Ditemukan 9402 data
NURISDAN
Tergugat:
1.Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Baiturrahman
2.Retno Palupi
86 — 71
Hasyim selaku suami Tergugat II ), KUHPerdata Pasal 1372KUHPerdata menyebutkan bahwa tuntutan perdata tentang halpenghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian sertapemulihan kehormatan dan nama baik;Halaman 102 dari 119 halaman Put.168/Pdt.G/2019/PA.BotgDari ketentuan tersebut di atas ternyata bahwa seseorang yangtercemar nama baiknya karena suatu penghinaan dari segi perdatadapat menuntut ganti kerugian baik dalam bentuk materiil maupunimmateriil sebagai perbuatan melanggar hukum yaitu
109 — 15
Pedoman selanjutnya dapat ditemukan pada PasalHalaman 85 dari 89Putusan Perdata Gugatan Nomor 390/Pat/G/20 5/PN.Bdg.1372 ayat (2) KUHPerdata : Dalam menilai satu dan lain, Hakim harusmemperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dankemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan.
459 — 294
didekat rumahterdakwa yang bernama masjid AlIstijar tidak pernah mengumandangkanmantramantra selain salawatan atau adzan, bila maksud TERDAKWAshalawat atau adzan disebut mantramantra maka itu sangat menyinggungHalaman 14 dari 87 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN.Pdl (Penistaan Agama)agama islam, karena namanya mantramantra seperti halnya bacaandukun.e ANEH SAMA SEKITAR SINI, ALIM ULAMA DUUNJUNG TINGGITINGGIPADAHAL PELAJARAN RUTINNYA CUMA BACA AL QURAN DANBACAAN SHOLAT, tulisan tersebut merupakan penghinaan
46 — 23
Hasanuddin berprilaku kasar19dan ikut campur serta selalu melakukan penghinaan kepada almarhumTahir yang menderita penyakit kusta dan mengusir Mohd Yusuf keluarrumah, demikian juga setelah H.
163 — 82
Jkt.Sel.berupa kerugian materil dan imateriil;Bahwa, kerugian materil yang dimaksudkan adalah kerugian yang nyata diderita danhilangnya keuntungan yang diharapkan;Adapun kerugian imateril adalah kerugian berupa pengurangan kesenangan hidupmisalnya karena penghinaan, luka atau cacatnya anggota tubuh.
81 — 56
Polres Bogor bukanlah Penasehat Hukum dapat secara illegal, namunseluruh fakta tersebut merupakan bentuk pemeriksaan pro yustisia yang menjadisatu kesatuan yang utuh dalam Berkas Perkara Sertu Eriska Yudha Aditama yangPenasehat Hukum yakin sama dengan Berkas Perkara yang ada di Majelis Hakimyang mulia maupun Berkas Perkara di Oditur Militer.2) Pengabaian atas sebagian berkas dan hanya mengutip bagian yangmenguntungkan saja tanpa mendalilkan alasan penolakan atas berkas yang lainnyamerupakan suatu penghinaan
terhadap proses hukum yang berlaku di negeri ini,bahkan dapat dikategorikan sebagai suatu Contempt of Court (penghinaan peradilan)itu sendin.3) Bahwa Penggunaan Berita Acara Pemeriksaan yang terdapat dalam BerkasPerkara bukalah hal yang tabu bagi Sistem Peradilan Pidana Militer di Indonesia.Pasal 155 Undangundang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer justrumemberi peluang untuk hal tersebut.
HELMI SYAHNAN
Tergugat:
1.PT. PLN Persero
2.LELI HERAWATI
3.NAZLIANA HABIBIE S
4.TENGKU RAJA MORA HARTAWAN
5.TENGKU RATU CITRA HARTATI
6.ANANDA KUMAR
7.KANTOR SBU DISTRIBUSI WILAYAH III SUMATERA BAGIAN UTARA
8.MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI REPUBLIK INDONSIA
9.Direksi PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, Cq. Kantor SBU Distribusi Wilayah III Sumatera Bagian Utara
10.Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia
Turut Tergugat:
1.KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
2.LOLITA PULUNGAN, SH
3.HAYATI HARAHAP
134 — 21
menjadi teranglah Gugatan PENGGUGATfaktanya tidak satupun dalil PENGGUGAT yang menjelaskan adanyaPerbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT IV.Sehingga terbuktilah bahwa Gugatan PENGGUGAT ini sama sekalitidak jelas (obscuur libel).Bahwa pencantuman Pasal 1365 KUHPerdata hanyalah sebagaialasan untuk menuntut ganti kerugian semata, bukan suatu alasanhukum untuk mendalilkan suatu perbuatan melawan hukum danpenghinaan sehingga dengan tidak diuraikannya unsurunsurperbuatan melawan hukum dan penghinaan
BAMBANG SUYANTO
Tergugat:
1.AGUNG WIJAYANTO
2.HARIANTO SAMUEL
3.NONO PURNOMO SAMUEL
4.SUJANTO SAMUEL
5.WIBOWO RAHARJO
6.LANNI HERAWATI
Turut Tergugat:
1.SETYANI DEWI
2.Ny. JANDA HAMKORO SAMUEL dan alm. Hamkoro Samuel jumlahnya tidak diketahui
3.YAYASAN TJOH DJOE HOO SOEN LAUW
4.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq KAKANWIL BPN PROPINSI JAWA TIMUR cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KEDIRI
5.NUNUK ENDANG PURWANINGSIH, SH.
71 — 12
terhadap petitum angka 10 (sepuluh) gugatanRekonpensi yang meminta menghukum Tergugat Rekonpensi membayar gantikerugian Immateriil sebesar Rp.6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) yangharus di bayar secara tunai dan seketika pada saat putusan perkara inimempunyai kekuatan hukum tetap dan di laksanakan dengan sempurna ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1370, 1371 dan 1372KUHPerdata ganti kerugian Immateril hanya dapat di berikan dalam halhaltertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan
122 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
,M.H atastuduhan pihak Para Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali) terdapatargumentasi hukum yang mengkualifikasi perbuatan sebagai perbuatanperistiwa atau penghinaan sebagaimana yang diatur dalam Ginus Pasal310 KUHP dan khusus Pasal 311 juncto Pasal 317 KUHP;Berdasarkan Ad Informadum (Bukti PK140) tersebut di atas, maka jelasberdasarkan fakta legal opinion Bapak Dr. H.
97 — 44
Badan Perlindungan Konsumen Nasional ;Bapak Kapolda Jawa Barat ;Bapak Kapolrestabes Bandung ;Presiden Direktur Bank Nusantara Parahyangan ;o oS Go oFDirektur Kepatuhan dan Manajemen Resiko Bank NusantaraParahyangan ;16.Bahwa, berdasarkan dalil PENGGUGAT DR sebagaimana angka 11, 12,13, 14 dan 15 di atas, telah terbukti TERGUGAT DR telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum sebagimana diatur dalam Pasal 1372KUHPerdata Jo Pasai 1373 KUHPerdata, yaitu :Pasal 13872 KUHPerdata :" Tuntutan perdata tentang hal penghinaan
RAMLI AMANA, S.H.
Terdakwa:
RIDOLOP KAMBU, S.Sos
173 — 147
September 2013 di PT BPR Dana NiagaMandiri, Jalan Hertasning Raya Timur Nomor 17, Makassar,Sulawesi Selatan melalui berita acara pemeriksaan ahli olehDepartemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan tertanggal 12Juli 2018;e) Dalam perkara tindak pidana penghinaan lambangnegara sehubungan dengan dugaan perkara PelecehanHalaman 59 dari 90 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/20.19./PN.MnkLambang negara dan lembaga Negara yang diduga dilakukanoleh Drs.
40 — 2
Namun gunamemberikan suatu pedoman dalam pemenuhan gugatan Immateril makaMahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No.650/PK/Pdt/1994 menerbikan pedoman yang ismya Berdasarkan Pasal 1370,1371, 1372 KUHPerdata gantikerugian immateril hanya dapat diberikan dalamhalhal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan, dalmhal int Hakim Majelis menilai bahwa Penggugat tidak cukup memberikan buktikepada Majelis oleh karena itu tidak beralasan menurut hukum, karena itu tidakdapat
1.Julivia M Selanno, SH
2.Sulaiman Puha, SH
Terdakwa:
1.KHALEB YAMARUA Alias KAL
2.STEVANUS AHWALAM Alias PANUS
354 — 120
Anti SLAPPmerupakan perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan hidup, gugatanSLAPP dapat berupa gugatan balik (gugatan rekonvensi), gugatan biasa atauberupa pelaporan telah melakukan tindak pidana bagi pejuang lingkungan hidup(misalnya, dianggap telah melakukan perbuatan penghinaan sebagaimanadiatur dalam KUHP), dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung (KMA) No. 36Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara LingkunganHidup, diatur bahwa untuk memutuskan sebagaimana Pasal 66 UU No. 32Tahun
74 — 54
Bahwa akibat kerugian dari perbuatan para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi yang melakukan Gugatan yang pertamadan Kedua telah melecehkan harkat dan martabat para PenggugatRekonvensi/ para Tergugat Konvensi dan juga penghinaan/pencemaran nama baik Leluhur dan seluruh Anggota Suku SesoFoa,dapat diperhitungkan dengan uang tunai sebesar Rp.300.000.000, (Tiga Ratus Juta Rupiah), yang harus dibayar kepadapara Tergugat Konvensi/ para Penggugat Rekonvensi;Dan atas kerugiankerugian tersebut di
313 — 214
Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan buktiharus ditolak.Hal. 68 dari 93 hal, Putusan Nomor : 801/PDT.G/201 8/PN.JKT.SEL,Bahwa guna memberikan suatu pedoman dalam pemenuhan gugatan Immateril,Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No.650/PK/Pdt/1994 menerbikan pedoman yang isinya sebagai berikut:Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdata ganti kerugian immaterilhanya dapat diberikan dalam halhal tertentu saja seperti perkara Kematian,luka berat dan penghinaan
38 — 22
Suami melakukan KDRT, pelecehan,penghinaan, dan lain sebagainya, tidak hanya kepada saya tapi jugaHal. 30 dari 101 halaman * Putusan Nomor:0232/Pdt.G/2015/PA.Prmorang tua saya.Perbuatan saya berdampak pada penurunan konsentrasi dalampekerjaan suami. Hal ini sungguh adalah kebohongan belaka. Padakenyataanya suami sayalah yang sering membuat keributan dikantor,melabrak saya, marahmarah, memaki bahkan mengintimidasi sayaselama berada dikantor yang sama.
88 — 21
yangdimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Penggugat yang menyatakanbahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat tersebut, telah menimbulkan kerugianmateriil terhadap Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut : Bahwa, Kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum dapatberupa kerugian meteriil, yang terdiri dari kerugian yang nyata diderita dankeuntungan yang seharusnya diperoleh serta kerugian moril, berupa ketakutan,penghinaan
104 — 39
G/2015/PN.Mdn Bahwa, Kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum dapatberupa kerugian meteriil, yang terdiri dari kerugian yang nyata diderita dankeuntungan yang seharusnya diperoleh serta kerugian moril, berupa ketakutan,penghinaan, rasa sakit dan kehilangan kesenangan hidup ; Bahwa, untuk menentukan jumlah kerugian yang harus diganti unumnya harusdilakukan dengan menilai kerugian tersebut, untuk itu pada asasnya, yangdirugikan harus sedapat mungkin ditempatkan dalam keadaan seperti
88 — 44
Badan Perlindungan Konsumen Nasional ;Bapak Kapolda Jawa Barat ;Bapak Kapolrestabes Bandung ;Presiden Direktur Bank Nusantara Parahyangan ;o oS Go oFDirektur Kepatuhan dan Manajemen Resiko Bank NusantaraParahyangan ;16.Bahwa, berdasarkan dalil PENGGUGAT DR sebagaimana angka 11, 12,13, 14 dan 15 di atas, telah terbukti TERGUGAT DR telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum sebagimana diatur dalam Pasal 1372KUHPerdata Jo Pasai 1373 KUHPerdata, yaitu :Pasal 13872 KUHPerdata :" Tuntutan perdata tentang hal penghinaan
88 — 16
Bahwa Termohon telah pula melakukan perbuatan penghinaan terhadap ibukandung Pemohon dan perusakan barang milik orang tua Pemohon yangperkaranya sedang dalam proses penyidikan pada Polres Kota BandaAceh,meskipun Pemohon semula tidak berniat melaporkan atau membuatpengaduan,akan tetapi oleh karena Termohon telah melaporkan Pemohonmelakukan kekerasan dalam rumah tangga (meskipun tidak terbukti ),makadengan berat hati Pemohon melakukan hal tersebut;.