diterima oleh panitia pembangunanmadrasah dan mushollah, ada beberapa orang (oknum) yang mengklaim danmengaku tanah
    Mat AlAmin Kraying, S.H.berhubung panitia penerima wakaf belum merupakan badan hukum, makadisarankannya agar panitia penerima wakaf menumpang namaPersyarikatan Muhammadiyah yang sudah mempunyai badan hukum danoleh karena panitia penerima wakaf serta orangorang yang aktif membantupanitia penerima wakaf adalah merupakan pengurus/anggota atau simpatisanMuhammadiyah, maka saran dari Sdr. Mat AlAmin Kraying, S.H. tersebutdisetujui dan selanjutnya diajukanlah gugatan terhadap Sdr.
    telah berkalikali berusaha untukmendaftarkan tanah wakaf itu ke Kantor Agraria Bandar Lampung, gunamendapatkan Sertifikat Wakaf sebagai bukti hak atas tanah, akan tetapiHal 4 dari 23 hal Put.
    sebagai keluarga atau ahli waris pihakyang memberikan wakaf maupun pihak penerima wakaf (nadzir) sesuaidengan dokumen penyerahan tanah wakaf tanggal 23 Juli 1971 dan suratpernyataan penerima wakaf tanggal 19 April 2010 sebagaimana disebutkanjuga oleh Penggugat, dengan demikian ada ketidakjelasan sebagai apa posisiPenggugat dalam pengajuan gugatan;Bahwa dalil Penggugat dengan mengatasnamakan sebagai wakilmasyarakat Islam/jamaah Masjid AlIhsan Labuhan Ratu pertanggal 10Desember 2010 sebanyak 320 orang
Register : 26-08-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 15-12-2020
Putusan PA CIKARANG Nomor 2240/Pdt.G/2020/PA.Ckr
Tanggal 15 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
9052
  • Pasal 2UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang menentukan :"Wakaf sahapabila dilaksanakan menurut syariah.d.
    Pasal 19UU No.41 tahun 2004 tentang Wakaf,yang menentukan:Untuk dapatmelaksanakan ikrar wakaf,wakif atau kuasanya menyerahkan suratdan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.b.
    Wakaf Uang.6 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang ProsedurPenyusunan Rekomendasi terhadap Permohonan Penukaran/ PerubahanStatus Harta Benda Wakaf.7 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang TataCara Pendaftaran dan Penggantian Nadzir Harta Benda Wakaf TidakBergerak Berupa Tanah.8 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentangPedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harga Benda Wakaf BerupaUang.Prosedur Mendapatkan Keabsahan WakafDalam literatur Islam
    :1. wakif menyatakan ikrar wakaf kepada nazhir di hadapan PejabatPembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam majelis ikrar wakaf;2. ikrar wakaf diterima oleh mauquf alaih dan harta benda wakaf diterimaoleh nazhir untuk kepentingan mauquf alaih;3. ikrar wakaf yang dilaksanakan oleh wakif dan diterima oleh nazhirdituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW;. akta ikrar wakaf paling sedikit memuat:.
    Status benda wakaf serta kelengkapan dokumen kepemilikan bendawakaf oleh wakif;b. syarat wakif, nazhir dan saksi.Penelitian administrasi benda wakaf dimaksudkan untuk memastikanbahwa benda wakaf dikuasai oleh wakif.
Register : 08-12-2023 — Putus : 03-01-2024 — Upload : 04-06-2024
Putusan PA TANJUNG PINANG Nomor 854/Pdt.G/2023/PA.TPI
Tanggal 3 Januari 2024 — Penggugat melawan Tergugat
100
    1. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan tersebut di atas;
    2. Membatalkan Akta Ikrar Wakaf Nomor: WT.1/00001/210106/2023 tertanggal 27 September 2023, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan;
    3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
Register : 08-01-2019 — Putus : 08-01-2019 — Upload : 23-12-2021
Putusan PN KARAWANG Nomor 1/Pid.C/2019/PN Kwg
Tanggal 8 Januari 2019 — Penyidik Atas Kuasa PU:
Zohan Wahyudi, SH
Terdakwa:
1.ABDUL FATAH
2.NUNUNG NURYADI
670
  • DULMUIN;
  • Foto copy Akta Ikrar Wakaf tertanggal 12 September 2008 Nadzir atas nama Ust. AGUS, S.Pd.I;
  • FOTO COPY Akta Ikrar Wakaf tertanggal 12 September 2008 Nadzir atas nama Ust. AMIR HAMZAH, Ama Pd.I;
  • Foto copy Buku Pendaftaran Wakaf Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang;

Tetap Terlampir dalam berkas perkara.

4.

Register : 28-03-2022 — Putus : 29-09-2022 — Upload : 03-10-2022
Putusan PTUN MEDAN Nomor 34/G/2022/PTUN.MDN
Tanggal 29 September 2022 — RAMLI MANSYUR
2.KHAIRUL HAMID
Tergugat:
KETUA BADAN PELAKSANA PERWAKILAN BADAN WAKAF INDONESIA PROVINSI SUMATERA UTARA
Intervensi:
1.dr. MUHAMMAD FAUZI NASUTION, SPB,M.SURG
2.MOHD. AZMI
22179
  • RAMLI MANSYUR
    2.KHAIRUL HAMID
    Tergugat:
    KETUA BADAN PELAKSANA PERWAKILAN BADAN WAKAF INDONESIA PROVINSI SUMATERA UTARA
    Intervensi:
    1.dr. MUHAMMAD FAUZI NASUTION, SPB,M.SURG
    2.MOHD. AZMI
Register : 25-06-2020 — Putus : 12-01-2021 — Upload : 12-01-2021
Putusan PA CILEGON Nomor 418/Pdt.G/2020/PA.Clg
Tanggal 12 Januari 2021 — Penggugat:
MAJUNAH BIN H.MARJUK
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN CILEGON
2.MUHTADI HABLI
3.KEPALA KANTOR KEMENTRIAN AGAMA KOTA CILEGON
Turut Tergugat:
LURAH CIWEDUS
148109
  • Wakaf), Jo.
    Pasal 5 UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf(untuk selanjutnya disebut "UndangUndang Wakaf) berbunyi :*"Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis hartabenda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukankesejahteraan umum.Bahwa Wakaf terjadi tahun 1992 yang diajukan oleh Kepala DesaCiwedus H.
    No. 418/Padt.G/2020/PA.Clg hal. 91 hal. 230Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf (untuk selanjutnya disebut"UndangUndang Wakaf) berbunyi sebagai berikut :*Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagaiberikut : a. Wakif, b. Nazir, c. Harta Benda Wakaf, e.
    Ikrar Wakaf W3/288/6/1992terhadap tanah terperkara;Memerintahkan kepada Tergugat III untuk mengeluarkanAkta Ikrar Wakaf W3/288/6/1992 dari registrasi dan/ ataupencatat akta wakaf;.
    wakaf (untuk selanjutnya disebut "UU Wakaf)berbunyi sebagai berikut :Put.
Putus : 25-05-2010 — Upload : 12-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 120 K/AG/2010
Tanggal 25 Mei 2010 — YAYASAN AL HIDAYAH VS 1. H. KARDITO, DKK
15169 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sutan Husinsyah (almarhum) sebagai pemberi wakaf(waqif) pada tanggal 22 Septembar 1997 berdasarkan Akta Ikrar Wakaf tanggal20 Agustus 1991 No. 53/APAIW/VIII/1991 selanjutnya telah menjadi atas namaNadzir Yayasan Al Hidayah (Maquf alaih = yang diberi wakaf);Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2001, H. Sutan Husinsyahselaku Ketua Umum Pengurus Yayasan Al Hidayah sekaligus Ketua UmumPengurus Masjid Jami' Al Hidayah meninggal dunia;Setelah meninggalnya H.
    Menyatakan bahwa Yayasan Al Hidayah (Penggugat) adalah Nadzir daritanah wakaf yang diperoleh dari H. Sutan WHusinsyah (almarhum)berdasarkan Akta lkrar Wakaf tanggal 20 Agustus 1991 No. 53/APAIW/8tahun 1991 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 18 Wakaf/Kelurahan TebetBarat, Gambar Situasi tanggal 31 Januari 1996 No. 472 (fotocopy sesuaidengan asili);3.
    Kardito tanggal 12 Mei 2006, dan mengembalikannya sebagaimanasemula, baik dalam Sertifikat Hak Milik No. 18 "wakaf maupun dalam buku turutTergugat yang khusus mencatat tentang itu;Bahwa yang menjadi pokok perkara, dalam perkara ini adalah perubahanNadzir dalam Sertifikat Hak Milik No. 18 "wakaf bukan masalah wakaf;Bahwa pada posita halaman 4 angka 10 Penggugat dengan tegasmenyatakan bahwa objek sengketa adalah Sertifikat Hak Milik No. 18 "wakaf;Hal. 6 dari 19 hal. Put.
    dalil Penggugat yang mendalilkan sengketa wakaf, dalildalil Penggugatdalam posita hanya menggambarkan prasangka buruk tanpa dasar, terhadapH.
    SutanHusinsyah bukan persoon (pribadi/perorangan) akan tetapi selaku rechtpersoon/badan hukum dalam wakaf Yayasan Al Hidayah. Bahwa hal inidiperkuat dan dipertegas pula pada angka Ill yang menyatakan tanahtersebut adalah wakaf dari H. Sutan Husinsyah tanpa menyebutembelembel jabatan di badan hukum.
Register : 16-08-2017 — Putus : 23-07-2019 — Upload : 24-07-2019
Putusan PA MOROTAI Nomor 86/Pdt.G/2017/PA.MORTB
Tanggal 23 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
160106
  • strong>Dalam Eksepsi
  • Menolak eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

    1. Dalam Pokok Perkara
      1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
      2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris Hafifa Madu;
      3. Menyatakan proses perwakafan terhadap obyek sengketa perkara aquo kepada Tergugat I tidak sah secara hukum;
      4. Menyatakan Secara Hukum Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf
        yang diterbitkan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo) tanggal 7 Februari 2013 Nomor W3/01/kk.01/Tahun 2013 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
      5. Menyatakan Secara Hukum Sertifikat Pengganti Hak Milik Nomor 382 Tahun 2011 Desa Gosoma (Dahulu Desa Gamsungi) Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara atas nama Hafifa Madu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
      6. Menyatakan bahwa Obyek tanah seluas 9.077 M2 yang di atasnya
        Bahwa, Pasal 6 menyebutkan: Wakaf dilaksanakan denganmemenuhi unsur wakaf*: 1. Wakif; 2. Nazhir. 3. Harta benda wakaf;4. krar wakaf. 5. Peruntukan harta benda wakaf. 6.
        , nadzir boleh berbeda agama ataunonmuslim, asal dipastikan bahwa harta yang akan dikelola sesualdengan tujuan wakef.Bahwa penerima wakaf tidak cacat, memiliki otoritas kemampuan hukumuntuk melakukan keputusan hukum.Bahwa UndangUndang wakaf mengandung semangat pemberdayaanwakaf dan kepastian hukum terhadap benda wakaf maka wakaf harustercatat.
        Bahwa setiap sertifikat tanah wakaf tertulis nama wakif dan Nazir. BahwaAIW wajib ada di KUA Kecamatan dan Kemenag Kabupaten/Kota. Bahwa Pihak Nazir harus berkoordinasi dengan ahli waris, keluargamaupun masyarakat yang mengetahui wakaf untuk terbitnya APAIW. Bahwa dalam sertifikat tanahn wakaf harus dicantumkan kata wakafsehingga ada perbedaan antara sertifikat tanan wakaf dengan sertifikattanah bukan wakaf.
        Wakaf, wakif, nadZzir, ikrar,dan saksi. b. Bayyinah (alat bukti administrasi tanah wakaf) dan c.
        Hartabenda Wakaf, memenuhi syarat; 4. Ikrar Wakaf, tidak memenuhi syarat; 5.Peruntukan Harta Benda Wakaf memenuhi syarat; 6. Jangka waktu Wakaf,memenuhi syarat.
Register : 19-12-2016 — Putus : 09-08-2017 — Upload : 28-03-2018
Putusan PA MOROTAI Nomor 130/Pdt.G/2016/PA.MORTB
Tanggal 9 Agustus 2017 — Nafsia Latif binti Bolo Teki Latif, umur 57 tahun, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Desa Gamsungi Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat, sementara waktu memilih Domisili Hukum di Desa Rawajaya Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, dalam perkara ini berdasarkan surat kuasa insidentil yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Nomor: w29-A4/22/HK.05/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016, memberikan kuasa kepada : I. Zubair T. Latif, SH., tempat/tanggal lahir, Ternate, 15 Januari 1966, pekerjaan PNS dilingkup Pemda Kab. Halmahera Barat, alamat Kel. Gambesi Kec. Kota Ternate Selatan Kodya Ternate Provinsi Maluku Utara; II. Zamrud Thaib, SH., tempat/tanggal lahir, Ternate, 4 April 1972, pekerjaan PNS dilingkup Pemda Provinsi Maluku Utara, alamat Kel. Gambsei Kec. Kota Ternate Selatan Kodya Ternate Provinsi Maluku Utara; III. Radia Kabo, Amd., tempat/tanggal lahir, Tobelo, 10 Februari 1969, pekerjaan PNS Guru SD dilingkup Pemda Halmahera Utara, alamat Desa Togoliua Kec. Tobelo Barat Kab. Halmahera Utara; IV. Sodikin Teki, tempat/tanggal lahir, Ternate, 9 Mei 1987, pekerjaan Fasilitator Desa, alamat Kel. Gambsei Kec. Kota Ternate Selatan Kodya Ternate Provinsi Maluku Utara; selanjutnya disebut sebagai Penggugat; melawan 1. DPP Muhammadiyah Cq. DPD Muhammadiyah Provinsi Maluku Utara, Cq. DPD Muhammadiyah Kab. Halmahera Utara, Cq. Ketua Yayasan atau sebutan lain sebagai pengelola pendidikan Muhammadiyah Tobelo Kab. Halmahera utara, Drs. ISHAK JAMALUDDIN, M.Pd, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan sebagai PNS Guru di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara dan dalam pekerjaan tugas tambahan sebagai REKTOR Universitas Muhammaiyah Maluku Utara, beralamat di Desa Gosoma Tobelo Kab. Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I, baik dalam jabatannya tersebut maupun dalam kedudukan pribadinya. 2. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Agama Republik Indonesia Cq. Kepala kantor Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara Cq. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Utara Cq. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, Husain Horu, S.FII,I umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II. 3. DPP Muhammadiyah Cq. DPD Muhammadiyah Provinsi Maluku Utara, Cq. DPD Muhammadiyah Kab. Halmahera Utara, Cq. Ketua Yayasan atau sebutan lain sebagai pengelola pendidikan Muhammadiyah Tobelo kab. Halmahera utara, Cq. Kepala Sekolah Menengah Atas ( SMA ) Muhammadiyah Tobelo, Rita Rosna, agama Islam, beralamat di Desa Gosoma Tobelo Kab. Halmahera Utara, selanjutnya disebut Turut TERGUGAT I. 4. DPP Muhammadiyah Cq. DPD Muhammadiyah Provinsi Maluku Utara, Cq. DPD Muhammadiyah Kab. Halmahera Utara, Cq. Ketua Yayasan atau sebutan lain sebagai pengelola pendidikan Muhammadiyah Tobelo Kab. Halmahera Utara, Cq. Kepala Sekolah Menengah Pertama ( SMP ) Muhammadiyah Tobelo, Hotma Dewanti Fatmawati, SE, beralamat di Desa Gosoma Tobelo Kab. Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai Turut TERGUGAT II. 5. DPP Muhammadiyah Cq. DPD Muhammadiyah Provinsi Maluku Utara, Cq. DPD Muhammadiyah Kab. Halmahera Utara, Cq. Ketua Yayasan atau sebutan lain sebagai pengelola pendidikan Muhammadiyah Tobelo Kab. Halmahera Utara, Cq. Kepala Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiah ( SD / MI ) Muhammadiyah Tobelo, Bijawati Jamal, S.Pdi, umur 34 tahun, agama Islam, beralamat di Desa Gosoma Tobelo Kab. Halmahera Utara, selanjutnya disebut Turut TERGUGAT III. Dalam perkara ini para pihak Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Nomor: w29-A4/3/HK.05/II/2017 tanggal 07-02-2017, memberikan kuasa kepada Muhammad Konoras, S.H.,M.H dan Sarman Riadi, S.H, Advokat dan Pengacara, berkantor di Jln. Baru Kelurahan Tabona Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate; 6. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kepala Kantor Pertanahan Provinsi Maluku Utara Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kepala Kantor Pertanahan Kab. Halmahera Utara, Ruslan Pauwah, S.Ip, agama Islam selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III. 7. DPP Muhammadiyah Cq. DPD Muhammadiyah Provinsi Maluku Utara, Cq. DPD Muhammadiyah Kab. Halmahera Utara, Cq. Ketua Yayasan atau sebutan lain sebagai pengelola pendidikan Muhammadiyah Tobelo Kab. Halmahera Utara, Cq. Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak ( TK ) Muhammadiyah Tobelo, Nona Maimuna, agama Islam beralamat di Desa Gosoma Tobelo Kab. Halmahera Utara, selanjutya disebut sebagai Turut TERGUGAT IV.
10941
  • atas nama Nazirtidak membuktikan kepemilikan Nazir atas benda Wakaf .
    Nomor 15 Tahun 1989 tentang PembuatanAkta Ikrar Wakaf dan Pensertifikatan Tanah Wakaf;5. Instruksi Bersama Menteri Agama R.I dan Kepala Badan PertanahanNasional R.
    Bahwa Pasal 3 UU No 41 Tahun 2004 tentang WAKAF, menyebutkanbahwa WAKAF yang telah diik rarkan Tidak Dapat Dibatalkan/ atauditarik kembali, oleh karena itu penggugat tidak memiliki kualitassebagai Penggugat dalam perkara a quo, sebab HAFIFA MADU selakuPemberi Wakaf (WAKIF), dan Penerima WAKAF sebagai NAZHIR)telah memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (10) dan Pasal 7 UU No 41Tahun 2004 tentang WAKAF, vide Akta Pengganti Akta lkrar Wakaf(APAIW) Nomor : W. 3/01/KK. 01/Tahun 2013, tanggal 7 Februari 2013.
    Bahwa bukti kepemilikan atas tanah Wakaf /obyek sengketa berdasarkanSHM No. 382 Tahun 1993 atas nama Hafifa Madu. Dan yangmemberikan wakaf (Wakif) kepada Yayasan Muhammadiyah sebagaiNazhir adalah Hafifa Madu sendiri. Dengan demikian Wakaf tersebuttidak bisa ditarik Kembali oleh Ahli waris maupun pemberi wakaf sendiri.
    Artinya bahwa tanah wakaf tidak identik dengan tanahwarisan.. Bahwa secara formil maupun materil proses pemberian TANAH wakafkepada penerima wakaf selaku Nazhir, telah melalui prosedur hukumyang sah. Karena yang memberikan wakaf adalah orang yang benarbenar sebagai Pemilik Tanah yang sah, dan Penerima Wakaf juga benarbenar mewakili Yayasan Muhammadiyah/atau bukan perbuatan hukumsecara pribadi.
Register : 03-08-2020 — Putus : 21-10-2020 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN KEPANJEN Nomor 479/Pid.B/2020/PN Kpn
Tanggal 21 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
ARI KUSWADI, SH
Terdakwa:
Moh Abdul Muin
12853
  • meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan surat yayasan;
  • Menjatuhkan pidana kepadaterdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
  • Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan Terdakwatetap ditahan ;
  • Menetapkan barang bukti berupa:
  • 1 (satu) lembar Salinan Akta Ikrar Wakaf
    Suharto
  • 1 (satu) bendel bendel Ikrar Wakaf, selaku Wakif Ngatmiasih selaku Nadzir diwakili oleh Moch Abdul Muin Syarif disaksikan H. Sugijono dan M. Soeharto tertanggal 28 Februari 2001 ditandatangani oleh Wakif Ngatmiasih Wakri, Nadzir Moch. Abdul Muin Syarif, saksi-saksi H. Sugijono dan Moh. Suharto, Mengetahui Kepala KUA Kecamatan/ PPAIW Drs. Ali Nasyit stempel KUA Kec.
    Singosari

dirampas untuk dimusnahkan;

  • 1 (satu) lembar foto copy legalisir buku register akta ikrar wakaf KUA Singosari nomor urut 374 sampai dengan nomor 388
  • 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Yayasan nomor 470/694/421.630.002/2015 tanggal 27 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Candirenggo

tetap terlampir dalam berkas perkara ;

  • Membebankan kepada Terdakwamembayar biaya perkara sejumlahRp. 2.000
    Data sementara tanah wakaf di Kelurahan Candirenggo.
    Ikrar Wakaf palsu karena saksi DR.
    II: ERWIN ARDIAN, S.H., M.H.berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 UndangUndangNomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Wakaf dilaksanakan dengan memenuhiunsur Wakaf sebagai berikut: Wakif, Nadzir, Harta benda wakif, Ikrar Wakaf,peruntukkan harta benda Wakaf, dan jangka waktu Wakaf.
Register : 19-02-2014 — Putus : 16-09-2014 — Upload : 19-07-2019
Putusan PT SURABAYA Nomor 103/PDT/2014/PT SBY
Tanggal 16 September 2014 — Pembanding/Tergugat : Dina Firdaus Diwakili Oleh : Dina Firdaus
Pembanding/Tergugat : Dian Nusa Kusumawati Diwakili Oleh : Dina Firdaus
Pembanding/Tergugat : Gusti Darma Setiawan Diwakili Oleh : Dina Firdaus
Terbanding/Penggugat : Yayasan Masjid Ampel Goebah diwakili oleh Fachmi hasan
2821
  • Dachlan berjanji :"bahwa masa persewaan rumah wakaf yang saya sewa ini tidak boleh sayaoperkan kepada lain orang siapapun tanpa seizin dari pengurus wakaftersebut, dan saya menyewanya kalau memungkinkan sampai akhir hayatsaya, dan apabila saya meninggal dunia maka bagi penghuni / penyewarumah wakaf tersebut dimasa selanjutnya harus / wajib memperbaharuiperjanjian sewa / kontraknya rumah wakaf tersebut kepada pengurusnyasekalian.....sekalian dengan memperbaharui jumlah uang sewanya untuk disesuaikannilai
    Dachlan yang menyatakan bahwa apabila saya meninggal duniamaka bagi penghuni / penyewa rumah wakaf tersebut dimasaselanjutnya harus / wajib memperbaharui perjanjian sewa /kontraknya rumah wakaf tersebut kepada pengurusnya sekalian denganmemperbaharui jumlah uang sewanya untuk disesuaikan nilai uangsewa rumah sewajarnya;4. Bahwa sejak meninggalnya G.M.
    Uang sewa rumah wakaf untuk tahun 2011 sebesar Rp. 25.000.000,(dua puluh lima juta rupiah;b. Uang sewa rumah wakaf untuk tahun 2012 sebesar Rp. 25.000.000,(dua puluh lima juta rupiah);C. dan demikian seterusnya untuk tahuntahun selanjutnya sebesarRp 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) per tahun hingga rumahdiserahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik;10.
    Uang sewa rumah wakaf untuk tahun 2011 sebesar Rp. 25.000.000,(dua puluh lima juta rupiah);b. Uang sewa rumah wakaf untuk tahun 2012 sebesar Rp. 25.000.000,(dua puluh lima juta rupiah);C. dan demikian seterusnya untuk tahuntahun selanjutnya sebesarRp 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) per tahun hingga rumahdiserahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik;4.
    Dalamperkaraincasu.....incasu Penggugat harus membuktikan apakah benar Penggugat memiliki rumahwakaf dari siapa dan kepada siapa wakaf tersebut; Bahwa bukti P7 (foto copy) Surat Penetapan Wakaf No. 186/1923 tanggal10 Nopember 1923 dan Pengadilan Agama Surabaya dibuat atas nama H.Abdul Chamid alias Moekelar menyebutkan pada pokoknya H.
Register : 07-07-2020 — Putus : 03-12-2020 — Upload : 01-05-2024
Putusan PN BOYOLALI Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Byl
Tanggal 3 Desember 2020 —
Tergugat:
1.Wakaf Al Azhar Yayasan Pesantren Islam
2.PT. Syuhada Global Services
Turut Tergugat:
PT. Bank Tabungan Negara BTN Syariah Kantor Cabang Solo
3814

  • Tergugat:
    1.Wakaf Al Azhar Yayasan Pesantren Islam
    2.PT. Syuhada Global Services
    Turut Tergugat:
    PT. Bank Tabungan Negara BTN Syariah Kantor Cabang Solo
Putus : 09-12-2016 — Upload : 22-02-2017
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 76/Pid.C/2016/PN.TBT
Tanggal 9 Desember 2016 — MUHAMMAD HUSNI TABRI.,SH, DKK
305
  • Memerintahkan agar barang bukti berupa :- Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 351/Wakaf yang diterbitkan oleh BPN Kota Tebing Tinggi tertanggal 23 September 1991;- Fotocopy Surat Pernyataan keluarga/ Ahli Waris Alm. Syech Haji Muhammad Hasyim tertanggal 5 September 1972;- Fotocopy surat penegasan penunjukan Ketua Nazir Wakaf perkuburan Syech Haji M. Hasyim yang dileges oleh Notaris Taufiq Riadi.,SH.,MKn Nomor : 2/Not/Leg/IV/2010;- Fotocopy Surat pengakuan bersama dari Ahli Waris Alm.
    Syech Haji Muhammad Syech Hasyim tahun 1943;- Fotocopy Penetapan Ahli Waris dari Almarhum Syech Haji Muhammad Hasyim No. 42/Perd/1971/PNTTD Pengadilan Agama / Mahkamah Sjarijah Tebing Tinggi;- Fotocopy Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/006/k.27 tahun 1991;Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;
    delapan meter persegi) yang terletak di Jalan Abdul Rahim Lubis Lingkungan IKelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi akan tetapi perbuatan itubukanlah merupakan suatu tindak pidana (onslag van recht vervolging);Melepaskan para Terdakwa oleh karena itu dari segala Tuntutan Hukum;Memulihkan hakhak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnyadalam keadaan seperti semula;Memerintahkan agar barang bukti berupa : Fotocopy Sertifikat Hak Milk No. 351/Wakaf
    Syech Haji Muhammad Hasyim tertanggal 5September 1972; Fotocopy surat penegasan penunjukan Ketua Nazir Wakaf perkuburan Syech Haji M. Hasyim yangdileges oleh Notaris Taufiq Riadi..SH..MKn Nomor : 2/Not/Leg/IV/2010;2Fotocopy Surat pengakuan bersama dari Ahli Waris Alm. Syech Haji Muhammad Hasyimtertanggal 3 September 1984;Fotocopy Wasiat Alm.
    Syech Haji Muhammad Syech Hasyim tahun 1943;Fotocopy Penetapan Ahi Waris dari Almarhum Syech Haji Muhammad Hasyim No.42/Perd/1971/PNTTD Pengadilan Agama / Mahkamah Sjarijah Tebing Tinggi;Fotocopy Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/006/k.27 tahun 1991;Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;S.H.,Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2016 oleh NELLY R.
Putus : 02-09-2010 — Upload : 03-09-2013
Putusan PN SABANG Nomor 22/Pid.B/2010/PN-SAB
Tanggal 2 September 2010 — ABDULLAH BIN HUSEN
623
  • di Lingkungan Mulia Kel.Cot Bau yang dilakukanoleh saksi Hanafiah Bin Kaoy sebagai Penjual dan terdakwa Abdullah BinHusen sebagai Pembeli;Bahwa benar tanah wakaf yang diperjual belikan tersebut adalah bahagian daritanah wakaf dengan sertifikat hak milik nomor: 173 tanggal 29 Maret 1990 atasnama pemegang hak Tgk.
    Usman Meukek (selaku Nazir);Bahwa benar pada Juni 2008 telah dilakukan pengukurankembali tanah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN)Kota Sabang terhadap tanah wakaf tersebut dan ternyatadi atas tanah wakaf yang dimaksud telah didirikanbangunan toko terdakwa Abdullah Bin Husen (bangunantoko tersebut berada d dalam tanah wakaf) ;2 Ahli BIYANTO, Aptnh Bin TARMIDI di muka sidang dengandibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :Bahwa benar Ahli adalah Pegawai Badan PertanahanKota Sabang (BPN) Sabang ;Bahwa
    Sukajaya terdapat tanah wakaf (sebagai wakif mandor Amin) denganakta pengganti akta ikrar wakaf nomor: W.3/001/09/1983 dan sertifikat hak miliknomor: 173 tanggal 29 Maret 1990 atas nama pemegang hak Tgk.
    yaitu tanah wakaf dengan Sertifikat Hak Milik Nomor :173 tanggal 29 Maret 1990 atas nama pemegang hak Tgk.
    Sukajaya Sabang;Perbuatan Terdakwa membeli tanah wakaf dilakukan dengan tanpa memperhatikandan tidak memperdulikan tentang keberadaan dan status tanah wakaf dimaksud.Perbuatan Terdakwa telah menyinggungn dan menyakiti perasaan masyarakat(khususnya masyarakat Kel.