Ditemukan 25700 data
34 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDRAL PAJAK tersebut;
perkara dalam peninjauan kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak serta peraturan perundangundangan yang terkait;MENGADILI,Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali : DIREKTUR JENDRAL
Tergugat:
KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDRAL PERBENDAHARAAN BADAN PENGELOLA DANA LINGKUNGAN HIDUP (BPDLH)
63 — 25
RAGA KARYA PERMATA
Tergugat:
KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDRAL PERBENDAHARAAN BADAN PENGELOLA DANA LINGKUNGAN HIDUP (BPDLH)
49 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTORAT JENDRAL BINA MARGA, dk
DIREKTORAT JENDRAL BINA MARGA,berkedudukan di Jalan Patimura 20, Kebayoran Baru,Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ir. Arie SetiadiMoerwanto, M. Sc., selaku Direktur Jenderal Bina Marga,yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Yuli Nuryanti,S.H., M.M., dan kawankawan, Para Pegawai KementerianPekerjaan Umum, berkantor di Jalan Pattimura Nomor 20,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 23 November 2017;Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 675 K/Pat/20182.
HENDRA RUSLI
Termohon:
1.KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDRAL PAJAK JAKARTA UTARA
2.KEPALA KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA
150 — 22
Pemohon:
HENDRA RUSLI
Termohon:
1.KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDRAL PAJAK JAKARTA UTARA
2.KEPALA KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA
262 — 183 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT JENDRAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP BALI, KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BADUNG SELATAN tersebut;
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT JENDRAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP BALI, KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BADUNG SELATAN VS H. ERIES JONIFIANTO, S.H., M.H
PUTUSANNomor 143 K/Pdt.SusPailit/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus kepailitan (Renvoi Prosedur) padatingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara:KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,DIREKTORAT JENDRAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJPBALI, KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BADUNGSELATAN, yang diwakili olen Kepala Kantor Pelayanan PajakPratama Badung Selatan Dr. Widi Widodo, S.E., M.Si.
51 — 7
NORDANTO, Tempat lahir di Hikun pada tanggal 10 Nopember 1968, Laki-laki, Tempat tinggal di Jalan Jendral Basuki Rahmat, RT 004, Desa Hikun, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta ; --------------------------------------------------II. MARTINI, Tempat lahir di Kambitin Hikun, pada tanggal 24 Desember 1982, Perempuan, Tempat tinggal di Jalan Jendral Basuki Rahmat, RT 004, Desa Hikun, Kec. Tanjung, Kab.
P/2012/PN.TjgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkaraperkara perdata pada tingkatpertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan olehI NORDANTO, Tempat lahir di Hikun pada tanggal 10 Nopember 1968, Lakilaki, Tempat tinggal di Jalan Jendral Basuki Rahmat, RT 004, Desa Hikun, Kec.Tanjung, Kab.
Tabalong, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta ;II MARTINLTempat lahir di Kambitin Hikun, pada tanggal 24 Desember 1982,Perempuan, Tempat tinggal di Jalan Jendral Basuki Rahmat, RT 004, Desa Hikun,Kec. Tanjung, Kab.
LISNAWATI ; n nne nnnBahwa saksi kenal dengan para pemohon, ada hubungan dengan para pemohon,karena para pemohon adalah kakak ipar saksi, dan tidak ada hubungan pekerjaandengan para pemohon ; Bahwa para pemohon tinggal di jalan Jendral Basuki Rahmat, RT 004, Desa Hikun,Kec. Tanjung, Kab.
P.2 merupakan Kartu Tanda Pendudukpemohon ORDANTO dan pemohon MARTINI, bukti surat P.4 merupakan kartu keluargapara pemohon ; Menimbang, bahwa sesuai Undangundang No. 23 Tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan, bahwa bukti surat P.1, P.2 dan P.3 merupakan identitas resmipenduduk yang didalamnya juga terdapat keterangan menyangkut alamat atau tempattinggal para pemohon ; Menimbang, bahwa di muka persidangan saksi LISNAWATI dan MANSYURmenerangkan bahwa para pemohon bertempat tinggal di jalan Jendral
Tabalong, oleh karenanya dari keterangan keduaorang saksi tersebut dihubungkan dengan bukti surat P.1, P.2 dan P.4 yang salingbersesuaian dan berhubungan serta sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 13 dan 14Undangundang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengadilanberkesimpulan para pemohon adalah penduduk Kota Tanjung yang bertempat tinggal dijalan Jendral Basuki Rahmat, RT 004, Desa Hikun, Kec. Tanjung, Kab.
SARIYATNO
Tergugat:
1.PT BANK SYARIAH MANDIRI PALUR
2.r Jendral Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta,
54 — 14
Penggugat:
SARIYATNO
Tergugat:
1.PT BANK SYARIAH MANDIRI PALUR
2.r Jendral Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta,
5.Ade Arifianto, SH
Tergugat:
1.Kementrian Keuangan Republik Indonesia Cq Direktorat Jendral Kekayaan Negara Direktorat Jendral Kekayaan Negara Lain - lain pada Kementrian Keuangan Republik Indonesia
2.Kementrian Keuangan Republik Indonesia Cq Direktorat Jendral Kekayaan Negara Cq Lembaga Management Aset Negara
Turut Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) JAKARTA BARAT
117 — 10
Eka Putri Oktarina
5.Ade Arifianto, SH
Tergugat:
1.Kementrian Keuangan Republik Indonesia Cq Direktorat Jendral Kekayaan Negara Direktorat Jendral Kekayaan Negara Lain - lain pada Kementrian Keuangan Republik Indonesia
2.Kementrian Keuangan Republik Indonesia Cq Direktorat Jendral Kekayaan Negara Cq Lembaga Management Aset Negara
Turut Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) JAKARTA BARAT
448 — 169 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT JENDRAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP BALI, KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BADUNG SELATAN tersebut;
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT JENDRAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP BALI, KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BADUNG SELATAN, TERHADAP H. ERIES JONIFIANTO, S.H., M.H.
PUTUSANNomor 21 PK/Pdt.SusPailit/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus kepailitan (renvoi prosedur) padapemeriksaan peninjauan kembali telan memutus sebagai berikut dalamperkara:KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,DIREKTORAT JENDRAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJPBALI, KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BADUNGSELATAN, berkedudukan di Jalan Kapten Tantular, Nomor 4,Renon, Denpasar, Bali, diwakili oleh Vincentus Sukamto, Ak.
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KementerianKeuangan Republik Indonesia, Direktorat Jendral Pajak Kantor WilayahDJP Bali, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan tersebut;2.
SusPailit/2020Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauankembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: KEMENTERIANKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT JENDRAL PAJAKKANTOR WILAYAH DJP BALI, KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMABADUNG SELATAN, tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dariPemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembalidihukum untuk membayar biaya
2004 tentangKepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang UndangNomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang UndangNomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telahdiubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,DIREKTORAT JENDRAL
721 — 245
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jendral pajak kantor Wilayah DJP Bali, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung SelatanLawanH. ERIES JONIFIANTO, SH. MH
330 — 72
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jendral pajak kantor Wilayah DJP Bali, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung SelatanTERHADAPH. ERIES JONIFIANTO, SH. MH
SUDIN Als DAENG Bin PABEK
Termohon:
kementrian keuangan RI Cq Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea dan Cukai Wilayah Riau
59 — 11
Pemohon:
SUDIN Als DAENG Bin PABEK
Termohon:
kementrian keuangan RI Cq Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea dan Cukai Wilayah Riau
ROCKY SIRAIT, SH
Terdakwa:
ETIN CHRISMAS Br. SIMAMORA
32 — 27
sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang berlogo kementerian republik indonesia direktorat jendral
pajak senilai Rp 130.000.000.-.untuk biaya masuk jaminan calon pegawai negeri sipil tanggal 06 september 2022
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang berlogo kementerian republik indonesia direktorat jendral pajak senilai Rp.100.000.000,-untuk biaya masuk jaminan calon pegawai negeri sipil tanggal 06 september 2022
- 1 ( satu ) lembar kwitansi tanda terima uang berlogo kementrian republik indonesia direktorat jendral pajak senilai Rp.30.000.000,- untuk biaya perlengkapan peralatan
pengisian alat genggam merek apple tanggal 01 september 2022
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang berlogo kementerian republik indonesia direktorat jendral pajak senilai Rp. 85.000.000,- untuk biaya pembelian tunai Macbook, pajak negara, perangkat dan alat genggam Iphone 13 pro 1 TB, tanggal 04 oktober 2022
- 1 (satu) lembar surat berlogo kementriaan republik indonesia direktorat jendral pajak perihal pemberitahuan kepada Sdr.
HENY MARIHOT BR BAGARIANG, SE dari kementerian republik indonesia direktorat jendral pajak petikan keputusan menteri dalam negeri RI Nomor: 097.2/202-2003 tanggal 31 Oktober 2022 yang di ketahui Menteri Keuangan SRI MULYANI, SE,M.Sc.,Ph.D
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang berlogo kementerian republik indonesia direktorat jendral
- 1 (satu) buah kartu ujian berlogo kementrian republik indonesia direktorat jendral pajak a.n.
HENY MARIHOT BAGARIANG
- 2 (dua) buah kartu nomor kursi a.n.RAMSINA MANALU dan GEBY PUTAR LUKAS BAGARIANG berlogo direktorat jendral pajak
- 1 (satu) bet nama a.n. HENY MARIHOT BR BARAGIANG, SE
- 1 (satu) kartu pengenal berlogo direktorat jendral pajak a.n. HENY MARIHOT BR BARAGIANG, SE
- 1 (satu) eksemplar rekening koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening : 531001006826533 a.n.
terlampir dalam berkas perkara
287 — 244 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menerima permohonan Banding dari Pemohon DIREKTORAT JENDRAL BINA MARGA, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM, PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, tersebut;
Kementerian Pekerjaan Umum, Kepala Sub BagianBantuan Hukum Bidang Bina Marga, Biro Hukum KementerianPekerjaan Umum, Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum, BagianHukum dan Perundangundangan, Setditjen Bina MargaKementerian Pekerjaan Umum, dan Para Staf Biro HukumKementerian Pekerjaan Umum, beralamat di Jalan PatimuraNomor 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 2 April 2015;Pemohon dahulu Penggugat;MelawanSMCC HUTAMA JOINT OPERATION, berkedudukan diSummitmas Il lantai 12, Jalan Jendral
Santosa, S.H., dan kawankawan, Para Advokatberalamat di Equity Tower, Lantai 12, Sudirman Central BusinessDistrict (SCBD), Jalan Jendral Sudirman Kav.5253, Jakarta 12190,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2015;Termohon dahulu Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Hal. 1 dari 30 hal. Put.
INDRA ERSANKO
Termohon:
1.KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDRAL PAJAK JAKARTA UTARA
2.KEPALA KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA
391 — 158
Pemohon:
INDRA ERSANKO
Termohon:
1.KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDRAL PAJAK JAKARTA UTARA
2.KEPALA KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA
AIDILIN ALI
Termohon:
1.Direktur Jendral Pajak
2.KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
60 — 42
Pemohon:
AIDILIN ALI
Termohon:
1.Direktur Jendral Pajak
2.KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
Terdakwa:
ANDRI Als JENDRAL Bin ENTAH
27 — 7
MENGADILI:
- Menyatakan terdakwa ANDRI Als JENDRAL Bin ENTAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRI Als JENDRAL Bin ENTAH dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.
Terdakwa:
ANDRI Als JENDRAL Bin ENTAH
139 — 58
KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDRAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR I KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA WONOCOLOlawanPT. JAFA INDONESIA,
PUTUSANNomor : 08/PKPU/2016/PN.Niaga.SbyDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMajelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkaraPenundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor : 08/PKPU/2016/PN.Niaga.Sbyyang memeriksa dan mengadili keberatan atas Rapat Verifikasi Piutang Pajak danPencocokan Piutang oleh Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral PajakKantor Wilayah DJP Jawa Timur Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocoloterhadap PT.
JAFA INDONESIA (Dalam Pailit) dalam permohonan yang diajukan oleh : KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDRAL PAJAKKANTOR WILAYAH DJPJAWATIMUR KANTORPELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA WONOCOLO,Jalan Jagir Wonokromo Nomor 104 Surabaya, dalam hal inimemberi Kuasa kepada UTAMI.,S.Sos.,MM Dkk berdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal 11 Nopember 2016. SelanjutnyaCiSebut SDAA ..........ceeeeeeeeeeeeeeeeeteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees PEMOHON ;TERHADAPPT.
Tergugat:
1.DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MADIUN
154 — 72
INAWATI KURNIAWAN
Tergugat:
1.DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MADIUNDIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAHJAWA TIMUR, selanjutnya disebut S@DaQal ...........::ccceeceeeeesteeeeeeeees TERGUGAT 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MADIUN, Tempat kedudukan di JI. Dr.Sutomo No. 11 Kota Madiun, dalm hal ini memberikan kuasakhusus kepada :1. Basuki Rijanto, A.Ptnh., M.M.2. Eka Nuraeni, S.SIT.3. Wahyu Prasetya, S.H.4.
124 — 42
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jendral pajak kantor Wilayah DJP Bali, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung SelatanTerhadapH. ERIES JONIFIANTO, SH. MH