yang telah melakukan perbuataningkar janji (wanprestasi) kepada Para Tergugat/Para Pembanding;Bahwa selanjutnya dalam dalil gugatan Penggugat/Terbanding point 1(satu) halaman 2 pada pokoknya menyebutkan bahwa antara ParaTergugat/Para Pembanding terikat dalam perjanjian kesepakatandamai sebagaimana termuat dalam Akta Berita Acara PertemuanKeluarga Nomor Nomor: 49, tanggal 22 November 2002 terkait dengankepemilikan tanah berdasarkan Surat Keputusan Penegasan Hak yangdikeluarkan oleh Kepala Inspeksi Agraria

dapat diselesaikan melaluilangkah musyawarah atau bentuk penyelesaian melalui musyawarah ataubentuk penyelesaian di luar Pengadilan (Litigasi) sehingga cukup beralasanagar Gugatan Penggugat tidak dapat diterima olen Majelis Hakim yangmemeriksa Perkara ini ;Bahwa Perkara yang di gugat oleh Penggugat sudah pernah diajukan dansudah dijatuhkan Putusan yang berkekuatan Hukum tetap ;Bahwa dalil Penggugat pada point 1, tidak benar karena suarat KeputusanPenegasan Hak yang dikeluarkan Kepala Inspektorat Agraria

Eoh (Penggugat)yang dikeluarkan oleh Kepala Inspeksi Agraria Provinsi NTT Nomor284/KPG/HM/Kinag/69 ;Menimbang, bahwa dalil gugatan Terbanding semula Penggugat tentangWanprestasi In Casu terkait dengan SK penegasan hak kepada Jeny Eoh(Penggugat) Nomor : 284/KPG/HM/Kinag/69, yang dikeluarakan oleh KepalaInspeksi Agraria Provinsi NTT, dimana SK penegasan hak tersebut telah pernahdijadikan dasar/dalil gugatan oleh Terbanding semula Penggugat di PengadilanNegeri Kupang dalam Perkara Perdata Nomor : 112

Kasasi MARINomor : 294/K/Pdt/2016, tertanggal 17 Mei 2016, Jo Putusan MARI tentangPeninjaun Kembali Nomor : 906 PK/Pdt/2018, tertanggal 30 Nopember 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap ;Menimbang, bahwa memperhatikan objek dari perkara Perdata Nomor :198/Pdt.G/2020/PN.Kpg, tertanggal 22 April 2021, dihubungkan dengan putusanputusan tersebut diatas menurut Majelis Hakim Tinggi adalah sama, dimanaobjeknya adalah tanah yang tersebut didalam SK penegasan hak yang dikeluarkanoleh Kepala Inspektorat Agraria

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979; dan penerbitan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Desember 2006 Nomor 372550.1352006 (Keputusan Obyek Sengketa ) telah sesuai dengan asasasas umum pemerintahan yang baik dan peraturan perundang undanganyang berlaku, KhUSUSNYa: 72222 ooo nnn non non none eee eee UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996; Peraturan Menteri Negara Agraria

/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 3 Tahun 1997; 22+ 22 202 202 ooo nnn n ene ene eee Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 3 Tahun 1999; 270002" 22000 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 9 Tahun 1999 ; 22=n22n2 ee nen annonceBahwa karena Hak Guna Bangunan Nomor 92/Desa Sisir atas nama Drs.Ec.

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukangugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara oleh karena Penggugattidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah Negara bekas HakEigendom Verponding Nomor : 8795 tersebut, oleh karena status tanahtersebut adalah tanah yang langsung dikuasai Negara sebagaimanaketentuan UndangUndang Pokok Agraria ; ll.

Bukti T.1340Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari KepalaDirektorat Agraria Nomor : 593.51/4176/320/1985 tanggal20 Pebruari 1985 Perihal : Permohonan Hak Milik atastanah Negara seluas 9.239 m2, terletak di Desa Sisir, Kec.Batu, Kab. Malang atas nama Drs. Ec. PaulusTjiptodjojopranoto Handoko ; Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat tanggal 15Nopember 1984 Nomor : 573.21/4848/452.320/1984 dariBupati Kepala Daerah Tingkat Il cq. Pjs.

PERMEN AGRARIA No. 5 tahun 1999tentang Pengakuan HAK ULAYAT yang mengatur untuk menyerahkan Tanah milikADAT dan perjanjiannya kepada peruntukan HGU dengan masa 25 tahun, HAKPAKAIT jangka waktu 10 tahun, baik kepada perorangan maupun kepada perusahaan,dan sepanjang pengetahuan suku sakai Bathin selapan Tanah Milik Adat dan HukumAdat tidak pernah diserahkan kepada PT.

MURINI WOOD INDAH INDUSTRISECARA MANUAL didapat luasnya kurang lebih 2.100 Ha yang Hutan Adatyang dirusak (dimusnahkan) berikut tanah milik Adatnya diusahai dandikuasailah tanp Hak dimaksud dengan UUPA No. 5 tahun 1960mtermaktubHUKUM AGRARIA BERDASARKAN HUKUM ADAT JO. PeraturanPERMEN AGRARIA No. 5 tahun 1999 tentang pengakuan HAK ULAYAT,yang mana PT.

Dimaksudkan Pasal 71, 72 masyarakat berhak mengajukan121gugatan dan ganti rugi karena hilangnya Aset Hutan ADAT kepada pihakyang melakukan Perusakan Hutan baik melalui Pengadilan maupun diluarPengadilan, dan seterusnya.5 Bahwa masyarakat Hukum Adat berdasarkan UUPA No.5 tahun 1960dimaksud Pasal 5 Hukum AGRARIA berdasarkan Hukum ADAT 70PERMEN Agraria No.5 tahun 1999. Penyerahan Tanah Milik ADATdengan Perjanjian yang sudah barang tentu tanpa bukti surat tersebutdiperoleh oleh PT.

., tersebutTergugat B sekarang adalah sebagai Tergugat III dengan sebutan SubDirektorat Agraria Dati Il kabupaten solok di solok cq Direktorat AgrariaProvinsi Sumater Barat cq Direktorat Jenderal Agraria Departemen DalamNegeri merupakan pihak yang kalah, seharusnya mengetahui akan isi dariHalaman 5 dari 27 hal.

Kemudian juga dalam pertimbangan hukum putusanpengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tersebut khususpada putusan hal 91 jelas dikatakan bahwa tanah sengketa sampai saatini belum ada suatu ketetapan dari Dirjen Agraria bahwa tanah sengketaadalah tanah negara. Sehingga dengan demikian dalil Tergugat A tidakbenar dan mohon dikesampingkan seluruhnya;Oleh sebab itu Pemohon Kasasi mohon diperiksa dan dipertimbangkankembali serta diputuskan secara keseluruhan dalam tingkat kasasi ini;8.

Bahwa dalam hukum adat Minangkabau yang masih berlaku dandihormati sampai sekarang masih ada hak ulayat kaum, demikian jugadi dalam undangundang agraria yaitu Undang Undang Nomor 5 Tahun1960 mengakui keberadaan hukum adat;b.

Apalagi Tergugat B/Terbanding B/Termohon Kasasi Badalah juga sebagai pihak Tergugat Ill dalam perkara tahun 1983tersebut yaitu yang bernama Direktorat Agraria DATI Il Kabupaten Solokdi Solok;d.

(Tujuh ratus enam puluhlima meter persegi) atas nama Hajja Masriani, diatas tanah milik Penggugat,telah melanggar peraturan perundangundangan yang berlaku in casuperaturan pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo.Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 Pasal 59 sertabertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik yakni asasbertindak cermat, karena Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.2077/Kelurahan Mecege, tanggal 31072008, Surat Ukur tanggal07042008, No

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 pasal 59 serta tidak bertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik ;Menimbang, bahwa dari eksepsi Tergugat tersebut, menurut hemat Pengadilaneksepsi yang harus dipertimbangkan adalah eksepsi pertama Tergugat mengenai gugatanlewat tenggang waktu, sedangkan eksepsi kedua Tergugat tidak termasuk dalil eksepsimelainkan berkaitan dengan dalil yang harus dipertimbangkan pada bagian pokokperkara putusan ini, oleh karena eksepsi kedua

Peraturan Menteri Agraria/KepalaBPN No. 3 Tahun 1997 Pasal 59 serta bertentangan dengan asas umumpemerintahan yang baik yakni asas bertindak cermat, karena Tergugatmenerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2077/Kelurahan Macege, Tanggal31072008, Surat ukur tanggal 07042008, Nomor 343/2008, luas765 m? (Tujuh ratus enam puluh lima meter persegi) kepada orang yang tidakberhak.

Putusan No. 14/G/2014/PTUN.MksAgama Makassar Nomor : 35/Pdt.G/2000/PTA.MKS (vide bukti P1 dan P2) ;Menimbang, bahwa untuk menguji keabsahan obyek sengketa, Majelis Hakimmelakukan pengujian dengan mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan MenteriNegara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentangPeraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah yang merupakan

Bakri dan peralihannya oleh Pemohon Hajjah Masrianiadalah didasari oleh fakta yang tidak benar dalam data yuridisnya sehingga tidakmemenuhi ketentuan hukum materiil sebagaimana diatur dalam pasal 24 PeraturanPemerintah Nomor 24 tahun 1997, sehingga seharusnya Tergugat tidak menerbitkanSurat Keputusan Sertipikat Hak Miuliknya maupun mencatatkan peralihannya ;Menimbang, bahwa dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian danHal

Tanahmana lebih jelas diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal dua puluh tiga Januari seribu sembilanratus delapan puluh delapan (23011988) Nomor 6, dan Denah bangunan yang dilekatkan padaakta ini dan diuraikan dalam Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang dikeluarkan olehKepala Kantor Agraria Daerah Kotamadya Surabaya tanggal tujuh belas Pebruari seribusembilan ratus delapan puluh delapan (17021988) Nomor: 275/1988 ;Kini Pihak Pertama dalam kedudukannya sebagai Pengelola dan persil/bangunanbangunanterinci

Jalan Embong Malang No. 18.Tanah mana lebih jelas diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal dua puluh tiga Januari seribusembilan ratus delapan puluh delapan (23011988) Nomor 6, dan Denah bangunan yangdilekatkan pada akta mi dan diuraikan dalam Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Daerah Kotamadya Surabaya tanggal tujuh belasPebruari seribu sembilan ratus delapan puluh delapan (17021988) Nomor2275/1988. toner nner nnn nnn nnn Bahwa Kuasa tersebut diberikan

Tanah mana terurai lebih jelas dalam Surat Ukur Nomor 6 tertanggal dua puluh tiga Januariseribu delapan ratus delapan puluh delapan (23011888) dan Surat Keterangan PendaftaranTanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah (Agraria) Daerah KotamadyaSurabaya, tanggal tujuh belas Pebruari seribu sembilan ratus delapan puluh delapan(17021988) Nomor 275/1988.

Bahwa, bangunan gedung tersebut dipergunakan sebagai Kantor Inspeksi PendaftaranTanah Jawa Timur/Nusa Tenggara dan Perumahan Pegawai Kantor Inspeksi Pendaftaran Tanah,yang selanjutnya penggunaanya diserahkan kepada Kantor Agraria (sekarang KantorPertanahan) Kota Surabaya, yang sampai saat ini masih digunakan untuk Kantor PertanahanKota Surabaya.; 5; Bahwa, selanjutnya tanah Hak Eigendom Verponding No. 3752 telah menjaditanah yang dikuasai langsung oleh Negara sejak tanggal 24 September 1960, karenapemegang

PeraturanMenteri Agraria No. 2 Tahun 1960 Tentang Pelaksanaan BeberapaKetentuan UUPA, bahwa selanjutnya tanah dengan statusdemikian lebih lanjut diatur dalam Keputusan Presiden No. 32Tahun 1979 Tentang PokokPokok Kebijaksanaan Dalam RangkaPemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi HakHak Barat Jo.Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1979 Tentang/Ketentuan mengendi ..........a OFKetentuan Mengenai Permohonan dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal KonversiHakHak Barat.; 1.

No.2038 K/PDT/2009Bahwa Point 5 hal 3 dan 4 gugatan Penggugat, Tergugat tolak danTergugat tetap menyatakan Penggugat I, II, III tidak mempunyai kualitas untukmenggugat dengan alasan kepemilikan tanah ahli waris dimaksud diragukaneksistensinya karena tidak memenuhi syaratsyarat hukum yang berlaku dimana transaksi jual beli atas obyek tanah haruslah di hadapan pejabat yangberwenang (PPAT) atau pejabat yang ditunjuk langsung oleh Menteri Agraria;Bahwa point 5.1 hal 6 gugatan Penggugat, Tergugat tolak

menerapkan atau melanggar hukum yangberlaku;Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 07/PDT/2009/PT.BNA tanggal 31 Maret 2009, yang mengadopsi putusan tingkat pertamaadalah keliru dan bertentangan dengan hukum, karena dasar dijadikanpertimbangan oleh Judex Facti dalam putusan yang menyatakan bahwa tanahsengketa dalam perkara a quo adalah benar hak milik Termohon Kasasi adalahbertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam UndangundangNomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria

No.2038 K/PDT/2009penggugat/terbanding, adalah bertentangan dengan ketentuan sebagaimanadiatur dalam Undangundang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokok Pokok Agraria, dalam Pasal 20 ayat (1) menyebutkan Hak milik adalahhak turuntemurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai atas tanah,dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 UUPA dan ketentuan dalamPeraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah;Bahwa Judex Facti telah lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkanoleh

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tumpang tindih SertipikatHak Milik Para Pembanding/Para Penggugat dengan Sertipikat Hak Milik objeksengketa tersebut di atas, dan fakta bahwa Sertipikat Hak Milik ParaPembanding/Para Penggugat maupun Sertipikat Hak MilikTerbanding/Tergugat II Intervensi, seluruhnya diterbitkan Terbanding/Tergugatsebagai bagian dari kegiatan administrasi pertanahan yang merupakankewenangan sekaligus kewajiban tugas Terbanding/Tergugat sebagaimanadiatur dalam UndangUndang Pokok Agraria

Putusan Nomor 126/B/2021/PTTUN MksTahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, Pasal 19 ayat (1)dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang PendaftaranTanah, Pasal 5;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan segi prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa ;Menimbang, bahwa dari berkas persidangan aquo, diperoleh faktahukum sebagai berikut :Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sulaa,Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, seluas 955

yang mengambil sebagian bidang tanah ParaPembanding/Para Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 32, disebutkan bahwaSertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alatpembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan datayang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.Selanjutnya pada Peraturan Menteri Agraria

SidaDjapara telah mengajukan permohonan hak milik dan sekaliguspengukuran kepada Kepala Kantor Agraria Kabupaten Dati Il Jayapuraselaku Ketua Panitia Tanah, bersamasama dengan tanah milik penggugatlainnya yang terletak di Warisau Entrop depan Bucen II Kelurahan Ardipuraseluas 4 ha (empat hektar) untuk kepentinganusaha; Halaman 12 dari 80 Putusan No. 38/G/2017/PTUN.JPR4.

Bahwa atas permohonan tersebut dibentuk PanitiaPemeriksa Tanah oleh Kantor Agraria Kabupaten Dati Il Jayapura danpada tanggal 22 November 1982 dikeluarkan risalah pemeriksaan tanahyang mengabulkan permohonan orang tua Para Penggugat AlmarhumLetkol H. Sida Djapara sekaligus pada tangal 14 Maret 1983 dilakukanpengukuran sesuai dengan Surat Ukur Sementara yang luasnya menjadi84. 431 M2:5.

Bahwa batasbatas tanah tersebut kemudian diberi patokpatok oleh Kantor Agraria Kabupaten Dati Il Jayapura yang masih adasampai saat ini;6. Bahwa untuk melindungi hak milik dari Para Penggugattersebut Kepala Suku Hengky Dawir yang merupakan anak dari SimonDawir atas nama Suku Dawir pada tanggal 19 September 2008 telahmembuat Surat Pernyataan Pengukuhan/Pengakuan Sertifikat danPelepasan Tanah Adat sebagai bentuk pengakuan kepemilikan Penggugatatas tanah dimaksud;7.

KetentuanHukum administrasi di bidang pertanahan tersebut antara lain UndangUndangNomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria besertaPeraturanPeraturan di bidang administrasi pertanahan lainnya yang berkaitandengan perkara ini.

Cakupan bidang atau materi wewenang;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria (UUPA), ditentukan pada pokoknya bahwa pendaftaran hakhak atas tanah merupakan bagian dari penyelenggaraan pendaftaran tanah yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Penggugat:
Dimyati
Tergugat:
1.Supiyah
2.Subiyati binti Karsin
Turut Tergugat:
1.PT Hutchison 3 Indonesia
2.Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kendal
3.Camat Cepriring
4.Sapto Adji Prasetyo, S.H.

KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA (ATR)/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (BPN) c.q. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL (KANWIL BPN) PROVINSI DKI JAKARTA c.q. KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, DK

Turut Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TANAH DATAR

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA c.q.KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TANAH DATAR,beralamat di Jalan Sutan Alam Bagagarsyah PagaruyungBatusangkar Nagari Saruaso Jorong Saruaso Barat KecamatanTanjung Emas Kabupaten Tanah, selanjutnya disebut sebagaiTurut Tergugat;Turut Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Didik TrisArdijanto, S. Sos., Yusrizal, S.H., M.H., Triwahyudi Gusni, S.St.

KotoSebelah Selatan : Tanah Kaum Datuk Panghulu Basa Suki KotoDengan demikian semakin jelas kekaburan gugatan para Penggugatsemakin jelas pula kurang pihak dan salah menentukan objek perkara;17.Bahwa dalil poin 16 dan 18, 20 perbuatan Tergugat 1 untuk mengajukanpenerbitan sertifikat secara hukum dan secara adat adalah sah dan telahdilindungi oleh undangundang karena didalam proses penerbitan sertifikatdilakukan dengan seseksama berdasarkan prosedural yang ada ditetapkanoleh negara melalui Kementerian Agraria

ulayatnagari, tanah ulayat suku, tanah ulayat kaum dan tanah ulayat rajo; Bahwa pada saat ini mayoritas tanah yang sudah memiliki sertifikat hakatas tanah adalah tanah yang berasal dari tanah ulayat kaum; Bahwa pendaftaran tanah ulayat kaum harus didasari oleh ranji yangdiketahui oleh Mamak Kepala Waris dalam kaum serta ditandatangani olehseluruh anggota kaum untuk kemudian diratifikasi pada Kerapatan AdatNagari (KAN); Bahwa pendaftaran tanah harus memenuhi prinsip formil dan materil; Bahwa hukum Agraria

Sebelumnya telah diterbitkan SuratKeputusan Menteri Agraria/Kepala BPN RI No. 5/HGB/BPN/1997tanggal 6 Januari 1997 oleh Tergugat V.

MENTERINEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADANPERTANAHAN DKI JAKARTA (Turut Tergugat Il) ;8. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERIDALAM NEGERI cq.

T.IM1: Fotocopy Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / KepalaBadan Pertanahan Nasional tanggal 6 Januari 1997 No.5/HGB/BPN/97 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atasTanah di Kotamadya Jakarta Selatan Daerah Khusus lbukotaJakarta ;2.

;Bahwa dasar seseorang dinyatakan sebagai pemilik tanah, maka kitapatokannya setelah berlakunya UU No. 5 Tahun 1960 dimana denganberlakunya undangundang tersebut maka berakhir dualisme hukumpetanahan di Indonesia, hanya ada hukum pertanahan yang diatur UUNo. 5 Tahun 1960;Bahwa didalam UndangUndang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960Yunto Peraturan Menteri Negara Agraria No. 2Tahun 1962 yunto SuratKeputusan Menteri Dalam Negeri SK No. 26/DDA/1970 menegaskanbahwa yang dianggap sebagai tanda bukti hak dibedakan

Keputusan Presiden No. 96/M tahun 1993 tentang Pengangkatan MentenNegara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional ;Bahwa Tergugat IV dalam menerbitkan Surat Keputusan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 6 Januari 1997 No.Hal 244 dari 261 hal.

Notaris / PPAT
Terbanding/Tergugat III : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN / AGRARIA DAN TATA RUANG KOTA MEDAN
Terbanding/Turut Tergugat : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

TeukuCit Ditiro, Desa/Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia,Kota Medan Provinsi Sumatera Utara sebagaimana pada Sertipikat HakGuna Bangunan (HGB) No. 714 dan Sertipikat Hak Guna Bangunan(HGB) No. 715 yang diterbitkan oleh Tergugat IIl (Kepala KantorPertanahan Kota Medan / Agraria Dan Tata Ruang (ATR) Kota Medanpada tanggal 19 Juli 2004;2.

Menghukum Tergugat untuk menyelesaikan permasalahanobyek tanah dimaksud dari Turut Tergugat agar dapat menyerahkankepada Penggugat dalam keadaan baik 2 (dua) bidang tanahsebagaimana didalam Sertipikat Hak Guna Bangunan, yaitu, SertipikatHak Guna Bangunan (HGB) No.714 dan Sertipikat Hak Guna Bangunan(HGB) No.715 yang diterbitkan oleh Tergugat III (Kepala KantorPertanahan Kota Medan/Agraria Dan Tata Ruang Kota Medan) padatanggal 19 Juli 2004 tersebut;7.

Menghukum Tergugat untuk menyelesaikan permasalahanobyek tanah dimaksud dari Turut Tergugat agar dapat menyerahkankepada Penggugat dalam keadaan baik masingmasing setengah bagiandari 2 (dua) bidang tanah sebagaimana didalam Sertipikat Hak GunaBangunan, yaitu, Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 714 danSertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.715 yang diterbitkan olehTergugat Ill (Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan/Agraria Dan TataRuang Kota Medan) pada tanggal 19 Juli 2004 tersebut;6.

Teuku Cik Ditiro, Desa / Kelurahan Madras Hulu,Kecamatan Medan Polonia Kota Medan Provinsi Sumatera Utarasebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 714 dan Sertifikat HakGuna Bangunan (HGB) No. 715 yang diterbitkan oleh Tergugat IIl (KepalaKantor Pertanahan Kota Medan / Agraria Dan Tata Ruang (ATR) Kota Medanpadda tanggal 19 Juli 2004 atas permintaan Turut Tergugat yang notabenePenggugat adalah Pemilik dari sebagian atau setengah bagian terhadap HakAtas Tanah yang Jl.

Teuku Cit Ditiro, Desa/Kelurahan Madras Huku,Kecamatan Polonia, Kota Medan Provinsi Sumatera Utarasebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 714 danSertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 715 yang diterbitkan olehTergugat III (Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan/Agraria dan TataRuang (ATR) Kota Medan Pada tanggal 19 Juli 2004.b.

Maka orang tua ParaTergugat (ALEX NENDER) mengajukan permohonan kepada Pemerintahuntuk mendapatkan hak atas tanah yang dikuasainya, sehingga pada tahun1978, dilakukan pengukuran tanah oleh Agraria surat ukur No, 1141/1978,tertanggal 19 Desember 1978, dasar surat Keputusan Gubernur cq KepalaDirektorat Agraria No. 293/HM/P3HT/19781979. Bahwa pada tanggal 01 juli1981, Kepala Direktorat Agraria menunjuk Bekas Tanah Negara.

Perkara Nomor : 84/PDT/2020/PT MNDLiberia mulai mengajukan Permohonan Kepemilikan tanah kepadapemerintah dalam hal ini Bupati cq Kepala Kantor Agraria kabupatenBolaang Mongondow.

menduduki danmenguasai tanah secara nyata yang dipinjam pakai dari PD PKM sekarangPD Gadasera, serta membayar target secara terus menerus, maka orangtua Para tergugat/Pembanding berdasarkan SK Gubernur tahun 19781979yang mana tanah ex Konversi Barat dilepaskan untuk dikuasai olehmasyarakat, didasarkan pada Surat keputusan Gubernur No,293/HM/P3HT/19781979 ini, sehingga pada tahun 1978 oleh Orang TuaPara Tergugat (Alex Nender Alm) bermohon untuk mendapatkan Hak Milikatas tanah yang dikuasainya, sehingga Agraria

Bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 tahun 1997Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997Tentang Pendaftaran Tanah;Bahwa Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah dariinstansi Tergugat tidak melakukan penelitian secara cermatdalam melaksanakan pengumpulan dan penelitian alat buktisesuai Pasal 82 Peraturan Menteri Negara Agraria/KepalaBPN No. 3 tahun 1997, dengan mengabaikan buktibukti danfakta bahwa pemegang hak sesungguhnya atas tanah yangakan

No. 107K/TUN/201210sesuai Pasal 83 Peraturan Menteri Negara Agraria/KepalaBPN No. 3 tahun 1997 sehingga tidak mengetahui kesalahansubyek dan obyek hak atas tanah tersebut;Bahwa padahal selama proses pengukuran, Tergugat sudahtahu Para Penggugat adalah pihak yang berhak danmenguasai tanah yang akan diukur tersebut.

Olehkarenanya, menunjuk ketentuan Pasal 86 ayat (3) PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 tahun 1997,sepatutnya Tergugat melakukan pengumuman data fisik dandata yuridis tersebut melalui harian umum setempat dan/ataudi lokasi tanah tersebut;Bahwa kenyataannya, ketentuan ini pun sengaja dilanggar/diabaikan oleh Tergugat;18.Bahwa penerbitan obyek gugatan oleh Tergugat dilakukandengan tidak teliti, tidak cermat, dan tidak akurat, sebab diatastanah yang nyatanyata hak Para Penggugat, diterbitkan

Asas Kepatutan, yaitu. dengan diterbitkannya ObjekSengketa sebagaimana dalam obyek gugatan, denganmelihat ketentuan perundangundangan yang berlaku,terutama Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentangPendaftaran Tanah juncto Peraturan Pemerintah No. 24tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 tahun 1997Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997Tentang Pendaftaran Tanah, jelaslah bahwa seharusnyapihak Tergugat tidak menerbitkan obyek gugatan

Pengacara Negara, beralamat di Jalan KaptenTantular No.5 Renon Denpasar, berdasarkan Surat KuasaSubstitusi Nomor :1471/P.1/Gp/05/2018, tanggal 2 Mei 2018yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan NegeriDenpasar tanggal 21 Mei 2018, Reg.No.1238/Daf/2018,sekarang Terbanding semula Tergugat ;DanKEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHANNASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR,Provinsi Bali yang beralamat di Jalan Pudak Nomer 7Denpasar Bali, yang dalam hal ini diwakili oleh NYOMANKARIN

Bahwa Para Penggugat sudah berkalikali meminta kepada Tergugatagar berkenan untuk mengembalikan Tanah Obyek Sengketa kepadaPara Penggugat dan menuntut menuntut kerugian atas tanaman padiPara Penggugat hingga pembangunan di atas Tanah Obyek Sengketayang dilakukan oleh Tergugat selesai 2008, tidak pernah digubris, bahkanhingga kini Tanah Obyek Sengketa tetap dikuasai oleh Tergugat dan adauapaya dari Tergugat untuk mendaftarkan Tanah Obyek Sengketa keKementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan

Gusti Made Mentog dari Tergugat.Bahwa dijadikannya + KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATARUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHANKOTA DENPASAR, Provinsi Bali sebagai Turut Tergugat dalam perkaraini karena sebagai pihak yang berwenang dalam menerbitkan dan atautidak menerbitkan Sertifikat Hak Milik (GHM) atas suatu permohonan hak,sehingga nantinya Turut Tergugat mentaati dan menjalankan isi/amarputusan dalam perkara ini, selain itu juga berdasarkan Surat dari TurutTergugat Nomo : 97/55171/I/2018 tertanggal

Tergugat dapat dipersamakan arti dan pengertiannya bahwa ParaHalaman. 12 dari 55 Putusan Nomor 49/ Pdt/2019/PT DPSPenggugat meminta Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Negeri Denpasaruntuk menyatakan Turut Tergugat untuk tidak memproses permohonan hak atastanah obyek sengketa yang diajukan oleh Tergugat dan melanjutkan prosespermohonan Hak Atas Tanah obyek sengketa yang diajukan oleh ParaPenggugat yang merupakan sengketa Tata Usaha Negara.Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24Peraturan Menteri Agraria

dengan hormatsebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI dan Lampiran XVII yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.(7) Dalam hal di atas satu bidang tanah terdapat tumpang tindih sertifikat hakatas tanah, Menteri atau Kepala Kantor Wilayah BPN sesuaikewenangannya menerbitkan Keputusan pembatalan sertifikat yangtumpang tindih, sehingga di atas bidang tanah tersebut hanya ada 1(satu) sertifikat hak atas tanah yang sah.Bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 24Peraturan Menteri Agraria

(sepuluh ribu meter persegi), yang terletak di So Risuwanba, Desa Soriutu,kecamatan Manggelewa, kabupaten Dompu nomor berdasarkan Sertifikathak milik Nomor 5.667 atas nama M.Nor M.Ali dengan batas batasberdasarkan surat ukur sementara pada tahun 1982 yang diterbitkan olehkantor Agraria Kabupaten Dompu yang tercatat dan Terdaftar atas namaPutusan No16/Pdt.

(dua puluh ribu meter persegi),yang terletak di So Risuwanba, Desa Soriutu, kecamatan Manggelewa,kabupaten Dompu nomor berdasarkan Sertifikat hak milik Nomor 5.667 atasnama M.Nor M.Ali dengan batas batas berdasarkan surat ukur sementarapada tahun 1982 yang diterbitkan oleh kantor Agraria Kabupaten Dompuyang tercatat dan Terdaftar atas nama M.Nor M.Ali (Penggugat) denganbatas batas sebagai berikut:e Sebelah timur berbatasan dulu dengan Tanah Negara sekarang denganTayeb Mahmud; e sebelah Barat berbatasan

(sepuluh ribu meterpersegi), yang terletak di So Risuwanba, Desa Soriutu, kecamatanManggelewa, kabupaten Dompu, berdasarkan Sertifikat hak milik Nomor5.667 atas nama M.Nor M.Ali dengan batas batas berdasarkan surat ukursementara pada tahun 1982 yang diterbitkan oleh kantor Agraria KabupatenDompu yang tercatat dan terdaftar atas nama M.Nor M.Ali (Penggugat)dengan batas batas sebagai berikut:e Sebelah timur berbatasan dulu dengan Tanah Negara sekarang denganTayeb Mahmud; e sebelah Barat berbatasan

G/2013/PN.DOM 7diterbitkan oleh kantor Agraria Kabupaten Dompu yang tercatat dan terdaftaratas nama M.Nor M.Ali (Penggugat) dengan batas batas sebagaiberikut:e Sebelah timur berbatasan dulu dengan Tanah Negara sekarang denganTayeb Mahmud; e sebelah Barat berbatasan dulu dengan Tanah Negara sekarang Hasane sebelah utara berbatasan dulu dengan Tanah Negara sekarang UsmanJakaria dan atau Hajjah Lisa;e sebelah selatan berbatasan dulu dengan Tanah Negara sekarang Nurpada saat gugatan ini diajukan di Pengadilan

(sepuluh ribu meter persegi),yang terletak di So Risuwanba, Desa Soriutu, kecamatan Manggelewa,kabupaten Dompu, berdasarkan Sertifikat hak milik Nomor 5.667 atas namaM.Nor M.Ali dengan batas batas berdasarkan surat ukur sementara padatahun 1982 yang diterbitkan oleh kantor Agraria Kabupaten Dompu yangtercatat dan terdaftar atas nama M.Nor M.Ali (Penggugat) dengan batas batas sebagai berikut:e Sebelah timur berbatasan dulu dengan Tanah Negara sekarang denganTayeb Mahmud; e sebelah Barat berbatasan

Pemilik TUGIMIN;Dikembalikan kepada Terdakwa Paiman Bin Karyo Jimin; 19 (sembilan) belas lembar daftar nama-nama penerima sertifikat yang dikirim dari direktorat agraria jambi untuk unit IV (ds purwoharjo) rimbo bujang untuk diserahkan kepada yang bersangkutan yang terdapat nama sdr. TUGIMIN pada nomor urut 159 dengan no sertifikat 429 dan 722 (asli) yang sampai saat sekarang ini belum diterima oleh sdr.

Pemilik TUGIMIN;Dikembalikan kepada saksi TUGIMIN Bin KROMO SEMITO (Alm); 19 (sembilan) belas lembar daftar namanama penerima sertifikat yangdikirim dari direktorat agraria jambi untuk unit IV (ds purwoharjo) rimbobujang untuk diserahkan kepada yang bersangkutan yang terdapat namasdr. TUGIMIN pada nomor urut 159 dengan no sertifikat 429 dan 722Hal.2. Putusan Pidana No.68/Pid.B/2015/PN.Mrt(asli) yang sampai saat sekarang ini belum diterima oleh sdr.

Pemilik TUGIMIN;e 19 (sembilan) belas lembar daftar namanama penerima sertifikat yangdikirim dari direktorat agraria jambi untuk unit IV (ds purwoharjo) rimbobujang untuk diserahkan kepada yang bersangkutan yang terdapat namasdr. TUGIMIN pada nomor urut 159 dengan no sertifikat 429 dan 722 (asli)yang sampai saat sekarang ini belum diterima oleh sdr.

Pemilik TUGIMIN;Dikembalikan kepada Terdakwa Paiman Bin Karyo Jimin;e 19 (sembilan) belas lembar daftar namanama penerima sertifikat yangdikirim dari direktorat agraria jambi untuk unit IV (ds purwoharjo) rimbobujang untuk diserahkan kepada yang bersangkutan yang terdapatnama sdr. TUGIMIN pada nomor urut 159 dengan no sertifikat 429 dan722 (asli) yang sampai saat sekarang ini belum diterima oleh sdr.TUGIMIN selaku pemilik sertifikat;Dikembalikan kepada Suranto Bin Wirontani (Alm);6.

dengan mengingat ketentuan dalam PasalBahwa, sehingga oleh karenanya Hak Eigendom Verponding No.3501 seluas 40m2 dan Hak Eigendom Verponding No.1933 seluas 1298 m2 atas nama KHOEENG BAN yang pada tanggal 11 Mei 1906 melalui Akta Perubahan No.167telah diganti menjadi No.4420 atas nama OEY TJOH TJI NIO dan KHOE SWIHO masingmasing setengah bagian, yang kemudian dikonversi menjadi hakmilik berdasarkan Ketentuanketentuan Konversi Pasal 1 Undangundang No.5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria

Di desadesa yangpendaftaran tanahnya belum diselenggarakan secara lengkap, ayat (1)dinyatakan bahwa :Di desadesa yang pendaftaran tanahnya belum diselenggarakan secaralengkap, maka hakhak atas tanah yang telah diuraikan dalam suatu surathak atas tanah yang telah diuraikan dalam suatu surat hak tanah yangdibuat menurut overschrijvingsordonnantie (S.1834 Nomor 27),Peraturan Menteri Agraria No.9 Tahun 1959 dan Peraturanperaturanpendaftaran yang berlaku di daerah Istimewa Yogyakarta, KaresidenanSurakarta

Kepala SubDirektorat Agraria Kabupaten atau Kotamadya yang bersangkutan secaratertulis ;2 Permohonan tersebut harus memuat antara lain, sebagai berikut :a. Pemohon ; 222 01 Jika pemohon adalah perorangan, harus memuat keterangan berupanama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaannyaserta jumlah isteri dan anaknya yang masih menjadi tanggungannya.Jika ia seorang isteri, juga disebutkan keterangan mengenaisuaminya ;b.

DirekturJendral Agraria untuk mendapatkan surat keputusan yang mengakui adanyahak Eigendom yang dimohonkankonverSi;Selanjutnya mengenai proses penerbitan sertipikat Hak No.1024/ Panjunanyang didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No.

Dalam hal ini seyogyanya Penggugat mengetahui dan tunduk serta patuh padaketentuanketentuan Konversi yang diatur dalam UU No 5 Tahun 1960 tentangPokokPokok Agraria (UUPA) yang pada pokoknya mengatur tentang syarat dan ketentuanterkait Konversi Hakhak Barat, terutama perihal syarat bahwa hak Eigendom hanya dapatdikonversi menjadi hak milik apabila pemegang hak Eigendom adalah Warga NegaraIndonesia, tanpa mempunyai kewarganegaraan lain.