Ditemukan 17789 data
HAFIDZ ARIZA RAHMAN, S.H.
Terdakwa:
IRWANTO Als IWAN Bin ABDULRAHMAN
81 — 30
., Manager Mutupada UPT. Laboratorium Kesehatan Dan Kalibrasi di Dinas KesehatanProvinsi Kalimantan Tengah, dengan Kesimpulan sebagai berikut : No. Parameter Hasil Pengujian SpesifikasiMetode1. Amfetamin Positif Immunoassay2. Metamfetamin Positif Immunoassay3. Marijuana Negatif Immunoassay4.
Urut 146Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2018 TentangPerubahan Penggolongan Narkotika.Kesimpulan : Karisoprodol (Positif) terhadap parameter yang diuji.Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Urine Terdakwa IRWANTO Als IWANBin ABDULRAHMAN Nomor : 221/LHU/TO/BLKPKY/VII/2018 Tanggal 04Juli 2018 yang ditandatangani oleh DINA WAHYUNI,M.Si., Manager Mutupada UPT.
Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Urine Terdakwa IRWANTO Als IWANBin ABDULRAHMAN Nomor : 221/LHU/TO/BLKPKY/VII/2018 Tanggal 04Juli 2018 yang ditandatangani oleh DINA WAHYUNI,M.Si., Manager Mutupada UPT. Laboratorium Kesehatan Dan Kalibrasi di Dinas KesehatanProvinsi Kalimantan Tengah, dengan Kesimpulan sebagai berikut : No. Parameter Hasil Pengujian SpesifikasiMetode1. Amfetamin Positif Immunoassay2. Metamfetamin Positif Immunoassay3. Marijuana Negatif Immunoassay4.
85 — 31
N95 /V / NARLAB / DKK / 2009 tanggal 29 Mei 2009 dariDinas Kesehatan Kota Bandung UPT LABORATORIUMKESEHATAN.= 1 (satu) lembar nama pengunjung Hotel AchinoBandung An. Sdr. Ichsan.1 (satu) lembar laporan hasil pengujian Badan POMNomor Contoh : 0509429/NP tanggal 1 Juni 2009 atasnama Terdakwa dan Susilawati binti Thomas (Alm).4Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.2.
Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan narkoba No N95/V/NARLAB/DKK/2009 tanggal 29 Mei 2009 dari UPT LABORATORIUMKESEHATAN Dinas Kesehatan Kota Bandung dan berdasarkanLaporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor Contoh 0509 429tanggal 1 Juni 2009 setelah dilakukan pengujian terhadapurine Terdakwa maupun barang bukti 1 paket yang didugapsikotropika yang disita dari tangan Saksi 2 dinyatakanpositif mengandung Metamfetamin, termasuk psikotropikagolongan II Lampiran Undang undang RI Nomor 5 tahun 1997tentang
N95 / V / NARLAB / DKK /2009 tanggal 29 Mei 2009 dari Dinas Kesehatan KotaBandung UPT LABORATORIUM KESEHATAN. telahdiperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yanghadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalamperkara ini, yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa barangbukti surat tersebut merupakan hasil tes urine Terdakwayang ternyata Positif mengandung Amphetamin ternyataberhubungan dan bersesuaian dengan bukti bukti lain yangoleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atasperbuatan perbuatan
17 — 7
Fotocopy Surat Penolakan Pernikahan Nomor:137/KUA.19.04/06/PW.01/06/2020, tanggal 11 Juni 2020, dari KantorUrusan Agama Kecamatan Lape Bukti Surat tersebut telah diberi meteraicukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;5, Fotocopy Surat keterangan hamil anak Pemohon nomor:498/PKMMU/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 dari kepala UPT PuskesmasMoyo Utara, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telahdicocokkan dengan aslinya yang ternyata
1.SLAMET BUDIANTO
2.ANGGIA OKTAVIANI INDRIAWAN, S.H.
74 — 48
tersebuthalaman 6 dari 8 halamanPenetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Birdikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT
Martinus
35 — 14
Hakim permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dantidak bertentangan dengan hukum sehingga petitum kedua dapat dikabulkan;Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 44/Padt.P/2020/PN TjsMenimbang, bahwa oleh karena petitum kedua Pemohon dikabulkan,maka berdasarkan ketentuan Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendafatran Penduduk danPencatatan Sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulan Akta Pencatatan Sipildilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
T. HISKIA NAPITUPULU
18 — 4
Efisien dan efektif;Menimbang bahwa sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 69Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata CaraPendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa untuk dapat tercapainyakemudahan dan efektif serta efisiennya suatu pelayanan pendaftaran pendudukdan pencatatan sipil maka Disdukcapil Kabupaten/Kota dan UPT DisdukcapilKabupaten/Kota antar daerah saling berkoordinasi dalam memberikanpelayanan;Menimbang bahwa dengan berdasarkan prinsip prinsip pelayananpendaftaran
27 — 0
oleh Kepala Kantor Urusan AgamaKabupaten Banjarnegara, telah dinadseglen (Bukti P.1) ; 2 Foto copy akta kelahiran anak Pemohon Nomor : 15425/TP/2005, tanggal 30Agustus 2005 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan danCatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, telah dinadseglen (Bukti P.2) ; 3 Surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan PagentanKabupaten Banjarnegara Nomor : Kk.11.04.10/PW.01/235/X/2012, tanggal 07Nopember 2012, (Bukti P.3) ; 4 Surat keterangan dari UPT
10 — 0
Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersamadirumah Kontrak di Kabupaten Cilacap sampai dengan tahun 2008,kemudian keduanya tinggal dirumah Dinas UPT Puskesmas Wanareja I.. Bahwa semula perkawinan Penggugat dengan Tergugat diliputikebahagiaan, rukun dan damai, bahkan dari perkawinan tersebut sudahberhubungan suami isteri (bada dhukul) dikaruniai seorang anak bernamaanak lahir di Cilacap, 14 Juli 2011..
Isnaniah
31 — 14
Pasal 59 Ayathalaman 6 dari 8 halamanPenetapan Nomor 49/Pdt.P/2019/PN Ngb(1) Peraturan Presiden R.I (Perpres) Nomor 96 tahun 2018 tentangpersyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yangmenyebutkan bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan padaDisdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atauPerwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpapermohonan dari subjek akta maka kepada Pemohon diperintahkan agardalam jangka waktu 30 (tiga puluh
Ai Nurhasanah
17 — 10
dalam register yang berjalan dan berlaku sertaHalaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 166/Padt.P/2021/PN Cbimemberikan catatan pinggir pada akte kelahiran anak pemohon tersebut, akandipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa aturan tentang Pembetulan dan Pembatalan AktaPencatatan Sipil berdasarkan Pasal 59 Perpres nomor 96 tahun 2018 tentangPersyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilmenyebutkan:(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT
HASMAWATI
76 — 14
Tahun 2013 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwaPembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya danPasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilmenyebutkan bahwa "Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan padaDisdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
Terbanding/Penuntut Umum : RYAN ASPRIMAGAMA, SH
136 — 37
berusaha memperbaiki sepeda Saksi Ratu Azizahsetelah mobil tersebut berlalu Terdakwa berusaha kembali untukmemegang kemaluan Saksi Ratu Azizah tapi Saksi Ratu Azizahmelawan dengan cara mencubit tangan Terdakwa dan akhirnyadilepaskan selanjutnya Saksi Ratu Azizah pergi dengan mendorongsepedanya ke bengkel didepan polsek wahau lama tersebut; Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : No.445/2809/PKMMW II/ TU/VIII/ 2019 atas nama Ratu Azizah Bilgis BintiAgeng Okta Mahendra yang di keluarkan oleh UPT
AMIRUDDIN ALAMSYAH HARAHAP, SH
Terdakwa:
YUDHA PUTRA RISDIANTO
104 — 60
5.000.000,- (lima juta rupiah), Subsidair 10 (sepuluh) hari kurungan ;
- Menyatakan agar barang bukti berupa :
- 4 (empat) Buku Uji Berkala Kendaraan Bermotor / STUK (Surat Tanda Uji Kendaraan);
Dikembalikan kepada UPT.
109 — 51
Milono ;- Selatan : Kantor Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah UPT Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang / Octavianus Bingan ; - Barat : Pengaringan ;Adalah tanah milik peninggalan dari Almarhum Yoseph Lautt (Ayah Pembanding/semula Penggugat ) ;4.
Milono ;Selatan : Dahulu Tanah kosong/ sekarang Kantor Perindustrian danPerdagangan Provinsi Kalimantan Tengah UPT BalaiPengujian dan Sertifikasi Mutu Barang/Octavianus Bingan;Barat : Dahulu tanah kosong / sekarang Pengaringan,Sesuai dengan tanda bukti hak berupa Surat Keterangan Tanggal 15Oktober 1976 No. Reg. 76/ Pem/ VF/1976..
Fathur ; Sebelah Timur : Jalan RTA Milono ; Sebelah Selatan : Kantor Perindustrian dan PerdaganganProvinsi Kalimantan Tengah UPT Balai Pengujian dan Sertifikasi MutuBarang / Octavianus Bingan ; Sebelah Barat : Pengaringan ;Hal. 5 dari 75 Hal. Putusan No. 53/PDT/2018/PT PLK5.
Milono ;Selatan : Kantor Perindustrian dan Perdagangan ProvinsiKalimantan Tengah UPT Balai Pengujian danSertifikasi Mutu Barang / Octavianus Bingan ; Barat : Pengaringan ;Adalah tanah milik peninggalan dari Almarhum Yoseph Lauitt (Ayah Penggugat ) ;4. Menyatakan tanah yang dikuasai/ diduduki dan atau digunakanuntuk bangunan dan jalan oleh Tergugat 1 s/d Tergugat XI yaituPanjang 223 meter xlebar 12 meter atauseluas 2.664 M?
PalangkarayaKereng Bangkirai/sekarang Jln.RTA Milono.Selatan : dahulu tanah kosong / sekarang Kantor Perindustrian danPerdagangan Provinsi Kalimantan Tengah UPT BalaiPengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (yang dibangunpada tahun 1997) /Octavianus Bingan.Barat : dahulu tanah kosong/sekarang Pengeringan.Hal. 16 dari 75 Hal.
Sebelah Selatan : Kantor Perindustrian dan Perdagangan ProvinsiKalimantan Tengah UPT Balai Pengujian dan Sertifikasi MutuBarang/Octavianus Bingan.
KIKI AHMAD YANI
Terdakwa:
1.Drs. H. RIJAL SIRAIT
2.FADLY NURZAL
3.ROOSLYNDA MARPAUNG
4.RINAWATI SIANTURI
261 — 95
BUSTAMI HS.BARANG BUKTI DOKUMEN439. 2 (dua) lembar fotocopy dokumen yang telah dilegalisir Risalah HasilPermintaan PeRnytaan Tertulis dari para kKepala UPT DISPENDA ProvinsiSumatera Utara terkait pemberian uang kepada pansus pendapatan daerahDPRD Provinsi Sumatera Utra tanggal 22 Juli 2016 yang ditandatangani olehdiantaranya UPT H. Ahmad Fuad, SH beserta 1 (satu) lembar lampiran daftarpemberian uang dari para kepala UPT Dispenda Provsu kepad sdr.
Musa Ritonga, MM.2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari Mulyadi Sinurat PL.Kepala UPT Dispendasu Tanjung Balai tanggal 20 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Mulyadi Sinurat dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H, DrsJon Muller, MAP, Drs. H. Musa Ritonga, MM.1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari Drs. Suib Ritonga, MAPKepala UPT Dispendasu Rantau Prapat tanggal 20 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Drs.
Sarman, S.SosKepala UPT Dispendasu Kota Pinang tanggal 20 Juli 2016 yang ditandatangani oleh H. Sarman, S.Sos dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H,Drs Jon Muller, MAP, Drs. H. Musa Ritonga, MM.1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari Agus Suherman, SEKepala UPT Dispendasu Gunung Tua tanggal 20 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Agus Suherman, SE dan disaksikan oleh Anmad Fuad, S.H,Drs Jon Muller, MAP, Drs. H.
SosKepala UPT Dispendasu Padang Sidempuan tanggal 20 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Amir Syam S. Sos dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H,Drs Jon Muller, MAP, Drs. H. Musa Ritonga, MM.480. 6 (enam) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari M. Faisal Hasrimy, AP.MAP Kepala UPT Dispendasu Medan Selatan tanggal 20 Juli 2016 yang ditandatangani oleh M. Faisal Hasrimy, AP. MAP dan disaksikan oleh AhmadFuad, S.H, Drs Jon Muller, MAP, Drs. H.
Musa Ritonga, MM.481. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari Elizaro Zebua, SHKepala UPT Dispendasu Gunung Sitoli tanggal 20 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Elizaro Zebua, SH dan disaksikan oleh Ahmad Fuad, S.H,Drs Jon Muller, MAP, Drs. H. Musa Ritonga, MM.482. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan dari H. Samsul Bahri NstKepala UPT Dispendasu Teluk Dalam tanggal 20 Juli 2016 yang ditandatangani oleh H.
33 — 4
narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana terhadap Anak Abdul Hafiz Batubara oleh karena itu dengan Pidana Penjara di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Tanjung Gusta Kelas I Medan selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan Pelatihan Kerja yang diselenggarakan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) Perlindungan Anak Medan untuk jangka waktu selama 90 (sembilan puluh) hari kerja di Dinas Kesejahteraan dan Sosial UPT
12 — 0
SalinanPUTUSANNomor : 1716/Pdt.G/2011/PA.Jpr.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara perdatatertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majlis Hakim diruang sidangPengadilan Agama tersebut, telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini dalamperkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :WAHYU ERAWATI BINTI KASTURI, umur 37 tahun, Agama Islam,pendidikan SMA, pekerjaan wiyata bakti di UPT Laboratorium,tempat
22 — 7
cukup( bukti P.3);Fotocopy Surat Keterangan atas nama Riyanto yang dikeluarkan KandukcapilCilacap Kabupaten Cilacap tertanggal 18 April 2018 telah dinazegelen dandicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup ( bukti P.4);Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Hartatik yang dikeluarkanKandukcapil Cilacap Kabupaten Cilacap tertanggal 15 Maret 2018 telah dinazegelendan dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup ( bukti P.5);Fotocopy hasil pemeriksaan laboratorium yang dikeluarkan oleh UPT
15 — 2
yang lahir tanggal 19 Februari 2003yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, tanggal 25Juni 2016 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);Foto Copy Surat Keterangan Penghasilan Nomor470/19/424.308.2.04/VI/2021 atas nama HARYONOL yang dikeluarkan olehKantor Desa Balonganyar Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan tanggal 12Juni 2021, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);Foto copy Sertifikat Layak Kawin Nomor 032 atas nama HARYONOL, yangdikeluarkan oleh UPT
FIRYANTI
59 — 30
Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadisubjek akta(3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannyaMenimbang bahwa pada Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil mengatur bahwa:(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada DisdukcapilKabupaten/ Kota atau UPT