Surat Gugatan Penggugat salah alamat (tidak memenuhi syaratformil Karena partai/pihak yang diperatunkan tidak lengkap).Bahwa berdasarkan fakta yuridis surat gugatan Penggugat tidakmemenuhi syarat formil dalam mengajukan surat gugatanterhadap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang (selakuTergugat) dengan alasan bahwa penerbitan sertipikat hak miliknomor : 179/Desa Samaenre Kecamatan Mattiro SompeKabupaten Pinrang atas nama H.

Pasal250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PegawaiNegeri Sipil berbunyi sebagai berikut :PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila :a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dipidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanyang ada hubungannya dengan jabatan dan /atau pidana umum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai

Pasal 1338 ayat(1) KUHPerdata) sehingga perbuatan Penggugat yang mendudukkanTurut Tergugat sebagai pihak dalam perkara a quo jelas merupakanperbuatan yang tidak berdasarkan hukum error in persona, sebabbertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskan Pasal 1340KUHPerdata;Selengkapnya Pasal 1340 ayat (1) KUHPerdata:Suatu penanjian hanya berlaku antara pihakpihak yang membuatnya;Selengkapnya Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata:Semua peranjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang

tertanda Suci.2 (dua) lembar fotocopi surat kepada Bapak BASRIEFARIEF,SH,MH Jaksa Agung RI dari Dewan Pimpinan PusatGolongan Karya Nomor : B111/GOLKAR/III/2011 tanggal31 Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusiyang ditandatangani oleh Prof.Dr.Muladi,SH selaku Ketuadan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yangterdapat stempel biru bertuliskan Diterima OlehMahkamah Agung RI pada tanggal 1 April 2011 tertandaSuci.1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Kejaksaan AgungRI perihal Surat dari DPP Partai

tertanda Suci.2 (dua) lembar fotocopi surat kepada Bapak BASRIEFARIEF,SH,MH Jaksa Agung RI dari Dewan PimpinanPusat Golongan Karya Nomor : B111/GOLKAR/III/2011tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanPenundaan Eksekusi yang ditandatangani olehProf.Dr.Muladi,SH selaku Ketua dan Idrus Marhamselaku Sekretaris Jenderal, yang terdapat stempel birubertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RI padatanggal 1 April 2011 tertanda Suci.1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima KejaksaanAgung RI perihal Surat dari DPP Partai

/XV/2012 tanggal13 Agustus 2012 perihal Perbaikan Permohonan Anggaran DanaPIMANSU Tahun 2012;b. 2 (dua) bundel Fotocopy Laporan Kegiatan PIMANSU.Dokumen YAYASAN PELESTARIAN FAKTA PERJUANGANKEMERDEKAAN Rl terdiri dari:a. 1 (Satu) bundel Foto Copy Surat Nomor 010 /YPFP/KX/012 Tanggal 12September 2012 Perihal Mohon Bantuan Hibah dan Bansos UntukKegiatan Yayasan Pelestarian Fakta Perjuangan Kemerdekaan RITahun Anggaran 2012.Surat Keterangan Tidak Berafiliasi dengan Partai PolitikSurat Keterangan Tidak

Sumut TA. 2012.Pemandangan umum anggota Dewan atas Nama Fraksi Partai DemokratDPRD Prov. Sumut terhadap Nota Keuangan dan Rancangan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Prov.

Keputusan Bersama Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Sumatera Utara dan Gubernur Sumatera Utara Nomor:15/K/2012 &Nomor : 188.44/755/KPTS/2012.Tentang PersetujuanTerhadap rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera UtaraTentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi SumateraUtara Tahun Anggaran 20131 (satu) bendel Foto Copy Risalah Rapat Paripurna Dewan MasaPersidangan Tahun Sidang Ill 20112012 tanggal 15 Desember 20111 (satu) bendel Foto copy Pemandangan Umum Anggota Dewan AtasNama Fraksi Partai

Surat Keterangan Tidak Berafiliasi dengan Partai Politikc. Surat Keterangan Tidak terjadi Konflik Internal DalamKepengurusand. Surat Keterangan Domisilie. Surat Kepengurusan Yayasan Pelestarian Fakta PerjuanganKemerdekaan RIf.

Keputusan Bersama Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Sumatera Utara dan Gubernur Sumatera UtaraNomor :15/K/2012 &Nomor : 188.44/755/KPTS/2012.TentangPersetujuan Terhadap rancangan Peraturan Daerah ProvinsiSumatera Utara Tentang Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 20131 (satu) bendel Foto Copy Risalah Rapat Paripurna Dewan MasaPersidangan Tahun Sidang Ill 20112012 tanggal 15 Desember2011.1 (satu) bendel Foto copy Pemandangan Umum Anggota DewanAtas Nama Fraksi Partai

sidang pembacaan putusan selauntuk perkara Nomor: 9192/PHPU.DXI/2011 yang amarnya memutuskanantara lain:e Membatalkan SK KPU Kabupaten Buton Nomor: 33/Kpts/KPUKAB/PKD/VII/Tahun 2011 tanggal 13 Juli 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011;e Memerintahkan KPU Kabupaten Buton untuk melakukan verifikasi administrasi danverifikasi faktual terhadap bakal pasangan calon yang diusulkan partai

DOHONG,Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunung Mas padaPemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013 dengan DewanPimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten GunungMas Nomor : 01/KPTS/HAMIAR2/VI/2013 (Nomor : 63/KPTS/DPC.PDIPP/GM/VI/2013) tentang Pembentukan Tim Kampanye DR.Drs. HAMBIT BINTIH,MM Drs. ARTON S.

Empat Lawang Prov Sumsel, tetap terlampirdalam berkas perkara.652 1 (satu) lembar asli Atribut Kalender tulisan Pabrik Atribut Pilkada/ Partai/Caleg/Kampanye Presiden/Gubernur/Walikota/Bupati, tetap terlampir dalamberkas perkara.653 1 (satu) lembar asli hasil print out tulisan Bagaimana Sdr. Kenal denganBapak Budi Antony Aljufri?...dst, tetap terlampir dalam berkas perkara.654 1 (satu) lembar asli hasil print out tulisan Bagaimana Sdr. Kenal denganBapak Romy Herton?...

DOHONG,Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunung Mas padaPemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013 dengan DewanPimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten GunungMas Nomor : 01/KPTS/HAMIAR2/VI/2013 (Nomor:63/KPTS/DPC.PDIPP/GM/V1I/2013) tentang Pembentukan Tim Kampanye DR.Drs. HAMBIT BINTIH,MM Drs. ARTON S.

Empat Lawang Prov Sumsel, tetap terlampirdalam berkas perkara.652 1 (satu) lembar asli Atribut Kalender tulisan Pabrik Atribut Pilkada/Partai/Caleg/Kampanye Presiden/Gubernur/Walikota/Bupati, tetap terlampir dalamberkas perkara.653 1 (satu) lembar asli hasil print out tulisan Bagaimana Sdr. Kenal denganBapak Budi Antony Aljufri?...dst, tetap terlampir dalam berkas perkara.654 1 (satu) lembar asli hasil print out tulisan Bagaimana Sdr. Kenal denganBapak Romy Herton?...

No.1657 K/Pid.Sus/201430yang terdapat stempel biru bertuliskan Diterima Oleh Mahkamah AgungRI pada tanggal 01 April 2011 tertanda Suci.78. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihalSurat dari DPP Partai Golkar Nomor : B111/GOLKAR/III/2011 tanggal 31Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi dan Nomor :B110/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanDukungan Kembali dengan tujuan Jaksa Agung RI yang diterima olehRisty.79. 1 (satu) bundel Surat Tuntutan Kejaksaan

No.1657 K/Pid.Sus/20147481.1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RIperinal Surat dari DPP Partai Golkar Nomor : B111/GOLKARTIII/201 1tanggal 31 Maret 2011 perihalPermohonan Penundaan Eksekusi dan Nomor : B110/GOLKARTIII/201 1tanggal 31 Maret 2011 perihalPermohonan Dukungan Kembali dengan tujuan JaksaAgung RI yang diterima oleh Risty.82.1 (satu) bundel Surat Tuntutan Kejaksaan Negeri MuaraTebo Reg.Perkara No : PDS04/N.5.17/Ft.1/07/2009tanggal 09 Februari 2010 atas nama Terdakwa H.

Muladi, S.H.selaku Ketua dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yang81.82.83.84.terdapat stempel biru bertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RIpada tanggal 01 April 2011 tertanda Suci.1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihal Suratdari DPP Partai Golkar Nomor : B111/GOLKAR/III/2011 tanggal 31Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi dan Nomor :B110/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanDukungan Kembali dengan tujuan Jaksa Agung RI yang diterima

No.1657 K/Pid.Sus/201417681.82.83.84.1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihal Suratdari DPP Partai Golkar Nomor : B111/GOLKAR/III/2011 tanggal 31Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi dan Nomor :B110/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanDukungan Kembali dengan tujuan Jaksa Agung RI yang diterima olehRisty.1 (satu) bundel Surat Tuntutan Kejaksaan Negeri Muara TeboReg.Perkara No : PDS04/N.5.17/Ft.1/07/2009 tanggal 09 Februari 2010atas nama Terdakwa

• 1 (satu) buah map snel hecter warna kuning yang berisi 1 (satu) bendel chek list persyaratan pendaftaran bakal calon Kepala Desa atas nama calon Suryadi tanggal 4 agustus 2013, dengan lampiran sebagai berikut:
  1. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pendaftaran Pencalonan Kepala Desa;
  2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai calon Kepala Desa;
  3. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tidak aktif dari jabatan sebagai Pengurus atau Anggota Partai

Terbanding /TurutTermohon Kasasi dalam persidangan maupun didalam kontra memoribanding dari Tergugat / Turut Terbanding (Wildan), sehingga menurutPasal 1875 KUH Perdata, Pasal 288 RBG bukti surat tersebut mempunyaikekuatan pembuktian yang sama dengan akta Autentik, oleh sebabkeberadaannya sempurna telah memenuhi syarat formil dan materiil, Karenaagar akta dibawah tangan melekat kekuatan pembuktian, harus terpenuhilebih dahulu syarat formil dan materiil yaitu: Dibuat secara sepihak atau berbentuk partai

Menetapkan agar barang bukti berupa: 1 (satu) buah golok dengan panjang 14 cm dan lebar 2 cm dengangagang kayu berwarna coklat; 1 (satu) buah kaos warna putih tanoa merk bergambar partai PrabowoHatta; 1 (satu) buah singlet atau kaos dalam warna putih dengan merk rider;Dirampas untuk dimusnahkan;4.

PERMA tersebut,adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atauWalikota dan Wakil Wali Kota;Bahwa berdasarkan BAB KETENTUAN UMUM Pasal tayat (3) PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2016 tentang Tata CaraPenyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa PelanggaranAdministrasi Pemilihan, yang dimaksud dengan Calon Bupati dan Calon WakilBupati dalam PERMA tersebut, adalah Peserta pemilinan yang disusulkan olehpartai politik, gabungan partai

kepentingan umum;membuat keputusan yang menguntungkan dir sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusanatau tindakan yang akan dilakukannya;menjadi pengurus partai

KHUMAIDIdi sebuah pengajian rutin di Pendopo Kabupaten Pasuruan padatahun 2007, dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengajak saksi M.KHUMAIDI untuk masuk dalam kepengurusan Partai KedaulatanNasional Umat (PKNU), ajakan Terdakwa tersebut kemudiandisanggupi oleh saksi M. KHUMAIDI yang selanjutnya menjadi KetuaMajelis Syuro PKNU wilayah Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan,dan sejak saat itu Terdakwa dan saksi M.

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata)sehingga perbuatan Penggugat yang mendudukkan Turut Tergugatsebagai pihak dalam perkara A Quo jelas merupakan perbuatanyang tidak berdasarkan hukum error in persona, sebabbertentangan dengan prinsip partai kontrak yang di gariskan Pasal1340 KUHPerdata.Selengkapnya Pasal 1340 ayat (1) KUHPerdata:Suatu. perjanjian hanya berlaku antara pihapihak yangmembuatnyaSelengkapnya pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata:Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagaiundangundang

Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang,barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhikeputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;Menjadi pengurus partai politik;Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BadanPermusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan RakyatRepublik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah RepublikIndonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atauDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Yahya Harahap, bahwa tindakan yangbertentangan dengan prinsip partai kontrak (contract party) yang digariskandalam Pasal 1340 KUHPerdata, maka pihak ketiga yang dirugikan dapatmengajukan exception in persona dengan alasan pihak yang ditarik sebagaiTergugat keliru. (M.

Nomor 1806 K/Pdt/2016atau keinginan pemerintah atau partai politik atau kelompok penekanlainnya;.

Nomor 453 K/Pdt/2013(1,7)Pemerintah wajiob bertanggung jawab menghormati, melindungi,menegakkan dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalamUndangUndang ini, peraturan perundangundangan yang lain, danhukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima olehNegara Republik Indonesia;Pasal 74:Tidak satu ketentuan dalam UndangUndang ini boleh diartikan bahwaPemerintah, partai, golongan atau pihak manapun dibenarkanmengurangi, merusak, atau menghapuskan hak asasi manusia ataukebebasan dasar

Untuk menjamin netralitas Pegawai Negeri sebagaimana dimaksuddalam ayat (2), Pegawai Negeri dilarang menjadi anggota dan/ataupengurus partai politik.Menimbang, bahwa larangan bagi PNS untuk memberi dukungan ataubersikap netral dalam Pemilu termasuk Pilkada tersebut diatur dalam UUNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 79 ayat (1) dan ayat(4) sebagai berikut:1. Dalam kampanye dilarang melibatkan:a. Hakim pada semua peradilan;b. Pejabat BUMN/BUMD;c.

mestinya denganpertimbangan antara lain :1) Kondisi bangunan Ma Kodim yang sudah memprihatinkandan tidak ada alokasi anggaran Harbang;2) Pada awal Terdakwa menjabat Dandim di Kab Sampang,seluruh wilayah Indonesia sedang mempersiapkan pestademokrasi Pileg dan Pilpres, sehingga untuk menjagaintegritas TNI AD dan Netralitas TNI pada umumnya,Terdakwa tidak +=memaksakan mencari Donaturdikarenakan Tokoh masyarakat di Kab Sampang yangmemiliki finasial lebin pada umumnya masuk dalam salahsatu keanggotaan Partai

mestinya denganpertimbangan antara lain :1) Kondisi bangunan Ma Kodim yang sudah memprihatinkandan tidak ada alokasi anggaran Harbang ;2) Pada awal Terdakwa menjabat Dandim di Kab Sampang,seluruh wilayah Indonesia sedang mempersiapkan pestademokrasi Pileg dan Pilpres, sehingga untuk menjagaintegritas TNI AD dan Netralitas TNI pada umumnya,Terdakwa tidak +$=memaksakan mencari Donaturdikarenakan Tokoh masyarakat di Kab Sampang yangmemiliki finasial lebin pada umumnya masuk dalam salahsatu keanggotaan Partai

Pada awal Terdakwa menjabat Dandim di Kab Sampang,seluruh wilayah Indonesia sedang mempersiapkan pestademokrasi Pileg dan Pilpres, sehingga untuk menjagaintegritas TNI AD dan Netralitas TNI pada umumnya,Terdakwa tidak +$=memaksakan mencari Donaturdikarenakan Tokoh masyarakat yang memiliki finasiallebin pada umumnya di Kab Sampang masuk dalam salahsatu keanggotaan Partai Politik;106c.

Kondisi bangunan Ma Kodim yang sudah memprihatinkandan tidak ada alokasi anggaran Harbang;b. pada awal Terdakwa menjabat Dandim di Kab Sampang,seluruh wilayah Indonesia sedang mempersiapkan pestademokrasi Pileg dan Pilpres, sehingga untuk menjagaintegritas TNI AD dan Netralitas TNI pada umumnya,Terdakwa tidak +g=memaksakan mencari Donaturdikarenakan Tokoh masyarakat di Kab Sampang yangmemiliki finasial lebin pada umumnya masuk dalam salahsatu keanggotaan Partai Politik;c. adanya Surat Telegram (ST