Ditemukan 60850 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Informasi publik Akuntan publik Keterbukaan publik Kebijakan publik Keterbukaan informasi publik
Pengadilan PA SURABAYA Perdata Agama
Register : 19-06-2024 — Putus : 09-07-2024 — Upload : 09-07-2024
Putusan PA SURABAYA Nomor 2928/Pdt.G/2024/PA.Sby
Tanggal 9 Juli 2024 — Penggugat melawan Tergugat
13 — 15
  • Dhani Hari Prasetyo bin Mulyo Hadi (11-01-2004) dan Ardita binti Mulyo Hadi (24-02-2008) sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;
  • Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik
Pengadilan PA SURABAYA Perdata Agama
Register : 09-01-2024 — Putus : 29-01-2024 — Upload : 29-01-2024
Putusan PA SURABAYA Nomor 431/Pdt.G/2024/PA.Sby
Tanggal 29 Januari 2024 — Penggugat melawan Tergugat
23 — 20
  • Mohamad Doan Alfaridzi, umur 18 Tahun, Bilqis Diva Aulia, Umur 12 Tahun, dan Shofiyah Aulia, Umur 4 Tahun sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
  • Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik
Pengadilan PA SURABAYA Perdata Agama
Register : 15-05-2024 — Putus : 05-06-2024 — Upload : 06-06-2024
Putusan PA SURABAYA Nomor 2319/Pdt.G/2024/PA.Sby
Tanggal 5 Juni 2024 — Penggugat melawan Tergugat
13 — 12
  • Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
  • Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Tergugat memenuhi nafkah iddah dan mutah dalam dictum nomor 4 dan 5 diatas;
Pengadilan PA SURABAYA Perdata Agama
Register : 15-08-2023 — Putus : 26-09-2023 — Upload : 26-09-2023
Putusan PA SURABAYA Nomor 3861/Pdt.G/2023/PA.Sby
Tanggal 26 September 2023 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 12
  • Menghukum Tergugat untuk memberi kepada Penggugat nafkah seorang anak yang bernama Shankara Alhambra Wibisono bin Sabastian Arifan Wibisono minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
  • Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik
Pengadilan PA SURABAYA Perdata Agama
Register : 19-06-2024 — Putus : 22-07-2024 — Upload : 23-07-2024
Putusan PA SURABAYA Nomor 2918/Pdt.G/2024/PA.Sby
Tanggal 22 Juli 2024 — Penggugat melawan Tergugat
3 — 0
  • .,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
  • Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Tergugat memenuhi isi diktum nomor 3 dan 4 di atas;
  • Membebankan kepada
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-08-2016 — Putus : 09-12-2017 — Upload : 14-07-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 40/PID.SUS.TPK/2017/PN.Bgl
Tanggal 9 Desember 2017 — syamsul Yahemi,SH Bin H.Syaukani (alm)
154 — 88
  • Kepahiang melakukan tahapanpelaksanaan pengadaan tanah dengan bertindak seolaholah sebagai KetuaPelaksanaan Pengadaan Tanah yaitu menunjuk penilai publik untuk menilaibesarnya ganti kerugian, melakukan musyawarah untuk menetapkan gantikerugian dan pembayaran/ pemberian ganti kerugian.Selanjutnya terdakwa Syamsul Yahemi,SH membuat surat perjanjian denganKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Aksa Nelson & Rekan Nomor811/138/bag.1/2014 tanggal 18 September 2014 untuk melaksanakan penilaianatas perkiraan
    Kepahiang melakukan tahapanpelaksanaan pengadaan tanah dengan bertindak seolaholah sebagai KetuaPelaksanaan Pengadaan Tanah yaitu menunjuk penilai publik untuk menilaibesarnya ganti kerugian, melakukan musyawarah untuk menetapkan ganti kerugiandan pembayaran/ pemberian ganti kerugian.Bahwa selanjutnya terdakwa Syamsul Yahemi,SH memenuhi tahapan pengadaantanah dengan membuat surat perjanjian dengan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)Aksa Nelson & Rekan Nomor : 811/138/bag.1/2014 tanggal 18 September
    Nomor 71 tahun 2012 yaitu:Dokumen perencanaan pengadaan tanah;Surat pemberitahuan rencana pembangunan;Data awal suyek dan objek;Undangan dari daftar hadir konsultasi publik;Berita acara kesepakatan;Konsultan publik;Surat keberatan;Rekomendasi Tim kajian;Surat Gubernur;Surat keputusan penetapan lokasi pembangunan;Pengumuman penetapan;Lokasi pembangunan;Surat pengajuan pelaksanaan ;Peta bidang objek pengadaan tanah dan daftar nominatif;Pengumuman daftar nominatif;Berita acara perbaikan;Dokumen pengadaan
    ,MAPPI) dari KJPP Aksa,Nelson & Rekan(Kantor JasaPenilai Publik) dengan Nomor :811/138/bag.1/2014 tanggal 18 September2014 untuk melaksanakan penilaian atas perkiraan nilai pasar ganti rugitanah pembebasan tanah TPA Sampah di JI. Bajak, Desa Muara Langkap,Kec.
    (KJPP) Aksa,Nelson & Rekan, selanjutnya terdakwamembuat surat perjanjiian dengan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) AksaNelson & Rekan Nomor : 811/138/bag.1/2014 tanggal 18 September 2014 untukmelaksanakan penilaian atas perkiraan nilai pasar ganti rugi tanah pembebasantanah TPA Sampah di JI.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 27-11-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 354 K/PDT/2013
Tanggal 27 Nopember 2013 — I NYOMAN DINANTARA VS P.T. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) KANTOR CABANG NEGARA, diwakili oleh Ir. HARI SETIONO, Pemimpin Cabang P.T. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) KANTOR CABANG NEGARA,DKK
25 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini tidaklah baik bagi pendidikan hukummasyarakat bahwa sebagai pejabat publik adalah abdi yang harus memberi pelayanankepada masyarakat bukan sebagai penguasa atas penderitaan rakyat;Bahwa jelaslah tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat I, II, dan IVadalah sebuah bentuk perbuatan melawan hukum yang melanggar hakhak subjektifdari Penggugat yang dijamin oleh hukum yang menimbulkan kerugian sehinggaharuslah dilindungi secara hukum;Bahwa atas pelanggaran hukum yang dilakukan dalam proses
    (Jadi Bukan Berdasarkan: DemiKeuangan Yang Berkuasa);Nyaris, bukan merupakan rahasia lagi, ketika publik membaca, mendengar, dan melihatmelalui media masa surat kabar, dan media elektronik melalui tayangan televisi daninternet, bahwa opini publik yang berkembang di era reformasi di Republik ini adalah:e Bahwa penegakan hukum dan keadilan tidak berdaya dan tidakdiperdayakan karena adanya konspirasi kepentingan personal atauoknum pribadi tertentu maka, rakyat kecil semakin tidak berdayadan semakin
Peraturan & Perundang-undangan SEMA Rumusan Kamar
SEMA
SEMA Nomor 3 Tahun 2018
4160 — 5390
  • Tentang : Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan
  • penjarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, tidak termasukpidana pokok sebagaimana ketentuan Pasal 12 Ayat (4)KUHP, melainkan merupakan pidana penjara pengganti(subsidaritas) pembayaran uang pengganti yang lamanyapidana penjara tersebut sudah ditentukan dalam putusanpengadilan.Ketentuan penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutanhak untuk dipilih dalam jabatan publik
    yang dipilih (electedofficials).Penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak untukdipilih dalam jabatan publik dibatasi oleh jangka waktu yaitupaling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Terpidana selesaimenjalani pidana pokok dan dimuat dalam amar putusan. ~5E.
    Mensosialisasikan keberhasilan Mahkamah Agungmeraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama6 (enam) tahun berturutturut.Usulan perencanaan anggaran tidak disertai analisiskebutuhan dan data pendukung.Kebijakan /Strategi:Menggunakan jasa konsultan publik/asistensi dari DitjenAnggaran Kementerian Keuangan, Ditjen PerbendaharaanKementerian Keuangan dan Bappenas.Meningkatkan kompetensi aparatur Mahkamah Agungterkait dengan penyusunan program dan anggaran.Penyusunan Laporan Keuangan Biaya Perkara,
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 28-05-2021 — Putus : 06-08-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 P/HUM/2020
Tanggal 6 Agustus 2021 — KOMUNITAS PASIEN CUCI DARAH INDONESIA (KPCDI) VS PRESIDEN RI;
392 — 221 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Badan hukum publik atau badan hukum privat;9.
    Bahwa UU BPUJS telah membentuk BPJS Kesehatan sebagai badanpenyelenggara jaminan kesehatan masyarakat yang berbentukbadan hukum publik. Berbadan publik berarti BPJS merupakanBadan yang menjalankan fungsi pemerintah dalam hal inipenyelenggaraan jaminan kesehatan. Pengelolaan BPJSberlandaskan prinsip nirlaba sehingga BPJS tidak mengejarkeuntungan, namun mengelola dana iuran sebagai dana amanatuntuk sebesarbesar kemakmuran rakyat;Halaman 97 dari 178 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2020b.
    Fokus sosialisasi dan edukasi publik, terdiri atas:1) Sosialisasi masif terhadap kewajiban dan kemudahan pembayaraniuran kepada pemberi kerja, peserta dan masyarakat; dan2) Penguatan komunikasi through the line;b.
    Kantor Akuntan Publik.Transparansi mengenai pembayaran kepada fasilitas kesehatan jugatelah disampaikan kepada publik yang dapat diakses melalui websiteHalaman 127 dari 178 halaman.
    Faktafakta dimanakalau kita lihat di Eropa, di Jepang, di Korea, semua tidak diserahkan kemekanisme pasar oleh karena ada kegagalan dari mekanisme pasar.Ketika terjadi kegagalan pada mekanisme pasar, maka mekanismepublik atau ranah publik harus turun tangan. Dan di sinilan BPJS desainJaminan Kesehatan Nasional kita rancang.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 29-03-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 31/G/TF/2021/PTUN.BDG
Tanggal 22 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
301 — 189
  • Pemerintahan yaitu dalam halkeputusan menimbulkan pembebanan bagi warga masyarakatsebagaimana yang dimaksud pasal 46 ayat (1) maka badan dan ataupejabat pemerintahan wajib memberitahukan kepada pihak yangbersangkutan paling lama 10 hari kerja sebelum menetapkan dan atauHalaman 6 dari 56 Putusan Perkara Nomor: 31/G/TF/2021/PTUN.BDGmelakukan keputusan dan atau tindakan, kecuali diatur lain dalamketentuan peraturan perundangundangan.Tergugat tidak melaksankan UndangUndang No.25 Tahun 2009 tentangPelayanan Publik
    Hal ini berkaitan dengan tindakan pemerintahan tersebut tundukkepada Ranah Hukum yang mana, serta kompetensi Absolut Peradilanyang berwenang mengadili sengketanya.PEMISAHAN SEGI HAK KEPERDATAAN (RECHT) DAN SEGIKEWENANGAN (BEVOGHEID) PEMERINTAHAN.Berdasarkan teori Hukum yang berkembang saat ini, dapat dibedakanantara Wewenang sebagai landasan suatu Subjek Hukum untukHalaman 13 dari 56 Putusan Perkara Nomor: 31/G/TF/2021/PTUN.BDGmelakukan suatu tindakan berdasar Hukum Publik, Serta Hak sebagailandasan
    Hal ini di katakan Hadjon membaginya menjadiKewenangan Dan Kecakapan (Bekwaamheid), Pendekatan Hak BukanKecakapan. kKewenangan diperoleh berdasarkan peraturanperaturan didalam Hukum Publik. Penyebutannya pun spesifik sebagai suatukewenangan tertentu yang diberikan untuk Badan/Pejabat Pemerintahantertentu. Sedangkan Hak diperoleh berdasarkan peraturanperaturan didalam Hukum Keperdataan.
    Namun jika ia bertindak atas nama kewenangan,maka ia tunduk pada Hukum Publik dan menjadi Subjek pada HukumAdministrasi.Menurut Indroharto, ketika Pemerintah sedang mempertahankan hakaknya, Maka ia sedang berlaku sebagai Badan Hukum Perdata, bukan lagisebagai Badan Hukum Publik.
    Berikut penjelasan dari Indroharto mengenai status BadanPemerintah sebagai Badan Hukum Publik sekaligus sebagai Badan HukumPerdata :Halaman 14 dari 56 Putusan Perkara Nomor: 31/G/TF/2021/PTUN.BDGDalam kenyataan seharihari kita lihat bahwa Pemerintahan Umum ituterdiri dari berbagai macam Organisasi daninstansiinstansi, yangkebanyakan organisasiorganisasi Demikian itu selain memiliki wewenangPemerintahan menurut Hukum Publik juga memiliki kemandirian menurutHukum Perdata (Dual Function), seperti badanbadan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Perpajakan
Putus : 11-12-2017 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 197 PK/PID.SUS/2017
Tanggal 11 Desember 2017 — Dra. Budiati
591 — 517 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pada Tahun Pajak 2007,dalam SPT Tahunan PPh Badan atas nama CV Kondang Murah, NPWP:01.881.024.2.526.000, terdapat lampiran berupa laporan keuangansebanyak 3 (tiga) lembar, yaitu Neraca per 31 Desember 2007 danPerhitungan Rugi Laba Tahun 2007 dan Daftar aktiva dan Penyusutannya,dan laporan keuangan yang dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh BadanCV Kondang Murah, NPWP: 01.881.024.2.526.000, Tahun Pajak 2007,tersebut bukan merupakan laporan keuangan hasil audit akuntan publik,karena laporan keuangan
    tersebut tidak disertai pernyataan pendapatakuntan publik;Hal. 2 dari 44 hal.
    No. 197 PK/PID.SUS/2017Berdasarkan dari pengembangan pemeriksaan Bukti Permulaan WajibPajak CV Kondang Murah, NPWP: 01.881.024.2.526.000, Tahun Pajak2007, ada laporan keuangan lain yang diaudit oleh akuntan publik danberbeda dengan laporan keuangan yang dilampirkan di SPT Tahunan PPhBadan CV Kondang Murah, NPWP: 01.881.024.2.526.000, Tahun Pajak2007, yang ditandatangani oleh Terdakwa.
    Menetapkan barang bukti: Laporan Auditor Independen atas LaporanKeuangan Konsolidasi Kondang Murah Group Nomor L.A.U.54.04.08tanggal 7 April 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)Rachmad Wahyudi sebanyak 1 (satu) set, Kertas Kerja Pemeriksaan(Working Paper) CV Kondang Murah, SPT Tahunan PPh Badan TahunPajak 2007 (pembetulan) sebanyak 1 (satu) set, fotokopi SPT Tahunan PPhBadan Tahun Pajak 2007 (normal) sebanyak 1 (satu) set, SPT Masa PPNmasa JanuariNovember 2007 sebanyak 14 (empat
    Menetapkan barang bukti berupa: Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan KonsolidasiKondang Murah Group Nomor L.A.U.54.04.08 tanggal 7 April 2008 yangditerbitkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Rachmad Wahyudisebanyak 1 (satu) set;Hal. 40 dari 44 hal. Put.
Pengadilan PN KAYUAGUNG Pidana Umum
Register : 03-06-2021 — Putus : 27-07-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN KAYUAGUNG Nomor 260/Pid.B/2021/PN Kag
Tanggal 27 Juli 2021 — Penuntut Umum:
Abdullah, SH
Terdakwa:
Romli bin Burdan
16 — 3
  • Unsur dengan TerangTerangan dan dengan Tenaga BersamaMenggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang;Menimbang, bahwa makna terangterangan (openlijk) menurut Simonsadalah dengan terangterangan dilakukan dihadapan publik. Salinan asli darikata tersebut adalah ten aanschouwe van het publiek atau di hadapanpublik. Menurut R.Soesilo, kekerasan itu harus dilakukan di muka umum,Karena kejahatan ini dimasukkan kedalam golongan umum.
    Dimuka umumartinya ditempat publik dapat melihatnya;Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan tenagabersama diartikan bahwa masingmasing harus insyaf bahwa ia bekerjasamaHalaman 15 dari 19 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Kagdengan orang lain, tetapi sekalipun begitu tidaklah diperlukan adanyapersetujuan/kata sepakat sebelumnya.
    Ogan lir,tepatnya di depan rumah Saksi Izwardi Bin Tantowi yang dapat dikategorikansebagai tempat publik, sehingga dengan demikian Unsur Dengan TerangTerangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan TerhadapOrang telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1)KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;Menimbang, bahwa dalam persidangan
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Register : 16-09-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 07-11-2019
Putusan PN SIDOARJO Nomor 239/Pdt.G/2019/PN SDA
Tanggal 29 Oktober 2019 — Penggugat:
ABDUL ZURI
Tergugat:
HAPPY WILIANTO OHNY
64 — 24
  • Bahwa oleh karena kewajibankewajiban dan kompensasikompensasi yang dijanjikanTergugat , sebagaimana Perjanjian Kerjasama tentang Bangun Guna SerahPembangunan Pasar Desa Medaeng diatas Tanah Kas Desa Medaeng, KecamatanWaru, Kabupaten Sidoarjo, Nomor : I/V/Tahun 2011, Nomor : O8/V/CAM/2011,tanggal 09 Mei 2011 tersebut, Tergugat tidak ditepati dan mengingat Pendopo lamasudah terlanjur dirobohkan, maka membawa implikasi antara lain :Terganggunya pelayanan Pemerintah Desa medaeng kepada publik(masyarakat
    10.000.000.000,(sepuluh milyard rupiah), sebagaimana disebutkan pada pasal 16 huruf cdalam Perjanjian Kerjasama tentang Bangun Guna Serah PembangunanPasar Desa Medaeng diatas Tanah Kas Desa Medaeng, Kecamatan Waru,Kabupaten Sidoarjo, Nomor : I/V/Tahun 2011, Nomor : 08/V/CAM/2011,tanggal 09 Mei 2011;2) Kerugian dalam bentuk inmateril :Bahwa dikarenakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar Janji ( Wanprestasi) dan membawa implikasi, antara lain : terganggunya pelayananPemerintah Desa medaeng kepada publik
    10.000.000.000,(sepuluh milyard rupiah), sebagaimana disebutkan pada pasal 16 huruf bdalam Perjanjian Kerjasama tentang Bangun Guna Serah PembangunanPasar Desa Medaeng diatas Tanah Kas Desa Medaeng, Kecamatan Waru,Kabupaten Sidoarjo, Nomor : I/V/Tahun 2011, Nomor : 08/V/CAM/2011,tanggal 09 Mei 2011;2) Kerugian dalam bentuk inmateril :Bahwa dikarenakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar Janji ( Wanprestasi) dan membawa implikasi, antara lain : terganggunya pelayananPemerintah Desa medaeng kepada publik
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 11-08-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 296/B/PK/PJK/2014
Tanggal 11 Agustus 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. GRUNDFOS POMPA
30 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perusahaan Pemohon Banding telahdiaudit oleh kantor akuntan publik independen. Pada laporan audit, akuntan publik telahmenyatakan opini bahwa "the financial statements referred to above present fairly, in allmaterial respects". Hal ini menunjukkan bahwa pembukuan yang Pemohon Bandinglakukan telah sesuai dengan PSAK.
    Terbanding) sangat keberatandengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lainberbunyi sebagai berikut:Halaman 25 alinea ke7 dan ke8 :bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berpendapat dasar hukumkoreksi yang dilakukan Terbanding tidak tepat, karena Pasal 28 UU KUP mengaturwadah dan bentuk pembukuan (sistim pembukuan yang lazim) dan tidak mengaturpenjualan harus diatas harga pokok, demikian juga dengan laporan keuanganPemohon Banding telah diaudit Kantor Akuntan Publik
Pengadilan PN PASURUAN Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 25-01-2011 — Upload : 17-12-2013
Putusan PN PASURUAN Nomor 211/Pid.B/2011/PN.Psr
Tanggal 25 Januari 2011 — KHUZAIMI Als. JEMI Bin NUR ZAINI;
79 — 5
  • DIMUKA UMUMMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimuka umum yaitutempat dimana setiap orang (publik) dapat melihat, dengan kata lain tempatyang terbuka, dapat dijangkau, dilihat/dimasuki oleh umum;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidanganbahwa tempat kejadian perkara adalah halaman sebelah timur rumah milikKandar yang terletak dusun Kalimati, Kel.
    Panggungrejo Kec.Bugulkidul,Kota Pasuruan;Menimbang, bahwa oleh karena tempat kejadian perkara berada disuatu tempat umum (yang dapat dijangkau, dimasuki dan dilihat oleh setiaporang (publik) bahkan lokasi tempat kejadian perkara berbatasan dengantanah milik orang lain maupun jalan umum, dimana tempat tersebut bukantempat khusus yang tertutup/dilarang untuk publik;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua tersebut telahterbukti pula;Ad.3.
Pengadilan PN SINGARAJA Pidana Umum
Register : 14-10-2019 — Putus : 23-12-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan PN SINGARAJA Nomor 196/Pid.B/2019/PN Sgr
Tanggal 23 Desember 2019 — Penuntut Umum:
Gusti Putu Karmawan, S.H.
Terdakwa:
1.Putu Ari Sugiartana Alias Arik
2.Ketut Rudiartana Alias Rudi
68 — 25
  • Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Sgrtempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur openlijk atau secaraterangterangan telah dinyatakan terbukti;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama menurutWirjono Prodjodikoro dikatakan bahwa, Unsur bersamasama (met vereenigdekrachten) memerlukan adanya dua pelaku atau lebih, yang bersekongkol salingmenolong dalam melakukan kekerasan;Menimbang, bahwa menurut Prof Simons, Penggunaan kekerasanadalah dengan terangterangan apabila dilakukan dihadapan publik
    , adalahtidak cukup jika hal itu dilakukan di tempat umum, sebab meskipun di tempatumum, tapi kalau tidak ada publik yang melihatnya, disitu tidak dapat dikatakanterangterangan.
    Meskipun dilakukan dalam rumah tapi kalau dilihat oleh publik,itu Sudah cukup;Menimbang, bahwa melakukan kekerasan sesuai dengan pasal inimempunyai pengertian yang berbeda sesuai dengan Pasal 89 KUHP, dalamPasal dimaksud melakukan kekerasan diartikan membuat orang jadi pingsanatau tidak berdaya lagi, sedangkan melakukan kekerasan yang dimaksud dalamPasal 170 ini dilakukan dengan merusak barang atau melakukan penganiayaanterhadap orang.
Pengadilan PA SURABAYA Perdata Agama
Register : 26-10-2023 — Putus : 18-03-2024 — Upload : 18-03-2024
Putusan PA SURABAYA Nomor 4991/Pdt.G/2023/PA.Sby
Tanggal 18 Maret 2024 — Penggugat melawan Tergugat
7 — 5
  • % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah iddah sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan mutah dalam bentuk uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
  • Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik
Pengadilan PA SURABAYA Perdata Agama
Register : 20-03-2024 — Putus : 30-04-2024 — Upload : 30-04-2024
Putusan PA SURABAYA Nomor 1578/Pdt.G/2024/PA.Sby
Tanggal 30 April 2024 — Penggugat melawan Tergugat
13 — 0
  • Rasyid Binti Abdilah Rosyid, Lahir di Surabaya, pada tanggal 18 Oktober 2017 minimal sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
  • Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik
Pengadilan PA SURABAYA Perdata Agama
Register : 22-01-2024 — Putus : 15-02-2024 — Upload : 15-02-2024
Putusan PA SURABAYA Nomor 692/Pdt.G/2024/PA.Sby
Tanggal 15 Februari 2024 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 0
  • memberi kepada Penggugat nafkah seorang anak yang bernama Rayyan Dhinakara Arvinza Bin Robby Susanto minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10% dalam setiap pergantian tahun, dibayar minimal setiap enam bulan sekali sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
  • Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik
Pengadilan PA SURABAYA Perdata Agama
Register : 20-11-2023 — Putus : 06-12-2023 — Upload : 06-12-2023
Putusan PA SURABAYA Nomor 5429/Pdt.G/2023/PA.Sby
Tanggal 6 Desember 2023 — Penggugat melawan Tergugat
5 — 6
  • kepada Penggugat nafkah dua orang anak yang bernama Rendy Andika Fratama Putra bin Riyadi dan Noval Vernan Ardiansyah Putra bin Riyadi minimal sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;
  • Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik