;Bahwa pernyataan kalimat redaksi tersebut di atas, dapat disimpulkansecara tegas menurut hukum, bahwa kedudukan kuasa Para Penggugatyang menerima kuasa dari Para Penggugat untuk mengajukan gugatana quo adalah dalam kedudukannya (/egal standing) sebagai:1. Sebagai Firma Hukum Margono Surya & Partner (Kantor Advokat),dan;2.

Dan Advokat juga bukanmerupakan /egal standing dari Pelaksana Program Advokasi danPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dinas TenagaKerja Provinsi DKI Jakarta (Pelaksana Program Advokasi), dankarenanya antara Advokat dan Pelaksana Program Advokasimemiliki kedudukan yang berbeda;Hal. 17 dari 37 hal Put.

Nomor 71 K/Pdt.SusPHI/20151.3.2.Bahwa oleh karena itu, apabila ada kegiatan pemberian jasahukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 UndangUndang Advokat, maka pihak pemberi jasa hukum tersebut adalahharus dalam kapasitas, kedudukan, atau /egal standingnyasebagai Advokat.

Apabilaterdapat suatu naungan, wadah, perkumpulan, Tim Advokasi atauKantor Advokat, maka tetap saja kedudukan /egal standing Advokattidak dapat digantikan oleh suatu kedudukan naungan, wadah,perkumpulan, tim, atau Kantor Advokat tersebut.

Yusuf(DPO) dengan menggunakan Mobil Trucksaudara Egal kembali ke worshop lama;Bahwa setelah terdakwa dan Saudara Ridwan Hi. Yusuf(DPO) sampai diworshop lama, terdakwa bersamasama dengan Andi Munaf alias Andi,Hasrun Jaelani alias Hasrun, Lukman Harun alias Lukman, saudara RidwanHi.

Yusuf menyuruh Terdakwa membawa tembaga tersebut untuk diletakkan di belakang Workshop dengan menggunakan louder, kemudianTerdakwa mengembalikan louder ke tempatnya semula di area smelter,kemudian Terdakwa naik ke atas mobil yang dikendarai oleh Egal, laluTerdakwa turun di portal/gerbang perusahaan untuk mengambil motorTerdakwa, setelah itu Terdakwa pergi menjemput Ridwan Hi.

Yusuf (DPO) menyuruh Terdakwa membawa tembaga tersebutuntuk di letakkan di belakang Workshop dengan menggunakan loder,kemudian Terdakwa mengembalikan louder ke tempatnya semula di areasmelter, kemudian Terdakwa naik ke atas mobil yang dikendarai oleh Egal,lalu Terdakwa turun di portal/gerbang perusahaan untuk mengambil motorTerdakwa, setelah itu Terdakwa pergi menjemput Ridwan Hi.

Yusuf di areatambang untuk pergi ke rumah Egal untuk meminjam mobil, kemudianTerdakwa pulang ke rumah Terdakwa;Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN)sebagai tenaga operator alat Louder dan Terdakwa digaji oleh pihakperusahaan PT.

Yusuf di areatambang untuk pergi ke rumah Egal untuk meminjam mobil, kemudianTerdakwa pulang ke rumah Terdakwa; Bahwa Terdakwa bekerja di PT.

/Inkrah, final, mengikat pada 20 Oktober 2019/2014.il) TERGUGAT , tidak mempunyai /egal standing bertindak selakupemohon LELANG Hutang telah lunas (huruf b). Inkrah 19 Oktober2020.iil) TERGUGAT Il, tidak mempunyai /egal standing menetapkan/melakukan tindakan lelang a quo berdasarkan romawi 1) dan i1).b.

berita acara sidang;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatatdalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan daripenetapan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonadalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan,Majelis Hakim akan terlebih dulu mempertimbangkan kewenangan PengadilanAgama dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo dankedudukan hukum (/egal

Pasal 1970 KUH Perdata, alat buktitersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (bindende) danPenetapan Nomor 37/Pdt.P/2018/PA.Sgt hal. 6 dari 12 hal.sempurna (volledig), maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Pemohon IIbertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sengeti, sehinggaPengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkaraa quo;Menimbang, bahwa mengenai /egal standing para pihak dalam perkaraini, para Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Pemohon

II adalahpasangan suami isteri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 01 Mei1994, namun secara administrasi para Pemohon tidak memiliki Kutipan AktaNikah sebagai bukti sah pernikahan para Pemohon, maka quod est Pasal 7ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon memiliki /egal standing untukmengajukan perkara a quo.

Para Pemohonmembutuhkan penetapan itsbat nikah yang akan digunakan sebagai alashukum untuk kelengkapan administrasi mendapatkan buku nikah;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan para Pemohon,para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1, dan P.2serta dua orang saksi yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa bukti P.1 sudah dipertimbangkan padapertimbangan /egal standing di atas, hal mana merupakan satu kesatuan dalampertimbangan alat bukti

Putusan Nomor 127/B/2017 PTTUN Mks.Menimbang, bahwa setelah mencermati Putusan Pengadilan TingkatPertama serta seluruh dokumendokumen perkara ini, maka Pengadilan Tinggidalam musyawarah majelis hakim telah mengambil putusan denganpertimbangan hukum sebagai berikut:DALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa Terbanding/ dahulu Tergugat telah mengajukaneksepsi mengenai tentang tenggang waktu pengajuan gugatan, eksepsi tentangkewenangan pengadilan, dan eksepsi tentang /egal standing Pembanding/dahulu Penggugat;Menimbang

parapihak yang bersengketa terkait dengan hal itu, tidak ditemukan adanya faktahukum yang dapat dijadikan dasar untuk membuktikan bahwa Pembanding/dahulu Penggugat telah mengetahui obyek sengketa pada bulan Juni 2016.Oleh karena itu dalil eksepsi tentang kadaluwarsa pengajuan gugatan kepengadilan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga eksepsitersebut juga harus dinyatakan tidak diterima;Menimbang, bahwa eksepsi berikutnya yang diajukan Terbanding/dahulu Tergugat adalah eksepsi tentang /egal

Menurut hemat Pengadilan Tinggi,oleh karena Pembanding /dahulu Penggugat telah mengajukan gugatan atasnamanya sendiri, maka eksepsi tentang /egal standing yang dimaksud haruslahdikaitkan dengan kepentingan Pembanding/dahulu Penggugat untukmengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara.

Putusan Nomor 127/B/2017 PTTUN Mks.Tergugat mengenai /egal standing Pembanding/dahulu Penggugat tidak terbuktisehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukumtersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa seluruh eksepsiyang diajukan Terbanding/dahulu Tergugat tidak terbukti, dengan demikianPengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan pokok perkara;DALAM POKOK PERKARAMenimbang, bahwa obyek sengketa yang dimohon pembatalannya olehPembanding

mohon putusan yang seadiladilnya (Ex Aequo Et Bono);Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukanPenggugat hadir Kuasanya yaitu Zainal Abidin, S.H. sedangkan Tergugat padasidang pertama dan sidang kedua tidak hadir namun pada sidang selanjutnyahadir datang menghadap Kuasa yaitu Deddy Andronicus Silaban;Menimbang, bahwa setelah para pihak hadir lengkap di persidangan,Majelis Hakim sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara aquo akanmempertimbangkan terlebin dahulu tentang kedudukan (/egal

SdnMenimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor :16 Tahun2001 Tentang Yayasan jo Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentangperubahan atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasanpasal 1 angka 1 disebutkan bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiriatas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuantertentu di bidang sosial;Menimbang, bahwa dalam hak gugatan organisasi (/egal standing),organisasi tersebut tidak mengalami kerugian langsung, kerugian dalam konteksgugatan

Apakah materi gugatan yang diajukan Penggugat tersebut termasukdalam hak gugatan organisasi (/egal standing);Ad. 1. Apakah Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesiadisingkat (LPKNI) Badan Hukum Perkumpulan berkedudukan di KantorPusat Jin.

Sdnperlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syaratyang dapat mengajukan gugatan sebagaimana disebutkan dalam pasal 46 ayat1 (Satu) huruf c Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen;Ad. 2.Apakah materi gugatanyang diajukanPenggugattersebuttermasukdalam hak gugatan organisasi (/egal standing);Menimbang, bahwa dalam hak gugatan organisasi (/egal standing),organisasi tersebut tidak mengalami kerugian langsung, kerugian dalam konteksgugatan organisasi (/egal standing)

kepentingan masyarakat (konsumen pada umumnya) terhadapadanya pelanggaran hakhak publik yang dilakukan oleh pelaku usaha, tidakada permintaan pemulihan (remedy) atau tuntutan berupa perintah pengadilanuntuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (injunction) yang bersifatdeklaratif, atau penghentian kegiatan, permintaan maaf serta pembayaran uangpaksa (dwangsom) maka gugatan Lembaga Perlindungan Konsumen NusantaraIndonesia disingkat (LPKNI) tersebut tidak termasuk materi hak gugatanorganisasi (/egal

, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dipersidangan, bahwa Pemohon pada saat melangsungkan pernikahan denganPemohon II berstatus duda, namun ia belum pernah bercerai dan memiliki buktiAkte Cerai dengan isteri sebelumnya, sedangkan Pemohon II juga mengaku dipersidangan bahwa ia pada saat melangsungkan pernikahan dengan PemohonIl belum resmi bercerai dengan pasangan sebelumnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari para Pemohon, majelishakim telah menemukan fakta dipersidangan mengenai /egal

adalahtidak terikat perkawinan dengan pasangan sebelumnya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan oleh majelishakim di persidangan tentang status perkawinan para Pemohon saatmelangsungkan perkawinan dihubungkan dengan pertimbangan majelis hakimaquo, demikian dapatlah disimpulkan bahwa para Pemohon tidak memenuhisyarat formil untuk mengajukan permohonan isbat nikah dalam perkara ini;Menimbang, bawah berdasarkan pertimbangan aquo maka sepatutnyadinyatakan bahwa para Pemohon tidak memiliki egal

Penetapan Nomor 452/Pdt.P/2018/PA.Kagperkara ini dengan kualifikasi diskualifikasi in person, dengan tidakterpenuhinya aspek formil dari /egal standing in yudicio para Pemohonberimplikasi pada permohonan para Pemohon harus dinyatakan tidak dapatditerima (Niet Ontvankelijke Verklaard), dan para Pemohon harus dihukummembayar keselurunhan biaya perkara yang timbul sehubungan dengandiajukannya perkara ini, Sejumlah bunyi amar putusan ini;Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk bidangperkawinan

perkara yang diajukannya Pengangkatan Anakberdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap padapermohonannya;Hal. 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 884/Pdt.P/2020/PA.BadgBahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yangisinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Bahwa untuk membuktikan dalildalilnya, Pemohon telah mengajukanbuktibukti berupa:A.Surat:Fotokopi dari Asli, Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHAMMADTRESNADI HIKMAT, SE, MBA, dengan NIK:3273301403740002.Menerangkan /egal

Menerangkan /egal standingPemohon yang berdomisili di Jalan Mandala IX No. 84 RT. 002 RW. 011,Kelurahan Jatihandap, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung. (BuktiP.2) dinazegelen;Fotokopi dari Asli, Kutipan Akta Nikah Nomor 47/47/l/2005 tertanggal 23Januari 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanCicadas, Kota Bandung. Menerangkan Legal Standing perkawinanantara Pemohon (MUHAMMAD TRESNADI HIKMAT, SE, MBA)dengan Pemohon II (MARITA EITUNA, SE, ME).

Menerangkan /egal standing hasil tesPisikologi Pemohon (MUHAMMAD TRESNADI HIKMAT, SE, MBA)yang dinyatakan tidak mengidap gangguan jiwa/ dalam keadaan sehatwalafiat. (Bukti P.9) dinazegelen;Fotokopi dari Asli, Laporan Tes Psikometrik Nomor Reg: 219/rpv1/tanggal tes 20 September 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah SakitSantosa Hospital Bandung Center.

Menerangkan /egal standing hasil tesPisikologi Pemohon II (MARITA EITUNA, SE, ME) yang dinyatakan tidakmengidap gangguan jiwa/ dalam keadaan sehat walafiat. (Bukti P.10)dinazegelen;Hal. 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 884/Pdt.P/2020/PA.Badg1112.13.1.. Fotokopi dari Asli, Laporan Sosial Home Visit tertanggal 29 Juni 2020yang di Keluarkan oleh DINSOS Kota Bandung. Menerangkan /egalstanding Perkembangan Calon Orang Tua Angkat dan Calon AnakAngkat.

menyampaikan kesimpulan secara lisan yangpokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dari Termohon danmohon Putusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatuyang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari isi putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim akan mempertimbangkan /egal

Atas dasar hukum tersebut maka KuasaHukum Pemohon secara formil telah memilki /egal standing untuk bertindakmewakili kliennya dalam perkara ini;Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yangdibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohontersebutdisebabkan oleh

Sedangkan proses mediasiHalaman 7 dari 14 putusan Nomor 589/Pdt.G/2021/PA.Saksebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karenaTermohon tidak pernah hadir;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokokperkara, terlebin dahulu akan mempertimbangkan kewenangan mengadili sertakedudukan hukum para pihak (/egal/ standing) dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2berupa

Rumusan tujuan perkawinan inimerupakan kandungan dari alQuran surah arRum ayat (21), yaitu:5 ; ; ; a2 egal, 2h an Sore 4A lg 2

perkara yang diajukannya Pengangkatan Anakberdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap padapermohonannya;Hal. 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 884/Pdt.P/2020/PA.BadgBahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yangisinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Bahwa untuk membuktikan dalildalilnya, Pemohon telah mengajukanbuktibukti berupa:A.Surat:Fotokopi dari Asli, Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHAMMADTRESNADI HIKMAT, SE, MBA, dengan NIK:3273301403740002.Menerangkan /egal

Menerangkan /egal standingPemohon yang berdomisili di Jalan Mandala IX No. 84 RT. 002 RW. 011,Kelurahan Jatihandap, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung. (BuktiP.2) dinazegelen;Fotokopi dari Asli, Kutipan Akta Nikah Nomor 47/47/l/2005 tertanggal 23Januari 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanCicadas, Kota Bandung. Menerangkan Legal Standing perkawinanantara Pemohon (MUHAMMAD TRESNADI HIKMAT, SE, MBA)dengan Pemohon II (MARITA EITUNA, SE, ME).

Menerangkan /egal standing hasil tesPisikologi Pemohon (MUHAMMAD TRESNADI HIKMAT, SE, MBA)yang dinyatakan tidak mengidap gangguan jiwa/ dalam keadaan sehatwalafiat. (Bukti P.9) dinazegelen;Fotokopi dari Asli, Laporan Tes Psikometrik Nomor Reg: 219/rpv1/tanggal tes 20 September 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah SakitSantosa Hospital Bandung Center.

Menerangkan /egal standing hasil tesPisikologi Pemohon II (MARITA EITUNA, SE, ME) yang dinyatakan tidakmengidap gangguan jiwa/ dalam keadaan sehat walafiat. (Bukti P.10)dinazegelen;Hal. 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 884/Pdt.P/2020/PA.Badg1112.13.1.. Fotokopi dari Asli, Laporan Sosial Home Visit tertanggal 29 Juni 2020yang di Keluarkan oleh DINSOS Kota Bandung. Menerangkan /egalstanding Perkembangan Calon Orang Tua Angkat dan Calon AnakAngkat.

hukumnya meliputi tempat kediamanTermohon, dan Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Mojokertoyang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mojokerto, sehingga tempatpengajuan permohonan cerai talak a quo telah sesuai ketentuan Pasal tersebut;Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut, Pengadilan AgamaMojokerto berwenang memeriksa dan mengadili permohonan cerai talak a quo;Menimbang, bahwa hal lain yang akan dipertimbangkan terlebih dahuluperihal kapasitas/kedudukan pihakpihak (/egal

standing/persona standi inJudicio) dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam posita angka 1, Pemohon mendalilkan tentangstatus perkawinan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, terbukti bahwaPemohon dan Termohon adalah suami istri sah, sehingga suami danistrimemiliki egal standing untuk bertindak sebagai Pemohon dan Termohon dalamperkara a quo;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Mojokertoberwenang memeriksa dan memutus permohonan cerai talak a quo dan pihakpihak memiliki /egal standing

Setelah pembacaan permohonan, Pemohonmenyatakan tetap pada permohonannya;Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan dilanjutkan, Majelis Hakimmemeriksa /egal standing Pemohon yang bertindak untuk diri sendiri sekaliguswali dari saudara kandungnya yang bernama HERRY ADITYA REZEQI binDAHLIANSYAH;Menimbang, bahwa Pemohon menjelaskan ia menjadi wali dari saudarakandungnya dikarenakan selama ini Ssaudara kandungnya tersebut tinggalbersama Pemohon I.

Pasal 7 angka (2)Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa,mengadili, dan memutus perkara a quo;Menimbang, bahwa berkenaan dengan /egal standing Pemohon ,Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari HERRY ADITYA REZEQIbin DAHLIANSYAH;Bahwa Pemohon menjadi wali dari Saudara kandungnya tersebutdidasarkan pada fakta bahwa kedua orang tua kandung mereka telahmeninggal dunia dan selama ini saudara kandung dimaksud tinggalbersama dengan

yang berada di bawah perwaliannya; Bahwa dalam konteks perkara a quo, Pemohon bukan salah seorangorang tua kandung dan ternyata pula tidak pernah mendapat wasiat melaluisurat wasiat atau akta autentik, sehingga seharusnya jika Pemohon inginbertindak untuk diri sendiri sekaligus wali dari saudara kandungnya harusmengajukan permohonan dan ditetapkan oleh Pengadilan sebagai wali yangsah; Bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Pengadilanberpendapat Pemohon tidak memiliki Kedudukan hukum (/egal

Januari 2022yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa para Pembanding danKuasa Terbanding;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertamaberkedudukan sebagai pihak Termohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6UndangUndang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan danPasal 61 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamayang sudah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009Pembanding mempunyai /egal

Senen Raya No. 135, Jakarta Pusat 10410, berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 02 Nopember 2021 yang telah terdaftar di RegisterKuasa Pengadilan Agama Depok tanggal 04 Nopember 2021, MajelisTingkat Banding harus memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimanaditentukan peraturan perundangundangan tentang Advokat dan ternyatatelah terpenuhi, karenanya para advokat tersebut mempunyai /egal standinguntuk beracara pada Tingkat Banding mewakili kliennya masingmasingdalam perkara a quo;Menimbang, bahwa

Pasal 73 huruf (b)Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapatbahwa Pemohon mempunyai /egal standing dalam perkara a quo;Tentang Yuridis Permohonan PemohonMenimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa perkawinan yangdilakukan dengan Termohon pada tanggal 13 Desember 2019 denganKutipan Akta Nikah Nomor 908/67/XII/2019 yang dikeluarkan oleh KUAKecamatan Beji Kota Depok tanggal 13 Desember 2019 adalah denganrekayasa dan tipu muslihat Termohon I, kKemudian Pemohon mengajukanPembatalan

KesimpulanBerdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisionerberkesimpulan:5.1 Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat berwenang untukmemeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;5.2 Pemohon memiliki kedudukan hukum (/egal standing) untukmengajukan permohonan dalam perkara a quo;5.3 Pemohon memiliki Kkedudukan hukum (/egal standing) sebagaibadan publik dalam perkara a quo;5.4 Dalildalil Termohon Terbukti sebagian menurut hukum.6.

KesimpulanBerdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, MajelisKomisioner berkesimpulan:5.1 Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat berwenang untuk memeriksa,mengadili dan memutus perkara a quo;Halaman 9 dari 32 halaman Putusan Nomor: 05/G/KI/2021/PTUN.BDG.5.2 Pemohon tidak memenuhi kedudukan hukum (/egal standing)sebagai Pemohon untuk mengajukan permohonan dalamperkara a quo;5.3 Termohon memiliki kedudukan hukum (/egal standing) sebagaiBadan Publik dalam perkara a quo.6.

KesimpulanBerdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum diatas, MajelisKomisioner berkesimpulan:5.1 Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat berwenang untukmemeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;5.2 Pemohon terobukti dan meyakinkan mengajukan permohonaninformasi publik lebih dari satu kali kepada Badan Publik yangberbeda tetapi tidak ada perubahan terhadap substansi yang sudahpernah diminta;5.3 Termohon memiliki kedudukan hukum (/egal standing) sebagaiBadan Publik di dalam perkara a quo.6.

standing tidakberdasarkan hukum karena terkait /ega/l standing masingmasing pihaktelah diputusakan Majelis Komisi Informasi Jawa Barat tertanggal 21Oktober 2020, pada sidang pemeriksaan awal, Majelis Komisionerberpendapat bahwa masingmasing pihak mempunyai /egal standingsehingga dilanjutkan ke Mediasi, artinya kalau menurut PemohonKeberatan saya tidak memiliki egal standing, termohon dapat menolakke proses selanjutnya yaitu Mediasi dan sidang Ajudikasi, namun pihaktermohon mengikuti semua proses

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur PenyelesaianSengketa Informasi Publik, pada penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimanadalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor: 1084/PTSNMK.MA/SKIJBR/XII/2020 (vide Bukti PKIII);Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim memiliki pendapathukum yang sejalan dengan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor:1084/PTSNMK.MA/KIJBR/XII/2020 (vide Bukti PKIIl), yaitu Termohon Keberatan incasu memiliki /egal

TingkatBanding berpendapat Terbanding/Penggugat tidak lagi memenuhi syarat menjadianggota DPRD Provinsi Sulsel karena telah diberhentikan oleh Partai Gerindrasebagai Partai Politik yang mengajukannya dan digantikan oleh AdamMuhammad;Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding/Penggugat (Misriani Ilyas) telahdiganti oleh Pembanding/Tergugat II Intervensi (Adam Muhamad), sehingga tidaklagi memenuhi syarat menjadi anggota DPRD Provinsi Sulsel, makaTerbanding/Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (/egal

/ standing) untukmengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Pembanding/Tergugatmengenai Penggugat tidak mempunyai /egal standing beralasan hukum untukditerima dan terhadap eksepsi lainnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;DALAM POKOK PERKARAMenimbang, bahwa oleh karena eksepsi Pembanding/Tergugat mengenaiPenggugat tidak mempunyai /egal standing diterima, maka terhadap pokokHalaman 11 dari 13 hal.

Put 182/B/2020/PTTUN Mkssengketanya menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan gugatanTerbanding/Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Pembanding/ Tergugatmengenai Penggugat tidak mempunyai /egal standing untuk mengajukan gugatansehingga gugatan Terbanding/Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 137/G/2019/PTUN.Mks,tanggal 16 Juli 2020, haruslah dibatalkan;Menimbang, bahwa oleh karena

Dengan demikianPenggugat adalah pihak yang mempunyai kepentingan (/egal standing) untukmengajukan gugatan harta bersama dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa Penggugat didampingi oleh kuasa hukum yang telahmemenuhi persyaratan sebagaimana termuat dalam Surat Ketua MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 052/KMA/HK.O4/III/2011 perihal PenjelasanSurat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/V1/2010angka 2 dan 3, yaitu telah diambil sumpah sebagai advokat pada PengadilanTinggi sebagaimana

Oleh karenanya kuasa hukum Penggugatmemiliki egal standing untuk bertindak sebagai kuasa hukum Penggugat dalamperkara ini;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan parapihak dengan memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugatagar menyelesaikan sengketa harta bersama tersebut dengan carakekeluargaan;Menimbang, bahwa atas nasihat Majelis Hakim tersebut, Penggugatsecara lisan menyatakan mencabut gugatan harta bersama aquo denganalasan Penggugat dan Tergugat akan menjual

mohon putusan yang seadiladilnya (Ex Aequo Et Bono);Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukanPenggugat hadir Kuasanya yaitu Zainal Abidin, S.H. sedangkan Tergugat padasidang pertama dan sidang kedua tidak hadir namun pada sidang selanjutnyahadir datang menghadap Kuasa yaitu Deddy Andronicus Silaban;Menimbang, bahwa setelah para pihak hadir lengkap di persidangan,Majelis Hakim sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara aquo akanmempertimbangkan terlebin dahulu tentang kedudukan (/egal

SdnMenimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor :16 Tahun2001 Tentang Yayasan jo Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentangperubahan atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasanpasal 1 angka 1 disebutkan bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiriatas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuantertentu di bidang sosial;Menimbang, bahwa dalam hak gugatan organisasi (/egal standing),organisasi tersebut tidak mengalami kerugian langsung, kerugian dalam konteksgugatan

Apakah materi gugatan yang diajukan Penggugat tersebut termasukdalam hak gugatan organisasi (/egal standing);Ad. 1. Apakah Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesiadisingkat (LPKNI) Badan Hukum Perkumpulan berkedudukan di KantorPusat Jin.

Sdnperlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syaratyang dapat mengajukan gugatan sebagaimana disebutkan dalam pasal 46 ayat1 (Satu) huruf c Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen;Ad. 2.Apakah materi gugatanyang diajukanPenggugattersebuttermasukdalam hak gugatan organisasi (/egal standing);Menimbang, bahwa dalam hak gugatan organisasi (/egal standing),organisasi tersebut tidak mengalami kerugian langsung, kerugian dalam konteksgugatan organisasi (/egal standing)

kepentingan masyarakat (konsumen pada umumnya) terhadapadanya pelanggaran hakhak publik yang dilakukan oleh pelaku usaha, tidakada permintaan pemulihan (remedy) atau tuntutan berupa perintah pengadilanuntuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (injunction) yang bersifatdeklaratif, atau penghentian kegiatan, permintaan maaf serta pembayaran uangpaksa (dwangsom) maka gugatan Lembaga Perlindungan Konsumen NusantaraIndonesia disingkat (LPKNI) tersebut tidak termasuk materi hak gugatanorganisasi (/egal

Sedangkan hakdari Penggugat adalah mendapatkan /egal fee (biaya jasa hukum) sebesar3% (tiga persen) dari nilai setiap harta yang didapat oleh Tergugat dari hartawarisan (termasuk namun tidak terbatas pada tanah, bangunan, rekeningbank dan sahamsaham perusahaan);8.

Sedangkan hak dari Penggugat adalah mendapatkan /egal fee(jasa hukum) sebesar USD 30,000 (tiga puluh ribu dollar Amerika Serikat);14.

Nomor 2257K/Pdt/2017tertanggal 30 September 2014, terkait dengan penanganan perkara Nomor615/Pdt.G/ 2014/PN.Jkt.Sel., tersebut di atas, dimana berdasarkanperjanjian tersebut Penggugat mendapatkan /egal fee (biaya jasa hukum)sebesar USD 30,000 (tiga puluh ribu dollar Amerika Serikat), namun olehTergugat baru dibayar sebesar USD 10,000;24.

., tersebut di atas, Penggugat telah berkalikalimenagih kepada Tergugat atas sisa /egal fee yang belum dilunasi olehTergugat, namun Tergugat selalu meminta Penggugat untuk melupakansisa fee tersebut dengan alasan bahwa setelah perkara ini berakhir, makaPenggugat akan mendapatkan /egal fee (biaya jasa hukum) yang cukupbesar terkait kelanjutan pengurusan harta warisan berdasarkan Perjanjiantertanggal 18 Juni 2014:25.

Tergugat juga tidak membayarsisa jasa hukum (/egal fee) Penggugat berdasarkan perjanjian tertanggal 30September 2014 dan sama sekali tidak membayar jasa hukum PenggugatHalaman 7 dari 35 hal. Put. Nomor 2257K/Pdt/2017berdasarkan perjanjian tertanggal 18 Juni 2014 yang nyatanyatamerupakan hak hukum Penggugat;28.

Pasal 7 ayat (2) UndangUndang 1 Tahun 1974tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa,mengadili, dan memutus perkara a quo;Menimbang, bahwa berkenaan dengan /egal standing Pemohon,Pengadilan Agama mempertimbangkannya sebagai berikut: Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anaknya yang bernama NurHidayah yang akan dinikahkan dengan calon suaminya bernamaMuhammad Hafly bin H.M.

Arbain; Bahwa suatu perkawinan hanya dapat dilangsungkan bila mencapalbatas minimal umur untuk menikah, namun bila terjadi penyimpangan atashal tersebut dapat diupayakan dispensasi kepada Pengadilan oleh keduaorang tua pihak pria atau wanita (vide Pasal 7 ayat (2) UndangUndang 1Tahun 1974 tentang Perkawinan); Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agamaberpendapat Pemohon memiliki /egal standing (kewenangan dankepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin aquo,Menimbang

Berdasarkan bukti P21 dan P.2 tersebut, Pengadilanberpendapat bahwa Pemohon adalah pihak materil yang memilikikewenangan dan kepentingan hukum langsung (/egal standing) dalampermohonan a quo (persona standi in judicio); Bahwa bukti P.4 merupakan fotokopi kartu keluarga Pemohon yangmenunjukkan adanya hubungan kekerabatan antara Pemohon dengan anakbernama Nur Hidayah; Bahwa bukti P.5 menunjukkan Pemohon telah mengajukan permohonankepada KUA setempat untuk menikahkan anaknya namun ditolak karenaumur

sebagaimana yang telah diratifikasi dalam Keputusan PresidenNomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of TheChild (Konvensi tentang HakHak Anak);Halaman 9 dari 16 Penetapan Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN AmrMenimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang pokokpermohonan a quo, terlebih dahulu akan dipertimbangkan terkait formalitas daripermohonan yaitu terkait kompetensi Pengadilan Negeri Amurang dalammemeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini serta kKedudukan hukumatau /egal

Hakimtelah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo,maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang /egal standing daripihak yang didudukan sebagai Anak dalam Para Pemohonan a quo;Menimbang, bahwa tentang /egal standing atau kedudukan hukum dariAnak dalam permohonan a quo, mengacu pada Pasal 1 ayat (1) PeraturanMahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman MengadiliPermohonan Dispensasi Kawin pada pokoknya mengatur bahwa Anak adalahseorang yang belum berusia 19

berhakmengajukan permohonan dispensasi kawin adalah Orang Tua;Menimbang, bahwa Orang Tua dari Anak dalam permohonan a quoadalah Noldy Rumengan dan Merry Rindengan (vide bukti P1, P2 dan P3), halini juga dikuatkan dengan keterangan Chelsia Jeane Tumbol. dan Saksi MartoRumengan yang dikemukakan di Persidangan dan pengakuan dari Anak HeydiSintia Rumengan yang bersangkutan bahwa orang tua dari Anak Heydi SintiaRumengan adalah Noldy Rumengan dan Merry Rindengan, dengan demikianyang memiliki kedudukan hukum atau J/egal

standing untuk mengajukanpermohonan dispensasi kawin terhadap Anak dalam permohonan a quo adalahNoldy Rumengan dan Merry Rindengan, dengan demikian /egal/ standing NoldyRumengan dan Merry Rindengan sebagai Para Pemohon dalam permohonan aquo adalah beralasan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan Anak dan Para Pemohondalam permohonan ini beralasan hukum, selanjutnya Hakim akanmempertimbangkan materi pokok atau inti pokok dari permohonan ParaPemohon sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum