Ditemukan 13752 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kejaksanaan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-02-2014 — Putus : 07-07-2014 — Upload : 20-09-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 15/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 7 Juli 2014 — Dr. Ir. NIZWAR SYAFAAT
129 — 37
  • Manager cabang juga harus mendukung kebijaksanaan generalmanager dalam melaksanakan kinerja perusahaan;Bahwa pada waktu penandatanganan kontrak managemen, general managerkantor regional menyatakan kepada saksi bahwa apa yang saksi tandatangani adalah sama dengan apa yang ditandatangani general manager,karena general manager juga membuat kontrak managemen dengan direksiPT.SHS;Bahwa saksi tidak pernah mengajukan keberatan dalam penandatanganankontrak managemen;Bahwa saksi mengetahu barang bukti nomor
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 14-01-2020 — Putus : 26-02-2020 — Upload : 26-02-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 25/PDT/2020/PT MKS
Tanggal 26 Februari 2020 — Pembanding/Penggugat : JOHNY YAPRI Diwakili Oleh : Bobby Albertus Kondoy SH MH
Terbanding/Tergugat I : PT. Lisna Abdi Prima
Terbanding/Tergugat II : Direktur PT. PLN Persero Rayon Karebosi
73 — 47
  • sebagaimanadalil PEMBANDING/semula PENGGUGAT.Bahwa sekali lagi alasan Banding tentang "Penilaian Pembuktian"dan penilaian terhadap buktibukti Surat, saksisaksi ataupunketerangan saksi sudah merupakan wewenang penilaian hakim judexfactie Pertama terhadap fakta dan bukti yang diajukan oleh para pihakuntuk membuktikan dalildalinya.Demikian menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.191KISip/1962 tertanggal 10101962 yang menyatakan:"Berapa banyak saksi yang hendak didengar dipersidangan, hal itu termasuk kebijaksanaan
Pengadilan PN KUTAI BARAT Perdata
Register : 21-02-2017 — Putus : 06-07-2017 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 7 / Pdt.G / 2017 / PN Sdw
Tanggal 6 Juli 2017 — HERDIANA INTAN PETRUS LONIKA JUNIANTO, S.Pd KASNAYATI ZEPHERINA RENI Melawan MARIA HERLINA
61 — 27
  • paraPenggugat mengandung cacat formil dan dailildalil gugatan paraPenggugat sudah terbukti tidak benar, hanya ingin mencobacobaTergugat oleh karena itu tuntutan atau permohonan para Penggugattentang harta warisan dan putusan serta merta atau uit voerbaar bijvoraad dalam sengketa harta warisan haruslah ditolak karena tidakmemiliki dasar sama sekali..Berdasarkan uraian dan faktafakta tersebut di atas, maka dengansegala hormat dan kerendahan hati Tergugat mohon agar dengansegala wewenang dan hikmah kebijaksanaan
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 15-01-2019 — Putus : 13-03-2019 — Upload : 06-05-2019
Putusan PT MANADO Nomor 8/PDT/2019/PT MND
Tanggal 13 Maret 2019 — Pembanding/Tergugat VIII : MAXI SUPIT
Pembanding/Tergugat VI : WINDY SINTIA MAMAHIT
Pembanding/Tergugat IV : FANLY ARIEL SUMALA
Pembanding/Tergugat II : NORTJE KALOH
Pembanding/Tergugat VII : NORMA SILVANA ADAM
Pembanding/Tergugat V : JEANE LENDA SUMALA
Pembanding/Tergugat III : JAMES S SUMALA
Pembanding/Tergugat I : VENTJE SUMALA
Terbanding/Penggugat II : JEANNE TIMBOELENG
Terbanding/Penggugat I : F E TENDEAN TIMBOELENG
Terbanding/Turut Tergugat II : CAMAT PPAT WILAYAH KEC REMBOKEN
Terbanding/Turut Tergugat III : BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN ATR KABUPATEN MINAHASA
Terbanding/Turut Tergugat I : HANS TIMBULENG
41 — 19
  • tidak beralasan dan harus dikesampingkan karenatidak didasarkan pada alas hak yang sah;Bahwa sita jamin yang dimintakan oleh Penggugat sangat tidakberalasan dan harus dikesampingkan karena tanah objek sengketayang diduduki Tergugat , Il, Ill, IV, V, VI dan VII telah memiliki alashukum yang sah yaitu Sertifikat Hak Milik diterbitkan BadanPertanahan Nasional.Berdasarkan halhal yang terurai diatas, maka kepada Yang MuliaKetua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agardikaruniai hikmat kebijaksanaan
Pengadilan PN SINGKAWANG Pidana Umum Kealfaan mengakibatkan kematianluka
Register : 08-10-2014 — Putus : 18-12-2014 — Upload : 17-03-2015
Putusan PN SINGKAWANG Nomor 209/PID.SUS/2014/PN.SKW
Tanggal 18 Desember 2014 — ALOYSIUSIUS SUANDI Als DJIE KHUN FAH
65 — 7
  • aturan umum dari pidana diIndonesia tidak memberi pengertian secara eksplisit mengenai kealpaan/kelalaian/culpa maka27dalam praktek pidana di Indoneis sering mengacu pada M.v.T (Memorie van Toelichting)yang dalam uraiannya dijelaskan bahwa dalam hal kealpaan ditinjau dari pada diri pelakusebagai ciri atau apa yang dikategorikan sebagai kealpaan/kelalaian itu sendiri yaituterdapatnya : Kekurangan pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan, Kekuranganpengetahuan (ilmu) yang diperlukan, Kekurangan kebijaksanaan
Pengadilan PN KOTOBARU Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 27-10-2010 — Putus : 09-02-2011 — Upload : 18-11-2011
Putusan PN KOTOBARU Nomor 146/PID.B/2010/PN.KBR
Tanggal 9 Februari 2011 — MARKISDIANTO PGL. MARKIS
29 — 5
  • Solok selatan tanggal 4Mai 2010 sejumlah Rp. 2.900.000, (dua juta sembilanratus ribu rupiah) berupa gaji saksi korban bulanJuli 2009 sampai dengan Desember 2009 = dankekurangan gaji saksi korban bulan Januari 2009sampai dengan Juni 2009 sebesar Rp. 200.000, (duaratus riobu rupiah).Bahwa secara tertulis tidak ada aturan dimana WaliNagari diperbolehkan menahan gaji Wali Jorong, akantetapi secara kebijaksanaan untuk perbaikan kinerjabawahan menurut saksi boleh boleh saja, akan tetapigaji tersebut tetap
Pengadilan PN KLATEN Perdata
Register : 27-10-2014 — Putus : 17-06-2015 — Upload : 02-07-2015
Putusan PN KLATEN Nomor 124/Pdt.G/2014/PN Kln
Tanggal 17 Juni 2015 — SUTINAH SUTIYANTO Vs SUTIYANTO 1.PT. BANK DANAMON INDONESIA, TBK.CQ.KANTOR CABANG PT. BANK DANAMON INDONESIA, TBK., DKK
95 — 31
  • Kredit yang dilakukan oleh Tergugat I dengan perantaraanTergugat II ;7 Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ;8 Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bijvorrad) meski ada verzet, upaya banding, upaya kasasi maupun upaya hukumlainnya ;ATAU SEMULA/ SEBAGAI PENGGANTINYA ;Mengadili dan memberikan putusan hukum yang seadiladilnya (Ex Aequo Et Bono)menurut peraturan perundangundangan dan hukum yang dapat memenuhi rasa keadilandidalam masyarakat, menurut kebijaksanaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-09-2011 — Upload : 28-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 459 K/PID.SUS/2011
Tanggal 16 September 2011 — Ir. MZA. DJALAL, M.Si. ;
48 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 1merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 459.181.818, (empat ratus limapuluh sembilan juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapanbelas rupiah) atau sekitar jumlah tersebut, yang dilakukan dengan cara antaralain sebagai berikut :Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Dinas PekerjaanUmum Bina Marga Provinsi Jawa Timur sesuai Peraturan Daerah ProvinsiJawa Timur Nomor 21 Tahun 2000 tentang Dinas Pekerjaan Umum BinaMarga adalah Memimpin Dinas PU Bina Marga dalam perumusan,perencanaan kebijaksanaan
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 19-02-2021 — Putus : 25-03-2021 — Upload : 25-03-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 32/PDT/2021/PT SMR
Tanggal 25 Maret 2021 — Pembanding/Tergugat II : Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Sistem Informasi Kementerian Keuangan R.I Diwakili Oleh : Sahat.B.J Pardede
Terbanding/Penggugat : PT. SAKALO
Terbanding/Turut Tergugat : Cq Kepala Kantor Badan Pertahanan Kota Samarinda
Turut Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia
102 — 60
  • Bahwa dalam melaksanakan pengerahan daya mampu dan kegiatantersebut, Presiden Panglima Tertinggi KOTI/KATOE dapat menunjukPenguasa Pelaksanaan Dwikora Daerah apabila dianggap perlu, yangmempunyai tugaS memimpin pelaksanaan Dwikora di daerahnyamasingmasing sesuai dengan kebijaksanaan Presiden/PanglimaTertinggi Operasi Ekonomi, dan dalam melakukan tugas pokoknyabertanggung jawab kepada Presiden/Panglima Tertinggi AngkatanBersenjata Republik Indonesia/Komando Operasi Tertinggi/KomandoTertinggi Operasi
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 14-10-2019 — Putus : 20-01-2020 — Upload : 20-01-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 482/Pdt/2019/PT MDN
Tanggal 20 Januari 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
61 — 25
  • Oleh sebab itu permohonan Penggugat tentang sitajaminan haruslah ditolak/dikesampingkan;Maka berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, dengan ini Tergugatmohon agar dengan segala wewenang dan hikmah kebijaksanaan yang dimilikinya,Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan mengadili perkaragugatan ini berkenan memutuskan :1. TENTANG EKSEPSI Menerima eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet OnvankelijkVerklaard).Il.
Pengadilan PT BANTEN Perdata Perjanjian
Register : 26-07-2018 — Putus : 04-07-2018 — Upload : 26-07-2018
Putusan PT BANTEN Nomor 71/PDT/2018/PT BTN
Tanggal 4 Juli 2018 — 1. VIVI HALIM LIM, pekerjaan karyawan swasta; bertempat tinggal di Jalan Kembangan Molek IV, Blok J-5, RT.10/ RW.03, Kembangan, Jakarta Barat. Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING I semula PENGGUGAT I. 2. MARDJAN SARONAMIHARDJA, pekerjaan karyawan swasta; bertempat tinggal di Jalan Tanah Sereal Raya, RT.008/RW.014, Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat. Selanjutnya disebut sebagai PEBANDING II semula PENGGUGAT II. PEMBANDING I semula PENGGUGAT I dan PEMBANDING II semula PENGGUGAT II selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING PERTAMA semula PENGGUGAT PERTAMA. 3. JONNY, pekerjaan karyawan swasta; bertempat tinggal di Jalan Tanjung Duren Raya nomor.125, RT.01/RW.04, Tanjung Duren Selatan, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING III semula PENGGUGAT III. 4. JANUAR TOHARI, pekerjaan karyawan swasta; bertempat tinggal di Jalan Tanjung Duren Raya nomor.125, RT.01/RW.04, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING IV semula PENGGUGAT IV. PEMBANDING III semula PENGGUGAT III dan PEMBANDING IV semula PENGGUGAT IV selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING KEDUA semula PENGGUGAT KEDUA. PEMBANDING PERTAMA semula PENGGUGAT PERTAMA dan PEMBANDING KEDUA semula PENGGUGAT KEDUA diwakili kuasanya DR.B.HARTONO,SH,SE,SE.Ak,MH,CA; MICHAEL SAMOSIR, SH,MH; TITIN HARIANTI SIBURIAN,SH dan EDELISNA HERNAULI RUMAHORBO,SH, Advokat beralamat di Komplek Taman Aries Blok E.6 nomor 4 Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2017, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1814/SK.Pengacara/2017/ PN.Tng tanggal 29 Agustus 2017. M E L A W A N 1. HENDRY WIDJAJA, pekerjaan karyawan swasta, jabatan Direktur Utama PT.Bina Sarana Mekar, beralamat di Club Olah Raga Palem Semi, Perumahan Palem Semi, Jalan Imam Bonjol Karawaci Tangerang. Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I 2. DJOHAN WIDJAJA, pekerjaan karyawan swasta, jabatan Direktur Utama PT. Bina Sarana Mekar, beralamat di Club Olah Raga Palem Semi, Perumahan Palem Semi, Jalan Imam Bonjol Karawaci Tangerang. Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II; TERBANDING I semula TERGUGAT I dan TERBANDING II semula TERGUGAT II diwakili kuasanya FIFI LETY INDRA,SH,MH; JOSEFINA A. SYUKUR,SH.MH dan DANIEL SONY R.PARDEDE,SH, Advokat beralamat di Jalan Bendungan Hilir IV nomor.15 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2017 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2425/SK.Pengacara/2017/PN.Tng tanggal 14 November 2017.
187 — 57
  • PIHAKPERTAMA atas penambahan nama dalam Perjanjiansebesar Rp. 2.500.000, (Dua juta lima ratus riburupiah).Selanjutnya, di hari yang sama yaitu pada tanggal 08 April2015, melalui email,m Para Tergugat berkeberatan denganpengenaan biaya sebesar Rp. 2.500.000, dan disaat yangsama meminta pelunasan 2 (dua) unit tanah kavlingdiselesaikan melalui Kredit Pemilikan Tanah (KPT) BIl.Atas keberatan tersebut, melalui email tanggal 16 April 2015,pukul 10:41 WIB, Para Tergugat memberikan kebijaksanaansebagai berikut: Kebijaksanaan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 15-08-2012 — Putus : 19-02-2013 — Upload : 29-04-2013
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 138/G/2012/PTUN-JKT
Tanggal 19 Februari 2013 — Ny. Hj. Tri Korani Iriana;1.Kepala Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara,2.Budi Restu Leksono
74 — 54
  • Penyediaan bahan dalam rangka perumusan kebijaksanaan dibidangkependudukan/kewarganegaraan ; Menimbang, bahwa dikaitkan dengan sengketa a quo, Surat keputusan ObjectumLitis (Bukti Surat P 20 = T 1), diterbitkan oleh Kepala Satuan Pelaksana CatatanSipil Kotamadya Jakarta Utara (sekarang bernama Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kota Administrasi Jakarta Utara) ; Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas, menuruthemat Majelis Hakim, Tergugat berwenang untuk menerbitkan Surat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Arbitrase
Putus : 14-08-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 795 K/Pdt.Sus-Arbt/2017
Tanggal 14 Agustus 2017 — PT KALPATARU INVESTAMA VS SING GLOBAL OIL PRODUCTS PTE. LTD
684 — 1047 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sehingga oleh Majelis Hakim Tingkat Banding disetujuidan diambil alin sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara iniserta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini";14.Bahwa hakim harus dapat mengolah dan memproses datadata yangdiperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi,persangkaan, pengakuan roaupun sumpah yang terungkap dalampersidangan (Pasal 164 HIR), sehingga dengan demikian keputusan yangakan dijatuhkan didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan
Pengadilan PN BUKITTINGGI Perdata
Register : 22-12-2011 — Putus : 22-12-2011 — Upload : 06-02-2012
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 05_PDT_G_2011_PNBT_Tolak_22122011_HutangPiutang
Tanggal 22 Desember 2011 — Mimi Murni Dkk Lawan PT.BRI Dkk
148 — 53
  • nama Kamiliadalah berdasarkan permohonan Tergugat 1 dan telah memenuhisemua persyaratan yang ditetapkan Undang Undang, sehinggatindakan Tergugat 2 tersebut telah sesuai dengan peraturanperundang Undangan dan bukanlah merupakan perbuatan melawanMenimbang, bahwa Tergugat 3 tidak pernah hadir ataupunmengirimkan wakilnya ke persidangan meskipun sudah dipanggiIdengan patut, maka untuk itu) Majelis berpendapat Tergugat 3tidak hendak mempertahankan haknya dan menyerahkansepenuhnya pada pertimbangan atau kebijaksanaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 19-10-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1335 K/Pdt/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — R.E.BARINGBING vs PT. NADYA VILLA
72 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jika yang digugat itu adalah seorang debitur utamadan seorang penanggungnya maka tanpa mengurangi ketentuan pasal 6ayat (2) "Reglemen Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan mengadili diIndonesia", tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempattinggal debitur utama atau salah Seorang debitur utama;Bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (2) HIR tersebut Penggugat berhakmengajukan gugatan PMH terhadap Tergugat , Tergugat II dan Tergugat Illmelalui Pengadilan Negeri Bekasi karena mayoritas Para
Pengadilan PN SURAKARTA Perdata Wanprestasi
Register : 16-08-2011 — Putus : 25-07-2011 — Upload : 16-08-2011
Putusan PN SURAKARTA Nomor 150/PDT/2010
Tanggal 25 Juli 2011 — KUMORO VS KRMH HAMIDJOJO SOEPARTO DAN/AHLI WARISNYA, DKK
87 — 21
  • selain dari pada yang tersebut pada huruf b)tersebut diatas, bahwa berdasarkan pasal 2 KEPRESNo. 26 Tahun 1988, tentang Badan PertanahanNasional menyebutkanBadan Pertanahan bertugas membantu Presiden dalammengelola dan mengambangkan administrasipertanahan, baik berdasarkan UUPA maupun peraturanperundang undangan lain, yang meliputi pengaturanpenggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah,pengurusan hak hak tanah, pengukuran danpendaftaran tanah dan lain lain yang berkaitanmasalah pertanahan berdasarkan kebijaksanaan
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata
Register : 27-05-2020 — Putus : 10-02-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Ptk
Tanggal 10 Februari 2021 — Penggugat:
PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat
Tergugat:
PT. Jaminan Kredit Indonesia
252 — 105
  • atau pejabat yang berwenang sesuai denganyang diperjanjikan.Bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum yang telah TERGUGATuraikan di atas, maka sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara A quo menolak gugatan PENGGUGAT untukseluruhnya, karena selain tidak berdasar hukum, gugatan PENGGUGAT jugadiajukan dengan penuh itikad buruk.Maka berdasarkan alasanalasan dan pertimbangan hukum tersebut di atas, denganini Kami mohon agar dengan segala wewenang dan hikmah kebijaksanaan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-07-2014 — Putus : 19-10-2015 — Upload : 01-02-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 358/PDT.G/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 19 Oktober 2015 — SRI AYU HAYATI >< EFFENDY FERMANTO,Cs
76 — 22
  • PT.TSUM No.22, Tanggal 21Juli 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Esther Daniar Iskandar, SH,dikutip sbb:Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham,masingmasing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dengan tidakmengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untukmemberhentikannya sewaktuwaktu;Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat pun sesuai dengan Pasal 14ayat 1 Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.TSUM No.22 Tanggal 21Juli 2004, yang dikutip sbb:Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan
    tanggal 21 Juli2004 yang dibuat dihadapan Notaris Esther Daniar iskandar, SH dikutipsebagai berikut :Para anggota Direksi diangkat oleh rapat pemegang saham, masingmasing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hakdari rapat umum pemegang saham untuk memberhentikannya sewaktuwaktu;Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat pun sesuai dengan pasal 14ayat 1 Akta Pernyataan keputusan rapat PT TSUM No 22 tanggal 21 Juli2004 yang dikutip sebagai berikut :Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 17-03-2014 — Putus : 15-10-2014 — Upload : 26-03-2015
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 032/G/2014/PTUN SMG
Tanggal 15 Oktober 2014 — WAHYUDI Melawan CAMAT WANASARI
55 — 17
  • Tahun 2006 yang telah diubahdengan Peraturan Daerah Nomor: 2 Tahun 2012 terkait denganpermasalahan yang dihadapi Penggugat sebagai Perangkat Dssasementara hal itu tidak terdapat di dalam Peraturan Bupati Nomor078 Tahun 2013 adalah ijin diberikan saat yang bersangkutan akanmencalonkan diri sebagai Kepala Desa dan setelah memenuhi syaratmelalui verifikasi tahapan dan ditetapkan menjadi Calon Kepala Desamaka ketentuan Pasal 9 ayat (6) Peraturan Bupati Nomor 078 Tahun2013 yang mengakomodir melanjutkan kebijaksanaan
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 11-03-2015 — Upload : 24-03-2015
Putusan PN SIDOARJO Nomor 90/Pdt.G/2014/PN.Sda
Tanggal 11 Maret 2015 — PT. NIAGA NUSA ABADI lawan ANANG YUNARKO, DKK.
23 — 6
  • Selama ini tidakada yang bisa dijadikan sebagai tumpuan hidup seharihari oleh istri dan anakanaknya dan terpaksa istri dan anakanaknya menumpang di orang tua / mertuanya.Bahwa atas hal tersebut TERGUGAT mohon kebijaksanaan secara hati nurani dariMajelis Hakim agar GUGATAN PENGGUGAT PATUT DAN SEPANTASNYAUNTUK DITOLAK DAN DIKESAMPINGKAN ; 5Bahwa Penggugat dalam dalil Posita atau Fundamentum Petendi Nomor 7 (tujuh)gugatannya serta dalam Petitum Nomor 5 (lima) gugatannya, Penggugatmendalilkan agar TERGUGAT