tujuan dari suatu) hukum khususdalam kasuS perceraian seperti diatur dalam Undangundang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang mempersempitperceraian karena perkawinan adalah ikatan atauperjanjian yang kokoh dan abadi, maka dengan telahterjadi perdamaian diantara suami isteri, tujuan danprinsip Undangundang Perkawinan telah dijalankan denganbaik, oleh karena itu) Majelis Hakim berpendapat bahwapersetujuan perdamaian oleh Penggugat/Terbanding danTergugat/Pembanding telah mengakhiri perselisihansecara tuntas

tanahsengketa 2.a oleh Tergugat 5 bersama almarhum Muhamad Purun yangdibantu oleh Tergugat 6, 7 dan Tergugat 8, maka dalam setiap tahunnyatanah sengketa 2.a mampu menghasilkan 2 kali musim tanam padisebanyak 15 ton padi x Rp4.500.000,00 = Rp67.500.000,00 x 22 tahun =Rp1.485.000.000,00 dan satu kali tanam tembakau dalam setiap tahunnyamenghasilkan 7 ton x Rp2.800.000,00 x 22 tahun = Rp431.200.000,00sehingga dengan demikian kerugian materiil Para Penggugat yang harusdibayar secara tunai, lunas dan tuntas

Para Penggugat tidak bisa mengerjakan danmendapatkan hasil dari tanah sengketa 2.a dan jika diperhitungkan dalamsetiap tahunnya tanah sengketa 2.a mampu menghasilkan padi selama 2 kalitanam padi dengan hasil 15 ton x Rp4.500.000,00/ton x 19 tahun =Rp1.282.500.000,00 dan tembakau dalam setiap tahunnya mampumenghasilkan 7 ton x Rp2.800.000,00/ton x 19 tahun = Rp372.400.000,00sehingga dengan demikian jumlah kerugian materiil yang dialami oleh ParaPenggugat yang harus dibayar secara tunai, lunas dan tuntas

Nomor 3233 K/Pdt/2017lunas dan tuntas kepada Para Penggugat ketika perkara ini telahmempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat;35.

Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar kerugianmateriil yang dialami oleh Para Penggugat akibat penguasaan tanahsengketa 2.a secara melawan hukum selama 19 tahun ke sekarang yangdilakukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 sebesar Rp1.654.900.000,00(satu miliar enam ratus lima puluh empat juta sembilan ratus rupiah) yangharus dibayar secara tunai, lunas dan tuntas secara tanggung rentengkepada Para Penggugat ketika perkara ini telah mempunyai kekuatanhukum yang tetap dan mengikat;36.

Menghukum Tergugat 3 dan Tergugat 4 untuk membayar kerugianmateriil yang dialami oleh Para Penggugat akibat penguasaan tanahsengketa 2.6 secara melawan hukum sejak tahun 1997 sampai dengantahun 2016 yang dilakukan oleh Tergugat 3 dan Tergugat 4 sebesarRp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang harusdibayar secara tunai, lunas dan tuntas secara tanggung renteng kepadaPara Penggugat ketika perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yangtetap dan mengikat;38.

penyerahannya dilaksanakan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua setelah tanah ka ummilik Pihak Pertama tersebut diatas terjual kepada Pihak Ketiga;Pasal.3Bahwa apabila baik Pihak Pertama maupun Pihak Kedua tidak melaksanakankan isi perdamaian ini, maka pelaksanaannya dapat diajukan ke Penga dilanNegeri Padang untuk dilaksanakan secara paksa (Eksekusi) dengan ban tuanpihak berwajib;Pasal.4Bahwa apabila Para Pihak didalam surat perdamaian ini meninggal dunia dankesepakatan damai belum terlaksana atau belum tuntas

Bahwa selain dalil tersebut tidak berdasar hukum, Tentangeksepsi Tergugat I,Il dan XXVIV yang berkenaan dengan kekuranganPihak, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang sudah sangat tepat,benar dan tuntas telah mempertimbangankannyadalam Putusan No.29/Pdt.G/ 2013/ PN.Pinrang Tertanggal 18 Agustus 2014 Halaman 4950 yang pada intinya sebagai berikut :Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan secaraseksama Eksepsi Tergugat dan Tergugat XXXIV pada Halaman 2disebutkan Gugatan Penggugat kabur

walaupun sudah dipanggil secara patut danterlebih lagi Pihak Pembanding tidak pernah mengajukan satupun buktibukti yang membuktikan dalil tersebut, sehingga alasanalasan tersebuttidak berdasar hukum dan harus ditolak.2) Bahwa begitu pula pada alasan point (2) tersebut, alasan tersebutsama sekali tidak dapat dibenarkan oleh karena tidak berdasar hukumdan bertentangan dengan fakta hukum yang ada, oleh karena dalamPutusan in casu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang telahsangat jelas, benar dan tuntas

Bahwa tentangpertimbangan mengapa gugatan penggugat dikabulkan, sangat jelas,benar dan tuntas dipertimbangkan oleh Majelis Hakim PengadilanNegeri Pinrang, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukumnyakhisusnya berkenaan dengan Pokok Perkara pada Putusan No.29/Pdt.G/ 2013/ PN.Pinrang Tertanggal 18 Agustus 2014 Halaman 50sid 80.Bahwa untuk jelasnya diuraikan halhal yang terurai dalampertimbangan hukum Majelis Hakim pengadilan Pinrang tersebutsebagai berikut : Pertimbangan tentang maksud dan tujuan

gugatan penggugat,dan faktafakta hukum yang harus dibuktikan oleh PihakPihakserta alat bukti yang diajukan masingmasing, pihak untukmembuktikan dalildalilnya, sangat jelas diuraikan dalampertimbangan hukumnya pada Putusan A quo, halaman 50 s/d54; Pertimbangan hukum tentang buktibukti baik surat maupunsaksisaksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dankaitannya dengan dalil gugatan dan sangkalan sangat jelasdiuraikan dengan benar dan tuntas dalam pertimbanganhukumnya pada Putusan A quo, halaman

54 s/d 73; Pertimbangan Hukum tentang petitum gugatan penggugatyang dikabulkan dan ditolak oleh Majelis serta amar Putusansangat jelas diuraikan dengan benar dan tuntas dalampertimbangan hukumnya pada Putusan A quo, halaman 73 s/d84;Bahwa dari uraian tersebut di atas, maka sangat jelas bahwakeberatan ketiga dari Pemohon Banding tersebut, sangatlahn tidakdapat dibenarkan dan juga bertentangan dengan fakta hukum yangada, oleh karena itu alasanalasan tersebut patut ditolak ataudikesampingkan.32Hal

Telkom dan Perusahaan MajestykBakery kedalam arus perkara guna memberi kesempatan bagi pihakpihakini mempertahankan haknya;Bahwa, demi penyelesaian perkara a quo secara tuntas maka pihak PT.Telkom dan Perusahaan Majestyk Bakery haruslah ditarik sebagai pihakkedalam arus perkara oleh karena PT. Telkom dan Perusahan MajestykHalaman 7 dari 19 hal.Put.

Telkom dalamperkara a quo sebagai Tergugat atau Turut Tergugat agar suatugugatan atau sengketa dapat diselesaikan secara tuntas danmenyeluruh;Menimbang, bahwa oleh karena PT.

Telkom dalamperkara a quo sebagai Tergugat atau Turut Tergugat agar suatugugatan atau sengketa dapat diselesaikan secara tuntas danmenyeluruh;Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti yang hanyamempertimbangan hanya satu pihak PT. Telkom saja yang diikutsertakan sebagai pihak agar gugatan yang diajukan menjadi lengkapsementara didalam eksepsi yang diajukan Tergugat ada pihak lainyaitu perusahaan Majestik Bakery selain PT.

lahir di Bogor, 18 Juni 2004; dan Adin Najmi Ghaniya Paramitha, perempuan, lahir di Bogor, 24 September 2011; sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya yang dibayarkan oleh Tergugat pada awal bulan dan ditransfer melalui rekening Penggugat 5735299023 bank BCA atas nama I Mega Gustine Chakra, selain itu Tergugat juga berkewajiban memberikan jaminan kesehatan (BPJS/Asuransi) dan jaminan pendidikan bagi kedua anak sampai tuntas

Para Pihak Sepakat menyatakan permasalahan gugatan ini telah selesaidengan tuntas, melalui jalan musyawarah mufakat damai, dan perdamaian initidak dapat dibantah atau dibatalkan dengan alasan apapun juga.148. Surat Perjanjian Perdamaian ini, penafsiran dan pelaksanaannya, serta segalaakibat yang ditimbulkan darinya diatur dan tunduk kepada hukum yang berlakudi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.9.

PUTUSANNomor : 62/Pdt.G/2012/PN.Kar.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tersebut ;Setelah mendengar dan meperhatikan kesepakatan perdamaian kedua belahpihak yang berperkara seperti tersebut di atas ;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;16Menimbang, bahwa meperhatikan kesepakatan perdamaian kedua belahpihak dimaksud, maka Majelis hakim berpandapat sebagai berikut :Bahwa syarat yang pertama, suatu perjanjian perdamaian haruslahmengakhiri perkara secara tuntas

sengketa atau dengan jalan musyawarah di luar Pengadilan.Secara ekstrim dari aspek kewenangan mengadili perkara waris makaPengadilan Negeri melayani proses penyelesaian sengketa waris bagi warganegara Indonesia non Islam, sedangkan Pengadilan Agama melayani prosespenyelesaian sengketa waris bagi warga negara Indonesia yang beragamaIslam ;20Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka surat perjanjian perdamaian yang dibuat dan ditandatangai para pihakdipandang tidak tuntas

yang tidak sah dan melawan hukum,sehingga mengakibatkan Para Penggugat tidak bisa menikmati hasil tanahsengketa sejak tahun 2002 sampai saat ini, dan menimbulkan kerugianmoriil dan materiil bagi Para Penggugat;Bahwa adapun kerugian moriil yang diderita olen Para Penggugat akibatperbuatan Para Tergugat yang telah menguasai dan memanfaatkan hasiltanah sengketa secara melawan hukum tersebut, yaitu sekitarRp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibayarsecara tunai, lunas dan tuntas

Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);Bahwa dengan demikian kerugian materiil yang dialami oleh ParaPenguggat akibat penguasaan dan pemanfaatan hasil atas Tanah Sengketaoleh Para Tergugat yaitu sebesar Rp314.800.000,00 (tiga ratus empat belasjuta delapan ratus ribu rupiah), sehingga dengan demikian kerugian moriildan materiil yang dialami oleh Para Penggugat yaitu sebesarRp564.800.000,00 (lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus riburupiah) yang harus dibayar secara tunai, lunas dan tuntas

Lalu Yakub (Sekarang Tanah Para Penggugat);Sebelah Timur Jalan Raya jurusan Tetebatu;Bahwa agar Para Tergugat tidak lalai atau enggan untuk menjalankan amarputusan perkara ini, maka mohon agar kiranya Majelis Hakim berkenanuntuk menghukum Para Tergugat membayar denda paksa (dwangsom)untuk setiap hari keterlambatan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus riburupiah) yang harus dibayar secara tunai, lunas dan tuntas oleh ParaTergugat secara tanggung renteng ketika perkara ini telah berkekuatanhukum tetap;

sebagai hukum, bahwa semua suratsurat yang dijadikansebagai dasar dan legalitas untuk menguasai dan mempertahankan tanahsengketa oleh Para Tergugat harus dinyatakan tidak sah dan/atau bataldemi hukum dan tidak mempunyai kekuatan yuridis sebagai alat bukti;Menyatakan dan menghukum Para Tergugat secara tanggung rentenguntuk membayar kerugian moriil yang dialami olen Para Penggugat sebesarRp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibayarkepada Para Penggugat secara tunai, lunas dan tuntas

nnn nnn nn nnn nen n eeee Bahwa percekcokan dan pertengkaran yang terus menerus antaraPenggugat dan Tergugat sulit didamaikan, yang mana antaraPenggugat dan Tergugat sudah tidak menemukan hakekat tujuanperkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga (rumah tangga)yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha ESa ;Bahwa agar perselisihan, percekcokan dan pertengkaran tidak berlarutlarut tanpa ada kepastian dan karenannya merupakan masalah yangsangat perlu diselesaikan dengan segera dan tuntas

Majelis Hakim telahmemerintahkan para Pemohon untuk hadir di persidangan, namun pada harisidang yang ditetapkan tersebut, tanpa adanya kejelasan alasan ketidakhadiranpara Pemohon;Menimbang, bahwa dengan prosedur yang telah dilakukan MajelisHakim untuk terlaksananya persidangan yang telah ditetapkan, dan telahternyata tidak menampakkan kejelasan mengenai alasan ketidakhadiranPemohon, maka dengan demikian majelis hakim berpendapat perkara voluntairadalah perkara yang bersifat kepentingan sepihak dan tuntas

termasuk ganti rugi kepada Para Tergugat sebagai akibatdimasukkannya tanah Penggugat tersebut ke dalam aset daerah selama ini ;Hal. 2 dari 5 hal, Akta Damai No. 3581/Pdt.G/2020/PA.Cms.Pasal 5Bahwa Penggugat dan Para Tergugat sepakat untuk realisai pembayaran atastanah tersebut dilaksankan mengikuti peraturan perundangundangan danmekanisme penganggaran pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2020 ;Pasal 6Bahwa setelah proses pembayaran dilaksanakan secara tuntas

mengajukan gugatankepada Pihak Pertama melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatansebagaimana Register Perkara No. 1015/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel,tertanggal 2 Desember 2020 yang saat ini masih dalamproses mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkaraaquo;5, Bahwa para pihak telah setuju dan sepakat untukmenyelesaikan segala permasalahan hukum yang timbul atasfasilitas kredit Pihak Kedua kepada Pihak Pertama tersebut denganmelakukan Perjanjian Perdamaian sebagai penyelesaian yangmenyeluruh dan tuntas

termuat dalam posita 7 dan 8 Gugatan PEMOHONBANDING yang mana menjadi tuntutan pokok dalam perkara a quo.Adapun berkaitan dengan petitum PEMOHON BANDING yang memintaagar Jual Beli dinyatakan sah secara hukum dan permintaan PEMOHONBANDING dinyatakan sah secara hukum objek menjadi milik PEMOHONBANDING merupakan petitum turutan yang sejalan dengan dalildalilposita gugatan PEMOHON BANDING.Bahwa Majelis Hakim nyatanyata keliru maksud dalil PEMOHONBANDING yang menyatakan jual beli belum terlaksana atau tuntas

PEMOHON BANDING telah membayar lunas harga jual belinamun TERMOHON BANDING belum memperalihkan Objek SENGKETAnya kepada PEMOHON BANDING.Terhadap dalil PEMOHON BANDING yang menyatakan jual beli belumterlaksana atau tuntas yang dimaksud adalah pelaksanaan Para Pihaksesuai yang mana ditindaklanjutti secara formal yang diatur peraturanperundangundangan, yakni adanya perbuatan jual beli yang ditandaidengan adanya dokumen Akta Jual Beli (AJB) dan proses administrasipencatatan peralinan hak.

tentang permintaan PEMOHONBANDING dinyatakan sah secara hukum objek menjadi milik, MejelisHakim Pengadilan Negern Purworejo berpendapat bahwa petitummenyangkut hak milik mendasarkan adanya suatu alasan hak danPenggugat tidak menguraikan tidak menguraikan dengan jelas atastuntutan tersebut apa yang menjadi dasar atau alas hak Penggugatdinyatakan Pemilik karena dalil positanya sendiri Penggugat jugamenyatakan pelaksanaan pernanjian belum selesai sampal sekarang.Bukankah secara hukum Jual Beli baru tuntas

Bahwa fakta hukumnya dalamperkara a quo, Jual Beli belum tuntas atau dengan bahasa lain secaralegal belum ada, namun Perikatan Jual Beli yang menimbulkan hak dankewajiban sebagai PENJUAL dan PEMBELI telah ada, yakni karenaPEMBELI (PEMOHON BANDING) telah melunasi harga jualbeli, makakewajiban PENJUAL (TERMOHON BANDING) untuk memperalihkanhaknya dengan cara menandatangani dokumen Akta Jual Beli (AJB).Namun karena menolak, maka diajukanlah gugatan Perkara a quo yangputusannya diharapkan menyelesaikan

Nomor 2290 k/Padt/2015tanggal 24 April 2013, dan pada tanggal 25 April 2013 telah di laksanakaneksekusi terhadap objek perkara Perdata Nomor 98/Pdt.G/2004/PN Jpr.dengan tuntas. Oleh karena eksekusi berdasarkan Penetapan Nomor02/Pen.Eks/Padt.G/2013/PN Jpr. telah dilaksanakan dengan tuntas sesuaiprosedur hukum yang berlaku, karena itu maka perlawanan yang di ajukanPelawan adalah sudah kadaluarsa (temporis).

Pada halaman 16 tentang pertimbangan hukumnya alinea terakhirsampai dengan halaman 17 baris ke1 sampai dengan baris ke4;(Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T9 dan T10 berupa BeritaAcara Eksekusi dan Berita Acara Eksekusilanjutan tern yata bahwaobjek sengketa telah di eksekusi dengan tuntas dan sesuai prosedurhukum oleh Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 25 April 2013,dengan demikian perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalahHalaman 14 dari 17 hal. Put.

Para pihak berpendapat bahwa permasalahan ini dinyatakan telahselesai dengan tuntas melalui jalan musyawarah mufakat damai danperdamaian ini mengakhiri semua sengketa maupun pengaduan dan semuaproses pemeriksaan baik ditingkat Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan danmencegah timbulnya perkara, baik perkara perdata maupun pidana sertaperdamaian ini tidak dapat dibantah atau dibatalkan dengan alasan apa punjuga.Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada Ketua belahpihak, masingmasing pihak menerangkan

PARA PIHAK berpendapat bahwa permasalahan ini dinyatakan telah selesaidengan tuntas, melalui jalan musyawarah mufakat damai, dan perdamaian inimengakhiri semua sengketa dan tunduk kepada hukum yang berlaku di NegaraRepublik Indonesia;.

Maka secara hukum kedudukan/statusObyek Sengketa sebagai Obyek Lelang yang dilakukan olehKP3N/PUPN Cabang Palu telah selesai dan tuntas, bahwa PelaksanaanLelang batal demi hukum dan Obyek Sengketa adalah Milik Sah dari EllyChandra (Pembanding ! / Tergugat 1) dan Ferry Tansil(Terbanding/Penggugat) sudah tidak mempunyai hak sedikitpun terhadapObyek Sengketa.

PN.PL , jo PutusanPengadilan Tinggi Palu No. 46/PDT/2014/PT.Palu (Bukti T.116 dan T.117) adalah Putusan Uit Verbaar Bij Voorrad yang telah dilaksanakanEksekusi dengan uang jaminan Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) ,dan uang jaminan tersebut telah diambil dan diterima (oleh Ferry Tansil(Terbanding/Penggugat) Bukti T.119), maka secara hukum PelaksanaanEksekusi terhadap Obyek Sengketa telah disetujui oleh Ferry Tansil(Terbanding/Penggugat) sehingga Perkara tersebut secara hukum telahselesai dan tuntas

Maka, hal inimembuktikan bahwa Perkara Pelaksanaan Lelang tanggal 27 Oktober1994 yang dilaksanakan oleh KP3N/PUPN Cabang Palu yang menjadidasar timbulnya Hak Ferry Tansil terhadap Obyek Sengketa adalah cacatdan tidak sah serta tidak berkekuatan hukum apapun juga dan perkaratersebut telah selesai dan tuntas, sehingga Ferry Tansil sudah tidakmempunyai hak apapun juga terhadap Obyek Sengketa.

Sehingga secara teorihukum dengan diterimanya Uang jaminan Eksekusi tersebut maka FerryTansil (Terbanding/Penggugat) secara hukum Pelaksanaan eksekusitersebut telah diterima dan disetujui oleh Ferry Tansil sehingga Perkaratersebut telah selesai dan tuntas, sehingga Ferry Tansil(Terbanding/Penggugat) tidak dapat lagi menuntut Obyek Sengketakepada Pembanding dan Pembanding Il/Tergugat dan Tergugat Ilwalaupun Putusan Pengadilan Negeri Palu dan Pengadilan Tinggi Palu(Bukti T.116 dan T.117) telah dibatalkan

asuhan Tergugat,dan Ajeng Amalia Sukma tanggal alhir 16 April 2000 yang sekarang anaktersebut berada dalam asuhan Penggugat;Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalanharmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2000 rumah tangga Penggugatdan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang disebabkan karena Tergugat seorang pemarah, sepertiTergugat sering marah pada Penggugat dan anakanak, sehingga setiapada masalah datang tidak terselesaikan dengan tuntas

Junctis Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Junctis Pasal 7ayat (1), Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwarumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadiperselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat seorangpemarah, seperti Tergugat sering marah pada Penggugat dan anakanak,sehingga setiap ada masalah datang tidak terselesaikan dengan tuntas;Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak

(Tergugat Il) dan haruslah penggugat dan Tergugat IImenyelesaikan sampai tuntas, maka perjanjian gugatan yang demikiangugatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak dan batal demi hukum.3.

Haltersebut, secara hukum tidak dapat dibiarkan berlarutlarut tanpa penyelesaiansecara hukum, tuntas dan pasti, salah satu alternatif untuk memberikanpenyelesaian secara tuntas dan pasti hanyalah mengakhiri perkawinanPenggugat dengan Tergugat melalui perceraian sebagai langkah akhirmengakhiri sengketa perkawinan Penggugat dengan Tergugat;Menimbang, bahwa jika salah satu pihak (Suami atau istri) Sudahtidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya atau perkawinannya yangditandai Penggugat sebagai