Ditemukan 44905 data
Tergugat:
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SAROLANGUN.
175 — 123
Hernayawati
Tergugat:
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SAROLANGUN.
142 — 46
Umar Glr Stan Junjungan Marga, - Tergugat -Tergugat I, PT Bangun Nusa Indah Lampung (PT.BNIL), - Tergugat II Kementerian Agraria & Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Casu quo Kepala Kantor Wilayah Agraria & Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung Casu quo Kepala Kantor Agraria & Tata Ruang/ Badan Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang
2.SUHERTI Binti R Surya Atmaja
3.SALLY MARIA FAR FAR
4.HENRY SUTIOSO
5.TUMPAK HOLONG LUMBAN TOBING, SH
6.Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI cq. Kantor Agraria dan Tata Ruang Provinsi Lampung Cq. Kantor Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Lampung Selatan
Turut Tergugat:
EDY SUSANTO
320 — 833
Maryanah
2.SUHERTI Binti R Surya Atmaja
3.SALLY MARIA FAR FAR
4.HENRY SUTIOSO
5.TUMPAK HOLONG LUMBAN TOBING, SH
6.Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI cq. Kantor Agraria dan Tata Ruang Provinsi Lampung Cq. Kantor Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Lampung Selatan
Turut Tergugat:
EDY SUSANTO
DAHRON NASUTION
Tergugat:
BUDI HANDAYANTO
Turut Tergugat:
Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kuantan Singingi
80 — 0
Penggugat:
DAHRON NASUTION
Tergugat:
BUDI HANDAYANTO
Turut Tergugat:
Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kuantan Singingi
WILLIAM DARMAWAN
Tergugat:
ROSTINA KAFUNG
Turut Tergugat:
Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Malinau
103 — 0
Penggugat:
WILLIAM DARMAWAN
Tergugat:
ROSTINA KAFUNG
Turut Tergugat:
Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Malinau
Jati Suminto
Tergugat:
1.Sugito
2.Sakimin ahli waris
3.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG KABIPATEN KOTAWARINGIN BARAT
79 — 25
Penggugat:
Jati Suminto
Tergugat:
1.Sugito
2.Sakimin ahli waris
3.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG KABIPATEN KOTAWARINGIN BARATKementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional cq.Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat, yangberalamat di Jalan H.M. Rafii No. 18, Pangkalan Bun,Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah.
Tergugat:
Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
508 — 273
Prizamas Mitra Sejati)
Tergugat:
Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan NasionalSurat Penggugat Nomor: 05/PMS/10/2020 tanggal 12 Oktober 2020yang ditujukan kepada Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala BadanPertanahan Nasional dan ditembuskan kepada Tergugat, dan telahditerima oleh Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan PertanahanNasional pada tanggal 12 Oktober 2020.8.
Dan TataRuang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 TentangOrganisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional, yang menyatakan :Hal. 43 dari 83 hal.
Prizamas Mitra Sejati Nomor: 05/PMS/10/2020tanggal 12 Oktober 2020 Perihal: Surat Menteri Agraria dan TataRuang/Badan pertanahan Nasional, Direktorat Jenderal PengadaanTanah, Nomor: BP.02.01/1739600/X/2019 tanggal 4 Oktober 2019,Kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan pertanahanNasional (Fotokopi Sesuai dengan asli);Surat Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah Dan PengembanganPertanahan Nomor: BP.02.01/52600/1/2021 tanggal 15 Januari2021 Hal: Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan pertanahanNasional
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan TataRuang, Pasal 22 ayat (1) mengatur:"Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri."
/pertanahan, penataan keagrariaan/pertanahan, pengadaantanah, serta penanganan masalah agraria/pertanahan, pemanfaatan ruang,dan tanah;b. dst..."
3.PANGERAN TEHANG MARGA
4.AHMAD BAGUS
5.SODRI
6.KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI LAMPUNG Cq KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TULANG BAWANG
7.H.FREDY
8.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI LAMPUNG Cq.
102 — 50
BASRI TAYIB
3.PANGERAN TEHANG MARGA
4.AHMAD BAGUS
5.SODRI
6.KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI LAMPUNG Cq KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TULANG BAWANG
7.H.FREDY
8.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI LAMPUNG Cq.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TULANG BAWANG
Dewi Karyati, SH
Tergugat:
Mundarman
Turut Tergugat:
Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karawang
17 — 0
Penggugat:
Dewi Karyati, SH
Tergugat:
Mundarman
Turut Tergugat:
Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karawang
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN
123 — 22
TJASIH Binti SURADIRANA
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN
252 — 44
PT.SINAR MENTARI Melawan Pemerintah Kota Bengkulu cq. camat Kampung Melayu dan Kementrrian Agraria dan tata Ruang BPN cq. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bengkulu
118 — 39
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA
Nurhayati
Tergugat:
Kepala Kementerian Agraria Dan Tata Ruang,Badan Pertanahan Nasional, Kantor Kabupaten pesisir Selatan
Intervensi:
MUHAMMAD ROEM
191 — 31
Penggugat:
Nurhayati
Tergugat:
Kepala Kementerian Agraria Dan Tata Ruang,Badan Pertanahan Nasional, Kantor Kabupaten pesisir Selatan
Intervensi:
MUHAMMAD ROEM
201 — 89
Penggugat: JumarnaTergugat: Sarmani Turut Tergugat: Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan selaku Pelaksana Pengadaan Tanah Kabupaten Penajam Paser Utara
SITI ASIYAH
Tergugat:
MURSINAH
Turut Tergugat:
1.BAMBANG HARIYADI
2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL / KANTOR AGRARIA KOTA SEMARANG
14 — 0
Penggugat:
SITI ASIYAH
Tergugat:
MURSINAH
Turut Tergugat:
1.BAMBANG HARIYADI
2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL / KANTOR AGRARIA KOTA SEMARANG
siti romlah
Tergugat:
Rusika Gairah Polawati
Turut Tergugat:
Kemetrian agraria dan tata ruang Badan Pertanahan Nasional Jakarta Selatan
106 — 61
Penggugat:
siti romlah
Tergugat:
Rusika Gairah Polawati
Turut Tergugat:
Kemetrian agraria dan tata ruang Badan Pertanahan Nasional Jakarta SelatanTergugat ;Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan NasionalJakarta Selatan, beralamat di jln H.
Bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat tersebuttelah melanggar AzasAzas Umum Pemerintahan yang Baik terutama Azaskecermatan dan ketelitian atau kehatihatian sebagaimana dimaksud dalamketentuan Pasal 19, setiap Perjanjian yang dimaksud memindahkan hakkatas, memberikan suatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah ataumeminjamkan uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harusdubuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat yangditunjuk oleh Meteri Agraria(
keterangan tentang keadaan hak atastanah tidak sesuai lagi dengan daftardaftar yang ada padaKantor Pendaftaran Tanah;c. jika orang yang memindahkan, memberikan hak baru,menggadaikan atau menanggungkan hak atas tanah itu tidakberwenang berbuat demikian;d. di dalam hal jualbeli, penukaran, penghibahan,pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat danperbuatanperbuatan lain yang dimaksudkan untukmemindahkan hak milik tidak diperoleh izin dari MenteriAgraria atau penjabat yang ditunjuknya.2) Oleh Menteri Agraria
IGUN KAWIT DIAN PRASANGKA
Tergugat:
MARU AHAL
Turut Tergugat:
Kantor Agraria Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN)
91 — 32
Penggugat:
IGUN KAWIT DIAN PRASANGKA
Tergugat:
MARU AHAL
Turut Tergugat:
Kantor Agraria Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN)
MULJADI KARTARAHARJA
Tergugat:
Kepala Agraria Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang Selatan
Intervensi:
PT Pembangunan Perumahan Urban
194 — 82
Penggugat:
MULJADI KARTARAHARJA
Tergugat:
Kepala Agraria Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang Selatan
Intervensi:
PT Pembangunan Perumahan Urban
47 — 15
Memberi ijin kepada Pemohon ANNIDA HIDAYATI sebagai ibu kandung (wali secara hukum) yang sah dari anak yang masih dibawah umur yang bernama RIZKY AKBAR TANJUNG maupun ROSHID HIDAYAMARTA untuk menjaminkan sebidang tanah perumahan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1188 dikeluarkan oleh kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten Tabalong;3. Membebankan biaya Permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon sebesar Rp. 141.000.- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;
Direktorat Agraria Kabupaten Tabalong ;5. Bahwa setelah ditinggal almarhum pemohon mencoba hidup mandiridengan berusaha berdagang selanjutnya untuk mengembangkan usahapemohon bermaksud menambah modal dengan cara mengajukanpinjaman kepada salah satu Bank di Kabupaten Tabalong, salah satupersyaratan dari pinjaman tersebut agar pemohon ditetapkan sebagaiwali dengan Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung;6.
Memberi ijin kepada Pemohon ANNIDA HIDAYATI sebagai ibu kandung(wali secara hukum) yang sah dari anak yang masih dibawah umur yang15bernama RIZKY AKBAR TANJUNG maupun ROSHID HIDAYAMARTAuntuk menjaminkan sebidang tanah perumahan dengan Sertipikat Hak MilikNomor 1188 dikeluarkan oleh kantor Sub Direktorat Agraria KabupatenTabalong;3. Membebankan biaya Permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon sebesarRp. 141.000.
27 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROPINSI JAWA BARAT cq. KEPALA PERTANAHAN KABUPATEN INDRAMAYU tersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi I dan II/Tergugat III dan Turut Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
MENTERI AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROPINSI JAWA BARAT cq. KEPALA PERTANAHAN KABUPATEN INDRAMAYU VS MULYADI dan 1. KARMITA, dkk.
MENTERI AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. KEPALAKANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROPINSI JAWABARAT cq. KEPALA PERTANAHAN KABUPATEN INDRAMAYU,dalam hal ini memberi kuasa kepada: MOCH. PUSPOHARTO, A.
MENTERI AGRARIA/KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONAL cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADANPERTANAHAN PROPINSI JAWA BARAT cq. KEPALA PERTANAHANKABUPATEN INDRAMAYU tersebut;2 Menghukum Pemohon Kasasi I dan I/Tergugat III dan Turut Tergugat II untukmembayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (limaratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung padahari Kamis tanggal 27 November 2014 oleh Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.