Fraksi Partai Demokrat yang setelah dibaca dandipelajari oleh Penggugat surat tersebut berisi halhal sebagai berikut: Surat Lembar Disposisi Nomor Agenda : 321/SMFPD/X1/2016Perihal Penggantian Antar Waktu AnggotaDPR/MPR RI dari Partai Demokrat a.n.

Pasal 27 ayat (2) AnggaranDasar dan Anggaran Rumah Tangga s Partai Demokrat,menyebutkan :Sekretaris Jenderal adalah penanggung jawabadministrasi partai ke dalam dan keluar.IV.

Demokrat,berkaitan dengan KODE ETIK PARTAI DEMOKRAT denganpemilihan umum legislatif Tahun 2014 antar calon anggotalegislatif dari partai demokrat dengan pihak Termohon adalahPENGGUGAT in casu.

Dan jika dinubungkandengan Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UndangUndang Nomor 2 Tahun2008 Tentang Partai Politik yaitu Yang dimaksud denganperselisihan Partai Politik meliputi antara lain: (1) perselisihan yangberkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hakanggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4)penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan;dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik. maka dapatdisimpulkan bahwa substansi gugatan Penggugat

.Bahwa sebagaimana yang Tergugat dan Tergugat II dalilkansebelumnya, substansi gugatan Penggugat adalah tentangperselisinan Partai Politik.Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.101K/Pdt.SusParpol/2014 dinyatakan bahwa penyelesaianperselisihan partai politik harus diselesaikan lebih dahulu lewatMahkamah Partai atau lembaga sejenis dengan nama lain.

Ganding(selaku Sekretaris DPC Partai Hanura Kabupaten Mandailing Natal), HamzahLubis, Kholil, (Anggota DPRD TkIJ Mandailing Natal Fraksi Partai Hanura)dan Wakil Sekretaris DPC Partai Hanura serta Erwin Efendi Lubis (AnggotaDPRD TkII Mandailing Natal) datang ke kantor PT. Karya Muda Nasional yangterletak di Desa Laru Baringin, Kecamatan Tambangan, Kabupaten MandailingNatal milik Saksi H. Aswin Parinduri.

Fahrizal Efendi Nasution, SH mengatakanMasalah suara Partai Hanura bisa saya amankan untuk wilayah Dapem I danDapem IV, sehingga Saksi Korban yakin dan percaya mengingat yang datangdan mengatakan hal tersebut adalah Fahrizal Efendi Nasution, SH selaku KetuaDPC Partai Hanura Kabupaten Mandailing Natal bersama dengan Terdakwa(selaku Sekretaris DPC Partai Hanura Kabupaten Mandailing Natal), namun saatitu belum, ada keputusan/kesepakatan antara Saksi Korban H.

Ganding(selaku Sekretaris DPC Partai Hanura Kabupaten Mandailing Natal), HamzahLubis, Kholil, (Anggota DPRD T'kII Mandailing Natal Fraksi Partai Hanura)dan Wakil Sekretaris DPC Partai Hanura serta Erwin Efendi Lubis (AnggotaDPRD TkII Mandailing Natal) datang ke kantor PT. Karya Muda Nasional yangterletak di Desa Laru Baringin, Kecamatan Tambangan, Kabupaten MandailingNatal milik Saksi H. Aswin Parinduri.

No. 21 PK/Pid/2014Bahwa dalam internal Partai HANURA, Saksi H. Aswin Parinduri telah diprosessebagai calon Bupati Madina dari Partai HANURA mulai dari tingkat CabangMandailing Natal, Wilayah Provinsi Sumatera Utara dan sampai tingkat pusat (DPP);Bahwa tidak keluarnya rekomendasi DPP Partai Hanura untuk mencalonkanSaksi H. Aswin Parinduri sebagai calon Bupati Mandailing Natal dari Partai Hanuraadalah karena pada saat menghadap DPP Partai Hanura di Jakarta Saksi H.

AswinParinduri tidak dapat memenuhi syarat yang ditetapkan oleh DPP Partai Hanura yaitumemberikan uang kontribusi kepada Partai Hanura sejumlah 1.500.000.000, (satu milyarlima ratus juta rupiah);Bahwa pada akhirnya Saksi H.

PadangPanjang pada saat itu tugasnya mengurusi keuangan partai namunsemenjak menjadi bendahara saksi tidak memiliki atau tidak mengetahuiapakah partai tersebut memiliki rekening atau tidak karena selama inikeuangan hanya disimpan begitu saja oleh saksi;Bahwa saksi selama menjadi Pengurus Partai Bulan Bintang masih aktifdan sering mengikuti rapatrapat partai ;Bahwa Dana bantuan dari Pemerintah Kota Padang Panjang sebesar Rp.21.856.248,56 (dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh enam ribudua

saksi tidak mengetahui secara pastisiapa yang hadir dari partai Bulan Bintang setelah saksi melihat daftarhadir dari Partai Bulan Bintang adalah Hendra Saputra, S.H.

HENDRA SAPUTRA, S.H. memberikan keterangan:Bahwa saksi adalah Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kota PadangPanjang sampai dengan sekarang;Bahwa ada masalah mengenai pencairan dana partai politik dariPemerintah Kota Padang Panjang didalam partai Bulan Bintang tidakdapat mencairkan dana tersebut pada tahun 2010 berawal dimanasebelumnya sudah ada perpecahan di Partai Bulan Bintang sebelumadanya masalah ini;Bahwa berawal dari penandatanganan mengenai pencairan dana dariPemerintah Kota Padang Panjang untuk

Asdedi (wakil sekretaris) sebelum melakukan rapat dan memintaIndra,S.Ag untuk datang rapat karena ini urusan partai, namun saksiIndra,S.Ag selaku Bendahara Partai tidak datang dan akhirnya dirapattersebut disepakati yang datang untuk mencairkan dana bantuanPemerintah Kota Padang Panjang adalah Ketua Partai, Wakil Sekretarisdan Wakil Bendahara ;e Bahwa yang membuat 1 (satu) lembar kwitansi/tanda terima uangbantuan dari Pemerintah Kota Padang Panjang kepada Partai BulanBintang tanggal 21 Desember

(Bendahara Partai BulanBintang) yang menandatangani adalah terdakwa (wakil Bendahara Partai Bulan Bintang) ;Menimbang, bahwa sevelum Terdakwa datang bersama dengan Ketua DPC PartaiBulan Bintang dan Wakil Sekretaris Partai Bulan Bintang, sudah ada pertemuan (rapat)internal partai dimana salah satu keputusan rapat memang memutuskan yang hadir untukpencairan dana bantuan Partai Politik Kota Padang Panjang adalah Ketua DPC, WakilBendahara dan Wakil Sekretaris Partai Bulan Bintang Padang Panjang karena

dst...... serta menyetorkan dana ke partai.

DPK, karena Penggugat selaku pengurus (Wakil Sekretaris) tidakmengetahuinya secara persis alokasialokasi dana yang dimaksud.9 Bahwa sebagaimana dalil gugatan pada angka 7 tersebut, Penggugatmenyadari ada kekurangan dana yang belum disetor pada partai diakibatkanPenggugat belum mendapat jawaban dari partai terhadap pertanyaanpertanyaan Penggugat tentang penggunaan dana partai yang Penggugat rasaperlu mengetahuinya sebagai pengurus dan kader partai yang telahmelakukan kewajiban di partai bukan berarti

/ perbuatan melawan hukum yangdilakukan oleh pimpinan partai di Kabupaten, tidak etis dan tidak transparanada unsur fitnah karena Penggugat merasakan nuansa politis yang tidak sehatdalam tubuh partai yang Penggugat cintai.

berkedudukan sebagaifungsionaris dari Partai Karya Perjuangan dimana Penggugat sebagai WakilSekretaris sedangkan para Tergugat adalah Dewan Pimpinan Partai dan PengurusDewan Pimpinan Partai ;3 Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) UndangUndangNomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun2008 Tentang Partai Politik menegaskan bahwa perselisihan Partai Politikdiselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD danART ;4 Menimbang bahwa berdasarkan

partai harus diselesaikan terlebih dahulu melaluimekanisme internal partai sebelum diajukan ke Pengadilan.

Program sosialisasi partai dan pemantapan citra serta kepercayaanmasyarakat kepada PKPB;6. Strategi dan Program Pemenangan Pemilu;7.

Bangsa (PKPB) dan tidak jalannya organisasi Partai dan telahsangat membahayakan masa depan partai karya peduli bangsa (PKPB);Bahwa kerugiankerugian yang diderita oleh Partai Karya Peduli Bangsa(PKPB) selama maa kepemimpinan Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill jelasdan nyata berupa tidak lolosnya Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) dalamparlimentary treshold dan telah terhambatnya pembinaan kader dan jaringanPartai, hal mana sudah sering disampaikan oleh Para Penggugat, namun tidakpernah didengarkan

PERSONALIA DEWANPIMPINAN PUSAT PARTAI KARYA PEDULI BANGSA MASA BAKTI 2006 2010dan menata ulang organisasi Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), tentunya demikemajuan Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB);Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut para Penggugat mohon agarPengadilan Partai Politik pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikanputusan sebagai berikut :DALAM PROVISI:Hal. 7 dari 19 hal.

Perselisinan yang berkenaan dengan kepengurusan;Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;Pemecatan tanpa alasan yang jelas;Penyalahgunaan kewenangan;Pertanggungjawaban keuangan;aw & ESKeberatan terhadap keputusan Partai Politik;Bahwa jika dicermati posita gugatan dari para Penggugat jelas dan tegasmenyangkut dan berhubungan dengan Penyalahgunaan wewenang' danPertanggungjawaban keuangan serta keberatan terhadap keputusan Partai Politik,khususnya PARTAI KARYA PEDULI BANGSA (PKPB), sehingga walaupunmerupakan

perselisihan internal didalam tubuh Partai Karya Peduli BangsaHal. 15 dari 19 hal.

Amin (Terdakwa dalam berkasterpisah) menyuruh dan memerintahkan masyarakat untuk mendatangi KantorDPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah dilakukan pada saat Amri aliasAman Rahmat bin M.

Kantor DPW Partai Aceh Kabupaten AcehTengah diikuti dengan massa lainnya;Bahwa Amri alias Aman Rahmat bin M.

No. 732 K/Pid/2015kekantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah dengan jumlah lebihkurang sebanyak 300 (tiga ratus orang);Bahwa maksud Amri alias Aman Rahmat bin M.

Bahwa PENGGUGAT I dan PENGUGAT II adalah pasangan bakal calon KepalaDaerah dan bakal calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw yang awalnyadicalonkan oleh gabungan Partai Politik, yaitu:1.1. Partai Kedaulatan;1.2. Partai Buruh;1.3. Partai Demokrasi Pembaruan; dan1.4. Partai Pemuda Indonesia;Pencalonan mana tertuang dalam formulir Model BKWK.KPU Partai Politik,tentang Surat Pencalonan Nomor : 02/GABP/TAM/II/2011 tanggal 10 Pebruari2011;2.

Bahwa dukungan dari gabungan Partai Politik tersebut juga lebih dipertegas denganadanya:e Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan No.035B.

KWK.KPU PARPOL tertanggal 10 Februari 2011 atas nama Para Penggugattelah dirubah dan tidak diserahkan secara prosedural, yaitu tidak diserahkan melaluiKetua Pokja Pencalonan dan Verifikasi KPU Kabupaten Tambrauw, sehingga terdapatperbedaan dari Partai Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Pengusung ParaPenggugat maupun kedudukan Pengurus Partai Kedaulatan antara Formulir Model BKWK.KPU PARTAI POLITIK tanggal 10 Februari 2011 sebelumnya hanya 3 (tiga)Partai Politik dan/atau Gabungan Partai

MENASE PAA, M.Si Calon Partai Kebangkitan Bangsa.Rapeah Partai Pemuda Indonesia.Daerah . . .PASKALIS BARU, S.Pd Partai Kasih Demokrasi.Calon Wakil Partai Persatuan Pembangunan.Partai Barisan Nasional.KepalaDaerahPETRUS Y. PANGALILA Calon Partai Buruh.Kepala Partai Kedaultan.. Daerah . .Drs.

poin 7 (tujuh) gugatan a quo, melainkanPartai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Pengusung Para Penggugat yang terdiridari: Partai Buruh, Partai Kedaulatan dan Partai Demokrasi Pembaharuan;Khususnya, Partai Kedaulatan dalam Gugatan a quo, ternyata Para Penggugat a quo*tidak berani dan tidak mempunyai nyali hukum mempersoalkan Partai Kedaulatanyang dalam obyek sengketa tidak terdapat sebagai Partai Pengusung Para Penggugatpadahal dalam Surat Keputusan sebelumnya dinyatakan sebagai Partai Pengusung

maupun Partai Demokrat CabangSimalungun tidak ada menanggapi surat Penggugat tersebut, sehinggaPenggugat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Partai Demokrat diJakarta, guna untuk menyelesaikan permasalahan tersebut terkait dengankode etik Partai Demokrat;11.Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut Mahkamah Partai Demokrattelah menjatuhkan putusan tanggal 16 September 2014 Nomor050/DPPPHPU/2014 dengan amar: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; Biaya perkara Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah

Dalam gugatan alamat Tergugat IV tertulis :Jetro Saragih, S.E., Pekerjaan Swasta, Status dalam Partai Demokratsebagai Anggota Status dalam Pileg 2014 sebagai Caleg Partai Demokratuntuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Simalungun Dapil 1dengan nomor urut 4, Alamat Nagori Dolok Kecamatan Silau Kahean Kab.Simalungun. selanjutnya disebut sebagai, Tergugat IV;Diperbaiki menjadi:Jetro Saragih, SE., Pekerjaan Swsata, Status dalam Partai Demokratsebagai Anggota Status dalam Pileg 2014 sebagai Caleg Partai

kursi partai politik jugamengatur tentang kewenangan peradilan umum untuk memeriksaperselisihan hasil pemilinan umum terkait dengan perbuatan yang bersifatpidana, kewenagan Peradilan Tata Usaha Negara terkait dengankeputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kewenangan Dewankehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), terkait dengan penyimpanganadministrasi penyelenggara Pemilu, dan Mahkamah Partai Politik terkaitdengan perselisihan internal partai;Bahwa selain dari perselisihan partai politik sebagaimana

dimaksud dalampenjelasan Pasal 32 Undang Undang Partai Politik, Mahkamah partai jugaberhak dan berwenang menyelesaikan perselisinan hasil pemilinan umuminternal Partai Demokrat terkait adanya pelanggaran terhadap hak anggotapartai politik berupa pelanggaran hak politik anggota partai politik untukHalaman 12 dari 18 hal.Put.

mengenai persyaratan pengajuan gugatanperselisihan partai politik;Bahwa, sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Pasal 32 ayat (1)Halaman 15 dari 18 hal.Put.

atas UndangUndang Nomor2 tahun 2008 tentang partai Politik (UU Partai Politik) sebagai berikut :(1) Perselisinan Partai Politik diselsaikan oleh Internal Partai Politiksebagaimana diatur didalam AD dan ART;(2) Penyelesian perselisihnan Internal Partai Politik sebagaimanaadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah PartaiPolitik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Smr(3) Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimanadimaksud

melalui Internal partai politikdan atau Mahkamah Partai Politik;3.

Bahwa selain diatur pada AD/RT Partai Hanura, perihal Mahkamahpartai sebagai tempat penyelesaian konflik internal partai jugaditegaskan pada pasal (32) UndangUndang Republik IndonsiaNomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor2 tahun 2008 tentang partai Politik (UU Partai Politik) sebagai berikut :(1)(2)(3)(4)(5)Perselisihan Partai Politik diselsaikan oleh Internal Partai Politiksebagaimana diatur didalam AD dan ART;Penyelesian perselisihnan Internal Partai Politik sebagaimanaadimaksud

Bahwa dengan demikian, terbukti dan tidak terbantahkan gugatanyang diajukan oleh PENGGUGAT pada perkara a quo tergolongpremature, karena berdasarkan AD/RT Partai HANURA, Pasal (32)UU Partai Politik dan SEMA No. 4 Tahun 2016, PENGGUGATseharusnya melaporkan konflik/perselisinan internal Partai HANURAkepada Dewan Kehormatan Partai HANURA namun demikianterbukti demi hukum dan tidak terbantahkan PENGGUGAT tidakpernah melaporkan konflik/perselisihan internal Partai HANURAkepada Dewan Kehormatan Partai

internal Partai Politik sebagaimana dimaksudayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lainyang dibentuk oleh Partai Politik.

TanpaPenggugat diberikan surat teguran dan/ atau "Peringatan";7 Bahwa padahal undangundang tentang Piagam Perjuangan AD/ART Partai,mengatur tentang sanksi yang apabila Penggugat melanggar disiplin partaisebagaimana yang dituduhkan Tergugat I dan Tergugat II, maka seluruh kader partaitidak terkecuali MEGAWATI SOEKARNOPUTRI selaku Ketua Umum PDIPerjuangan wajib dan taat pada peraturan partai, tentang SANKSI, Pasal 19: "sanksiyang dapat dijatuhkan terhadap anggota partai atas pelanggaran Disiplin Partaiterdiri

Nomor 435/KPTS/DPP/XI/2009 tentang pedoman pelaksanaanRapat PAC, Konfercab, Konferda, dan Kongres III Partai.

PadahalPenggugat semenjak menjadi kader partai sejak tahun 1998, telah bersusah payahmembesarkan partai dengan membentuk kepengurusan mulai dari tingkat pengurusranting, Pengurus Anak Cabang (kecamatan), sampai di tingkat pengurus cabang(kabupaten), dengan demikian tuduhan Penggugat melanggar disiplin partai sangatkeliru dan tidak berdasar;Bahwa Penggugat tidak mengakui kepengurusan Tergugat V Hi.WahidMakalalag,S.Sos., dalam hal ini, selaku Plt.Ketua, karena bertentangan antara SkepNomor 078/KPTS

hukumnya menjunjung tinggi amanat KongresIl PDI Perjuangan, yang dilaksanakan di Bali tahun 2010, sebagaimana AD/ARTketentuan Peralihan Bab III, Pasal 76, persyaratan untuk dapat dipilih sebagaipengurus partai setelah Kongres I;ayat (5) pengurus DPC Partai dipilih dari anggota partai yang berperilaku tidaktercela dan berdomisili di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan, yangsekurangkurangnya telah 5 (lima) tahun terusmenerus menjadi anggota partai dan/atau sekurangkurangnya pernah menjadi pengurus

partai tingkat kecamatan dan/atau badanbadan partai di tingkat kabupaten/ kota;Bahwa dengan demikian, surat keputusan yang diterbitkan Tergugat I dan TergugatIl (vide SK.119/KPTS/DPP/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011) dalampertimbangannya mengacu pada Skep. 078/KPTS/DPP/V/2011 tanggal 6 Mei 2011cacat hukum sehingga batal demi hukum;Bahwa demikian pula segala perbuatan hukum, dalam hal tugastugas partai,kegiatankegiatan dan/ atau surat menyurat atas nama partai baik ke dalam dankeluar termasuk surat

Burhanuddin, S.Sos dengan HeriSuharto, SH, Surat Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKota Tanjung Pinang ini juga merupakan tindak lanjutdari surat DPD Partai Amanat Nasional Kota TanjungPinang Nomor: PAN/033.011/B/KWS/XI/024/2012tanggal 1 November 2012 perihal Penggatian AntarWaktu Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang Periode20092014 dapil I Kecamatan Tanjung Pinang Barat danTanjung Pinang Kota; Bahwa dasar surat DPD Partai Amanat Nasional KotaTanjung Pinang Nomor: PAN/033.011/B/KWS/X1/024/2012 tanggal 1

politik diberhentikanoleh partai politiknya dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melaluipengadilan, pemberhentikannya sah setelah adanya putusan pengadilan yangtelah memperoleh berkekuatan hukum tetap ; Bahwa merujuk ketentuan diatas sangat jelas bahwa pemberhentian Penggugatsebagai anggota Partai Amanat Nasional belum dapat dinyatakan sah karenabelum adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh berkekuatan hukumtetap, sehingganya secara hukum Surat Walikota Tanjung Pinang Nomor171/052/

/024/2012 tanggal 01 Nopember 2012, Hal : PenetapanPergantian Antar waktu Anggota DPRD Kota TanjungpinangPeriode 20092014 dari Dapil 1 dari Partai Amanat Nasional, yangditujukan kepada Pimpinan DPRD Kota Tanjungpinang.

2009 tentang Pembagian Paruh WaktuMasa Tugas Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Periode20092014 Daerah Pemilihan I Dari Partai AmanatNasional.

AmanatNasional selaku partai pengusung Penggugat dalam Pemilu Tahun2009 yaitu berdasarkana Surat DPD PAN Kota Tanjung Pinang NomorPAN/033.02/B/KS/23/XII/2011 tanggal 20 Desember2011, Perihal Pergantian Antar Waktu (PAW) AnggotaDPRD Kota Tanjungpinang dari Partai Amanat Nasional,yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Tanjungpinang;b Surat DPP Partai Amanat Nasional Nomor : PAN/B/KUSJ/024/VII/2012 tanggal 13 Juli 2012, hal : PenetapanPergantian Antar Waktu) Anggota DPRD KotaTanjungpinang Periode 20092014

Kepala Daerah yang diusung oleh partai politik ataugabungan partai politik itu harus dibuktikan denganmekanisme interen dalam partai, mekanisme interen dalampartai itu yang bagaimana dia diproses sampai denganterakhir, dan sampai dengan Berita Acara Penjaringan.

Di tanggal 15 Maret 2010, = adapenambahan dukungan partai politik, datanglah Ketua DPDpartai Golkardandan Sekretaris, Ketua DPD partai PKPB dan Sekretaris, Ketuapartai Gerindra dan Sekretaris dalam rangka penambahanpartai politik untuk bergabung ~~ yakni partai Gerindra.116Diserahkan pula dokumen Pencalonan Perubahan, karena SuratPencalonan model B, B1 dan B3 hanya diisi oleh partai Golkardan partai PKPB pasca tanggal 12 Maret 2010.

Oleh karena adapenambahan partai politik, maka formulir model B, Bl dan B3harus disesuaikan yakni ditambah satu partai lagi, makagabungan partai politik dari koalisi Paket Gewayan TanaLamaholot menjadi 3 partai, yakni partai Golkar, partai PKPBdan partai Gerindra. Kemudian sampai dengan tanggal 15 Maret2010 = pukul OO itu adalah batas akhir pendaftaran.

Jikalau lebihdari 1 (satu) partai, yakni 2 (dua) partai atau lebih makaperlu dibuat Keputusan gabungan partai politik, sehingga halini harus ditaati dan wajib bagi semua partai politik yangterlibat dalam Pemilukada Kabupaten Flores Timur Tahun2010121Bahwa Penggugat tidak lulus verifikasi karena yang dimintaadalah Keputusan gabungan partai politik bukan kesepakatanbersamaBahwa Partai Golkar, Gerindra dan PKPB hadir pada tahapsosialisasi 3 eeeBahwa tahapan pemilukada setelah verifikasi untuk sementaraKomisi

suratkeputusan partai politik.

Menyatakan Hukum Surat Keputusan (SK) Nomor : PAN/15/A/ Kpts/K-S/020/VIII/2008 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Lombok Timur/Nusa Tenggara Barat Periode 2005-2010 hasil Musyawarah Daerah Luar Biasa (MUSDALUB) DPD PAN Kabupaten Lombok Timur tanggal 17 Agustus 2008 adalah tidak sah ; -------------------5.

Menyatakan Hukum Kepengurusan DPD PAN Kabupaten Lombok Timur Pimpinan Penggugat hasil Musyawarah Daerah (MUSDA) II tanggal 10 Juni 2007, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor : PAN /15/A/KPts/K-S/VII/XII/2007 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Lombok Timur / Nusa Tenggara Barat Periode 2005-2010 adalah satu-satunya Kepengurusan DPD PAN Kabupaten Lombok Timur yang sah ; ----------------------------------------------------------------------7.

Bahwa struktur wilayah kerja PAN sesuai dengan Pasal 9 ADPAN terdiri dari ; Dewan Pimpinan Pusat (DPP) adalah kesatuan organisasi dankepemimpinan partai ditingkat nasional ; Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) adalah kesatuan organisasidan kepemimpinan partai ditingkat Propinsi ; Dewan Pimpinan Daerah (DPD) adalah kesatuan organisasidan kepemimpinan partai ditingkat Kabupaten / Kota ; .

Bahwa tentang pemberhentian tetap telah diatur dalam Pasal7 huruf C angka 2 ART PAN yang berbunyi pemberhentiantetap pengurus partai ditetapkan oleh Dewan Pimpinan partai,dua tingkat diatasnya setelah mendapat rekomendasi dariDewan Pimpinan partai sederajat tingkat diatasnya =;8.

Bahwa berdasarkan Pasal 9 Anggaran Rumah TanggaPartai Amanat Nasional (PAN) menyebutkan bahwaPenyelesaian pengaduan atau pelanggaran,sengketa dalam tubuh partai diselesaikan dalamtubuh partai diselesaikan melalui Badan ArbitrasePartai (BAP) ; 3.

Pemberhentian tetap pengurus partai ditetapkan oleh dewanpimpinan partai, dan tingkat diatasnya setelah mendapatrekomendasi dari dewan pimpinan partai satu tingkatdiatasnya ; 2n oon nnn nnn nnnBahwa yang berwenang memberhentikan adalah 2 tingkatdiatasnya yaitu DPP PAN ; Bahwa tidak ada surat pemberhentian dari DPP PAN ; Bahwa atas kejadian ini upaya yang bisa dilakukan olehPenggugat adalah melalui internal partai kalau tidak bisa baruke Pengadilan ; Bahwa yang termasuk dalam fungsionaris partai adalahKetua

Bab XIV diatur mengenaiPenyelesaian Perselisihan Partai Politik, yang dalam Pasal 32 ayat (1)disyaratkan bahwa Perselisihan Partai Politik diselesaikan dengancara musyawarah mufakat.

Hal ini sesuai dengan Berita Acara Rapat Pleno KPUDKabupaten Wajo Nomor: 440/PLBA/02/7313/KPUKab/X/2018Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo padaPemilihan Umum Tahun 2019;Bahwa perolehan suara masingmasing partai politik untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Wajo Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima), sebagaiberikut: Tabel 1NomorUrut Nama Partai revorenanPartai1 Partai Kebangkitan Bangsa 3.604Z Gerakan Indonesia

Raya 3.9423 PDI Perjuangan 3.9304 Partai Golongan Karya 4.8515 Partai Nasdem 2.4256 Partai Gerakan Perubahan 143IndonesiaPartai Kedailan Sejahtera 3.6989 Partai Persatuan Indonesia 1.37710 Partai Persatuan Pembangunan 4.75811 Partai Solidaritas Indonesia 8612 Partai Amanat Nasional 5.20913 Partai Hati Nurani Rakyat 6.707(Hanura)14 Partai Demokrat 3.60519 Partai Bulan Bintang 315 Bahwa suara terbanyak partai politik sebagaimana tabel di atasmenunjukkan posisi Partai Hanura berada pada urutan ke1(

Mks.nya disebut DCT Anggota DPR, DCT Anggota DPRDProvinsi dan DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalahdaftar calon tetap yang memuat nomor urut Partai Politik,nama Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, nomor urutcalon, pas foto calon, nama lengkap calon, jenis kelamin dankabupaten/kota atau kecamatan tempat tinggal calon;Berdasarkan uraian pada poin 1 dan 2 di atas, menimbulkanpertanyaan di satu sisi dalil Gugatan Penggugat mempersoalkan tentang KTUN objek Gugatan in casu, sementara disisi yang

Pasal1 angka 20 PKPU No. 11 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran,Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta PemilinanUmum Anggota DPR dan DPRD yang menyatakan:Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggotaDPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabunganpartai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;jo.

Pasal 1 angka 20 PKPU No. 11 Tahun 201 /7:Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telahmemenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggotaDPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabu paten/kota.

Menetapkan barang bukti berupa: 4 (empat) helai bendera Partai Aceh; 4 (empat) batang tiang dari bambu dengan ukuran panjang lebih kurang 3 meter;dikembalikan kepada Razali Bin Hasbi;4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menyatakan barang bukti berupa:e 4 (empat) helai bendera Partai Aceh;e 4 (empat) batang tiang dari bambu dengan ukuran panjang lebih kurang 3 meter;Dikembalikan kepada Muchtar Bin Yusuf;1 Membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agarhukuman Terdakwa dipertimbangkan karena ini bukan pekerjaan pribadi tetapi atasperintah partai;Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwayang pada pokoknya tetap

Dan dalam keadaanemosi terdakwa menuju ke kantor Partai Aceh dengan mengendarai sepeda motorroda 4, yang berada dijalan Rancung hendak menanyakan kenapa spanduk CalegPNA yang hendak dipasang dilarang oleh Saudara Mawardi, dan karena orang yangberada di kantor Partai Aceh melarikan diri, secara spontan terdakwa mencabutbendera partai Aceh yang berada ditengah jalan Medan Banda Aceh Desa BatuphatTimur Kecamatan Muara Satu) Kota Lhokseumawe, dan lalu terdakwamencampakkannya di atas trotoar;Perbuatan

benderaPartai Aceh;Bahwa akibat kejadian secara materil tidak ada kerugian akan tetapi secaramoril sangat berat masalah harga diri Partai Aceh;Bahwa yang saksi laporkan adalah Terdakwa ;Bahwa bendera Partai Aceh yang diturunkan pada saat itu sekitar 50 (limapuluh) bendera ;Bahwa bendera itu setelah dicabut diletakkan di atas trotoar di tengah jalan;Bahwa yang memberitahukan kepada saksi, bahwa terdakwa yangmelakukan itu adalah M.

Nasir;Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 3/Pid.B/2014/PNLsm.e Bahwa lokasi penurunan Bendera Partai Aceh itu bertempat di Jalan MedanBanda Aceh, Desa Batuphat Timur, Kec.

Aceh;e 4(empat) batang tiang dari bambu dengan ukuran panjang lebih kurang 3 meter;merupakan milik Partai Aceh, maka dikembalikan kepada Razali Bin Hasbi selakuKetua DPC Partai Aceh Kecamatan Muara Satu;;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perludipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;Keadaan yang memberatkan:e Perbuatan terdakwa merugikan partai lain khususnya Partai Aceh;Keadaan yang meringankan:e Terdakwa bersikap sopan

Pd., ke DPP Partai Demokrat. Dan SuratKeputusan diduga palsu DPP Partai Demokrat No : 92/SK/DPP.PD/VII/2015tanggal, 21 Juli 2015 tentang Rekomendasi Ketua DPRD Kabupaten NiasUtara Provinsi Sumatera Utara dari Partai Demokrat an.Hisikia Harefa, A.Ma.Pd. Dan berdasarkan surat diduga palsu dari DPC Partai Demokrat KabupatenNias Utara No.716/DPCPD/NU/XI/2014 tersebut, maka DPP Partai Demokratmenerbitkan Surat Keputusan diduga palsu DPP Partai Demokrat No.92/SK/DPP.PD/VII/2015 tanggal 21 Juli 2015.

Pd., untukmendapatkan Surat Keputusan diduga palsu DPP Partai DemokratNo.92/SK/DPP.PD/VII/2015 tanggal 21 Juli 2015, tidak pernah ada atau tidakpernah diterbitkan oleh DPC Partai Demokrat Kabupaten Nias Utara pada saatitu. Sebab seperti diketahui semua keputusan penting yang dibuat oleh PartaiDemokrat sebagai sebuah Partai besar, selalu dilakukan secara demokratisberdasarkan ketentuan AD/ART Partai Demokrat.

., yang juga SekretarisDPC Partai Demokrat Kabupaten Nias Utara pasti mendesak dan memintaDPP Partai Demokrat dan DPD Partai Demokrat serta Ketua DPC PartaiDemokrat Kabupaten Nias Utara untuk menyurati Pimpinan DPRD KabupatenHalaman 20 Putusan Perkara No.87/G/2018/PTUNMDNNias Utara agar segera memprosespelantikannya menjadi Ketua DPRDKabupaten Nias Utara dari Partai Demokrat sebagai tindak lanjut SuratKeputusan diduga palsu DPP Partai Demokrat No. 92/SK/DPP.PD/VII/2015tanggal 21 Juli 2015.

Pd, anggota DPRD KabupatenNias, yang berasal dari Partai Demokrat yang juga menjabat sebagai KetuaDPC Partai Demokrat Kabupaten Nias Utara..

keputusankeputusan strategis partai di tingkatHalaman 58 Putusan Perkara No.87 /G/2018/PTUNMDNcabang yakni Majelis Partai Cabang.

Bangkalan, karena telah ditetapkan14sebagai caleg dari partai Gerinda pada Pemilu tahun 2014 , dari DapilJatim 11, berdasarkan penetapan dari KPU Provinsi Jatim, tanggal 22Agustus 2013.Disamping itu, dengan menjadi anggota Partai Gerinda, Penggugattelah diberhentikan dari keanggotaannya di PKB, pada tanggal 19September 2013.Berpijak dari fakta tersebut, Penggugat bukan dan tidak memiliki haksebagai anggota partai, di mana dulu Penggugat terdaftar sebagaianggota, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB

Menjadi anggota Partai Politik lain ; ataud. Melanggar AD dan ART .(2).Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politiksebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam AD danART.15(3).

Dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan adalahanggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian darikeanggotaan Partai Politik diikuti dengan pemberhentian darikeanggotaan lembaga perwakilan rakyat sesuai denganperaturan perundang undangan .Menurut ketentuan di atas, Partai Politik diberi kKewenangan untukmemberhentikan anggotanya.

bahwa berdasarkan uraian di atas, mekanisme penyelesaianperselisihan Partai Politik sebelum kemudian diajukan penyelesaiannya padaPeradilan Umum, berdasarkan pasal 32 ayat 1 dan 2 UU No.2 tahun 2011 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik , harusditempuh/melalui tahapan penyelesaian oleh internal Partai Politik yang dilakukanoleh mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;Menimbang bahwa dari proses jawab jinawab dapat diketahui

Menyatakan bahwa para pihak belum menempuh prosedur penyelesaianperselisihan Partai Politik oleh internal Partai Politik yang dilakukan oleh suatuMahkamah Partai Politik sehingga Pengadilan Negeri Bangkalan belumberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara No.16/Pdt.G/2013/PN.BKI;3.

Untuk itu,dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala, partai partaipolitik yang berasaskan islam yang terdiri atas Partai Nahdlatul Ulama, PartaiMuslimin Indonesia, Partai Syarikat Islam Indonesia, dan Partai IslamPersatuan Tarbiyah Islamiyah, melalui deklarasi tanggal 5 Januari 1973,bertepatan dengan tanggal 30 Dzulgqadah 1392 H, memfusikan kegiatanpolitiknya dalam satu partai politik yang bernama Partai PersatuanPembangunan;a2 9 fF BD2.

Mahkamah Partai;f. Departemen;g.

PerselisihanKepengurusan Partai Politik.

Partai, ternyata islah antaraSdr.

(Anggota Mahkamah Partai) dan Sy.

AS Hikam, VS DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (DPP-PKB), DKK DAN 1.DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (DPR-RI), DKK

Kebangkitan Bangsa denganKartu Tanda Anggota (KTA) Nomor : 035/I/VDT/0305 dan sebagai anggotaDewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Partai Kebangkitan Bangsapada Komisil ;Bahwa sebagai anggota Partai Kebangkitan Bangsa, Penggugatsenantiasa menjaga nama baik dan kehormatan Partai, mematuhi AnggaranDasar serta Anggaran Rumah Tangga Partai dan selaku Anggota DewanPerwakilan Rakyat Republik Indonesia, Penggugat senantiasa menjaga namabaik dan kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 huruf f dan huruf g UU No.31 Tahun 2002tentang Partai Politik telah dinyatakan bahwa usulan penggantian antarwakiu anggota partai politik di Lembaga Perwakilan Rakyat maupun usulanpemberhentian anggota partai politik di Lembaga Perwakilan Rakyat harussesuai dengan peraturan perundangundangan ;b.

Menyatakan mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik yangbersangkutan atau menyatakan menjadi anggota partai politik lain ;b. Diberhentikan dari kKeanggotaan partai politik yang bersangkutan karenamelanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, atauc. Melakukan pelanggaran peraturan perundangundangan = yangmenyebabkan yang bersangkutan diberhentikan ;Hal. 4 dari15 hal. Put.

ANGGARAN RUMAH TANGGA :Pasal 8 huruf a:Setiap anggota partai berhak mendapatkan perlakuan yang sama dari Partai ;Pasal 8 huruf d:Setiap anggota Partai berhak mendapatkan perlindungan dan pembelaan dariPartai ;Pasal 11 ayat (1) :Seseorang anggota dapat diberhentikan sementara atau diberhentikan karenamelakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga Partai atau dengan sengaja tidak menjalankankewajiban sebagai anggota partai, atau melanggar disiplin Partai dan/ataumencemarkan

Partai yang lebih tinggi.

Bahwa Para Penggugat merupakan Calon KepalaDaerah Dan ~~ Wakil Kepala Daerah KabupatenMamberamo Raya Periode Tahun 2010 2015 yangdiusung oleh Gabungan Partai Politik yaitu PartaiGarakan Indonesia Raya, Partai Nasional BantengKerakyatan Indonesia, Partai Peduli RakyatNasional, Partai Persatuan Daerah, Partai PemudaIndonesia dan Partai Demokrat serta dikenal dengaKoalisi SENTUHAN KASIH ;.

Partai Gerakan Indonesia Raya : 2992. Partai Nasional Benteng KerakyatanIndonesia : 9403. Partai Peduli Rakyat Nasional : 1104. Partai Persatuam Daerah : 1825.

Doom, Amd bahkan tandatangansekretaris partai sdr. Melkianus L. Doom, Amd telahdipalsukan oleh ketua partai sdr.

Partai Politik yaitu.

Partai GerakanIndonesia Raya, Partai Nasional Banteng KerakyatanIndonesia, Partai Peduli Rakyat Nasional, PartaiHal. 45 dari 61 Hal.