adalah sebesar Rp.198.968.600, (seratussembilan puluh delapan sembilan ratus enam puluh delapan ribu enam ratusrupiah) sehingga ada selisih saldo yang tidak ada fisik uangnya yaitu sebesarRp.125.583.000, (seratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh tigarupiah).Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi dan tim auditor bahwa pada PT.Ciptalaku Lestari Cabang Soe ada permasalahan gali lubang tutup lubangberlangsung sejak kepemimpinan Dimas Efraim Novan yaitu Pimpinan tidakmemberlakukan adanya system

CiptalakuLestari adalah adanya praktek gali lubang tutup lubang di dan sudahberlangsung cukup lama yaitu sejak kepemimpinan Dimas Efraim yaituPimpinan tidak memberlakukan system SKR, dimana semua barang yangsudah keluar dianggap terjual semua walaupun sebenarnya barangdikembalikan oleh Pelanggan;Bahwa secara teknis dan secara management perusahaan, Terdakwa selakuKasir perusahaan PT.

Ciptalaku Lestari Cabang Soe yang mulaimasuk bekerja tahun 2011 sebagai Admin Gudang kemudian tahun 2012 menjadiAdmin Billing (Nota Kredit) sampai dengan sekarang;Bahwa sebagai Admin Biling tugas pokok pekerjaan saksi adalah mendatakansecara system stok barang yang keluar masuk pada gudang besar maupunGudang Kanvas kemudian melaporkan secara sistem setiap hari kerja kepadaKepala Cabang,Bahwa Terdakwa adalah selaku kasir pada PT.

dan aspirasimasyarakat, dan https://lpse.kemendagri.go.id/eproc4/ untuk saranapengadaan secara elektronik; Bahwa tindakan pertama yang saksi lakukan sebagai tim teknis pusdatinadalah menonaktifkan akses public dari website tersebut dan langsungmenghubungi yaitu sdr lilik sebagai web admin untuk mengaktifkan websitebackup dengan server yang berbeda; Bahwa setelan proses backup dan proses pengaktian kembali websitedilakukan, keesokan harinya, senin 23 September 2019 saksi melakukanpengecekan log system

Panjang dari angka ini adalah 32bit (untuk IPv4 atau IP versi 4), dan 128bit (untuk IPv6 atau IP versi 6) yang menunjukkan alamatdari komputer tersebut pada jaringan Internet berbasis TCP/IP;m) Domain Name System (DNS) atau Sistem Penamaan Domain adalahsebuah sistem yang menyimpan informasi tentang namahost ataupunnama domain dalam bentuk basis data tersebar (distributed database)di dalam jaringan komputer, misalkan: Internet.

Selain itu, kKelemahan berikutnya adalah VSFTPDyang merupakan FTPServer untuk unixlike system termasuk Linux yangdijalankan pada port 21 tersebut sebagai admin.Bahwa benar cara pencegahan dan penggunaan alat website KementerianDalam Negeri www.kemendagri.go.id agar tidak dapat dideface lagi dengancara yang sama pada deface yang terjadi pada 22 September 2019 olehsecurityOO7 adalah dengan menutup port 21 atau port yang digunakan untukmengakses FTP (File Transfer Protokol).

yangmenerangkan dipersidangan, bahwa tanah tersebut diberikan oleh Bapaktua saksi Simantek (raja tanah) yang bernama Tambi Pinem, memberikanketerangan dipersidangan tanggal 26 Mei 2009, (mohon bandingkandengan Berita Acara persidangan);Bahwa dengan demikian Hakim Peradilan tingkat pertama belummelaksanakan hukum dengan baik karena tidak melaksanakankewajibannya vide yurisprudensi Mahkamah Agung PJ yang berlakutetap Nomor 1043 K/Sip/1971 tanggal 3 Desember 1974 jo. 189 R.Bgmemberikan petunjuk dalam system

menyatakan bukti ini hanyapernyataan sepihak yang menurut hukum tidak mempunyai nilai sebagaibukti, haruslah dikesampingkan, justru Majelis Hakim tidak menggali,Mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidupdalam masyarakat karo sebagaimana dimaksud dalam Pasal. 28 (1)UndangUndang Nomor 4 Tahun 2004, dengan demikian hal ini telahsejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang berlaku tetapNomor 1043 K/Sip/1971 tanggal 3 Desember 1974 jo. 189 R.Bgmemberikan petunjuk dalam system

Katatertentu. merupakan sesuatu penekanan bahwa tidak semua kelompokmasyarakat termasuk di dalamnya tetapi hanya kelompok yang dimaksudoleh pelaku (definit);SARA yang merupakan singkatan atau akronim dari Suku, agama, ras, danantar golongan Suku KB (Kamus Besar Bahasa Indonesia) online adalahgolongan bangsa sebagai bagian dari bana yang besar;Agama menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) online adalahajaran, System yang mengatur tata keimanan (Kepercayaan) danperibadatan kepada Tuhan Yang Maha

tidak sukayang dapat mengakibatkan perseteruan"Diskriminasi" menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) online adalahpembedaan perlakuan terhadap sesama warga Negara berdasarkan warna kulit,golongan, suku, ekonomi, agama dan sebagainyaJadi "Diskriminasi Ras" adalah anggapan segolongan ras tertentu bahwa rasnyaitu yang paling unggul dibandingkan dengan golongan ras lain; sasisme"Etnis" menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) online adalah etnis atauetnik bertalian dengan kelompok sosial dalam system

dapat dijadikan dasar untuk25menyatakan bahwa beban pembuktian hanya ada padaTergugat saja karena disatu sisi Tergugat memangberkewajiban membuktikan ada tidaknya kesalahan yangdituduhkan kepada tergugat yang mengakibatkan kerugianbagi pihak lain, di sisi lain pihak Penggugat jugatetap berkewajiban untuk membuktikan adanya kerugianyang diderita oleh Penggugat akibat kesalahanPenggugat, selain itu juga apabila dihubungkan denganketentuan dalam pasal 163 HIR dan 1865 BW yang menjadiazas pokok dalam system

point14 #karenapenggugat tidak berhasil membuktikan dalildalilgugatannya maka sudah patut dan adil untuk dinyatakanditolak;Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan point2dan point6 karena majelis berkesimpulan bahwa dalampembuktian perkara perdata tidak dimungkinkan adanyapembuktian terbalik atau pembuktian hanya dari salahsatu pihak saja hal tersebut bertentangan dengan azasmendengar kedua belah pihak(audi et alterem partem) danketentuan pasal 163 HIR dan 1865 BW yang menjadi azaspokok dalam system

dengan kesalahannya.Bahwa memahami dalam pasal 4 UndangUndang Nomor23 Tahun 2004 disebutkan bahwa tujuan penghapusankekerasan dalam Rumah Tangga dalam Undang undang iniadalah untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumahtangga (tujuan preventif), melindungi korban kekerasan dalamrumah tangga (tujuan protektif), menindak pelaku kekerasandalam rumah tangga (tujuan represif) dan memelihara keutuhanrumah tangga yang harmonis dan sejahtera (tujuan konsolidatif)maka dibutuhkannya suatu media di dalam system

D.S.Dewi, SH, Mb).Bahwa dengan mendasarkan pada pemulihan hakhakkorban dan pelaku, yang tentu saja hanya dapat dicapai denganjalan dialog maka hasil akhir yang dicapai secara empiris denganpemberlakuan Undangundang Nomor 23 Tahun 2004 tidaklahhanya sekedar memberikan hukuman bagi pelaku tindak pidanatetapi juga memikirkan kesejahteraan keluarga sehingga tidakterkesan ditelantarkan oleh system peradilan pidana.6Bahwa berdasarkan halhal tersebut maka terdakwa dankorban (Saksi1) melakukan Mediasi Penal

pencegahanterjadinya tindak pidana kembali) dan introspektif (pengkajian danpenyadaran bagi diri terdakwa), sehingga di harapkan nantinya terdakwaakan kembali menjadi warga Negara yang taat hukum;Bahwa selain daripada itu tujuan dari pemidanaan adalah gunamenciptakan ketertiban di dalam masyarakat, mengembalikankenyamanan di tengah masyarakat, menciptakan perdamaian danpemulihan kembali atas hubungan kemanusiaan antara terdakwa denganmasyarakat (korban)Bahwa selanjutnya dalam perkembangan criminal justice system

Suminem ibukandung dari korban bernama Dika yang menyatakan telah berdamai ditanda tangani pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2015 dan surat tanggal 7Agustus 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh korban bernamaHafni Ritonga;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas Majelis Hakimberanggapan bahwa perbuatan terdakwa tersebut mencerminkan restorativejustice system sehingga karenanya adalah adil dan pantas apabila terhadapdiri terdakwa nantinya akan dikenakan hukuman sebagaimana tercantumdalam

perdata; Kemudian diatur juga tentang pengecualian, Pasal 2 menyatakan Tidaktermasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yangmerupakan perbuatan hukum perdata; b..dst..dstBahwa memperhatikan ketentuan dalam UU Nomor 5 Tahun 1986, artinyaurusan Keputusan Tata Usaha Negara tidak harus/absolut diselesaikanpada Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi dipersilahkan juga padalembaga peradilan lain.Bahwa tidak ada ketentuan yang melarang orang menempuh upaya hukumdalam mendapatkan haknya dengan system

Undangundang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan TataUsaha Negara telah diatur tentang pengecualian dalam Pasal 2 yangmenyatakan Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata UsahaNegara yang merupakan perbuatan hukum perdata, yang artinya urusanKeputusan Tata Usaha Negara tidak harus/absolut diselesaikan padaPeradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi dipersilahnkan juga pada lembagaperadilan lain; Bahwa tidak ada ketentuan yang melarang orang menempuh upaya hukumdalam mendapatkan haknya dengan system

Bahwa dalam perkembangannya system konstitutif telah tercantum dalam ModelLaw for developing countries on Marks Trade names and acts of unfaircompetition, dimana tercantum dalam Section 4 disebutkan bahwa hak ekslusifatas merek akan diperoleh melalui pendaftaran: the exclusive right to a markconferred by this law shall be acquired, subject to the following provisions, byregistration;10.Bahwa adapun accuan Merek Terkenal (Wellknown Mark) adalah diatur dalamPasal 6 bis Paris Convention dan persetujuan

Dengan demikian mutatis mutandis Termohon PK haruslah tunduk danmematuhi ketentuanketentuan system hukum pendaftaran merek yang berlakudi Indonesia, yaitu: FIRST TO FILE;.Bahwa dalam hal ini Pemohon PK mutatis mutandis terbukti sebagai PendaftarPertama (first to file) atas Merek Dagang:a. Merek YULIN dan LUKISAN terdaftar No. 520557 tanggal 18 Oktober 2001untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 5;b.

Sesuai RPD (Rencana Penggunaan Dana) tertanggal 30 Mei 2016dengan jumlah sebesar Rp. 60.910.086, untuk : Operasional Perkantoran berupa pengadaan meja kerja (5 buah)sebesar Rp. 5.000.000,, pengadaan Mic Kabel sebesar Rp.110.875, dan Pengadaan Sound System Desa sebesar Rp.8.000.000.; Penyusunan perubahasan APBDes yang terdiri dari Tim penyusun6 orang sebesar Rp. 4.500.000, dan Atk sebesar Rp. 1.000.000.,; Review RPJMDes, RKPDes dan Penyusunan APBDes 2016 yangterdiri dari Tim Penyusunan Review RPJMDes

tanggal 06 Juni 2016 sebesar Rp.400.985.000..Dan atas rekomendasi tersebut selanjutnya terdakwa PETRUSKANISIUS alias KANIS' bersama Bendahara YOSEPHSABSUARANDI melakukan pencairan di bank BRI Cabang Maumerepada tanggal 21 Juni 2016 sebesar Rp. 400.985.000,.Sesuai RPD (Rencana Penggunaan Dana) tertanggal 30 Mei 2016dengan jumlah sebesar Rp. 60.910.086, untuk : Operasional Perkantoran berupa pengadaan meja kerja (5 buah)sebesar Rp. 5.000.000,, pengadaan Mic Kabel sebesar Rp.110.875, dan Pengadaan Sound System

(Asli);Kwitansi Pembayaran Biaya Sound System Desa sebanyak 1 set,sebesar Rp 8.000.000, tanggal 10 Juni 2016. (Asli);Kwitansi Pembayaran Biaya Pengadaan Meja Kerja untuk Kantor Desasebanyak 5 buah @ Rp 1.000.000,, sebesar Rp 5.000.000, tanggal 11Juni 2016. (Asli);Kwitansi Pembayaran Biaya Pembelian Mic Kabel 1 Roll sebesar Rp110.875, tanggal 13 Juni 2016. (Asli);Kwitansi Pembayaran Biaya Pembelian ATK untuk Kegiatan PenyusunanPerubahan APBDes 2015 sebesar Rp 1.000.000, tanggal 14 Juni 2016.

Siak mengumumkan pelelangan proyekpengadaan dan pemasangan system interkoneksi 20 KV PLTD Siak Sri Indrapuradan PLTD Benteng Hilir, Kecamatan Siak dan Kecamatan Mempura KabupatenSiak Sri Indrapura dengan pagu anggaran sebesar Rp. 11.270.342.000, (sebelasmilyar dua ratus tujuh puluh juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);Bahwa terhadap pengumuman pelelangan proyek pengadaan dan pemasangansystem interkoneksi 20 KV PLTD Siak Sri Indrapura dan PLTD Benteng Hilir,Kecamatan Siak dan Kecamatan Mempura

Bahwa terhadap lelang proyek pengadaan dan pemasangan system interkoneksi 20KV PLTD Siak Sri Indrapura dan PLTD Benteng Hilir, Kecamatan Siak danKecamatan Mempura Kabupaten Siak Sri Indrapura tersebut, PENGGUGAT telahHalaman 7 dari 70 halaman Putusan No. 158/Pdt.G/2013/PN.PBR11121314pula berkoordinasi dengan Tergugat III dan Tergugat V untuk sebagai pendukungdana modal kerja untuk itu.Bahwa setelah melengkapi persyaratan lelang proyek pengadaan dan pemasangansystem interkoneksi 20 KV PLTD Siak Sri

Raftha Andira itu dibayarkan melalui Cek Bank Muamalat,sebelumnya Bank BRI.Bahwa Untuk pelaksana proyek pengadaan dan pemasangan system Interkoneksi20 KV tersebut dibayarkan melalui Cek Bank Muamalat.Bahwa selama pelaksanaan proyek ada mengalami kendalaterlambatpelaksanaannya disebabkan tidak lancarnya keuangan PT. Raftha Andira untukpembiayaan proyek tersebut; Bahwa saksi tidak mengetahui persyaratan untuk mengajukan kredit di BRI; Bahwa PT.

Industria untuk pengadaan dan pemasangan systemInterkoneksi 20 KV PLTD Siak Sri Indrapura. e Bahwa System pembayarannya adalah dengan cara membayar terlebih dahulumelalui transfer dan setelah itu baru barang yang dipesan dikirim. Bahwa pembayarannya pernah macet, perusahaan tersebut milik saksi; e Bahwa yang memeangkan kontrak di Siak Sri Indra Pura adalah PT. ElemekonCatur Karya sekitar tahun 2011; e Bahwa setahu saksi hubungan antara PT. Elemekon dengan PT. Raftha Andira,PT.

tujuh belas juta lima ratus lima puluhribu rupiah), dengan jaminan (satu) gelang, 1 (satu) kalung emas, total berat 63,500gram, dan tanggal jatuh tempo 28 Nopember 2009 ;Tanggal 4 Agustus 2009, Surat Bukti Kredit Nomor : DK 00288 atas nama HOSNALHOTIMAH, sebesar Rp. 34.000.000, (tiga puluh empat juta rupiah), dengan jaminan 3(tiga) kalung emas, 3 (tiga) liontin emas mata kaca, 1 (satu) buah gelang emas totalberat 125,1 gram, dan tanggal jatuh tempo 1 Desember 2009 ;Kredit Krasida (kredit angsuran system

Kredit Krasida (kredit angsuran system fidusia) ; a. Tanggal 12 Juni 2009, Surat Bukti Kredit Nomor : KD 090009 atas nama nasabahHOSNAL HOTIMAH sebesar Rp. 74.000.000, (tujuh puluh empat juta rupiah) denganjaminan 5 (lima) kalung emas, 3 (tiga) liontin emas, 7 (tujuh) gelang emas, berat total256,6 gram, dan jatuh tempo tanggal 12 Juni 2012 ;.

tujuh belas juta lima ratus lima puluhribu rupiah), dengan jaminan (satu) gelang, 1 (satu) kalung emas, total berat 63,500gram, dan tanggal jatuh tempo 28 Nopember 2009 ;Tanggal 4 Agustus 2009, Surat Bukti Kredit Nomor : DK 00288 atas nama HOSNALHOTIMAH, sebesar Rp. 34.000.000, (tiga puluh empat juta rupiah), dengan jaminan 3(tiga) kalung emas, 3 (tiga) liontin emas mata kaca, (satu) buah gelang emas totalberat 125,1 gram, dan tanggal jatuh tempo 1 Desember 2009 ;Kredit Krasida (kredit angsuran system

Kredit Krasida (kredit angsuran system fidusia) ; a.

Selain itu berkaitan dengan hubungan kepada leluhur, seorang anakwajib berdarma atau menghaturkan doa pada leluhurnya dari pihak bapak(kepurusa), juga berlaku apabila orang tua si anak meninggal, anak wajibHalaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 512/Padt.G/2017/PN Sgrmenyembahyanginya, hal ini merupakan salah satu prinsip dalam hukum adatBali yang menganut system kebapaan (kepurusa).

Bahwa system pembayaran Narkotika jenis sabu tersebut yaitudengan cara terdakwa membayarnya setelah Narkotika jenis sabutersebut habis terjual dan terdakwa akan menyetorkan uang tunaisebesar Rp.700.000, (tujuh ratus ribu rupiah) kepada sdr.JUPRIHARMOKO Als NYUNYUIK (DPO) di JI. Sudirman Gg. Suhada KotaPekanbaru.

Anak Kedua, lakilaki, umur + 89 tahun ;Menimbang, bahwa meskipun system kekerabatan yang dianut masyarakat Baliyakni Patrilinial (mengikuti garis Purusanya) namun dari keterangan para saksi yangjuga dibenarkan oleh Penggugat didapat fakta bahwa selama ini anak dari Penggugatdan Tergugat ikut dan dipelihara oleh ibunya (Tergugat) dan sejak Penggugat danTergugat tidak tinggal dalam satu rumah anakanak mereka ikut dan tinggalbersama Tergugat ;Menimbang, bahwa oleh karena anakanak masih dibawah umur

FORMUL02/PROKSI01/KIMPUTUSANNOMOR : 234/B/2021/PT.TUN.MDNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa,mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat bandingyang diselenggarakan secara elektronik melalui system Informasi Pengadilantelah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:PT.

., telah mengajukan halhal sebagai berikut :1.Bahwa Penggugat telah bekerja di Perusahaan yang Tergugat pimpin yaitu CV.Bumi Makmur Perkasa dengan system Kontrak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu(PKWT) terhitung sejak 2 Februari 2015 Sampai dengan 2 Februari 2016 denganjabatan sebagai Supervisor dan menerima upah sebesar Rp. 3.422.000 perbulan;Bahwa Penggugat selama bekerja di perusahaan CV.

atas nama Anak ME dan Anak SE yang dibuat dan ditandatangani oleh JFK PK Pertama Agung Helmi Astrina serta diketahui danditanda tangani pula oleh Kepala Balai Pemsyarakatan Kelas II Bekasi HeriSulistyo masimgmasing tertanggal 14 September 2021 yang dalamrekomendasinya telah menyampaikan agar Anak dan Anak Il atasperbuatannya tersebut tidak dijatuhi hukum pidana, tetapi cukup diberikanPidana Peringatan sebagaiaman dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf (a)UndangUndang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang System

Termohon selalu ingin mengatur semua keputusan yang di ambilPemohonBahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurangpada bulan Juli tahun 2014, disebabkan Pemohon mau membeli mobildengan harga Rp. 80.000.000, kontan, namun Termohon melarang danmenyuruh Pemohon dengan system kredit dengan panjar 50.000.000, dansisanya digunakan Termohon untuk buka usaha pecah belah danTermohon berjanji selama kredit mobil itu berlangsung Termohon tidak akanmeminta uang belanja rumah tangga

Bahwa, sertipikat obyek sengketa dalam perkara inimerupakan Pendaftaran dengan system sporadic, maka ketikamenandatangani buku ukur dan buku sertipikat harus sudahdapat mengetahui karena untuk pendaftaran tanah secarasistematik untuk pertama ditandatangani Ketua Panitia Adjudikasiatasnama Kepala Kantor Pertanahan, dengan demikian Tergugatmelanggar Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Negara AgrariaNomor 7 Tahun 1998 tentang Kewenangan MenandatanganiBuku Tanah, Surat Ukur Dan Sertipikat Menteri NegaraAgraria