baliknama dengan dilakukannya proses Akta Jual Beli sebagaimana peraturanyang berlaku.13.Bahwa sebagaimana pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnyaperjanjian di nyatakan bahwa dalam suatu perjanjian tersebut harus harusada kesepakatan para pihak, para pihak cakap hukum, ada objeknya, dankausanya halal.14.Bahwa sebagaimana Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwasemua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundangbagi mereka yang membuatnya.15.Bahwa pasal 5 Undang Undang Pokok Agraria

) danPenggugat tanggal 13 Nopember 2012 adalah telah benarbenar terjadi.Halaman 23 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2016/PN.BtlMenimbang bahwa kemudian untuk menilai apakah perjanjian jual belitersebut sah dan mempunyai kekuatan hukum = mengikat, Majelismempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang bahwa mengenai jual beli tanah, hukum Nasional di Indonesiaberdasarkan kepada hokum adat, sebagaimana diatur dalam pasal 5 Undangundang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria

(UUPA)Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat,sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yangberdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta denganperaturanperaturan yang tercantum dalam Undangundang ini dan denganperaturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsurunsur yang bersandar pada hukum agama.

Hal manasebagaimana diatur dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan Setiap pejanjian yang bermaksudmemindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah,Halaman 24 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pdt.G/2016/PN.Btlmenggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagaitanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akte yang dibuat oleh dan dihadapanpenjabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam PeraturanPemerintah

Bahwa Tergugat dalam melaksanakantugas telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dimanakewenangan dari Tergugat telah diatur dalam UndangUndang Dasar 1945 Pasal 33ayat (3 ), UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah No. 24Tahun 1997, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 10 Tahun 2006, jo.Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun1999, Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3Tahun 1997, Peraturan

PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1999 Jo.,Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun1997, jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. Tahun 2010 tentangStandar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, ( vide Putusan PTUNBDG No.63120VVPTUNBIDG: Wal.

Bahwa tindakan Termohon yang menerbitkan Peraturan Daerah ProvinsiDKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruangdan Peraturan Zonasi tanopa meminta masukan dan tanpa berkoordinasidengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Badan PertanahanNasional cq Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara telahmelanggar asas kelembagaan dan asas kesesuaian sebagaimana telahPemohon uraikan dalam poin 10 dan poin 11 di atas sehingga sangatlahberalasan bila Majelis Hakim pada Mahkamah

Dengan tidak adanya salah satu dari syarat tersebut di atasdiantaranya berupa pendelegasian baik oleh Undangundang PokokAgraria (UUPA) maupun dari Menteri Agraria dan Tata Ruang dan BadanPertanahan Nasional serta Menteri terkait lainnya, maka dapat diketahuibahwa tidak ada delegasi kewenangan yang diberikan kepada Termohonuntuk menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi,Oleh karena itu PERDA a quo haruslah dinyatakan

Putusan Nomor 11 P/HUM/2017Pasal 5 huruf b dan c UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 TentangPembentukan Peraturan Perundangundangan;Bahwa tindakan Termohon dalam menerbitkan Peraturan DaerahProvinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail TataRuang dan Peraturan Zonasi tanoba meminta masukan dan tanpaberkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan BadanPertanahan Nasional cq Kantor Pertanahan Kota Administrasi JakartaUtara telah melanggar asas kelembagaan dan asas kesesuaianBahwa

pemerintahantentunya akan bertentangan dengan warganya, apalagi apabila didalammenjalankan urusan pemerintahan membangun fasilitas sarana umumakan berbenturan dengan kepentingan warganya khusus apabilakebijakan pemerintah tersebut secara langsung akan berbenturanmisalnya memerlukan tanah yang dimiliki atau dikuasai warganya namunharuslah diingat bahwa kepemilikan hak atas tanah berfungsi sosial(serta mutlak) sebagaimana ketentuan UndangUndang No. 5 Tahun1960 yakni UndangUndang tentang ketentuan pokok agraria

Bahwa dari luas tanah tersebut dikecualikan tanah seluas 199,74Ha berhubung sudah menjadi areal pemukiman rakyat setempat.Bahwa, kemudian pada tanggal 05 September 1983 dikeluarkan suratdari Dirjen Agraria Depdagri oleh karena itu berdasarkan Surat dariDirjen Agraria Departemen Dalam Negeri kepada Gubernur JawaBarat dan Kepala Agraria Jawa Barat pada saat itu yang pada intinyatanah PT.P XI seluas 1.738,545 Ha dikurangi 199, 74 Ha karena sudahmenjadi tanah garapan rakyat (bukti T /3).Halaman 24Dari

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No: 24TAHUN 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor: 37Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Jo.Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor: 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.Bahwa berdasarkan Pasal 17 huruf (a) dan huruf (g) Jo. pasal 18 ayat (1)dan ayat (2) Jo.

KEBERATAN PEMOHON BANDING dalam POKOK PERKARA yang Ke DUA:BAHWA PEMOHON BANDING SANGAT KEBERATAN ATAS PUTUSANMAJELIS TINGKAT PERTAMA yang TIDAK MEMPERTIMBANGKAN BUKTIBUKTI YANG DIAJUKAN OLEH TERGUGATI / PEMBANDING, BERUPA BUKTISURAT DARI KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG /BPN Nomor:2594/26.3800/VV2016 TGL. 6 JUNI 2016. A.

Dalam hal ini, jika HGB No. 61dilepaskan hak nya oleh pemegang hak (PT Parigi), maka hak atastanah HGB No. 61 kembali kepada Negara dalam hal ini MenteriNegara Agraria/Kepala BPN. Sehingga Penggugat belum memilikiwewenang yang sah untuk menjadi pemilik tanah obyek sengketasebelum mengurus dan/atau memohonkan untuk mendapatkan hakatas tanah kepada Negara.

Bahwa batasbatas tanah dalam Surat Ukur / Gambar Situasi No 242dalam Hak Guna Bangunan tidak memenuhi ketentuan PeraturanMenteri Negara Agraria No. 8 Tahun 1961 atau yang telahdiperbaharui berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang KetentuanPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 TentangHalaman 130Dari 154 Halaman Putusan Nomor 148/PDT/2018/PT BTNPendaftaran Tanah, karena Akta Pelepasan Hak no. 61 dibuat tahun2005 sedangkan

KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHANNASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq KANWILBADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSIGORONTALO Cq KEPALA KANTOR PERTANAHANKABUPATEN GORONTALO, berkedudukan di KelKayubulan, Kec. Limboto, Kab. Gorontalo, dalam hal inimemberikan kuasa kepada Abdillan Mallo, S.H, Dkkpegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontaloberalamat di Jl.

KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHANNASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq KANWILBADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSIGORONTALO Cq KEPALA KANTOR PERTANAHANKABUPATEN GORONTALO UTARA, berkedudukan di JlBy Pass Desa Botungobungo, Kec. Kwandang, Kab.Gorontalo Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepadaLismaryanti Hamzah, S.ST, Dkk pegawai KantorPertanahan Kabupaten Gorontalo Utara beralamat di Jl.By Pass Kompleks Blok Plan Perkantoran PemerintahDaerah Kab.

KademanganProbolinggo, Surat Ukur nomor : 48/Sumber Wetan/2007 luas tanah 1368 M2 (seributigaratus enam puluh delapan meter persegi), atas nama MUSRIFAH yangdikeluarkan oleh Kantor Agraria Kota Probolinggo ; Surat bukti mana telah dibubuhimeterai yang cukup dan diberi tanda P7 ;Pemohon menunjukkan surat aslinya dan ternyata fotocopy tersebut sesuai dengansurat aslinya ;8.

Kademangan Probolinggo, Surat Ukur nomor : 48/Sumber Wetan/2007luas tanah 1368 M2 (seribu tigaratus enam puluh delapan meter persegi), atas namaMUSRIFAH yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kota Probolinggo telah diperoleh faktabahwa Pemohon mempunyai sebidang tanah seluas 1.368 M2 yang, terletak di KelurahanSumber wetan Kecamatan Kedupok (dahulu Kecamatan Kademangan) kota Probolinggo,dimana tanah tersebut oleh Pemohon dijadikan agunan kredit di Bank Perkreditan Rakyat(BPR) Angga Probolinggo, Pemohon

Patuan Daulat Baginda Nalobi menulis pula dalambukunya yang berjudul HUKUM AGRARIA Menurut Adat Dalihan Natolu,halaman 5 sebagai berikut:"Wewenang atas tanah.Wewenang atas pengawasan dan tanggung jawab atas penggunaan tanahhak milik Negeri, di Tapanuli Selatan terdapat dua macam, yaitu :1.

Justru karena itulah maka diwilayah tersebut dibuat dan dinyatakan pokok hukum agraria dimanatanah Negeri itu menjadi "HAK WILAYAT"."Hak Pertuanan."Penghidupan masyarakat mempunyai hubungan yang erat sekali dengantanah, dimana dia tinggal, menghasilkan makanan, tempat menyimpanjenazah, menimbulkan golongangolongan yang merupakan keluargakeluarga yang terikat dalam satu ikatan yang dinamakan persekutuanhukum.

Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatanhukum di dalam dan diluar Pengadilan;Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut, Surat EdaranMenteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor4 SE/I/2015 tentang Batas Usia Dewasa Dalam Rangka PelayananPertanahan dengan merujuk kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Perdatamenentukan bahwa, batas usia dewasa dalam rangka pelayanan pertanahanadalah paling

tidak bertentangan dengan hukum,maka petitum ke2 Pemohon untuk menjual tanah yang merupakan hak bagiananak Pemohon yang belum dewasa di atas patutlah untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biayaperkara yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;Menimbang, bahwa oleh karena petitum Pemohon dikabulkanseluruhnya maka petitum ke1 Pemohon dikabulkan;Mengingat ketentuan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan, Surat Edaran Menteri Agraria

terletak diKelurahan Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan sesuai SertifikatHak Milik Nomor 877 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3714 masingmasing atasnama NURYANTO yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tabanan;8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul atas pemeriksaan perkara ini;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar PengadilanAgama Tabanan Cq.

Fotokopi Sertipikat Hak Milik tanah Nomor: 3714 seluas 65 M2 atas namaPemegang Hak NURYANTO A.Md terletak di Desa Dauh Peken Tabanan yangditerbitkan oleh Kepala Kantor Agraria/BPN Kabupaten Tabanan tanggal 24Maret 2000, telah dinezegelen / bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, (P.11);12. Asli Surat Keterangan tentang Pemberitahuan Sertifikat sebagai jaminan Kreditpada Bank BPD Bali Nomor: 05/NOTAR/X/2011 tanggal 14 Nopember 2011yang dikeluarkan oleh Notaris I NYOMAN ADI RIMBAWAN, SH.

merupakanpernyataan bahwa dirinya adalah nominee dari Tergugat IlI/sekarangTerbanding Ill sehingga merupakan bukti pengakuan yang sempurnasudahlah tepat untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pimpinan sidang ;2) Bahwa kemudian pada pertimbangan berikutnya Majelis Hakimmenjabarkan jika secara hukum nominee atas tanah dilarang karenamerupakan penyelundupan hukum yang melanggar Pasal 9 ayat (1),Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (2) undang undang nomor 5 tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepatdan benar, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang berupa surat pernyataanyang dibuat Fransio Laung Sihombing (Suami Pembanding semulaPenggugat ) jelas merupakan pernyataan bahwa dirinya adalah nomineedari Terbanding Ill semula Tergugat Ill dan benar bahwa secara materiilpemilik tanah sengketa adalah Terbanding III Semula Tergugat III ; Bahwa Terbanding Ill semula Tergugat Ill adalah warga Negara Asingsesuai ketentuan Undang undang Pokok Agraria

Berdasarkan Pasal 13 ayat (3) PP No. 10 Tahun 1961 jo.Pasal 4 ayat (3) PP No. 10 Tahun 1961, SHM No. 177/Mt.Soreang, tidak berstatus Hukum sebagai Sertifikat Hak atasTanah, karena tidak memiliki Surat Ukur yang berarti : Tidak memiliki Nomor Surat Ukur yang berarti tidak pernahdi ukur oleh Juru Ukur Tanah Tidak memiliki Nomor Pendaftaran Tanah yang berartitidak terdaftar pada Kantor Agraria setempat Tidak memiliki Nomor Buku Tanah, yang berarti tidakmemiliki Buku Tanah pada Kantor Agraria setempat.b

Memiliki Nomor Pendaftaran Tanah yang berarti telahterdaftar pada Kantor Agraria setempat Memiliki Nomor Buku Tanah, yang berarti telahmemiliki Buku Tanah pada Kantor Agraria setempat.Keberatan Penggugat terhadap keberadaan SHM No. 551/Kel.Bukti Indah, Surat Ukur Nomor : 00372/2004, dan SHM No.552/Kel. Bukit Indah, Surat Ukur Nomor : 00373/2004 tidak benarkarena :a.

Nomor surat ukur yang berarti tanah tersebut telah diukuroleh juru ukur tanah dari Kantor Agraria setempat.b. Nomor pendaftaran tanah yang berarti tanah tersebut telahdidaftar pada Kantor Agraria setempatc. Nomor Buku Tanah yang berarti tanah tersebut telahmemiliki Buku Tanah pada Kantor Agraria setempat.Oleh karena Tanah SHM No.177/Wt.

Nomor Pendaftaran Tanah yang berarti bahwa tanahtersebut telah Terdaftar pada Kantor Agraria Setempat.Namun oleh karena tidak terdapat Surat Ukur, maka tidakterdapat pula Nomor Pendaftaran Tanah yang berarti tanahtersebut tidak terdaftar pada Kantor Agraria setempat.c. Nomor Buku Tanah, yang berarti bahwa tanah tersebut telahmemiliki Buku Tanah pada Kantor Agraria setempatNamun oleh karena tidak terdapat Surat Ukur, maka tidakterdapat pula Nomor Buku Tanah yang berarti bahwa SHMNo. 177/Wt.

Soreang tidak sah keberadaannya karenatidak pernah dii ukur oleh Juru Ukur Tanah dari KantorAgraria (karena tidak ada nomor surat ukur) dan tidakterdaftar pada Kantor Agraria (karena tidak ada nomorpendaftaran tanah) serta tidak mempunyai Buku Tanah padaKantor Agraria (karena tidak ada nomor buku tanah),sedemikian berdasarkan Pasal 4 ayat (3) PP No. 10 Tahun1961.. Oleh karena tidak mempunyai Peta Tanah dan Surat Ukur,maka sebelum diterbitkan SHM No. 177/Wt.

Memperhatikan Pasal 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

• Menolak seluruh eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

Maka orangtua Para Tergugat (ALEX NENDER) mengajukan permohonankepada Pemerintah untuk mendapatkan hak atas tanah yangdikuasainya, sehingga pada tahun 1978, dilakukan pengukurantanah oleh Agraria surat ukur No, 1141/1978, tertanggal 19Desember 1978, dasar surat Keputusan Gubernur cq KepalaDirektorat Agraria No. 293/HM/P3HT/19781979. Bahwa padatanggal 01 juli 1981, Kepala Direktorat Agraria menunjuk BekasTanah Negara.

Sehingga semua masyarakat yangtinggal diatas tanah ex H.C.C.M, atau PD PKM statusnya HakPakal, bukan pemilik, nanti tahun 1976 ketika PemerintahKabupaten Bolaang Mongondow, melakukan Pembebasan tanahmaka semua masyarakat desa Purworejo dan desa Liberia mulaimengajukan Permohonan Kepemilikan tanah kepada pemerintahdalam hal ini Bupati cq Kepala Kantor Agraria kabupaten BolaangMongondow. Untuk itu posita angka 2 gugatan Penggugat dengantegas Para Tergugat tolak.3.

Pasal 119Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor : 9 Tahun 1999 (Permen Agraria Nomor 9/199, yang isinyamenyatakan bahwa : Keputusan pembatalan hak atas tanah karenacacat hukum administratif dalam penerbitannya, dapat dilakukanpermohonan yang berkepentingan atau oleh pejabat yang berwenangtanpa permohonan,Bahwa Surat Keputusan Tergugat yang menjadi objek gugatan dalamperkara a quo, adalah merupakan sertifikat hak atas tanah yangCacat Hukum Administratif.Bahwa yang dimaksud

cacat hukum administratif, sebagaimanadiatur dalam Pasal 107 Permen Agraria Nomor 9/1999 disebutkanbahwa Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalamPasal 106 ayat (1) adalah:a.

Kesalahan lainnya yang bersifat administratif;Bahwa Surat Keputusan Tergugat seperti telah diuraikan pada ObjekGugatan cacat hukum administratif karena berada diatas tanah milikPara Penggugat;Bahwa Surat Keputusan Tergugat yang menjadi Objek dalam perkaraa quo cacat hukum administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 107Permen Agraria Nomor : 9 Tahun 1999 seperti yang telah diuraikan diatas, maka karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenanguntuk membatalkannya;Halaman 10 dari 22 halaman.

I Ketut Darsana disebut Pembanding M E L A W A N :1.I NENGAH RIMPE disebut Terbanding I 2.I KETUT SUWECHE disebut Terbanding II 3.PUTU AYU EKA KARTINI, SH Terbanding III 4.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BALI, CQ. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGASEM disebut Turut Terbanding

Tergugat ;2.1 KETUT SUWECHE, umur: 61 tahun, pekerjaan: Wiraswasta, beralamat di Br.Dinas Pangitebel, Desa Antiga, Kecamatan Manggis,Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, disebut Terbanding Ilsemula Tergugat Il ;3.PUTU AYU EKA KARTINI, SH, umur: 37 tahun, pekerjaan: Karyawan Swasta,beralamat di Jalan Raya AmlapuraDenpasar (depan DepoPertamina), Desa Ulakan, Kecamatan Manggis, KabupatenPut No .216/PDT/2015/PT.DPS. hal1Karangasem, Provinsi Bali, disebut Terbanding Ill semulaTergugat Ill ;4.MENTERI AGRARIA

eksepsi merupakan satu kesatuan yangtidak terpisahkan dalam pokok perkara ;Bahwa terhadap sertifikat hak milik nomor 1225/desa ulakan, atasnama Nengah Rimpen, seluas 900m2, dengan surat ukur tanggal15 Nopember 2013, nomor 617/ Ulakan/ 2013, yang didaftarkan diKantor Pertanahan Kabupaten Karangasem berdasarkan penegasankonversi;Bahwa pencatatan pendaftaran konversi tersebut telah sesuaidengan ketentuan dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun1997, tentang pendaftaran tanah junto Peraturan Menteri Agraria

1985 sebagaimana diubahdengan Undang Undang 12 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunandan Yurisprudensi Mahkamah Agung NO.34 K / Sip / 1960 tertanggal 3Pebruari 1960 yang menyatakan bahwa petuk pajak bumi ( sekarangpajak bumi dan bangunan ) bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwatanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam suratpajak bumi dan bangunan tersebut tidak sepenuhnya tepat diterapkan dalamPut No .216/PDT/2015/PT.DPS. hal19perkara ini, berdasarkan Undang Undang Pokok Agraria

No 12 tahun 1985 sebagaimana telah di rubahdengan UndangUndang No 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunandan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No 34/K/Sip/1960tertanggal 3 Pebruari 1960 yang menyatakan bahwa Petuk pajak bumi(sekarang PBB adalah Pajak Bumi dan Bangunan) bukan merupakan suatubukti bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalamsurat pajak Bumi dan Bangunan tersebut sudah tepat untuk diterapbkan dalamperkara aquo mengingat UndangUndang Pokok Agraria

(tiga puluh ribudua ratus tujuh puluh lima meter persegi) , berdasarkan Surat KeputusanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia Nomor 416/HGB/BPN/I994 tentang Pemberian Hak GunaBangunan atas nama PT Sunyaragi Mandala Jasa;Bahwa berdasarkan penjelasan Tergugat Ill di atas, tersurat telah terjadihalhal sebagai berikut: Adanya permohonan penerbitan Sertifikat kedua (Pengganti);Halaman 4 dari 22 hal. Put.

Halini dapat terlihat jelas pada posita poin 15 dalam gugatan Penggugat tidakdisebutkan secara jelas dan tegas yang menjadi objek sengketa , hanyamenyebutkan menguasai tanah milik Penggugat Sertifikat Hak Milik Nomor1344, dengan terbitnya Keputusan Menteri Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 416/HGB/BPN/94 tentang Pemberian H akGuna Bangunan atas nama PT Sunyaragi Mandala atas tanah di KotaCirebon kepada Tergugat I, yang didaftarkan pada Kantor Pertanahan KotaCirebon (Tergugat III) dan

Denganterbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut merupakan bukti sah danmeyakinkan menurut hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 ayat (2)huruf c Undang Undang Pokok Agraria yakni Pemberian suratsurat tandabukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;3.

Bahwa menurut AP Perlindungan ( vide Buku Pendaftaran Tanah) ,pemberian hak baru atas permohonan kepada Negara dibuktikan dengansuatu Surat Keputusan Pemberian Hak oleh Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional (BPN) atas tanah yang dikuasai oleh Negara(1999,103).

tersebut di atas, telah memperlihatkan kalauHakim Pengadilan Tinggi Makassar telah salah dalam menerapkan hukum, adapunalasan hukumnya adalah sebagai berikut :Bahwa bukti T.11 yaitu Surat Tanda Pendaftaran Tanah milik Indonesia telahterdaftar atau dibukukan pada Kantor Jawatan Pendaftaran tanah milik Makassar,tanggal 27 Juli 1959 atas nama Muhammad Bin Boderu adalah merupakan buktikepemilikan atas tanah sengketa dengan hak lama, surat tersebut dikeluarkansebelum diberlakukan UndangUndang Pokok Agraria

berbunyi : Hakhak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimanaatau mirip dengan hak yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat seperti yang disebutdengan nama sebagai dibawah, yang ada pada mulai berlakunya undangundang iniyaitu : hak agrarisch eigendom, milik, yayasan, andarbeni, hak atas druwe, hak atasdruwe desa, pesini, grand Sultan, landerijenbezitrecht, altijddurende erfpacht, hakusaha atas bekas tanah partikelir dan hakhak lain dengan nama apapun juga yangakan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria

Bahwa konversi dari tanahtanah adat tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 tahun 1960 danPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Sk.26/DDA/1970 yang menegaskan bahwatidak ada ketentuan pembatasan jangka waktu konversinya, hingga saat ini masihtetap diakui dan dihargai serta dapat diproses konversinya; Kedudukan bukti T.l1 tersebut semakin diperkuat lagi saat diberlakukan PeraturanPemerintah nomor 24 tahun 1997, tentang pendaftaran tanah, bahwa pelaksanaanhak atas tanah tersebut di sebut

yang dihadirkan Termohon Kasasi menerangkan bahwa tanahsengketa berasal dari Made Ali orang tua Termohon Kasasi, oleh karena itu SHMNomor 244 tersebut diragukan kebenarannya yang berkaitan dengan data fisik dandata yuridisnya;Berdasarkan bukti T. 11 s/d T. 18 dan saksisaksi, Pemohon Kasasi telah berhasilmembuktikan sebaliknya bahwa tanah obyek sengketa yang diterbitkan SHM 244atas nama Termohon Kasasi adalah milik dari Muhammad Bin Baderu (nenek dariPemohon Kasasi);Ketentuan UndangUndang Pokok Agraria

ANAK XXX DAN YYYmempunyai harta berupa sebidang tanah gogol yang telah dikonversimenjadi Hak Milik berdasarkan Surat Keputusan Inspeksi Agraria DjawaTimur tanggal 22 Oktober 1964, No. 1/ Agr /70/HM/ Ill / 1964, Nomorurut 1964, yang juga diperkuat oleh Keterangan Riwayat Tanah dariKelurahan Hulaan / dalam Leter C No. 1220, sisanya seluas 1.500 M7,yang terletak di Desa Hulaan, Kec. Menganti Gresik, atas nama ANAK XXX DAN YYY, harta dari orangtuanya ;17.

telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan denganaslinya yang ternyata sesuai, lalu olen Ketua Majelis diberi tanda (P.46);Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama: PEMOHON ASLI danPEMOHON ASLI III, tanggal 07 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh KepalaDesa Hulaan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, bukti Surat tersebuttelah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yangternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.47);Fotokopi Surat keputusan Kepala Inspeksi Agraria

Djawa Timur atas nama:XXX b.Taman, Nomor 1/Agr/70/HM/III/1964 tanggal 22 Oktober 1964, yangdikeluarkan oleh Kepala Inspeksi Agraria Djawa Timur Kota Surabaya, buktisurat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan denganaslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.48);HIm. 16 dari 25 hlm.Pen.No.0078/Pdt.P/2016/PA.GsBahwa selain bukti suratsurat para Pemohon di persidangan telahmenghadirkan saksisaksinya sebagai berikut:Saksi : SAKSI 1, umur 65 tahun, agama Islam

ANAK XXX DAN YYYsesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang dalam SuratHIm. 21 dari 25 hlm.Pen.No.0078/Pdt.P/2016/PA.GsKeputusan Inspeksi Agraria Djawa Timur tanggal 22 Oktober 1964, No. 1 /Agr / 70 / HM / Ill / 1964, Nomor urut 1964, tertulis atas nama XXX BINTAMAN, orangnya sama yakni ANAK XXX DAN YYY ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, ditemukanadanya hubungan kewarisan pewaris dan ahli waris baik secara nasabiyah(adanya hubungan darah atau kekerabatan) maupun hubungan

penerbitansertifikat hak milik nomor 88/ Desa Meunasah Dayah atas namaLutfiah Sarjana Ekonomi Akutansi dengan mengindahkan ketentuanketentuan hukum pertanahan yang berlaku, termasuk azasazas umumpemerintahan yang baik berdasarkan alas hak berupa Akta Jual BeliNo. 438/ 2033 tertanggal 19 Desember 2003 yang dibuat oleh dandihadapan pejabat pembuat akta tanah ( Akta Otentik ) sesuai denganstandar prosedur oprasional sebagaimana diatur dalam undangundangnomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokokpokok Agraria

Pasal 103 ayat (5) dan (6)peraturan Menteri Agraria/ Kepala badan Pertanahan Nasional nomor3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan Pemerintahnomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah;Berdasarkan halhal sebagaimana telah diuraikan diatas, maka cukupmenjadi pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara aquo untuk mengabulkan permohonan turut Tergugatagar yang terhormat Majelis Hakim memberikan putusan yang amarnyaberbunyi sebagai berikut:DALAM EKSEPSIe Menerima

penerbitan sertifikat hak milik nomor 88/ Desa MeunasahDayah atas nama Lutfiah Sarjana Ekonomi Akutansi dengan mengindahkanketentuanketentuan hukum pertanahan yang berlaku, termasuk azasazas umumpemerintahan yang baik berdasarkan alas hak berupa Akta Jual Beli No. 438/2003 tertanggal 19 Desember 2003 yang dibuat oleh dan dihadapan pejabatpembuat akta tanah ( Akta Otentik ) sesuai dengan standar prosedur oprasionalsebagaimana diatur dalam undangundang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturandasar pokokpokok Agraria

Pasal 103 ayat (5)dan (6) peraturan Menteri Agraria/ Kepala badan Pertanahan Nasional nomor 3tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan Pemerintah nomor 24 tahun1997 tentang pendaftaran tanah;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah disangkal/ditolak oleh Tergugat dan Turut Tergugat, maka menjadi kewajiban bagiPenggugat untuk membuktikan dalildalil gugatannya, dan sebaliknya Tergugatdan Turut Tergugat juga berkewajiban untuk membuktikan dalildalilsangkalannya;Menimbang, bahwa

bahwa Tergugat menggunakan istilan Rechtvinding/menemukan hukum yang biasanya dipergunakan Yang Mulia MajelisHakim) yang artinya suatu penafsiran yang menghubungkan pasalsatu dengan pasalpasal yang lain dalam suatu perundangundanganyang bersangkutan atau pada perundangundangan hukum lainnya,Tergugat berupaya mencari dasar /egalitas dengan menghubungkanPeraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1979 tentang PengusahaanKelistrikan dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria

Pada UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria mengatur :Pasal 6 :"Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial;Penjelasan Pasal 6 : Tidak hanya hak milik tetapi semua hak atastanah mempunyai fungsi sosial;Penjelasan umum II angka 4 pada pokoknya :Dasar yang keempat dalam pasal 6, yaitu bahwa semua hakatas tanah mempunyai fungsi sosial ini berarti semua hak atastanah apapun yang ada pada seseorang tidaklan dapatdibenarkan, bahwa tanah itu akan dipergunakan (atau tidakdipergunakan

Bahwa dari bagian menimbang Peraturan PemerintahNomor 36 Tahun 1979 tentang Pengusahaan Kelistrikandinubungkan dengan Pasal 6 beserta penjelasaannya UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokHalaman 18 dari 25 Putusan Perdata Nomor 323/PDT/2020/PT SMGPokok Agraria dengan penafsiran sistematis ditemukan hukummengapa di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1979tentang Pengusahaan Kelistrikan tidak ditemukan ketentuan yangmengatur/mewajibkan PLN harus memiliki ijin pemilik tanahapabila

dipertahankan dan dikuatkandi tingkat banding;Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Nomor 323/PDT/2020/PT SMGMenimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugatsebagai pihak yang kalah baik dalam Pengadilan tingkat pertama maupunPegadilan tingkat banding, maka semua biaya yang timbul dalam perkara inidibebankan kepada Pembanding semula Tergugat untuk tingkat banding akandisebutkan dalam amar putusan ini;Mengingat, pasal 1365 KUHPerdata, Undangundang No. 5 Tahun 1960tentan Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria