Ditemukan 11193 data
26 — 6
jelas menunjukkan bahwa Akta Pengoperan Hak TanahUsaha Nomor 294 /APH/SB/2009 tanggal 5 Juni 2009 merupakan KeputusanTata Usaha Negara yang sifatnya konkrit, individual, dan final yang diterbitkanoleh Pejabat Tata Usaha Negara in casu Camat Sematang Borang (TurutTergugat) dan hal tersebut merupakan kewenangan Peradilan Tata UsahaNegara untuk memeriksa dan mengadilinya.Halaman 33 dari 55 halaman Putusan No.03/Pdt/2014/PT.PLG.344 Bahwa dalam Yurusprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :620
84 — 35
Jika kewajiban tidakdilaksanakan akan menjadi hutang bagi suami dan dapat dituntut oleh isteri,sesuai dengan ibarat dalam Kitab lanatuth Thalibin Juz IV halaman 85 yangdiambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:Ll oo 620 ELE yo Wao Le gard dgw5II gf aaalsaios 99 U5 gril id aleArtinya: Nafkah dan pakaian yang telah lewat darn batas waktunya menjadihutang suami kepada isterinya yang harus ditanggung/dilunasi.Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah Madiyah Penggugat rekonvensisejumlah
1.Lena Rosdiana Aji, SH
2.Cut Henny Usmayanti, SH
Terdakwa:
MARZUKI BIN M ZEIN
67 — 53
. , Bunda Tiara atau Bunda Maya yangmerupakan tante Saksi korban dan terkadang korban ................. datangseorang diri;Bahwa kalau korban A............0::620 cescseeseeeeeees datang ketoko dan biasanya yang dilakukan oleh korban adalah bermain,berbicara dengan terdakwa atau dengan saksSi ................. dan kadangkorban meminta minuman dan makanan dan terdakwa menyuruhDang ....... eee untuk membuatnya dan biasanya ketika ibunya inginmembayar terdakwa mengatakan tidak usah bayar karena terdakwasudah
168 — 51
(satu) bundel dokumen serah terima I (Pertama) / Proporsional Hand Over (PHO) Pekerjaan Pelebaran Jalan HR Soebrantas Kota Dumai Tahun Aanggaran 2012;39) 1 (satu) bundel dokumen Job Mix AC-BC Pekerjaan Pelebaran Jalan HR Soebrantas Kota Dumai Tahun Aanggaran 2012;40) 1 (satu) bundel dokumen Job Mix AC-WC Pekerjaan Pelebaran Jalan HR Soebrantas Kota Dumai Tahun Aanggaran 2012;41) 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan dari Dinas PU Kota Dumai Kepada PT Dumai Sakti Mandiri Nomor : 620
Dumai Tahun Aanggaran 2012;1 (satu) bundel dokumen serah terima (Pertama) / Proporsional HandOver (PHO) Pekerjaan Pelebaran Jalan HR Soebrantas Kota Dumai TahunAanggaran 2012;1 (satu) bundel dokumen Job Mix ACBC Pekerjaan Pelebaran Jalan HRSoebrantas Kota Dumai Tahun Aanggaran 2012;1 (satu) bundel dokumen Job Mix ACWC Pekerjaan Pelebaran Jalan HRSoebrantas Kota Dumai Tahun Aanggaran 2012;1 (satu) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan dari Dinas PU KotaDumai Kepada PT Dumai Sakti Mandiri Nomor : 620
PN.Pbr38.39.40.41.42.43.44,45.46.47.48.49.50.1 (satu) bundel dokumen serah terima (Pertama) / Proporsional Hand Over(PHO) Pekerjaan Pelebaran Jalan HR Soebrantas Kota Dumai TahunAanggaran 2012;1 (satu) bundel dokumen Job Mix ACBC Pekerjaan Pelebaran Jalan HRSoebrantas Kota Dumai Tahun Aanggaran 2012;1 (satu) bundel dokumen Job Mix ACWC Pekerjaan Pelebaran Jalan HRSoebrantas Kota Dumai Tahun Aanggaran 2012;1 (satu) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan dari Dinas PU KotaDumai Kepada PT Dumai Sakti Mandiri Nomor : 620
Proporsional HandOver (PHO) Pekerjaan Pelebaran Jalan HR Soebrantas Kota DumaiTahun Aanggaran 2012;Hal 121Putusan Pengadilan TIPIKORNo.70/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Pbr39) 1 (satu) bundel dokumen Job Mix ACBC Pekerjaan Pelebaran Jalan HRSoebrantas Kota Dumai Tahun Aanggaran 2012;40) 1 (satu) bundel dokumen Job Mix ACWC Pekerjaan Pelebaran Jalan HRSoebrantas Kota Dumai Tahun Aanggaran 2012;41) 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan dari Dinas PU KotaDumai Kepada PT Dumai Sakti Mandiri Nomor : 620
183 — 75
(satu) bundel dokumen serah terima I (Pertama) / Proporsional Hand Over (PHO) Pekerjaan Pelebaran Jalan HR Soebrantas Kota Dumai Tahun Aanggaran 2012;39) 1 (satu) bundel dokumen Job Mix AC-BC Pekerjaan Pelebaran Jalan HR Soebrantas Kota Dumai Tahun Aanggaran 2012;40) 1 (satu) bundel dokumen Job Mix AC-WC Pekerjaan Pelebaran Jalan HR Soebrantas Kota Dumai Tahun Aanggaran 2012;41) 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan dari Dinas PU Kota Dumai Kepada PT Dumai Sakti Mandiri Nomor : 620
Dumai Tahun Aanggaran 2012;1 (satu) bundel dokumen serah terima (Pertama) / Proporsional HandOver (PHO) Pekerjaan Pelebaran Jalan HR Soebrantas Kota Dumai TahunAanggaran 2012;1 (satu) bundel dokumen Job Mix ACBC Pekerjaan Pelebaran Jalan HRSoebrantas Kota Dumai Tahun Aanggaran 2012;1 (satu) bundel dokumen Job Mix ACWC Pekerjaan Pelebaran Jalan HRSoebrantas Kota Dumai Tahun Aanggaran 2012;1 (satu) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan dari Dinas PU KotaDumai Kepada PT Dumai Sakti Mandiri Nomor : 620
Dumai Tahun Aanggaran 2012;1 (satu) bundel dokumen serah terima (Pertama) / Proporsional Hand Over(PHO) Pekerjaan Pelebaran Jalan HR Soebrantas Kota Dumai TahunAanggaran 2012;1 (satu) bundel dokumen Job Mix ACBC Pekerjaan Pelebaran Jalan HRSoebrantas Kota Dumai Tahun Aanggaran 2012;1 (satu) bundel dokumen Job Mix ACWC Pekerjaan Pelebaran Jalan HRSoebrantas Kota Dumai Tahun Aanggaran 2012;1 (satu) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan dari Dinas PU KotaDumai Kepada PT Dumai Sakti Mandiri Nomor : 620
TP K/2015/PN.Pbr41) 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan dari Dinas PU KotaDumai Kepada PT Dumai Sakti Mandiri Nomor : 620/DPUBM/VV2013/401, tanggal 07 Juni 2013;42) 1 (satu) Bundel dokumen Surat Perintah Kerja perencanaan Pelebaran JIHR Soebrantas Kota Dumai Nomor : 02/SPK/PRNCN/DPUBM/IIIV2012tanggal 14 Maret 2012 kepada PT Mutiara Rupat Consultant;43) 1 (satu) Bundel dokumen owner estimate pelebaran Jalan HR SoebrantasKota Dumai Tahun Anggaran 2012;44) 1 (satu) Bundel dokumen engineer
91 — 15
KTRK/PPI/ADD-I/PU/XII-2008 tanggal 15 Desember 2008 Surat Pemborongan (Kontrak) Nomor : 640/05/KTRK/PPI/PU/VIII-2008 tanggal 20 Agustus 2008;1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 640/018/SK/PU/XI-2008 tanpa tanggal Nopember 2008 beserta lampirannya;1 (satu) lembar asli Surat Tugas Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 090/ST/74/DPU/II-2009 tanggal 24 Februari 2009;1 (satu) rangkap asli Surat Pemutusan Kerja (Kontrak) Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 620
asli Addendum/AmandemenNomor : 640/05.3/KTRK/PPI/ADD1/PU/XII2008 =a tanggalil 15 Desember 2008 SuratPemborongan (Kontrak) Nomor640/05/KTRK/PPI/PU/VIII 2008 tanggal 20Agustus 2008;1 (satu) rangkap asli Surat KeputusanDinas Pekerjaan Umum Nomor640/018/SK/PU/XI 2008 tanpa tanggalNopember 2008 beserta lampirannya;1 (satu) Jlembar asli Surat Tugas DinasPekerjaan Umum Nomor : 090/ST/74/DPU/I12009 tanggal 24 Februari 2009;1 (satu) rangkap asli Surat PemutusanKerja (Kontrak) Dinas Pekerjaan UmumNomor : 620
Addendum/Amandemen Nomor :640/05.3/KTRK/PPI/ADD1I/PU/XII 2008 tanggal 15Desember 2008 Surat Pemborongan (Kontrak)Nomor : 640/05/KTRK/PPI/PU/VIII 2008 tanggal 20Agustus 2008;17.1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan DinasPekerjaan Umum Nomor : 640/018/SK/PU/XI 2008tanpa tanggal Nopember 2008 beserta lampirannya;18.1 (satu) lembar asli Surat Tugas Dinas PekerjaanUmum Nomor : 090/ST/74/DPU/II 2009 tanggal 24Februari 2009;19.1 (satu) rangkap asli Surat Pemutusan Kerja(Kontrak) Dinas Pekerjaan Umum Nomor :620
Desember 2008 Surat155Pemborongan (Kontrak) Nomor640/05/KTRK/PPI/PU/VIII 2008 tanggal 20Agustus 2008;1 (satu) rangkap asli Surat KeputusanDinas Pekerjaan Umum Nomor640/018/SK/PU/XI 2008 tanpa tanggalNopember 2008 beserta lampirannya;1 (satu) lembar asli Surat Tugas DinasPekerjaan Umum Nomor : 090/ST/74/DPU/II2009 tanggal 24 Februari 2009;1 (satu) rangkap asli Surat PemutusanKerja (Kontrak) Dinas Pekerjaan UmumNomor : 620/001/PPI/PU/XII 2008 tanggal31 Desember 2008;1 (satu) rangkap foto copy Berita
38 — 14
BadanKetahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat TA. 2012 Nomor :520/579/BKPSB/2012 Tentang Penetapan Honor Kuasa26.2/.28.2u.30.31.32.Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, PejabatPenguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar(SPM) Bendaharawan Pengeluaran Staf Pengelola KeuanganDana Dekonsenitrasi Pada Badan Ketahanan Pangan ProvinsiSumatera Barat dan Kabupaten/Kota TA. 2012.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kuasa Pengguna AnggaranSatker Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera BaratNomor : 521/620
Provinsi Sumatera Barat TA. 2012 Nomor : 520/579/BKPSB/2012 Tentang Penetapan Honor Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat26.2/.28.29.30.31.32.33.34.35.36.Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan SuratPerintah Membayar (SPM) Bendaharawan Pengeluaran Staf PengelolaKeuangan Dana Dekonsentrasi Pada Badan Ketahanan Pangan ProvinsiSumatera Barat dan Kabupaten/Kota TA. 2012.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran SatkerBadan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 521/620
Keputusan Kepala BadanKetahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat TA. 2012 Nomor :520/579/BKPSB/2012 Tentang Penetapan Honor KuasaPengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, PejabatPenguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar(SPM) Bendaharawan Pengeluaran Staf Pengelola KeuanganDana Dekonsenitrasi Pada Badan Ketahanan Pangan ProvinsiSumatera Barat dan Kabupaten/Kota TA. 2012.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kuasa Pengguna AnggaranSatker Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera BaratNomor : 521/620
177 — 56
CUCU SUHARA, Msi selaku PejabatPembuat Komitmen (PPK) melakukan penunjukan penyedia pekerjaan JalanTerate Banten Lama sebagaimana surat Nomor: 620/SPPPK.027.8/PJTBL/DBT/IV/2011 tanggal 14 April 2011Bahwa sebagai tindak lanjut dari penerbitan Surat Penunjukan PenyediaJasa, Ir. CUCU SUHARA, MSi bersamasama Ir. M SUJASMAN S NONGKEmenandatangani Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor: 761/KTRK/PJTBL/DBT/072.8/IV/2011 tanggal 15 April 2011 dengan nilai Kontraksebesar Rp.3.055.577.000.
SrgJalan Terate Banten Lama sebagaimana tertuang dalam surat Nomor :620/SPPPK.027.8/PUTBL/DBT/IV/2011 tanggal 14 April 2011, kemudiansebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Jasa tersebut, Ir.CUCU SUHARA, MSi bersamasama Ir. M SUJASMAN S NONGKEmenandatangani Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor761/KTRK/PJTBL/DBT/072.8/IV/2011 tanggal 15 April 2011 dengan nilaikontrak sebesar Rp.3.055.577.000.
WUAYANDARU UTAMA selaku pemenang perusahaanpenyedia jasa atas dasar surat Dinas Bina Marga dan Tata RuangPemerintahProvinsi Banten No. 620/SPPPK.072.8/PUTBL/DBT/IN/201 1tanggal 14 April 2011 perihal Penunjukan Penyedia PekerjaanPelebaran Jalan TerateBanten Lama.
Terbanding/Jaksa Penuntut : IWAN GUSTIAWAN, SH.
107 — 29
ANEKA NUSANTARA INTERNASIONAL di Kabupaten Banggai; ------------------
- 1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor: 620/1048/DISHUB tentang Pembangunan Pelabuhan Sementara dalam Wilayah Kabupaten Banggai; ----------------------------------------------
- 1 (satu) lembar foto copy rekomendasi dari Kantor Pelabuhan Bunta Nomor: PC.032/2/09/KPL.BTA-07 perihal Rekomendasi Penetapan Lokasi Pelabuhan Khusus Biji Nikel di Desa Kalaka Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai;
ANEKANUSANTARA INTERNASIONAL di Kabupaten Banggai; 50) 1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor:620/1048/DISHUB tentang Pembangunan Pelabuhan Sementara dalamWilayah Kabupaten BangQal; 51) 1 (satu) lembar foto copy rekomendasi dari Kantor Pelabuhan BuntaNomor: PC.032/2/09/KPL.BTA07 perihal Rekomendasi Penetapan LokasiPelabuhan Khusus Biji Nikel di Desa Kalaka Kecamatan Bunta KabupatenBang al; 222222 enna nnn nnn nnn nnn nn nnn52) 1 (satu) lembar foto copy tanda terima dokumen kepada
ANEKANUSANTARA INTERNASIONAL di Kabupaten Banggal; 50) 1 (Satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor:620/1048/DISHUB tentang Pembangunan Pelabuhan Sementaradalam Wilayah Kabupaten Banggal; 51) 1 (Satu) lembar foto copy rekomendasi dari Kantor PelabuhanBunta Nomor: PC.032/2/09/KPL.BTA07 perihal RekomendasiPenetapan Lokasi Pelabuhan Khusus Biji Nikel di Desa KalakaKecamatan Bunta Kabupaten Banggai;Halaman 111 dari 141 halamanPutusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2015/PT PAL52) 1 (satu) lembar foto
ANEKANUSANTARA INTERNASIONAL di Kabupaten Banggal; 50) 1 (Satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor:620/1048/DISHUB tentang Pembangunan Pelabuhan Sementaradalam Wilayah Kabupaten Banggal; 51) 1 (Satu) lembar foto copy rekomendasi dari Kantor PelabuhanBunta Nomor: PC.032/2/09/KPL.BTA07 perihal RekomendasiPenetapan Lokasi Pelabuhan Khusus Biji Nikel di Desa KalakaKecamatan Bunta Kabupaten Banggai;52) 1 (satu) lembar foto copy tanda terima dokumen kepadaMenteri Perhubungan Cq.
86 — 28
Jakarta/25011955,Umur 63 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan PagarAlam No.98 Lk Kelurahan Segalamider KecamatanTanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung, dalam hal inidiwakili oleh Kuasa Hukumnya AHMAD BASUKI, SHAdvokat/Pengacara yang berdomisili pada KANTORADVOKAT/PENGACARA AHMAD BASUKI,SH & PARTNERSberalamat Jl.P.Antasari No.115 Kota Bandar Lampung,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2018, dantelah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriTanjungkarang dibawah register Nomor : 620
MUHAMMAD TAHIR
Tergugat:
1.ABDUL RAJAB
2.ABDUL GANI
76 — 25
Pasal 1458 Kitab UndangUndang HukumPerdata, jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelahkedua belah pihak tersebut mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut danharganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan maupun harganya belumdibayar;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 616 Kitab UndangUndang HukumPerdata, penyerahan benda tidak bergerak dalam hal ini yaitu tanah, dilakukanmelalui pengumuman akta yang bersangkutan dengan cara seperti yang ditentukandalam Pasal 620
69 — 27
dengan demikian pengujian terhadap keabsahan keputusan in litismerupakan kewenangan absolute Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara ( Hakim TUN)buklan Lembaga Peradilan Umum (Hakim Perdata);Bahwa karena yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adanya keputusan(Besechking) dari Badan atau Pejabat TUN yang berwujud sertifikat tanah seperti termaktubdiatas sehingga sengketa ini menjadi kompetensi absolute Badan Peradilan TUN bukanlembaga Peradilan Umum, maka merujuk pada Yurisprudensi MARI No. 620
YAYASAN PERGURUAN TINGGI KOTAMOBAGU YPTK
Tergugat:
1.DIREKTORAT JENDERAL LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI KEMENRISTEK RI
2.KETUA LEMBAGA LAYANAN DIKTI WILAYAH IX SULAWESI
3.YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI KOTAMOBAG MANDIRI
4.YAYASAN PENDIDIKAN BOLAANG MONGONDO
5.Ny. Hj. SALSIA ULFA SAHABI MANOPPO
6.Hi. WILLY ABDULLAH FUJIWARA
7.ERNA MANOPPO, SE, M. Si
8.Prof. DR. Ir. UMAR PAPUTUNGAN, M. Sc
64 — 10
Dalam pertimbangan Putusan MA No. 620 K/Pdt/1999 tertanggal29 Desember 1999Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara danobyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang Pejabattersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalahPengadilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri.Berdasarkan uraianuraian hukum sebagaimana dijelaskan dalam EksepsiAbsolut di atas, maka berdasarkan Pasal 134 HIR jo. 160 Rbg, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Perkara
SETIYONO
Terdakwa:
SABARNI Binti WONGSO ATMO
66 — 10
Menetapkan barang bukti berupa :
- 12 botol miras beralkohol merek Mansion House Whisky ukuran 250 ml dengan kadar alkohol 43%
- 8 botol miras beralkohol merek Mansion House Vodka ukuran 250 ml dengan kadar alkohol 40% ;
- 3 botol miras beralkohol merek Anggur Merah ukuran 620 ml dengan kadar
84 — 14
Tahun2011 tidak memberikan sepenuhnya discount pembelian mobil dan karoserimobil kepada para konsumen dengan perincian sebagai berikut:e Pada tahun 2010 Tergugat melaporkan kepada Penggugatpenjualan mobil sebanyak 87 unit, dilaporkan kepada Penggugatdiscount yang diberikan konsumen sebesar Rp.138.503.000, akan tetapikenyataannya uang discount yang diberikan kepada konsumen hanyasebesar Rp. 91. 365.380, dan sisanya sebesar Rp. 48.137. 620,dikuasai oleh Tergugat ;e Pada tahun 2010 uang yang dikuasai
Pembanding/Penggugat II : NURBIA Diwakili Oleh : Muh. Nurdin Solo, S.H
Pembanding/Penggugat III : RIJAL Diwakili Oleh : Muh. Nurdin Solo, S.H
Pembanding/Penggugat IV : HALIJAH Diwakili Oleh : Muh. Nurdin Solo, S.H
Terbanding/Tergugat I : ACANG Alias Bapak Riska Bin CANNING
Terbanding/Tergugat II : TASMAN Alias BAPAK ILLANG Bin HASANG
Terbanding/Tergugat III : Adi
50 — 23
Aktajualbeli merupakan bukti sah bahwa hak atas tanah sudah berali kepadapihak lain (vide: pasal 616 dan 620 KUHPerdata Jo. Pasal 19 ayat (2) UU No.5/1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria jo. Pasal 37 ayat (1) PPNo. 24 / 1997 tentang Pendaftaran Tanah;29.
100 — 41
Dll, kohir No.620 Cl atas nama HASENG bin COLLE (ayah kandung tergugat VI lrawati),sedangkan tanah peninggalan Tanra bin Jibong ( kakek para penggugat )persil No. 42b D.Il, kohir No. 618 C1 yang digelar lompo Tokka bukantanah sengketa Il, melainkan berada / terletak ditempat lain, maka dengandemikian tidak benar dalil gugatan para penggugat pada halaman 4 dan 5poin3 huruf B;Bahwa tidak benar dalil gugatan para penggugat pada halaman5 poin 4 yang mengatakan bahue baik tanah sengketa !
102 — 26
Bung Karno, JalanRondo Rundu dan jalan Perjuangan dari Dinas PU Kota Bontang Nomor :620/75.D/PUB/BM/IV/2007 tertanggal 22 Pebruari 2007, yang selanjutnyapada foto copy bukti tersebut diberi tanda P 8;Foto copy Kesepakatan Bersama antara MUHAMMAD HIDAYATULLAHdengan Pemerintah Kota Bontang Cq.
127 — 181
.: 620/550/W.MMU/2010tanggal 30 Juli 2010 dan surat No.: 378/041/MMU/2010 tanggal 28 Oktober2010.Bahwa Tergugat selaku Penjamin setelah melakukan konfirmasikebenaran klaim pencairan jaminan tersebut kepada Penggugat selakuTerjamin, telah pula menyampaikan penolakan klaim pencairan JaminanPelaksanaan dengan surat NO.i 110/CLABP/08/2010 tanggal 25 Agustus2010, Perihal: Konfirmasi Pencairan Surety Bond, yang kemudiandilanjutkan dengan surat No.: 161/CLABP/11/2010 tanggal 19 Nopember2010, dengan dasar
70 — 10
Sulaeman BinMuhammad Akib diberi nomor barang bukti 365/2017/NNF, dan 1 (satu)batang pipet kaca pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0473gram milik diberi nomor barang bukti 366/2017/NNF adalah benar (+) Positifnarkotika mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalamGolongan Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika dan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari PusatLaboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang MakassarNo.Lab :620