Putusan Nomor 3579/B/PK/Pjk/2019jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus/(lebih) dibayar sebagaiberikut: Uraian Jumla(Rp)Dasar Pengenaan Pajak 7.318.98PPN yang harus dipungut/ dibayar sendiri 731.89Pajak Masukan yang dapat diperhitungkanJumlah Perhitungan PPN Kurang bayar 731.89Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke masa pajakberikutnyaJumlah PPN yang kurang dibayar 731.89Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP 351.311Jumlah PPN yang masih harus/(lebih) dibayar 1.083.20 Menimbang

Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 9 ayat (8)huruf i UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar

dihitung kembalimenjadi sebesar Rp1.083.209.440,00 dengan perincian sebagai berikut:Rp 7.318.982.70Dasar Pengenaan Pajak 0PPN yang harus dipungut/ dibayar sendiri Rp 731.898.270Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 0Jumlah Perhitungan PPN Kurang bayar Rp 731.898.270Kelebihnan Pajak yang sudah dikompensasikan ke masa Rp 0pajak berikutnyaJumlah PPN yang kurang dibayar Rp 731.898.270Halaman 6 dari 9 halaman.

Putusan Nomor 3579/B/PK/Pjk/2019Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 351.311.170Rp = 1.083.209.44Jumlah PPN yang masih harus/(lebih) dibayar 0Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali;Memperhatikan

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendirib. Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan53.182.848.000,000,00118.519.565.000,002.507.775.802,00238.723.990.037,005.318.284.800,0010.693.931.063,00 Dibayar dengan NPWP sendiri 0,00c. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 10.693.931.063,00e.

Jumlah perhitungan PPN Kurang / (Lebih) Bayar (5.375.646.263,00)Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 5.375.646.263,00PPN yang kurang dibayar 0,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Juni 2015, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak padatanggal 15 September 2015 dengan disertai alasanalasannya yang

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut: Uraian

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 5.318.284.800,00b. Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 10.693.931.063,00 Dibayar dengan NPWP sendiri 0,00c. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 10.693.931.063,00e.

Jumlah perhitungan PPN Kurang / (Lebih) Bayar (5.375.646.263,00)Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 5.375.646.263,00PPN yang kurang dibayar 0,00 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon

STP (Pokok kurang bayar) d.Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak.. ef.8 Lainlain Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak.. jumlah pajak yang dapat dikreditkan Pajak yang tidak/kurang dibayar 5 Sanksi administrasi:a.Bunga Pasal 13 (2) KUP .Kenaikan Pasal 13(3) KUP . Bunga Pasal 13 (5) KUP .Kenaikan Pasal 13A KUP e. Jumlah Sanksi Administrasi (atb+c+d) 6 Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4 +5 e) mo a a Halaman 2 dari 8 halaman.

tanggal3 Oktober 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Nomor00006/245/11/063/15 tanggal 13 Juli 2015 Masa Pajak September 2011,yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 351092652011, atas namaPT RIM Capital, NPWP 02.549.383.4063.000, beralamat di Menara GlobalLantai 5, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 27, Setiabudi, Jakarta Selatansehingga jumlah Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa PajakSeptember 2011 yang masih harus dibayar

menjadi: Uraian Jumlah (Rp)Penghasilan Kena Pajak/ Dasar Pengenaan Pajak 311.064.030,00 PPh Pasal 26 yang terutang Kredit Pajak:PPh yang tidak/kurang Dibayar Sanksi Administrasi:a.

Jumlah Sanksi Administrasi Jumlah PPh yang masih harus dibayar Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Desember 2017kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 14 Maret 2018 dengan disertai alasanalasannya yangHalaman 3 dari 8 halaman.

dihitung kemballimenjadi sebesar RpO,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut :Penghasilan Kena Pajak/ Dasar Pengenaan Pajak Rp311.064.030,00PPh Pasal 26 yang terutang Rp 0,00Kredit Pajak: RpPPh yang tidak/kurang Dibayar Rp 0,00Halaman 6 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 1431/B/PK/Pjk/2020yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawanTermohon Peninjauan Kembali dengan petitum banding sebagaiberikut:Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka perhitunganSKPLB PPN masa April 2014 menurut Pemohon Banding adalah sebagaiberikut:Perhitungan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar:Penyerahan yang PPNnya harus dipungut/dibayar sendiri Rp Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp DikurangI:PPN disetor di muka dalam Masa Pajak yang Sama

Rp Pajak Masukan yang diperhitungkan Rp268.897.418LainLain (Kompensasi bulan lalu) Rp 268.897.418 Pajak Pertambahan Nilai yang Lebih dibayar Rp(268.897.418) Dikompensasi ke Masa Pajak Berikutnya Rp Jumlah PPN yang lebih bayar Rp(268.897.418)Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 12 Februari 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT119260.16/2014/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 6 Mei 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut

1431/B/PK/Pjk/2020Dasar Pengenaan Pajak:Atas Penyerahan barang dan Jasa yang terutang PPN : Ekspor Rp 0,00 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut Rp 0,00 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Rp 841.474.021,00Pemungut PPN Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 6.808.289.806,00 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan Rp 0,00PPN Jumlah Rp 7.649.763.827,00Atas penyerahan barang dan jasa yang tidak Rp 0,00terutang PPNJumlah Seluruh Penyerahan Rp 7.649.763.827,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar

Rp 0,00sendiriJumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 268.987.418,00Jumlah perhitungan PPN lebih dibayar Rp (268.987.418,00)Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Mei 2019, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak padatanggal 15 Agustus 2019, dengan disertai alasanalasannya yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut

dipungutoleh Pemungut PPN Rp 841.474.021,00 Penyerahan yang PPNnya tidakdipungut Rp 6.808.289.806,00 Penyerahan yang dibebaskan daripengenaan PPN Rp 0,00 Jumlah Rp 7.649.763.827,00Atas penyerahan barang dan jasa yangtidak terutang PPN Rp 0,00Jumlah Seluruh Penyerahan Rp 7.649.763.827,00Pajak Keluaran yang harusdipungut/dibayar sendiri Rp 0,00Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 268.987.418,00Jumlah perhitungan PPN lebih dibayar Rp (268.987.418,00)Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di

Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp 0,00Jumlah Rp 17.821.982.660,00Atas penyerahan barang dan jasa yang tidak terutang PPN Rp 0,00Jumlah seluruh penyerahan Rp 17.821.982.660,00Perhitungan PPN Kurang Bayar RpPajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 954.669.081 ,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan RpJumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) bayar Rp 1.207.259.916,00Kelebihan pajak yang sudah: (252.590.835,00)Dikompensasikan ke Masa pajak berikutnya RpPPN kurang bayar Rp252.590.835,000,00Menimbang

Putusan Nomor 4435/B/PK/Pjk/2019Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri Rp 9.546.690.420,00Penyerahan yang PPN nya yang dipungut olehPemungut PPN Rp 3.703.509.764,00 Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut Rp 0,00Jumlah seluruh penyerahan Rp17.821.982.660,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 954.669.081,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 1.206.133.416,00PPN yang lebih bayar Rp 251.464.335,00Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 252.591.835,00PPN yang kurang

dibayar Rp 1.127.500,00Sanksi administrasi Pasal 13 ayat (3) KUP Rp 1.127.500,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 2.255.000,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 November 2016,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 17 Februari 2017 dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak

Putusan Nomor 4435/B/PK/Pjk/2019Dasar Pengenaan Pajak : Ekspor Rp 4.571.782.476,00 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri Rp 9.546.690.420,00 Penyerahan yang PPN nya yang dipungut olehPemungut PPN Rp 3.703.509.764,00 Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut Rp 0,00Jumlah seluruh penyerahan Rp17.821.982.660,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 954.669.081,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 1.206.133.416,00PPN yang lebih bayar Rp 251.464.335,00Dikompensasikan ke Masa

Pajak berikutnya Rp 252.591.835,00PPN yang kurang dibayar Rp 1.127.500,00Sanksi administrasi Pasal 13 ayat (3) KUP Rp 1.127.500,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 2.255.000,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon

Putusan Nomor 2725/B/PK/Pjk/2019Daerah Pabean sehingga Dasar Pengenaan Pajak objek PajakPertambahan Nilai atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar DaerahPabean Masa Pajak Maret 2012 adalah menjadi sebesar Rp0,00 danjumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar adalahsebesar Rp0,00 seperti perhitungan menurut Pemohon Banding tersebutdi atas, atau mohon dihitung kembali sesuai peraturan perpajakan yangberlaku;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding

Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendirib. Pajak masukan yang dapat diperhitungkanc. Diperhitungkanc.1 SKPPKPd. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkane. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad)3. Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya4. PPN yang masih harus dibayar (2.e+3.c)5. Sanksi Administrasi :6. Jumlah PPN yang masih harus dibayar Halaman 2 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 2725/B/PK/Pjk/2019Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadisebesar RpO,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut :1.Dasar Pengenaan Pajak Rp 0,002. Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 0,00b.

PPN yang masih harus dibayar (2.e+3.c) Rp 0,005. Sanksi Administrasi : Rp 0,006.

Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali:Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14

Putusan Nomor 773/B/PK/Pjk/2021hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembalidengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa menurut Pemohon Banding jasa perantara perdaganganbukan merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai, sehingga pajak yangmasih harus dibayar atas PPN Masa Pajak Januari 2010 seharusnya NIHIL;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 20 September 2013:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put53960/PP/M.XVB

:00177/207/10/062/12 tanggal 2 Mei 2012, atas nama: PT Profeta GunaMandiri, NPWP 02.427.445.8062.000, beralamat di Gedung Office 8 Lt. 18Unit CD, SCBD Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 5253, Senayan,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12190, sehingga penghitungan PajakPertambahan Nilai menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak hasil banding Rp3.353.750.893,00Pajak Keluaran Rp 335.375.089,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp1.679.773.264,00Jumlah Pajak Pertambahan Nilai kurang/(lebih) dibayar

(Rp1.344.398.175,00)Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya Rp1.344.398.175,00Pajak Pertambahan Nilai Kurang Dibayar Rp 0,00Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 0,00Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Juli 2014, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar RpO,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut :Dasar

Pengenaan Pajak hasil banding Rp3.353.750.893,00Pajak Keluaran Rp 335.375.089,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp1.679.773.264,00Jumlah Pajak Pertambahan Nilai kurang/(lebih) dibayar (Rp1.344.398.175,00)Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke MasaPajak Berikutnya Rp1.344.398.175,00Pajak Pertambahan Nilai Kurang Dibayar Rp 0,00Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 0,00Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas

BosowaMarga Nusantara terlambat melaporkan/menyetor SPT Masa Pajak PenghasilanPasal 23 ;Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas maka Pemohon Bandingtidak dapat menerima keputusan Terbanding, sehingga menurut perhitunganPemohon Banding Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar adalahsebagai berikut :PPN yang kurang dibayar Rp. 276.759,167,00Koreksi yang telah dilaporkan Rp. 248.995.354,00Jumlah yang masih harus dibayar Rp. 27.763.813,00 Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal

lanjut dan akibatnya tidak mempertimbangkan alasanalasan keberatan Pemohon Peninjauankembali, hal tersebut jelasjelasmerupakan tindakan sewenangwenang dan merugikan setiap wajib pajak ;Dengan memasukkan Pasal 36 ayat (4) Undangundang No. 14 Tahun 2002perlakuannya sama dengan Undangundang No. 17 Tahun 1997, sehinggapokok sengketa materi tidak dibahas lebih lanjut apabila tidak membayar50 % ...50 % dari jumlah pajak terutang ;Sedangkan Hakim Pengadilan Pajak menjabarkan 50 % dari pajak yangmasih harus dibayar

Bosowa MargaNusantara terlambat melaporkan/menyetor SPT Masa Pajak PenghasilanPasal 23 namun demikian tidak merugikan negara karena kesalahantersebut ...tersebut hanya dikenakan sanksi ;Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauankembali tidak dapat menerima keputusan Termohon Peninjauankembalisehingga perhitungan pajak terutang adalah sebesar Rp. 27.763.813,00dengan memperhitungkan pajak yang telah dibayar ;Bahwa Pemohon Peninjauankembali juga telah memenuhi kewajibandengan

., jumlan 100 kardus, harga dibayar PenggugatRp.69.428.000. ;Transaksi Tanggal 20 Agustus 2018, jenis barang Pepsodent TPWhite, ukuran 190 gr jumlah 100 kardus; Jenis barang Blue BandSerbaguna sachet, ukuran 200 gr, jumlah 100 kardus, harga dibayarPenggugat Rp.69.750.000,Transaksi Tanggal 21 Agustus 2018, Jenis barang Rinso Anti Nodasachet, ukuran 6 x 48 gr, jumlah 180 kardus, harga dibayar PenggugatRp.16.398.000.

;Transaksi Tanggal 24 Agustus 2018, Jenis barang Pepsodent TPWhite, ukuran 75 gr jumlah 140 Kardus; Jenis barang Bear Brand Tin,ukuran 189 ml, jumlah 50 kardus, harga dibayar PenggugatRp.74.949.599.

/2021/PT PALFresh, ukuran 85 gr, jumlah 100 kardus, harga dibayar PenggugatRp.49.350.000. ;2.9.

13 September 2018, Jenis barang Rinso AntiNoda Sachet, ukuran 6x48 gr, jumlah 200 kardus, Rinso Anti Noda,ukuran 800 gr, jumlah 100 kardus, harga dibayar PenggugatRp.35.774.910,2.12.Transaksi Tanggal 14 September 2018, jenis barang Pepsodent TPWhite, ukuran 190 gr, jumlah 100 kardus, harga dibayar PenggugatRp.36.500.000. ;2.13.Transaksi Tanggal 18 September 2018, jenis barang Pepsodent TPWhite, ukuran 190 gr, jumlah 100 kardus, harga dibayar PenggugatRp.36.493.948. ;2.14.Transaksi Tanggal 24 September

Bahwa dalam Perkara aquo PEMBANDING/TERGUGAT telahmembantah barang barang yang diklaim dalam gugatan Perkara aquotelan dibeli / dibayar oleh TERBANDING/PENGGUGAT dan belumdiserahkan kepadanya."

Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (a+ b+c+d+efA)27.518.11420.061.20047.579.31427.518.11420.061.20047.579.314 PPN yang kurang dibayar (2.c 3.g)/lebih dibayar (3.g 2.c)(27.525.250)335.670.438363.195.688 Kelebihan pajak yang sudah :a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnyab. Dikembalikan sesuai dengan SKPLB Halaman 3 dari 31 halaman. Putusan Nomor 579/B/PK/PJK/2010. c. Dikembalikan sesuai dengan SKPPKPd.

Jumlah (a + b+ c) PPN yang kurang dibayar (4 + 5.d)/lebih dibayar (5.d 335.670.438 363.195.6884) (27.525.250)Sanksi Administrasi : 46.993.861 (46.993.861)a. Bunga Pasal 13 (2) KUP b. & 46.993.861 (46.993.861)d.

;Bahwa setelah diperhitungkan dengan PPN Masukan sejumlah Rp.47.579.314,00, koreksi tersebut menimbulkan PPN kurang dibayar sebesar Rp.335.670.438,00 dan sanksi administrasi sebesar Rp. 46.993.861,00.

Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (a+ b +c +d +ef.4)47.579.314 PPN yang kurang dibayar (2.c 3.g)/lebih dibayar (3.g 2.c)27.525.250 . ja. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnyaKelebihan pajak yang sudah :b. Dikembalikan sesuai dengan SKPLBc. Dikembalikan sesuai dengan SKPPKPd. Jumlah (a + b +c) PPN yang kurang dibayar (4 + 5.d)/lebih dibayar (5.d 4) 27.525.250 Halaman 11 dari 31 halaman. Putusan Nomor 579/B/PK/PJK/2010. 12 . ja. Bunga Pasal 13 (2) KUPSanksi Administrasi :b.Gsd.

Rp. 0,00Pajak yang kurang dibayar ....................e0eee Rp. 20.054.064,00Sanksi Administrasi Pasal 13 ayat (2) KUP......Rp. 2.807.569.00Jumlah Pajak yang masih harus dibayar .........

oleh terdakwa sebesarRp.70.000, (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka dikali Rp.1.000, (seriburupiah) adalah apabila pemasang tepat pasangannya dibayar oleh terdakwa sebesarRp.350.000, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) angka dikaliRp.1.000, (seribu rupiah) adalah apabila pemasang tepat pasangannya dibayar olehterdakwa sebesar Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah).Bahwa terdakwa melakukan perjudian kupon putih/togel tersebut tanpa ada ijin daripihak yang berwenang.Perbuatan

oleh terdakwa sebesarRp.70.000, (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka dikali 350 (tiga ratus limapuluh), yaitu apabila pemasang tepat pasangannya akan dibayar oleh terdakwasebesar Rp.350.000, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) angka dikali2500 (dua ribu lima ratus), yaitu apabila pemasang tepat pasangannya dibayar olehterdakwa sebesar Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah);e Bahwa Handphone merk Nokia C5 warna putih krem adalah milik Terdakwa yangdigunakan oleh Terdakwa

oleh terdakwa sebesarRp.70.000, (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka dikali 350 (tiga ratus lima puluh),yaitu. apabila pemasang tepat pasangannya akan dibayar oleh terdakwa sebesarRp.350.000, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) angka dikali 2500 (dua ribulima ratus), yaitu apabila pemasang tepat pasangannya dibayar oleh terdakwa sebesarRp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa Handphone merk Nokia C5 warna putih krem adalah milikTerdakwa yang digunakan

SuratKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP02294/NKEB/WP4J.19/2016tanggal 16 Juni 2016 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas SuratTagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena PermohonanWajib Pajak nomor: 00071/106/15/051/15 tanggal 30 November 2015 MasaPajak Maret 2015 atas nama PT Dirgantara Indonesia (Persero), NPWP:01.002.132.7051.000, beralamat di Jalan Pajajaran No. 154, HuseinSastranegara Cicendo Kota Bandung 40174, Jawa Barat, sehinggaperhitungan pajak yang masih harus dibayar

menjadi sebagai berikut:Angsuran Pajak/Pokok Pajak yang harus dibayar USD 0.00Sanksi Administrasi USD 0.00Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar USD 0.00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Februari 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 15 Mei 2017 dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar USD 0,00; dengan perincian sebagai berikut:USAngsuran Pajak

/Pokok Pajak yang harus dibayar D 0.00USSanksi Administrasi 5 0.00. . .

USJumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar D 0.00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Halaman 5 dari 7 halaman.

permohonan Banding PemohonBanding terhadap Penerbitan Keputusan Terbanding Nomor KEP00264/KEB/WPJ.06/2016 tanggal 5 Oktober 2016, tentang keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak September 2014 Nomor 00012/507/14/029/15 tanggal 28 Juli 2015,atas nama: PT Tambang Damai, NPWP 01.614.652.4029.000, JenisUsaha: Pertambangan Batu Bara Generasi Ill, beralamat di Jalan AlaydrusNomor 82, Petojo Utara Jakarta Pusat, sehingga jumlah pajak yang masihharus dibayar

dihitung kembali menjadi sebagai berikut: Uraian Jumlah (Rp)a.Penyerahan PPN atas ekspor 7.071.048.463,00b.Penyerahan PPN yang harus dipungut sendiri 5.659.157.788,00Jumlah Seluruh Penyerahan 12.730.206.251,00565.915.779,00c.PPN Yang harus dipungut/dibayar sendiri 0.006.847.913.170,00d.Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 8.038.595.182,00e.Jumlah PPN yang masih harus/(lebih) dibayar (7.472.679.403,00) Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali

permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP00264/KEB/WPJ.06/2016 tanggal5 Oktober 2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil(SKPN) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September2014 Nomor: 00012/507/14/029/15 tanggal 28 Juli 2015, atas namaPemohon Banding, NPWP: 01.614.652.4029.000, sehingga pajak yanglebin dibayar

Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadisebesar Rp7.472.679.403,00; dengan

PPN Yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 565.915.779,00d. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 8.038.595.182,00 e. Jumlah PPN yang masih harus/(lebih) dibayar Rp (7.472.679.403,00)Halaman 5 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 1924 B/PK/Pjk/2018berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa penghitungan pajak yang masih harus dibayar cfm.

PemohonBanding:DPP Pajak Pertambahan Nilai yang harus dipungut sendiri Rp0,00Pajak Pertambahan Nilai Terutang Rp0,00Kredit Pajak Rp1.280.545.455,00Pajak Pertambahan Nilai kurang/(lebih) bayar Rp(1.280.545.455),00Dikompensasikan ke masa berikutnya Rp1.280.545.455,00Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayar Rp0,00Sanksi Administrasi Rp0,00Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus (lebih) dibayar Rp0,00 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanjawaban tanggal 13 Februari 2017;Menimbang

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak. dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp21.000.000,00; dengan perincian sebagai berikut:Penyerahan

Yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 0Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 0Pajak Masukan yang dapat dikreditkan Rp 1.270.045.455Jumlah Penghitungan PPN Kurang Bayar Rp (1.270.045.455)Kompensasi ke Masa Pajak berikutnya Rp 1.280.545.455PPN yang Kurang dibayar Rp 10.500.000Sanksi Pasal 13 ayat (3) KUP Rp 10.500.000Jumlah pajak yang masih harus dibayar Rp 21.000.000Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali

keberatan,sampai dengan batas waktu tersebut berakhir, Pemohon tidak mengajukan tambahan data/bukti/perlainnya, sehingga dianggap data yang diajukan telah cukup menurut Pemohon,e Pemohon tidak melampirkan data pendukung yang lengkap sebagaimana tersebut pada LeIf PMK Nomor: 217/PMK.04/2010, antara lain: Purchase Order, Sales Contract, SPT Masa PPN,Pajak, Faktur Penjualan, Pembukuan, dan data pendukung transaksi lainnya, sehingga kebenarayang diberitahukan merupakan harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar

Menurut Pemohon Banding:bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan semua dokumendokumen sesuai UndangUndangKepabeanan dan juga telah menyerahkan Hard Copy bukti "Proceed Devisa Impor yang dibayar prekening bank devisa; Menurut Majelis :bahwa sesuai Keputusan Terbanding Nomor: KEP7020/KPU.01/2012 tanggal 14 Desember 2012Pemohon tidak melampirkan data pendukung yang lengkap sebagaimana tersebut pada Lampiran Nomor: 217/PMK.04/2010, antara lain: Purchase Order, Sales Contract, SPT Masa PPN, Faktur P.Faktur

Penjualan, Pembukuan, dan data pendukung transaksi lainnya, sehingga kebenaran harga )ydiberitahukan merupakan harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak dapat dibuktikan, harga yang diberitahukan tidak dapat diyakini kebenarannya sebagai nilai transaksi;bahwa sesuai Pasal 15 Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimardiubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan Nilai Pabean untuk penghBea Masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;bahwa

Indonesia Nomor: 160/PMK.04/20101 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk, Nilai Transaksi sebag dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak digunakan untuk menentukan Nilai Pabean dalam hal:a. barang impor bukan merupakan subyek suatu penjualan untuk diekspor kePabean,b. nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima dan ditetapkan Nilai Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,c.penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebeatau seharusnya dibayar

Banding telah memenuhi ketentuan perundangundangan dikepabeanan dan ketentuan perundangundangan lainnya yang berkaitan dengan kepabeanan;bahwa Majelis melakukan penelitian lebih lanjut atas buktibukti yang diberikan oleh Pemohon Barbahwa atas pernyataan Terbanding yang menyatakan Nilai transaksi tidak didukung oleh bukti ny:data yang obyektif dan terukur (dokumen pencatatan pembukuan, dokumen pembayaran)mendukung pembuktian bahwa harga yang diberitahukan merupakan harga yang sebenarnyseharusnya dibayar

Keterangan Menurut PengajuanBanding1 Dasar Pengenaan Pajak Rp 13,668,623,3332 PPh Terhutang Rp 561,608,8253 Kredit Pajak Rp 535,817,6624 PPh Kurang/(Lebih) Dibayar Rp 25,791,1635 Sanksi Administrasi Rp 8,253,1726 PPh Kurang/(Lebih) Dibayar Rp 34,044,335 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanjawaban tanggal 11 Agustus 2011;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut72242/PP/M.IIIA/12/2016, tanggal 28 Juni 2016 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai

Sudirman Kav. 1011,Karet Tengsin, Jakarta 10220, sehingga perhitungan Pajak PenghasilanPasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 menjadisebagai berikut:DPP PPh Pasal 23 Rp13.668.623.333,00PPh Pasal 23 terhutang Rp 561.608.825,00Kredit Pajak Rp 535.817.662,00PPh kurang/lebih dibayar Rp 25.791.163,00Sanksi Administrasi Rp 8.253.172,00PPh yang kurang dibayar Rp 34.044 .335,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Juli

UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 23 UndangUndang PajakPenghasilan;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar

dihitung kembalimenjadi sebesar Rp34.044.335,00; dengan perincian sebagai berikut :DPP PPh Pasal 23 Rp13.668.623.333,00PPh Pasal 23 terhutang Rp 561.608.825,00Kredit Pajak Rp 535.817.662,00PPh kurang/lebih dibayar Rp 25.791.163,00Sanksi Administrasi Rp 8.253.172,00PPh yang kurang dibayar Rp 34.044.335,00Halaman 5 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 1159/B/PK/Pjk/2019 Uraian Semula Ditambah/ Menjadi(Rp) (Dikurangi) (Rp) (Rp)PPN Kurang (Lebih) Bayar 392.547.659 (260.011.997) 132.535.662Sanksi Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 392.547.659 (260.011.997) 132.535.662Jumlah PPN yang masih harus dibayar 785.095.318 (520.023.994) 265.071.324 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 2 Agustus 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut103538.16/2013/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 18

KEP00018/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 24Februari 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret2013 Nomor: 00006/207/13/091/14 tanggal 17 Desember 2014, atas namaPT Pamapersada Nusantara, NPWP 01.338.618.0091.000, beralamat di JI.Rawagelam No.9 Kawasan Industri, Pulogadung Jakarta Timur 13930,sehingga pajak dihitung kembali sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak PPN Rp 2.024.710.980.163,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar

sendiri Rp 105.224.193.163,00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 104.946.959.048,00Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) bayar Rp 277.234.115,00Kelebihan yang sudah dikompensasikan Rp 0,00PPN yang kurang/(lebih) bayar Rp 277.234.115,00Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp 277.234.115,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 554.468.230,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitanhukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Januari 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali

dihitung kembali menjadisebesar Rp554.468.230,00; dengan perincian sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak PPN Rp 2.024.710.980.163,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 105.224.193.163,00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 104.946.959.048 00Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) bayar Rp 277.234.115,00Kelebihan yang sudah dikompensasikan Rp 0,00PPN yang kurang/(lebih) bayar Rp 277.234.115,00Halaman 5 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 1159/B/PK/Pjk/2019Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp 277.234.115,00 Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 554.468.230,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali;Memperhatikan pasalpasal dari

tujuan (BT),dibayar lunas (BL), dan dibayar di Makassar (BM);e Setelan semua persiapan dari pihak karyawan perusahaan telah selesaidan siap untuk berangkat, maka selanjutnya dari pihak perusahaanmemberikan mobil perusahaan kepada sopir utama dan catatan manifesyaitu daftar barang untuk memudahkan mereka dalam mengantarkanbarang kiriman kepada pemiliknya ke tempat tujuan;Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 188/Pid.B/2020/PN Kdie Selanjutnya Terdakwa bersama dengan sopir utama dan beberapakaryawan lainnya

Kemudian Terdakwa terlebin dahulumenghitung jumlah uang yang diterima dan jika sudah sesuai, Terdakwaharus menuliskan atau menandakan tanda ceklis sebagai bukti bahwaTerdakwa telah menerima uang ongkos pengiriman dan penerima telahmenerima barangnya dan menuliskan dibayar di tujuan (BT), dibayar lunas(BL), dan dibayar di Makassar (BM) pada kolom keterangan;e Selanjutnya Terdakwa memberikan kepada sopir utama, ongkospengiriman yang diterima untuk selanjutnya diberikan kepada pemilikperusahaan yaitu

Kemudian Terdakwa terlebin dahulumenghitung jumlah uang yang diterima dan jika sudah sesuai, Terdakwaharus menuliskan atau menandakan tanda ceklis sebagai bukti bahwaTerdakwa telah menerima uang ongkos pengiriman dan penerima telahmenerima barangnya dan menuliskan dibayar di tujuan (BT), dibayar lunas(BL), dan dibayar di Makassar (BM) pada kolom keterangan;Selanjutnya Terdakwa memberikan kepada sopir utama, ongkospengiriman yang diterima untuk selanjutnya diberikan kepada pemilikperusahaan yaitu

Kemudian Terdakwa terlebin dahulumenghitung jumlah uang yang diterima dan jika sudah sesuai, Terdakwaharus menuliskan atau menandakan tanda ceklis sebagai bukti bahwaTerdakwa telah menerima uang ongkos pengiriman dan penerima telahmenerima barangnya dan menuliskan dibayar di tujuan (BT), dibayar lunas(BL), dan dibayar di Makassar (BM) pada kolom keterangan;> Selanjutnya Terdakwa memberikan kepada sopir utama, ongkospengiriman yang diterima untuk selanjutnya diberikan kepada pemilikperusahaan yaitu

Kemudian Terdakwa terlebin dahulumenghitung jumlah uang yang diterima dan jika sudah sesuai, Terdakwaharus menuliskan atau menandakan tanda ceklis sebagai bukti bahwaTerdakwa telah menerima uang ongkos pengiriman dan penerima telahmenerima barangnya dan menuliskan dibayar di tujuan (BT), dibayar lunas(BL), dan dibayar di Makassar (BM) pada kolom keterangan;Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 188/Pid.B/2020/PN Kdi> Selanjutnya Terdakwa memberikan kepada sopir utama, ongkospengiriman yang diterima untuk

angkaangka keluar yang dapat dilihat dari internet, yang mana untuk kupon jenis sidneyangkaangka yang keluar pada pukul 16.00 Wit, untuk kupon jenis Singaporeangka keluar pada pukul 20.00 Wit, sedangkan untuk kupon jenis Hongkong angkayang keluar pada pukul 01.30Wit, selanjutnya jika ada pemasang yang berhasilkeluar sebagai pemenang, maka terdakwa akan memberikan hadiah berupa uangkepada para pemenang melalui saksi Hendri Daut, dengan cara pembayaran secarabervariasi yaitu jika 2 (dua) angka jitu dibayar

oleh Terdakwa Kadir Umakaapa AliasKadir, akan tetapi kalau angka tersebut tidak keluar maka uang tersebut akan menjadimilik Terdakwa Kadir Umakaapa Alias Kadir;Bahwa cara pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa Kadir Umakaapa Alias Kadirmelalui Hendri Daut ialah kalau 2 (dua) angka yang keluar dikalikan 1 (satu) atau1.000, (seribu rupiah) akan dibayar Rp. 70.000, (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga)angka yang keluar dikalikan (satu) atau 1.000, (seribu) akan dibayar Rp. 300.000(tiga ratus ribu rupiah

Rp.70.000, (tujuh puluh ribu rupiah), 3(tiga) angka yang keluar dikalikan 1 (satu) atau 1.000, (seribu) akan dibayar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka yang keluar dikalikan 1 (satu)atau 1.000, (seribu rupiah) akan dibayar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah),sementara jika pasang Rp.5.000, (lima ribu rupiah) dengan 2 (dua) angka berartiyang harus Terdakwa bayar sebesar Rp.350.000, (tiga ratus lima puluh riburupiah) apabila angka tersebut keluar, dan kalau yang dipasang Rp.5.000

Rp.70.000, (tujuhpuluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka yang keluar dikalikan 1 (satu) atau 1.000,(seribu) akan dibayar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka yangkeluar dikalikan (satu) atau 1.000, (seribu rupiah) akan dibayar Rp.2.000.000,(dua juta rupiah), sementara jika pasang Rp.5.000, (lima ribu rupiah) dengan 2(dua) angka berarti yang harus Terdakwa bayar sebesar Rp.350.000, (tiga ratuslima puluh ribu rupiah) apabila angka tersebut keluar, dan kalau yang dipasangRp.5.000, (ima

,(seribu) akan dibayar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka yangkeluar dikalikan (satu) atau 1.000, (seribu rupiah) akan dibayar Rp.2.000.000,(dua juta rupiah), sementara jika pasang Rp.5.000, (lima ribu rupiah) dengan 2(dua) angka berarti yang harus Terdakwa bayar sebesar Rp.350.000, (tiga ratuslima puluh ribu rupiah) apabila angka tersebut keluar, dan kalau yang dipasangRp.5.000, (ima ribu rupiah) kali 3 (tiga) angka berarti yang Terdakwa bayaradalah Rp.1.500.000, (satu juta

No.9 Jakarta Selatan, isi Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 dari AktaPPJB Nomor 3 tanggal 23 April 2012 berbunyi sebesar Rp850.000.000,00 (delapanratus lima puluh juta rupiah) dibayar tanggal 22 Maret 2012, dengan kwitansi tersendiridan sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah) dibayar pada tanggal29 Juni 2012 apabila pihak kedua (Terdakwa Herawati Als Wawa) tidak dapat melunasipembayaran maka untuk setiap harinya keterlambatannya pihak kedua (TerdakwaHerawati Als Wawa) dikenakan denda

No.9 Jakarta Selatan, isi Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 dari akta PPJBNomor 3 tanggal 23 April 2012 berbunyi sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratuslima puluh juta rupiah) dibayar tanggal 22 Maret 2012, dengan kwitansi tersendiri dansebesar Rp2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah) dibayar pada tanggal 29Juni 2012 apabila pihak kedua (Terdakwa Herawati Als Wawa) tidak dapat melunasipembayaran maka untuk setiap harinya keterlambatannya pihak kedua (TerdakwaHerawati Als Wawa) dikenakan denda

No.9 Jakarta Selatan, isi Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 dari AktaPPJB Nomor 3 tanggal 23 April 2012 berbunyi sebesar Rp850.000.000,00 (delapanratus lima puluh juta rupiah) dibayar tanggal 22 Maret 2012, dengan kwitansi tersendiridan sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah) dibayar pada tanggal29 Juni 2012 apabila pihak kedua (Terdakwa Herawati Als Wawa) tidak dapat melunasipembayaran maka untuk setiap harinya keterlambatannya pihak kedua (TerdakwaHal. 7 dari 33 hal. Put.

tanggal 22 Maret 2012 dengankwintasi tersendiri dan sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratusjuta) dibayar pada tanggal 29 Juni 2012, apabila pihak ke dua (TerdakwaHERAWATI Als WAWA) tidak dapat melunasi pembayaran makauntuk setiap harinya keterlambatannya pihak kedua (TerdakwaHERAWATI Als WAWA) dikenakan denda sebesar Rp500.000,00perhari yang harus dibayar seketika dan sekaligus dan denda tersebutberlaku untuk jangka waktu 14 hari terhitung sejak tanggal jatuh tempo,Hal. 23 dari 33 hal.

22 Maret 2012 dengankwintasi tersendiri dan sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta)dibayar pada tanggal 29 Juni 2012, apabila pihak ke dua (Terdakwa HERAWATIAls WAWA) tidak dapat melunasi pembayaran maka untuk setiap harinyaketerlambatannya pihak kedua (Terdakwa HERAWATI Als WAWA) dikenakandenda sebesar Rp500.000,00 perhari yang harus dibayar seketika dan sekaligus dandenda tersebut berlaku untuk jangka waktu 14 hari terhitung sejak tanggal jatuhtempo, apabila setelah lewat waktu