Ditemukan 15368 data
Frans Ariatna
Tergugat:
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
172 — 88
Penggugat:
Frans Ariatna
Tergugat:
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
19 — 2
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN GRESIK
NURUL ) adalah selaku pelaksanadalam pekerjaan pemungutan Retribusi parkir di Tepi jalan umum yangsudah berjalan beberapa tahun dan setidak tidaknya atas dasar perjanjianKerjasama yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gresikdengan Penggugat sebagaimana ternyata tertuang dalam Surat PerjanjianNo : 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, dan 10 tahun 2010 tanggal 6 januari2010 berikut sebagian diperpanjang terhadap pelaksanaannya untuk tahun2011 yang telah dibuat, dituangkan dan ditandatangani
Bahwa Tergugat ( Kepala Dinas Perhubungan ) telah memanggil Penggugatsecara mendadak pada tanggal 11 juli 2011 di kantor Dinas Perhubungan yangpada saat itu penggugat dalam keadaan kurang sehat dan merasa tertekandipaksa untuk menandatangani Surat Perjanjian bernomor : 56, 57, 58, 59, 60,61, 62 dan 63 tahun 2011 tentang Kerjasama Dalam Pemungutan RetribusiTempat Khusus Parkir yang nilai hasil pekerjaan mencapai Rp.1.543.500.000, ( satu milyart limaratus empatpuluh tiga juta limaratus riburupiah )
KEMENTRIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
Termohon:
PT ARTHA PILAR PERKASA
24 — 13
Pemohon:
KEMENTRIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
Termohon:
PT ARTHA PILAR PERKASAJkt.Sel.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAKami Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ; Membaca Surat Permohonan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriJakarta Selatan pada tanggal : 23 Februari 2021 dibawah Register Nomor143/Pdt.P/2021/PN.Jak.Sel. dalam perkara permohonan atas nama : KEMENTRIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN, yangberkantor di Jalan Jend Gatot Subroto Kav.72, Kel.
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA
Termohon:
JARINGAN KAWAL JAWA TIMUR
148 — 73
berbunyi sebagai berikut :-------------------------------------------------------------------
- Mengabulkan permohonan Pemohon;-------------------------------------------------
- Menyatakan Informasi yang dimohonkan Pemohon yaitu :----------------------
- Jumlah (orang) Juru Parkir dengan tanda pengenal di Tepi Jalan Umum yang terdaftar/terdata Dinas Perhubungan
Kota Surabaya;-------
- Jumlah Kepala Pelataran (Katar) yang bertugas, apa saja tugas pokok, fungsi dan kewajibannya;---------------
- Asal/sumber Pendapatan Retribusi Parkir di bulan Juli 2017 senilai Rp. 1.717.128.450,- (yang dipublikasi secara on line);-----------------------------
- Proses dan tahapan penyetoran hasil retribusi Parkir Tepi Jalan Umum dari Juru Parkir kepada konsumen/pengendara dan tanda bukti pungutan yang digunakan oleh Dinas Perhubungan ke Juru Parkir
;------
- Sistem penerimaan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan dari Juru Parkir, berapa pendapatan juru parkir, berapa yang disetor ke Dinas Perhubungan dan berapa yang diterima oleh Juru Parkir ;------------------
- Kapan terakhir Dinas Perhubungan melakukan pendataan terhadap juru parkir Tepi Jalan Umum, sehingga data yang disajikan di web dishub.surabaya.go.id hanya 103 titik parkir, padahal secara kasat mata hampir setiap toko, warung makan, restoran, tempat hiburan dan sudut
kota selalu ada Juru Parkir ;-------------------------------------------------
- Bagaimana eksistensi juru parkir yang belum/tidak terdata oleh Dinas Perhubungan, apakah mereka juga menyetorkan hasil retribusi parkir tepi jalan umum dan bagaimana mekanismenya ;-----------------------------adalah informasi yang terbuka ;--------------------------------------------------
----------------------------------------------Memutuskan :--------------------------------------
3.
Pemohon:
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA
Termohon:
JARINGAN KAWAL JAWA TIMUR
Juanda No. 89, Semambung, Gedangan, Sidoarjo,telah menjatuhkan Putusan tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara; DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA, berkedudukan di Jalan DukuhMananggal No. 1 Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh Ir. IrvanWahyudrajad, M.MT. selaku Kepala Dinas Perhubungan KotaSurabaya yang dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada :1.
57 — 24
Menteri Perhubungan Republik Indonesia, di Jakarta, cq Dirjen Perhubungan Udara di Jakarta, cq Kepala Bandara Betoambari Baubau, - 2. Bupati Kabupaten Buton, DKK
Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 03/Katobengke, luas 524.131 m2, atasnama Depatemen Perhubungan Rl/Tergugat , tanggal 18 September 1996, GSNo : 2144 tahun 1996 tanggal 7 Agustus 1996, adalah tidak mempunyai kekuatanmengikat terhadap tanah obyek perkara a quo yang luas keseluruhannya sekitar45.770. m2 ;6.
BauMaret 1978 tentang pernyataan penyerahan Lokasi lapangan Terbang PerintisBetoambari secara rela dan mengihlaskan;e Surat penyerahan hak kepemilikan tanah lokasi Lapangan Terbang Perintisdari Pemda =Tk.ll Buton kepada Dirjen Perhubungan Udara No.WP.IV/57/4/8/663/PPIN tanggal 7 Agustus tahun 1978;e Surat Keputusan Pemerintah Dati Il Buton No.82/KDR/78 tanggal 7 Nopember1978 tentang penyerahan hak milik tanah Lokasi Lapangan Terbang perintisBetoambari kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
, hingga saat ini dimiliki dandikuasai oleh Kementerian Perhubungan, tetapi Penggugat malah meminta gantirugi kepada Pemerintah Kota Baubau.Hal ini sangat tidak berdasar dan membuat gugatan cacat formil dan materil;Selain itu, karena Penggugat menginginkan agar Tergugat Ill yang membayarganti rugi, sementara semua hal yang menyangkut eksistensi tanah objeksengketa yang saat ini menjadi milik Kementerian Perhubungan, justru tidak adasangkut pautnya dengan Pemerintah Kota Baubau.
menginginkan agar Tergugat Ill yang membayar ganti rugi, sementarasemua hal yang menyangkut eksistensi tanah objek sengketa yang saat inimenjadi milik Kementerian Perhubungan, justru tidak ada sangkut pautnya denganPemerintah Kota Baubau.
Saksi kenalTergugat Il, Tergugat Ill dan turut Tergugat, namun tidak ada hubungankeluarga maupun pekerjaan;Bahwa Saksi pernah bekerja di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Butondan pensiun tahun 2016;Bahwa pada tahun 1996 Saksi bersama tim dari Badan PertanahanKabupaten Buton sebanyak 5 (lima) orang pernah melakukan pengukurantanah bandara untuk pembuatan sertifikat;Bahwa adapun yang mengajukan permohonan untuk penerbitan sertifikattersebut adalah Departemen Perhubungan;Bahwa saat itu Departemen Perhubungan
183 — 117 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA c.q. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG c.q. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI LAMPUNG c.q. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN c.q. PT ANGKUTAN SUNGAI DARAT DAN PENYEBERANGAN (ASDP) INDONESIA FERRY (PERSERO)DanPT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (Persero) Tbk, DK
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSILAMPUNG c.g. KEPALA DINAS PERHUBUNGANKABUPATEN LAMPUNG SELATAN c.g. PT ANGKUTANSUNGAI DARAT DAN PENYEBERANGAN = (ASDP)INDONESIA FERRY (PERSERO), berkedudukan diPelabuhan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, diwakilioleh Hasan Lessy, selaku General Manager PT ASDPIndonesia Ferry (Persero) Cabang Bakauheni LampungSelatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hutamrin,S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan,Halaman 1 dari 13 hal. Put.
(duapuluh lima ribu meter persegi), dengan batasbatas: Sebelah utara dengan kebon nama: patok batas tanahFerry/Departemen Perhubungan RI/ Penggugat I, Sebelah Timur dengan kebon nama: hutan bakau/kebon kelapaPenggugat , Sebelah Selatan dengan kebon nama: pantai laut/Penggugat ,Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 644 PK/Pdt/2020 Sebelah Barat dengan kebon nama: rawarawa hak milikadat/Penggugat I,adalah harta milik yang diperoleh jual beli Muswalim;4.
dengan Surat Penghapusan berdasarkanPeraturan Kepala Badan Petanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan KeputusanPemberian Hak Atas Tanah Negara, Pasal 68 huruf a sampai denganhuruf f tanah tersebut karena waktu berakhir Hak Pakai Nomor 2/DesaBakauheni, Surat Peta Situasi Nomor 2/1975 terbit tanggal Januari1975 tersebut telah habis masa waktu berakhir tanah sengketa atas namaDepartemen Perhubungan Republik Indonesia yang mendapat hak dariHalaman 8 dari
Nomor 644 PK/Pdt/2020Departemen Perhubungan Republik Indonesia atau yang mendapat daripadanya adalah batal demi hukum;. Menyatakan sah menurut hukum sebagai yang berhak atas bidangtanah bekas Hak Pakai Nomor 02/Desa Bakauheni, Surat Peta SituasiNomor 2/1975 terbit tanggal ...
Menteri Perhubungan RepublikIndonesia c.g. Gubernur Kepala Daerah Tingkat Lampung c.g. KepalaDinas Perhubungan Provinsi Lampung c.g. Kepala Dinas PerhubunganKabupaten Lampung Selatan c.g. PT Angkutan Sungai Darat DanPenyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero), yang berarti dalam halini c.g.
73 — 37
NOFRIALDI, Amd EK, 2.RUSLAN SUGIJANTO, dkk; KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA
Bukti T4Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khususlbukota Jakarta Nomor 1085/1.811.1 tanggal 10 Maret 2011,perihal Peringatan. (fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khususlbukota Jakarta Nomor 1619/1.811.1 tanggal 7 April 2011,perihal Peringatan Il. (fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khususlbukota Jakarta Nomor 2392/1.811.1 tanggal 18 Mei 2011,perihal Peringatan Ill.
(fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khususlbukota Jakarta Nomor 5939/1.811.1 tanggal 18 September2013, perihal Peringatan terakhir. (fotokopi sesuai denganaslinya);Halaman 23 dari 41 halaman Putusan No.120/G/2015/PTUNJKT5. Bukti T56. Bukti T67. Bukti T78. Bukti T89. Bukti T.910. Bukti T.1011. Bukti T.11Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKIJakarta No. 7990/2013 tanggal 8 November 2013 tentangPembekuan lIzin Trayek Bus sedang PT.
(fotokopisesuai dengan aslinya);Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKIJakarta No. 665/2013 tanggal 30 Desember 2013 tentangPencabutan Izin Trayek Bus sedang PT. Metromini, karenakelalaian admnistrasi Perizinan Angkutan Umum. (fotokopisesuai dengan aslinya);Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan dan TransportasiProvinsi DKI Jakarta No. 159/2015,tanggal 28 Mei 2015tentang Pencabutan Izin Trayek Bus Sedang PT.Metromini.
Metromini Karena KelalaianAdministrasi Perizinan Angkutan Umum (KIU/KP) tanggal 30 Desember 2013 (VideBukti P2 = T6);Menimbang, bahwa mencermati bukti yang diajukan oleh Tergugat berupaSurat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKIJakarta No. 159/2015 tentang Pencabutan izin Trayek Bus Sedang PT.
Bahwa isi dari objek sengketa pada pokoknya adalah : Pemberitahuan mengenai batas akhir perpanjangan izinAngkutan Umum Bus Sedang yang masuk dalam Daftar suratkeputusan kepala Dinas perhubungan Provinsi DK!
Terbanding/Tergugat : Kementerian Perhubungan RI cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut cq Satuan Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Likupang
44 — 40
LALANTA WAYA
Terbanding/Tergugat : Kementerian Perhubungan RI cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut cq Satuan Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Likupang
4.4. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
5.5.Menteri Perhubungan Republik Indonesia
29 — 0
Direktur Kepelabuhan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
4.4. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
5.5.Menteri Perhubungan Republik Indonesia
1.YUNARIS
2.SENADI
Tergugat:
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAPUAS
141 — 131
Penggugat:
1.YUNARIS
2.SENADI
Tergugat:
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAPUASBerdasarkan surat kuasakhusus tertanggal 21 Maret 2018.Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;Lawan :Jabatan : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAPUASBerkedudukan : Jalan Pemuda KM. 3 Kuala Kapuas,Propinsi Kalimantan Tengah;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut di atas, telah membaca :1.
Pembanding/Penggugat II : Lucky Reynaldi
Terbanding/Tergugat : DIREKTORAT JENDRAL PERHUBUNGAN LAUT KEMENTRIAN PERHUBUNGAN
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
37 — 19
Pembanding/Penggugat I : Lie Lie Mei
Pembanding/Penggugat II : Lucky Reynaldi
Terbanding/Tergugat : DIREKTORAT JENDRAL PERHUBUNGAN LAUT KEMENTRIAN PERHUBUNGAN
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
Terbanding/Pembanding/Tergugat : LAPI GANESHATAMA PT.
Terbanding/Penggugat : ARIESSCORP IMPEX PT.
Turut Terbanding/Tergugat : COMSERVE NETWORK INDONESIA PT.
64 — 9
Pembanding/Terbanding/Tergugat : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN CQ. BADAN DIKLAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI.
Terbanding/Pembanding/Tergugat : LAPI GANESHATAMA PT.
Terbanding/Penggugat : ARIESSCORP IMPEX PT.
Turut Terbanding/Tergugat : COMSERVE NETWORK INDONESIA PT.
37 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEMERINTAH RI cq KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI cq DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT RI cq PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) CABANG TENAU KUPANG, DKK. DAN 1. PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG, DKK.
PEMERINTAH RI cq KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI cqDIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT RI cq PTPELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) CABANG TENAUKUPANG, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso, kelurahanAlak, Kecamatan Alak, kota Kupang, dalam hal ini memberikuasa kepada Agung Prasetyo Guritno, dan kawankawan,Kepala Biro Hukum PT Pelabuhan Indonesia III (Persero),berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2016;2.
PEMERINTAH RI cq KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI cqDIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT RI cqDISTRIK NAVIGASI KLS II KUPANG, berkedudukan di JalanYos Sudarso, RT 16 RW 05, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak,Kota Kupang, dalam hal ini memberi kuasa kepada MahmudSengaji, SH.M.Hum., dan kawan, Penyusun ProgramPemeliharaan Sarana dan Prasarana, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 10 Juni 2015;7. USMAN SIDI;8. LORENS SUI;9. MIRNA TARHANI;10. ANDERIAS;11. TANEL;12. LUKAS KADJA;13. MAYA;14.
3.KEMENTERIAN PERHUBUNGAN R.I, Cq. DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
151 — 53
PEMIMPIN DIVISI RRD,
3.KEMENTERIAN PERHUBUNGAN R.I, Cq. DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUTKEMENTERIAN PERHUBUNGAN R.I, cq.Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,berkedudukan di Jalan Merdeka Barat Nomor 8Jakarta Pusat , sebagai Tergugat Ill;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yangbersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAHalaman 1 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 491/Pat.G/2018/PN Jkt.PstMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan
Capitalinc Finance, telah membeli 2 (dua) Unit kapal dari PT.Capitalinc Finance yaitu Tugboat Widmarine eks Dillan Samudra IXsesual Grosse Akta Baliknama Kapal No. 4202 tanggal 02112007 yangdikeluarkan oleh Kantor Pendaftar dan Pencatat Baliknama kapal diSamarinda dan Tongkang Widmarine 2 eks Dillah Samudra XI sesuaiGrosse Akta Baliknama Kapal No. 3497 tanggal 02102007 yangdikeluarkan oleh Kantor Pendaftar dan Pencatat Baliknama kapal diSurabaya, Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubunganlaut
Bahwa Penggugat ingin mengoperasikan Kapal Tugboat danTongkang tersebut namun belum dapat dioperasikan karena berkaitandengan kepemilikan dan pendaftaran kapal pada Direktorat Perkapalandan Kepelautan, Direktorat Jendral Perhubungan Laut, hingga saat inikami belum bisa melakukan pendaftaran kapal karena belum melakukantanda tangan JualBeli Kapal dan Balik nama kapal untuk didaftarkan diDirektorat Jenderal Perhubungan laut, sehingga Penggugat sangatdirugikan sekali dengan keadaan ini karena biayabiaya
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut) dalam kaitannya dengan perkaraini adalah sebagai Pejabat Pendaftar Dan Pencatat Baliknama Kapal, makaberkaitan dengan tuntutan terhadap Tergugat Ill yang menuntut supayaTergugat III menerbitkan kembali Grosse Akta Balik Nama Kapal Kepada PT.Armada Arung Samudra selaku pemilik yang sah Tugboat Widmarine 1 eksPerkasa 10 eks Dillah Samudra IX sesuai Grosse Akta No. 4202 tanggal 02112007 dan Tongkang Widmarine 2 eks PSPM 10 eks Dillah Samudra XI sesuaiGrosse Akta
64 — 34
Kepulauan Talaud CQ Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dkk
Hal ini tidak bisa dipandang sematamatahanya sekedar kesalahan pengetikan karena sudah tergambar padagugatan dimaksud PENGGUGAT secara sadar dan ada dalamkonteks maksud menuliskan kata KEPADA bukan KEPALA untukmenunjukkan bahwa alamat gugatan penggugat adalah tertuju keDINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA.Dengan demikian maka yang digugat oleh PENGGUGAT adalahOrgannya bukan orang yang menjalankan organ tersebut.
Sehingga inimenjadi obscuur libeli dan bersifat error in persona siapakah yangdidudukan sebagai tergugat dalam perkara ini.Juga dalam gugatannya penggugat hanya menyebut ORGAN/BADANyaitu DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKAtidak menyebutkan kalimat KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD untukmenunjukan bahwa DINAS dimaksud adalah DINAS yang berada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. Dengandemikian ini menjadi obscuur libeli dan bersifat error in persona dalammendudukan tergugat.
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,KOMUNIKASI, DANINFORMATIKA maka tetap terjadi ERROR IN PERSONA sehinggaHal. 5 dari 14 hal.Putusan No.55/Pdt/2017/PT MND ....gugatan penggugat harus ditolak dan atau tidak dapat di terimaberdasarkan Ketentuan Pasal 43 UndangUndang Nomor 2 Tahun2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum yang selengkapnya dikutip sebagai berikut: Padasaat pelaksanaan pemberian ganti kerugian dan pelepasan haksebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a telahdilaksanakan
89 — 37
PENGGUNA ANGGARAN PADA KANTOR DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANJARMASIN II. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN II (TAHUN 2015) PADA KANTOR DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANJARMASIN III. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN I (TAHUN 2013-2014) PADA KANTOR DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANJARMASIN
., Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanKasubbag Perundangundangan Setda Kota Banjarmasin ;Beralamat di Jalan R.E Martadinata Nomor 1 Banjarmasin, berdasarkanSurat Kuasa Khusus No. 183.1/05/KUM/2016;selanjutnya disebut sebagai ......... 2.00.0... 0.0 ee eee eee eee TERGUGAT I;PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN Il (TAHUN 2015) PADAKANTOR DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAKOTA BANJARMASIN ; Berkedudukan di Jalan Karya Bhakti nomor 54,Pasirmas Kota Banjarmasin provinsi Kalimantan Selatan, dalam
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (TAHUN 20132014) PADAKANTOR DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAKOTA BANJARMASIN ; Berkedudukan di Jalan Karya Bhakti nomor 54,Pasirmas Kota Banjarmasin provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal inimemberikan Kuasa Khusus kepada :1. DR.H.LLUKMAN FADLUN, SH.,M.H., Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan PNS / Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda KotaBanjarmasin ;2. IGNASIUS RIZKI P. SALAN, SH.
Kontrak Kerja antara Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan, Komunikasi,dan Informatika Kota Banjarmasin dengan PT. Anugerah Bangun KencanaNomor : 551.10/465/Dishubkominfo/2013 tertanggal 28 November 2013tentang Melaksanakan Jasa Konstruksi (Pemborongan) PekerjaanPembangunan Fisik Terminal Km. 6 (Tahun Jamak/ Multi Years);f. Berita Acara Penyerahan Lokasi Pekerjaan Nomor551.10/465.B/Dishubkominfo tanggal 28 November 2013;g.
Nurul Fajar Desira, Kepala Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika Bpk.
Tergugat tidak mempedomani Kontrak kerja yang ditanda tangani antaraTergugat (Pengguna Anggaran Dinas perhubungan, Komunikasi danInformatika Kota Banjarmasin) dengan Penggugat (PT.
186 — 35
Menteri Perhubungan Republik Indonesia c.q. Direktur Jenderal Perhubungan Udara c.q. Direktur Keamanan Penerbangan
91 — 7
Menteri Perhubungan Republik Indonesia.
87 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEMERINTAH KOTA CILEGON, UPT PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA CILEGON, dk
38 — 3
Sudin Perhubungan DKI Jakarta