Menyatakan batal Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/117/BKD/2016 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor: 814.2/370/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Yuliana Irmayanti.;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/117/BKD/2016 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor: 814.2/370/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Yuliana Irmayanti.;4.

Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat pada keadaan semula berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor 814.2/370/BKD/2015, tanggal 21 September 2015, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Yuliana Irmayanti; 5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa ini sejumlah Rp. 259.000,- (Dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupaKeputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/117/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor814.2/370/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama YulianaIrmayanti;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara(KTUN) berupa Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/117/BKD/2016Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015Nomor : 814.2/370/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai NegeriSipil yang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaYuliana Irmayanti;4.

P1 : Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/117/BKD/2016tentang Pencabutan Keputusan Bupati DompuTanggal 21September 2015 Nomor: 814.2/370/BKD/2015 tentangPengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkanBupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama YulianaIrmayanti. (Sesuai dengan aslinya);2.

(Sesuai dengan fotokopi);Surat Keputusan Bupati Dompu 814.2/370/BKD/2015 tanggal21 September 2015 an. Yuliana Irmayanti. (sesuai denganaslinya);Surat Tanda Terima yang dibuat oleh Lembaga PengkajianPembangunan Daerah Dan Pemberdayaan Masyarakattanggal 07 September 2016.

;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Dompu Nomor:814.2/117/BKD/2016 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati DompuTanggal 21 September 2015 Nomor: 814.2/370/BKD/2015 TentangPengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditetapbkan Bupati Domputanggal 05 Oktober 2016 atas nama Yuliana Irmayanti.

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Mengabulkan sah pergantian (nama ) pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor 370/1962 yang tercantum semula Mei Hiang diganti menjadi Gusmiati.

(Bukti P 3):Bahwa jika isi surat Kantor Pertanahan Kota Administrasi JakartaSelatan tersebut dikaitkan dengan obyek sengketa dalam perkara No. 370/Pdt/G/1993/PN.Jak.Sel, maka diperoleh fakta hukum bahwa obyeksengketa dalam putusan perkara No. 370/Pdt/G/1993/PN.Jak.Sel, tanggal8 Januari 1994, tidak berada di lokasi tanah di RT. 002, RW.07, Kel.Pejaten Barat Kec.

Membatalkan atau setidaknya menunda pelaksanaan esksekusi pengosonganatas tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara SitaJaminan (Conservatoir Beslag) No. 370/Pdt/G/1993/PN.Jak.Sel, tanggal 20Januari 1994 jo Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 370/Pdt/G/1993/PN.Jak.Sel, tanggal 8 Januari 1994, sebagai pelaksanaan putusan perkara No.370/Pdt/G/1993/PN.Jak.Sel, tanggal 8 Januari 1994, hingga putusan perkaraBantahan ini mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti.Ts Menyatakan putusan dalam perkara

., Jo Berita Acara Penegoran(aanmaning), tertanggal 16 Nopernber 1994 No. 370/Pdt.G/1993/PN.Jak.Sel. Jo.Penetapan No.370/Pdt.G/1993/PN.Jak,Sel tanggal 16 Mei 1995.12.

(sesuai denganaslinya);T12 : Berita Acara Sita Jaminan (Conservatoir Beslac) No.370/Pdt.G/1993/PN.Jak.Sel, tanggal 20 Januari 1994 (Copy dari copy);T13 : Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No 370/Pdt.G/1993/PN.Jak.Sel, tanggal 16 Mei 1995.(sesuai dengan aslinya);T14 : Surat Permohonan Menindaklanjuti Eksekusi Pengosongan Tanah,tanggal 19 Januari 2012.

Putusan No.557/Pdt.G/20 12/PN.Jkt.Sel.T19T110TI11T112T113T114Pengosongan Perkara No. 370/Pdt.G/1993/PN JKT.Sel, ( Copy daricopy);Surat Oper Garapan, tanggal 26 Agustus 1964. Dan Surat Kuasatanggal 1 Mei 1964.

MENGADILI :- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding tersebut ;- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 370/Pdt.G/2016/PN.Dps. tanggal 10 Mei 2017, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :I.Dalam Provisi : -Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 370/Pdt.G/2016/PN.Dps. tanggal 10 Mei 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;II Dalam Konvensi. Dalam Eksepsi.

Berkas perkara dan suratsurat yang berhubungan dengan perkara iniTENTANG DUDUKNYA PERKARAMengutip serta memperhatikan tentang halhal yang tercantumdalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 370 /Pdt.

/ Pdt.G / 2016 / PN.Dps, tanggal 10 Mei 2017 untuk diperiksa dandiputus dalam peradilan tingkat banding ;Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding tersebut, telahdiberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pada Pengadilan NegeriJakarta Selatan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat padatanggal 4 Juni 2017 sebagaimana Risalah Pemberitahuan PernyataanBanding, Nomor. 370 / Pdt.

Bahwa Para Pembanding/para penggugat mohon kepada KetuaPengadilan Tinggi Denpasar atau Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini pada tingkat banding agar apa yang paraPembanding/para penggugat sampaikan dalam Gugatan, Replik danKesimpulan merupakan satukesatuan atau bagian yang takterpisahkan dari Memori Banding ini ; PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN PENGADILANNEGERI DENPASAR NO. : 370/Pdt.G/2016/PN.Dps, TANGGAL 10MEI 2017 BERSIFAT EKSTRA LEGAL UNTUK DAPATMEMENANGKAN TERBANDING 2.

. : 370/Pdt.G/2016/PN.Dps, tanggal 10 MEI 2017 terlihat jelasbahwa Putusan tersebut mengandung cacat hukum karena faktanyapertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan tersebut bersifatekstra legal dan sengaja direkayasa hanya untuk dapat memenangkanPara Terbanding, Selain itu. pula substansi putusansangatbertentangan dengan fakta hukum yang dikaitkan dengan Bukti Suratyang diajukan dimuka persidangan sehingga PENGADILAN NEGERIDENPASAR NO. : 370/Pdt.G/2016/PN.Dps, tanggal 10 Mei 2017telah salah

/Pdt.G/2016/PN.Dps. tanggal 10 Mei 2017, sehingga amarlengkapnya berbunyi sebagai berikut :.Dalam Provisi :Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor:370/Pdt.G/2016/PN.Dps. tanggal 10 Mei 2017 yang dimohonkanbanding tersebut ;ll Dalam Konvensi.Dalam Eksepsi.Menerima eksepsi dari Kuasa hukum Para Tergugat dan TurutTergugat ;li!

370/Pdt.G/2020/PA.Bjb

BjbHalaman 4 dari 16 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2020/PA.

BjbHalaman 5 dari 16 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2020/PA.

Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telahHalaman 6 dari 16 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2020/PA. BjbHalaman 6 dari 16 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2020/PA.

BjbHalaman 12 dari 16 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2020/PA.

BjbHalaman 16 dari 16 Putusan Nomor 370/Pdt.G/2020/PA. Bjb

(Bukti P2);Bahwa Pemohon Keberatan menganggap haknya dirugikan oleh berlakunyaPasal 4A ayat (1) PP 38/2003 dan Pasal 16 ayat (1) KMK 370/KMK.03/2003tersebut, dikarenakan atas dasar Pasal 4A ayat (1) PP 38/2003 dan KMK 370/KMK.03/2003 tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa(KPP PMB) menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Impor (SKPKB PPN) Masa PajakJanuari Desember 2006 (Bukti P4);Bahwa Pemohon Keberatan telah mengajukan permohonan keberatan

Nomor 146 Tahun 2000 dan Pasal 16 ayat(1) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 370/KMK.03/2003 tidakmemberikan pengecualian jika Pengusaha Kena Pajak melakukan pengalihanBarang Kena Pajak tersebut karena mengalami force majeur;6 Pasal 4A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 tentangPerubahan Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 dan Pasal 16 Ayat(1) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 370/Kmk.03/2003 secarasubstansi bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebihtinggi

ketentuan PP 38/2003 dan KMK 370/2003;Bahwa pembentukan PP 38/2003 merupakan amanat Pasal 16B UU18/2000.

benar dan tidak memilikilandasan yang logis;8 Bahwa selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa ketentuan Pasal 4A ayat(1) PP 38/2003 dan Pasal 16 Ayat (1) KMK 370/2003 telah dilaksanakanHalaman 43 dari 72 halaman.

Putusan Nomor 12P/HUM/2013Kena Pajak karena force majeure dalam ketentuan Pasal 4A ayat (1) PP38/2003 dan Pasal 16 ayat (1) KMK 370/2003;20 Bahwa kondisi ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa Pemohonsebenarnya menyadari Pasal 4A ayat (1) PP 38/2003 dan Pasal 16 ayat (1)KMK 370/2003 tidak bertentangan dengan UU 12/2011 karena tidaksatupun tuntutan dalam petitum Pemohon yang memohonkan agar Pasal 4Aayat (1) PP 38/2003 dan Pasal 16 ayat (1) KMK 370/2003 dinyatakan tidaksah atau tidak berlaku secara

Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 370/Pid.B/Lh/2022/PN.Pkb oleh Pembantah I dan Pembantah II;

Para Pembantah:
1.Siti Hasanah
2.Anuaruji
Terbantah:
Pemerintah Republik Indonesia Cq Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Cq Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai Cq Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Pidana Nomor 370/Pid.B/LH/2022/PN Pkb

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 370/Pdt.G/2020/PA.Cmi;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.301.000,00 (tiga ratus satu ribu rpiah);

370/Pdt.G/2020/PA.Cmi

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 147-370 Tahun 2016, Tentang Peresmian Saniri Negeri Nolloth, Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah , tanggal 30 Juni 2016 ; -------------------------------------------------------------------------3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 147-370 Tahun 2016, Tentang Peresmian Saniri Negeri Nolloth, Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 30 Juni 2016;---------------------------------------------------4. Menghukum Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 342.000 ,- ( tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah );-----------------------------

PERKARA 22 23Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 8 Agustus 2016yang telah diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 9Agustus 2016 dengan Register Perkara Nomor : 17/G/2016/PTUN.ABN, yang selanjutnyagugatan Penggugat a quo telah diperbaiki melalui Pemeriksaan Persiapan dan diterima olehMajelis Hakim pada tanggal 1 September 2016, yang pada pokoknya memuat sebagai berikut ;I.OBJEK SENGKETA.Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 147 370

Halaman 5 dari 54dan Kepalakepala Soa yang ada di Negeri Nolloth serta melibatkan masyarakat adatNegeri Nolloth untuk menentukan bakal calon Saniri Negeri yang baru, sehinggapada tanggal, 2 Juli 2016 Bupati Maluku Tengah mengeluarkan Surat KeputusanNomor :147 370 Tahun 2016, tertanggal 30 Juni 2016 tentang Peresmian SaniriNegeri Nolloth, Kecamatan Saparua Timur Kabupaten Maluku Tengah dan lebihanehnya lagi pada saat Pemilihan maupun meresmikan saniri lengkap tidak pernah diumumkan kepada seluruh

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yangdikeluarkan oleh Bupati Maluku Tengah Nomor : 147 370 Tahun 2016, tertanggal30 Juni 2016 tentang Peresmian Saniri Negeri Nolloth, Kecamatan Saparua TimurKabupaten Maluku Tengah ;3.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata UsahaNegara Yang Dikeluarkan Bupati Maluku Tengah Nomor : 147 370 Tahun 2016,tertanggal 30 Juni 2016 tentang Peresmian Saniri Negeri Nolloth, Kecamatan SaparuaTimur Kabupaten Maluku Tengah ;4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;Putusan Perkara No. 17/G/2016/PTUN.ABN. Halaman 8 dari 545.

Mei 2016 ;Copy dari Aslinya Tim Soa Borgor (Soa Bebas) untuk memilih Kepala Soadan Saniri Negeri tanggal 27 Mei 2016 ;Copy dari Aslinya Berita Acara Musyawarah Soa Matitapatty tanggal 30 MeiaCopy dari Aslinya Berita Acara Musyawarah Soa MatitaPela tanggal 29 Meia3Copy dari Aslinya Berita Acara Musyawarah Soa Salesy Sahetapi tanggal 23Maret 2016 ; Copy dari Aslinya Berita Acara Musyawarah Soa Bargar (Soa Bebas)tanggal 08 Juni 2016 ;Copy dari Aslinya Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 147 370

LATINAPA, SE; 1 (Satu) rangkap Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor593/370/BLGL/2009 atas nama pemilik OKI LATINAPA ; 1 (Satu) rangkap Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor593/370/BLGL/2009 atas nama pemilik TAUFIK ; 1 (Satu) rangkap Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor593/370/BLGL/2009 atas nama pemilik MUFIDA ; 1 (Satu) rangkap Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor593/370/BLGL/2009 atas nama pemilik JAMILA ; 1 (Satu) rangkap Surat Keterangan Penguasaan Tanah

LATINAPA, SE; 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor:593/370/BLG/2009 atas nama pemilik OKI LATINAPA; 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor:593/370/BLG/2009 atas nama pemilik TAUFIK; 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor:593/370/BLG/2009 atas nama MUFIDA; 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor:593/370/BLG/2009 atas nama JAMILA; 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor:593/370

LATINAPA, SE ; 1 (Satu) rangkap Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor593/370/BLG/2009 atas nama pemilik OKI LATINAPA ; 1 (Satu) rangkap Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor593/370/BLG/2009 atas nama pemilik TAUFIK ; 1 (Satu) rangkap Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor593/370/BLG/2009 atas nama pemilik MUFIDA ; 1 (Satu) rangkap Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor593/370/BLG/2009 atas nama pemilik JAMILA ; 1 (Satu) rangkap Surat Keterangan Penguasaan Tanah (

SKPT) Nomor593/370/BLG/2009 atas nama pemilik AKBAR ;Dikembalikan kepada yang berhak ;5.

370/Pid.B/2018/PN Plp

dari 12Putusan Nomor : 370/Pid.B/370/2018/PN PlpSetelan mendengar keterangan Saksisaksi, Ahli dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti Surat yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.

Bahwa terdakwa memukul pada bagian muka pelipis mata sebelahkanan.Halaman 6 dari 12Putusan Nomor : 370/Pid.B/370/2018/PN PlpMenimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperolehfaktafakta hukum sebagai berikut: Bahwa pemukulan terhadap saksi korban Jaelani alias Bapak Erpinaterjadi pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2018 sekitar pukul 14.00 witabertempat di Dusun Siguntu Kec. Mungkajang kota Palopo.

Dandihubungkan dengan Visum Et Repertum dari Puskesmas Wara Selatan,Halaman 9 dari 12Putusan Nomor : 370/Pid.B/370/2018/PN Plpnomor : 013/807/VER/PKMWS/KTU1/III/2016 tanggal 14 Maret 2016 atasnama Jaelani, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Hasriana S.Ked,dengan hasil pemeriksaaan sebagai berikut :1. Bagian Kepala : memar pada mata sebelah kanan luka lecet pada sebelah kanan Nampak keluar darah dari hidung.

/Pid.B/370/2018/PN Plp1.

Amahorseja, S.H.Mahir Sikki Z.A., S.H.Panitera Pengganti,Srimaryati, S.H.Halaman 12 dari 12Putusan Nomor : 370/Pid.B/370/2018/PN Plp

370/Pdt.G/2017/PA.Bky

PUTUSANNomor 370/Padt.G/2017/PA.Bkyanal Creal ail ausDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajuka oleh:Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan MengurusRumah Tangga, alamat, Kota Singkawang, sebagaiPenggugat;melawanPenggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaanPetugas

No.370/Pdt.G/2017/PA.BkyAtau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidakpula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipunmenurut relaas panggilan nomor 370/Pdt.G/2017/PA.Bky Tergugat telahdipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak datangnya itudisebabkanoleh suatu alasan yang sah.Bahwa Majelis Hakim

No.370/Pdt.G/2017/PA.BkyBahwa disamping itu Penggugat juga mengajukan saksisaksi sebagaiberikut :B. Saksisaksi:1.

No.370/Pdt.G/2017/PA.BkyBahwa Penggugat sudah mencari Tergugat hingga bertanya kepadaorang tua Tergugat, tapi orang tua Tergugat juga tidak tahu di manaTergugat berada, sedangkan nomor ponsel Tergugat juga sudah tidakaktif lagi;Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta apapun untuk Penggugat;Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;2.

No.370/Pdt.G/2017/PA.Bky1. Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.2. Arsyad, S.H.IPANITERA PENGGANTIPurmaningsih, S.H.IPerincian Biaya Perkara : 1. Pendaftaran : Rp. 30.000,2. Biaya ATK : Rp. 50.000,3. Biaya Panggilan : Rp. 210.000.4. Biaya Materai :Rp. 6.000.5. Biaya Redaksi : Rp. 5.000.Jumlah : Rp. 301.000,Hal. 12 dari 12 Put. No.370/Padt.G/2017/PA.Bky

370/Pdt.G/2019/PA.Jpr

No. 370/Pdt.G/2019Halaman 1 dari 15tanggal 15 Oktober 2019 dengan register nomor 370/Pdt.G/2019/PAJpr telahmengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut ;Dengan alasan alsan sebagai berikut ;1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 September 2013dan sesuai dengan Kutipan 3 aca. tanggalEE yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah padaKantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;2.

No. 370/Pdt.G/2019Halaman 2 dari 155. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada8.September 2019, yang disebabkan Penggugat dengan Tergugat bertengkarmulut kemudian tibatiba Tergugat menendang Penggugat sejak kejadiantersebut Tergugat memilih tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dok IXTanjung Ria, Kelurahan Dok IX Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, KotaJayapura sampai sekarang;.

No. 370/Pdt.G/2019Halaman 12 dari 15Artinya : Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami makaHakim dapat menjatuhkan talak kepada istrinya itu.

No. 370/Pdt.G/2019Halaman 13 dari 151. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untukmenghadap di persidangan tidak hadir ;2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Terguga tanME terhadap Penggugat is4.

No. 370/Pdt.G/2019Halaman 14 dari 151. Pendaftaran Rp 30.000,2. Biaya proses Rp 50.000,3. Panggilan Rp 460.000,4. PNBP panggilan Rp 20.000,5. Redaksi Rp 10.000,5. Materal Rp 6.000,JUMLAH Rp 576.000,00 ( Lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;Untuk salinanPanitera,Drs. M. Idris, SH, MHPutusan V. CG. No. 370/Pdt.G/2019Halaman 15 dari 15

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 370/Pdt.G/2021/PA.Botg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

370/Pdt.G/2021/PA.Botg

PENETAPANNomor 370/Pdt.G/2021/PA.BotgZNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkanpenetapan perkara Cerai Gugat antara;Penggugat, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 12 Mei 1990, agamaIslam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,pendidikan SLTP, tempat kediaman diKelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara,Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur,sebagai Penggugat;melawanTergugat

Penetapan Nomor 370/Pdt.G/2021/PA.BotgPengadilan Agama Bontang dengan Nomor 370/Pdt.G/2021/PA.Botg tanggal 06September 2021, dengan dalildalil sebagai berikut :1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikahdi Bontang pada tanggal 09 September 2007, yang tercatat pada KantorUrusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang ProvinsiKalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tanggal 12September 2007;2.

Penetapan Nomor 370/Pdt.G/2021/PA.Botgmuka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasa hukumnya meskipun menurut berita acara panggilan (Relaas)Nomor 370/Pdt.G/2021/PA.Botg yang dibacakan di dalam sidang, telahdipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tidak berceraidengan Tergugat;Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan ingin mencabutgugatannya

Penetapan Nomor 370/Pdt.G/2021/PA.BotgMemperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungandengan perkara ini.MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor:370/Pdt.G/2021/PA.Botg dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3.

Penetapan Nomor 370/Pdt.G/2021/PA.BotgPerincian Biaya :1. Pendaftaran2. Proses3. Pemanggilan4. PNBP5. Redaksi6. MeteraiJumlahPanitera Pengganti,H. Mursidi, S.H., M.Hum.Rp 30.000,00Rp 50.000,00Rp 160.000,00Rp 20.000,00Rp 10.000,00Rp 10.000,00Rp 280.000,00(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 370/Pdt.G/2021/PA.Botg

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Nomor: 370/Pdt.P/2021/PN BTM atas nama TETTI DAMERIA SIHOMBING;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mencoret permohonan tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

370/Pdt.P/2021/PN Btm

PENETAPANNomor: 370/Pdt.P/2021/PN BTMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAHakim Pengadilan Negeri Batam;Setelah membaca;Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor: 370/Pdt.P/2021/PN BTMtanggal 27 Agustus 2021 tentang penunjukan Hakim Pengadilan Negeri Batam untukmemeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan Nomor: 370/Pdt.P/2021/PNBIM:TETTI DAMERIA SIHOMBING, Tempat / Tanggal Lahir Sibolga,10 Februari 1972,Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Mengurus RumahTangga

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 12 November 2019, antaraPemohon dengan SURIYA (in casu penjual) telah sepakat terhadap nilai pembelianatas Persil dan Bangunan tersebut sebesar Rp. 100.000.000, (Seratus juta rupiah)Halaman 1 dari 5 Penetapan No. 370/Pdt.P/2021/PN Btmyang dibayarkan secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali pembayaran yang di rincisebagai berikut:a.

Menetapkan Penjual atas sebidang tanah berikut bangunannya berdasarkanSertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 304 tertanggal 30 Juni 1999 yang terletakdi Komplek Perumahan Garden Ayu Permai Blok G No. 67, Kelurahan TanjungPiayu, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau atas nama: SURIYA sudah tidakdiketahui tempat tinggal atau domisilinya;Halaman 3 dari 5 Penetapan No. 370/Pdt.P/2021/PN Btm3.

/Pdt.P/2021/PN BTMtelah terdaftar dalam register perkara di kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam makadengan dicabutnya permohonan Nomor: 370/Pdt.P/2021/PN BTM tersebut harusdicoret dari register perkara yang sedang berjalan;Halaman 4 dari 5 Penetapan No. 370/Pdt.P/2021/PN BtmMenimbang, bahwa dengan dicabutnya permohonan Nomor: 370/Pdt.P/2021/PNBTM, maka Para Pemohon harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbuldalam perkara ini;Memperhatikan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;MENETAPKAN1

Rp. 10.000,REGAKSI a: :::cmwesresomemes RO 10,000.JUMIAN. woe cece eecee eens Rp. 160.000,(Seratus enam puluh ribu rupiah).Halaman 5 dari 5 Penetapan No. 370/Pdt.P/2021/PN Btm