Ditemukan 44594 data
Fransiska Tuto
Tergugat:
1.Dominikus Deke
2.Mathias Kelaru Domaking
Turut Tergugat:
Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lembata
159 — 26
Penggugat:
Fransiska Tuto
Tergugat:
1.Dominikus Deke
2.Mathias Kelaru Domaking
Turut Tergugat:
Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lembata
HAMSINA DG CAYA
Tergugat:
KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN GOWA
122 — 62
Penggugat:
HAMSINA DG CAYA
Tergugat:
KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN GOWANo.30 RT.003, RW.004, KelurahanKaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar ;selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT : MELAWAN:Nama Jabatan :KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN GOWA;Berkedudukan di: Jalan Andi Mallombassang No.65 SungguminasaKabupatenGowa ; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :1. HARDIANSYAH, S.H., NIP. 19870109 200903 1 001, Pangkat/Gol. Penata MudaTk. (Ill/b), Jabatan Kasubsi Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan KabupatenGowa: 2.
121 — 28
HUTAN ALAM LESTARI (HAL) dan BADAN PERTANAHAN NASIONAL/AGRARIA DAN TATA RUANG KABUPATEN BATANG HARI
1.ANGGIA YUSRAN, SH
2.MARDIANA YOLANDA I. SILAEN, SH, MH
Terdakwa:
HENNI LUKITASARI, S.H., M.H.
82 — 21
., M.H selaku Direktur dari PT BCS (Bintang Cemerlang Suksesindo) yang ditujukan ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Direktur Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah Cq Direktur Sengketa dan konflik Tanah dan Ruang Wilayah I;
- 1 (satu) lembar surat yang dikeluarkan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria Pemanfaatan Ruang dan Tanah Nomor SK.01.03/800-800.37/XI
62 — 7
Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Kepala Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Cq Kepala Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman
115 — 38
- ANDREW, TJOE VS Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota PaluIntervensi:Lutfi Said
Terbanding/Tergugat : YAKOB ABD GANI
Terbanding/Turut Tergugat : Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Cq. Kelapa Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kantor Wilayah (KANWIL) Kalimanatan Barat Cq Kepala Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kantah Kota Pontianak
45 — 21
., MSI
Terbanding/Tergugat : YAKOB ABD GANI
Terbanding/Turut Tergugat : Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Cq. Kelapa Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kantor Wilayah (KANWIL) Kalimanatan Barat Cq Kepala Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kantah Kota Pontianak
43 — 4
Kantor Kementrian Agraria Dan Tata Ruang /Bpn Pusat Jakarta. Cq. Kantor Kementrian Agraria Dan Tata Ruang /Bpn Wilayah Prov. Kal-Tim - Cq. Kantor Kementrian Agraria Dan Tata Ruang /Bpn Kota Balikpapan
96 — 32
KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, 2. CRISTALIA PINKY RIADI
KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/PERTANAHANKABUPATEN BOGOR, berkedudukan di Kantor Jl. TegarBeriman Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Ispriyadi Nurhantara S.H. ;2. Sopiyan,A.Ptnh; 3. Ate Sarah, S.H. ;4. Upi Surasti, SH;5. Liskiman,SH;i, SUT AN re rrrKesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan KabupatenBogor, berkedudukan di kantor Jl.
Turut Tergugat:
1.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR KABUPATEN SEMARANG
2.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR KOTA SALATIGA.
51 — 2
Turut Tergugat:
1.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR KABUPATEN SEMARANG
2.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR KOTA SALATIGA.
Eko Cahyo Kusumo
Tergugat:
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
200 — 17
Penggugat:
Eko Cahyo Kusumo
Tergugat:
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
6.Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional cq Kepala Agraria dan Tataruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat cq Kepala Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kota Padang
74 — 19
6.Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional cq Kepala Agraria dan Tataruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat cq Kepala Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kota Padang., Notaris di Padang Nomor 2.235/W2020tanggal 30 Desember 2020 dan Surat Izin Beracara Isedentil dari KetuaHal 2 dari 10 hal Putusan Nomor 182/Pdt.G/2020/PN.PdqgPengadilan Negeri Padang Kelas 1A Nomor 01.SI.ISDT/PDT/I/2021 Tanggal13 Januari 2021.Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia Cq. Kepala Agraria dan Tata Ruang/Badan PertanahanNasional Provinsi Sumatera Barat Cq.
Kepala Agraria dan TataRuang/Badan Pertanahan Nasional Kota Padang, beralamat di JalanUjung Gurun Nomor 1 Padang untuk selanjutnya disebut TERGUGAT IIDiberi kuasa kepada :ADHE RIZAL, S.H., M.M.,dkk.
008, RW 007, KelurahanCepete Utara, Kecamatan Kemayoran Baru, Jakarta Selatan,Provinsi DKI Jakarta,.Selanjutnya disebut TERUGAT I.Diberi kuasa kepada :Memberi kuasa dan diwakili oleh Tergugat I.c DONNNY HARDIAberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2020 yangdidaftarkan pada Rismadona,.S.H., Notaris di Padang Nomor 2.235/W2020tanggal 30 Desember 2020 dan Surat Izin Beracara Isedentil dari KetuaPengadilan Negeri Padang Kelas 1A Nomor 01.SI.ISDT/PDT/I/2021 Tanggal13 Januari 2021.Menteri Agraria
Kepala Agraria dan Tata Ruang/Badan PertanahanNasional Provinsi Sumatera Barat Cq. Kepala Agraria dan TataRuang/Badan Pertanahan Nasional Kota Padang, beralamat di JalanUjung Gurun Nomor 1 Padang untuk selanjutnya disebut TERGUGAT II.Dalam rangka mengakhiri Perkara Nomor : 182/Pdt.G/2020/PN.Pdg denganini Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan dengan syaratsyarat ketentuan sebagai berikut:Pasal 1TERGUGAT setelah melihat dan membaca Surat Pernyataan Masri Usman,S.H.
96 — 15
Kementrian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia/Badan Pertanahan Nasional Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang Provinsi Jawa Barat Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang/Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya
11 — 0
KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) PUSAT Cq KANTOR AGRARIA dan TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) KANWIL PROVINSI JAWA TENGAH Cq KANTOR AGRARIA dan TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) KOTA SEMARANG
2.Kantor Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional BPN Wilayah Provinsi Lampung
3.Kantor Agraria dan Tata Ruang,Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung
257 — 93
CIPTA CAKRA MURDAYA
2.Kantor Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional BPN Wilayah Provinsi Lampung
3.Kantor Agraria dan Tata Ruang,Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung
HUSNI THAMRIN ACHMAD
Tergugat:
1.SITI AWALIYAH
2.IWAN SURAWAN
3.SITI MARYAM
Turut Tergugat:
1.CAMAT CARINGIN
3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR-BPN) Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kanwil Provinsi Jawa Barat Cq Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor
35 — 33
Penggugat:
HUSNI THAMRIN ACHMAD
Tergugat:
1.SITI AWALIYAH
2.IWAN SURAWAN
3.SITI MARYAM
Turut Tergugat:
1.CAMAT CARINGIN
3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR-BPN) Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kanwil Provinsi Jawa Barat Cq Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten BogorKementrian Agraria dan Tata Ruang Badan PertanahanNasional Republik Indonesia (ATRBPN) Cq KementrianAgraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional KantorWilayah Provinsi Jawa Barat Cq Kementrian Agraria dan TataRuang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor, yangberalamat di JI.
Bahwa akibat perbuatan Tergugat dan Tergugat Il, makaPenggugat telah dirugikan Haknya dalam hal pemenuhan AdministrasiKepemilikan atas Tanah yang secara fisik dikuasai oleh Penggugat,sementara Surat atas Tanah (Akta Jual Beli) tersebut atas namaHalaman 7 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Padt.G/2020/PN CbiTergugat dan secara Hukum Agraria yang berhak mengajukanSertifikasi atas Tanah adalah orang yang namanya tertera sebagalPembeli di dalam Akta Jual Beli tersebut.
KUSMA
Tergugat:
Para Ahli Waris yang sah dari almarhum ibu TIMPEN
Turut Tergugat:
Kepala Kementrian agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI Cq Kepala Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cirebon
11 — 0
Penggugat:
KUSMA
Tergugat:
Para Ahli Waris yang sah dari almarhum ibu TIMPEN
Turut Tergugat:
Kepala Kementrian agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI Cq Kepala Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cirebon
1470 — 1441 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN., II. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN KOTA MAKASSAR., III. PETER DAVID (PIETER DAVID PHIE);
Tjoa Soei Hoo (Herman Tjoa) adalah bukan warga negaraIndonesia tetapi orang asing/warga negara asing, sebagaimana dimaksudmenurut Pasal 2 ayat (1), (2) Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun1960 (UUPA) menegaskan, hanya warga negara Indonesia yang dapatmempunyai hak milik atas tanah.
/TermohonKasasi (Kakanwil Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan) merupakanpelimpahan wewenang secara Mandat;Karenanya Judex Facti secara salah pula berpendapat bahwa yangbertanggung jawab dan bertanggung gugat dalam perkara ini adalahMenteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yangberkedudukan di Jakarta, yang seharusnya didudukkan sebagaiTergugat;Pertimbangan Judex Facti (Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar), antara lain adalah
Dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Sebagai Tergugat DanKepala Kantor Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan PertanahanKota Makassar sebagai Tergugat Il yang telah menerima pelimpahanwewenang dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional, adalah seharusnya benar secara formalitas;Oleh karena Para Tergugat berkedudukan di Makassar, makaPengadilan Tata Usaha Negara Makassar berwenang memeriksa danmengadili perkara ini yang adalah sejalan dengan
Penancapan papan bicara tidak samadengan menghuni atau mendiami yang harus dibuktikan dengandata yuridis dan data fisik sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat(1) Peraturan Menteri Agraria/Badan Pertanahan NasionalNomor 9 Tahun 1999 tentang Pemberian dan Pembatalan Hakatas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;17.
dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan (Termohon Kasasi)termasuk Jabatan Instansi Vertikal yang melaksanakan sebagian urusanMenteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional RI (PemerintahPusat), berdasarkan pelimpahan dekonsentrasi;Secara prosesuel, Menteri Agraria dan Tata Ruang RI tidak perlu digugatkarena berdasarkan pelimpahan dekonsentrasi, ia telah mendapatkankewenangan penuh dalam in casu membatalkan SHM menurut hukum.
64 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : MENTERI NEGARA AGRARIA KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Pemohon Kasasi II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI dan Pemohon Kasasi III : SITTI HAERANI KAIMUDDIN tersebut ;
MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI, II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI, III. SITTI HAERANI KAIMUDDIN vs HJ. GUSTI AMINAH K. YUSUF;
Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 36XI1997 tanggal 07Oktober 1997, pada tanggal 30 September 2010 sepenuhnya dalil dalil yangdibuat buat agar gugatan yang diajukan tampak wajar dan memenuhi ketentuanyang berlaku.
No.2027 K/Pdt/1991 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (incraacht vangewijsde) ;Bahwa penerbitan Surat Keputusan Tergugat in casu Surat Keputusan MenteriNegara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 36IX1997 tanggal 07 oktober 1997, adalah selain dalam rangka melaksanakanPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 15 Februari 1996 Reg.
Tantuang Daeng Mangepe yang diterbitkan Sertipikatnyaberdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI pada tingkat Kasasi tanggal 15 Februari1996 No. 2027 K/Pdt/1991 dan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / KepalaBadan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 36XI1997 tanggal 07 Oktober1997 dan kembali ditegaskan serta dinyatakan tidak memiliki hubungan hukumHal. 11 dari 46 hal. Put.
Bahwa Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia No. 36XI1997 tanggal 7 Oktober 1997 sudah tidak dapat lagidiajukan ke depan persidangan Tata Usaha Negara, karena telah lewat waktu 90(sembilan puluh) hari.
Bahwa Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia No. 36XI1997 telah disampaikan kepada Hj. Sarifah Fatimahdkk. (orang tua Penggugat materiil), melalui Kantor Pertanahan Kotamadya Kendaridan atau melalui Kantor Pos dan Giro ;6.
119 — 49
Kepala Kantor Agraria ub. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah, dengan Sertifikat Hak Milik No.158/Pejaten Barat.;4.
Kepala Kantor Agraria ub. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah.;b. Nama Turut Tergugat I pada Akta Jual Beli No. 10/JS/1988, tertanggal 04 Agustus 1988, yang dibuat di hadapan Notaris di Jakarta, Ny. Sumardilah Oriana Roosdilan S.H., dan Sertifikat Hak Milik No. 180/Pejaten Barat, yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Jakarta Selatan, dengan luas tanah 1.663 m2, yang terletak di Desa/Kelurahan di Pejaten Barat, Jl.
Kepala Kantor Agraria ub. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah.;c. Nama Turut Tergugat II pada Akta Jual Beli No. 9/JS/1988, tertanggal 04 Agustus 1988, yang dibuat di hadapan Notaris di Jakarta, Ny. Sumardilah Oriana Roosdilan S.H dan Sertifikat Hak Milik No. 159/Pejaten Barat, yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Jakarta Selatan, dengan luas tanah 477 m2, yang terletak di Desa/Kelurahan di Pejaten Barat, Jl.
Kepala Kantor Agraria ub. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah.;b. Akta Jual Beli No. 10/JS/1988, tertanggal 04 Agustus 1988, yang dibuat di hadapan Notaris di Jakarta, Ny. Sumardilah Oriana Roosdilan S.H., dan Sertifikat Hak Milik No. 180/Pejaten Barat, yang menggunakan nama Turut Tergugat I, yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Jakarta Selatan, dengan luas tanah 1.663 m2, yang terletak di Desa/Kelurahan di Pejaten Barat, Jl.
Kepala Kantor Agraria ub. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah.;c. Akta Jual Beli No. 9/JS/1988, tertanggal 04 Agustus 1988, yang dibuat di hadapan Notaris di Jakarta, Ny. Sumardilah Oriana Roosdilan S.H dan Sertifikat Hak Milik No. 159/Pejaten Barat, yang menggunakan nama Turut Tergugat II, yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Jakarta Selatan, dengan luas tanah 477 m2, yang terletak di Desa/Kelurahan di Pejaten Barat, Jl.